Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Pemprov DKI diminta membuat regulasi transportasi daring

    Pemprov DKI diminta membuat regulasi transportasi daring

    Jakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan meminta pemerintah pusat dan daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membuat regulasi yang mengatur bisnis layanan transportasi daring (online) untuk menciptakan tata kelola bisnis yang berkeadilan.

    “Regulasi tentang bisnis transportasi online untuk adanya kepastian hukum, sehingga bisa membangun tata kelola bisnis transportasi online berkeadilan di Indonesia (dan Jakarta secara khususnya),” kata Tigor di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan, saat ini belum ada kepastian hukum karena pemerintah pusat dan daerah belum membuat regulasi yang mengatur atau mengakui keberadaan bisnis layanan transportasi daring.

    Bisnis layanan transportasi daring belum diakui dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dan aplikator bisnis transportasi daring bukan perusahaan transportasi umum. Begitu pula, kendaraan yang digunakan dalam bisnis transportasi online juga bukan kendaraan umum, masih kendaraan pribadi.

    Menurut dia, tidak adanya kepastian hukum bisnis transportasi daring ini mengakibatkan terus menerus terjadi sengketa antara pelaku atau yang berkepentingan di dalamnya akibat tidak ada keadilan.

    Tigor menyampaikan, banyak para pengemudi transportasi online mengeluhkan situasi kerja mereka sebagai mitranya perusahaan aplikasi atau aplikator antara lain tidak mendapatkan hal seperti yang dijanjikan oleh para aplikator saat awal bergabung sebagai pengemudi transportasi online.

    Keluhan lainnya, yakni penghasilan yang sangat kecil walau sudah bekerja 20 jam sehari dan tidak memiliki uang cukup untuk melakukan perawatan terhadap kendaraannya. Lalu, buruknya kondisi kendaraan dan pengemudi sering mengalami mogok atau bahkan mengalami kecelakaan lalu lintas.

    “Bagi pengemudi kondisi ini jelas harus diterima sejak awal hingga akhir menjadi mitra pengemudi perusahaan aplikasi transportasi online. Akibatnya, adalah sering terjadi sengketa hak dan kepentingan antara pengguna dengan pengemudi juga dengan perusahaan aplikasi transportasi online,” katanya.

    Tigor mengatakan, sengketa antara pengemudi dan aplikator terjadi berkepanjangan dan tidak bisa diselesaikan. Ini akibat dari tidak adanya regulasi hukum yang mengakui serta mengatur bisnis layanan transportasi online di Indonesia.

    Namun, apabila bisnis transportasi daring sudah diakui dan diatur dalam Undang-undang maka pemerintah bisa masuk dan ikut campur dalam mengawasi agar memenuhi kewajiban yang dimandatkan oleh Pasal 138 UULLAJ.

    Merujuk UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), kata dia, pemerintah wajib menyediakan sarana transportasi umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Penyediaannya bisa saja bukan langsung oleh pemerintah tetapi bekerja sama dengan perusahaan transportasi umum swasta.

    Lalu, pemerintah juga wajib mengawasi dan menjamin perusahaan transportasi umum yang beroperasi agar memberikan layanan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

    “Pemerintah memiliki otoritas mengatur, merencanakan dan melaksanakan pemenuhan sarana transportasi umum termasuk bekerja sama dengan pihak swasta sesuai aturan,” kata Tigor.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SDA Jaksel pilah sampah daun dan kayu untuk antisipasi kebakaran

    SDA Jaksel pilah sampah daun dan kayu untuk antisipasi kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan memilah sampah daun dan kayu bekas untuk antisipasi kebakaran gudang, di mana sebelumnya gudang SDA di Jalan AUP Pasar Minggu, terbakar pada Sabtu (2/8) lalu.

    “Sampah-sampah yang mudah terbakar akan kami pisahkan ke area yang lebih basah,” kata Kepala Seksi Pemeliharaan Sudin SDA Jakarta Selatan, Junjung Paulus saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Junjung menyebutkan penyebab kebakaran tersebut akibat adanya korsleting listrik yang menimbulkan percikan api.

    Kemudian, percikan api itu merembet ke sampah seperti daun hingga kayu bekas yang berada di area sekitar gudang.

    “Percikan api membakar sampah-sampah daun, triplek dan kayu bekas. Itu yang membuatnya makin besar,” jelasnya.

    Ke depannya, Suku Dinas SDA Jakarta Selatan berkomitmen terus melakukan pemantauan terhadap kabel-kabel listrik yang berada di sekitar.

    “Dan akan sering melakukan pemantauan terhadap kabel-kabel listrik di area dalam,” ucapnya.

    Sebanyak 40 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan memadamkan kebakaran di gudang Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA), di Jalan AUP Pasar Minggu.

    Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan menerima laporan kebakaran dari masyarakat pukul 07.50 WIB.

    Hingga pukul 08.00 WIB sudah padam dan sejak pendinginan pukul 08.09 WIB dilakukan pendinginan dan selesai pukul 08.27 WIB.

    Tidak ada korban jiwa dan taksiran kerugian mencapai Rp50 juta dari peristiwa kebakaran tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah rilis aturan baru pajak kripto, Tokocrypto siap beradaptasi

    Pemerintah rilis aturan baru pajak kripto, Tokocrypto siap beradaptasi

    Jakarta (ANTARA) – Salah satu platform perdagangan aset kripto, Tokocrypto menyampaikan pihaknya telah siap untuk beradaptasi terhadap aturan baru pajak kripto yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025.

    Menanggapi kebijakan itu, CEO Tokocrypto Calvin Kizana memberikan apresiasi atas terbitnya PMK 50/2025 yang menandai pengakuan lebih besar terhadap aset kripto sebagai aset keuangan digital.

    “Skema perpajakan baru ini cukup progresif. Dengan penghapusan PPN dan hanya mengenakan PPh final saat penjualan, investor kini mendapatkan kepastian dan efisiensi dalam bertransaksi,” ungkap Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Namun, ia menyoroti bahwa tarif pajak kripto masih lebih tinggi dibanding pasar saham dan sistem PPh final dinilai kurang adil karena tetap dikenakan meskipun investor mengalami kerugian.

    “Ini berbeda dengan sistem capital gain tax yang hanya berlaku saat investor memperoleh keuntungan. Ke depan, kami berharap skema pajak bisa lebih mencerminkan asas keadilan dalam ekonomi digital,” tambahnya.

    Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menetapkan skema pajak baru atas transaksi aset kripto yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

    Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025, tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas transaksi kripto ditetapkan sebesar 0,21 persen untuk perdagangan domestik, dan 1 persen untuk transaksi dengan platform luar negeri.

    Ketentuan baru ini juga menghapus pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aset kripto, seiring dengan pergeseran status aset kripto menjadi setara dengan surat berharga, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983.

    Pemerintah menegaskan bahwa reformasi pajak ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan industri kripto di Indonesia, yang mencatat lonjakan nilai transaksi tiga kali lipat pada 2024 menjadi Rp650 triliun dan memiliki lebih dari 20 juta investor, melampaui jumlah investor pasar saham.

    Langkah ini diambil untuk menstandardisasi pasar, meningkatkan pendapatan negara, serta mendorong transaksi melalui bursa lokal dengan tarif pajak yang lebih kompetitif.

    Dalam penerapan aturan itu, Calvin menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur teknis dalam menghadapi perubahan ini. Tokocrypto, menurutnya, tengah melakukan konsolidasi internal dan penyesuaian sistem transaksi serta pelaporan pajak agar implementasi berjalan optimal.

    “Kami telah mengusulkan masa transisi minimal satu bulan sejak PMK diterbitkan. Ini penting agar semua platform memiliki waktu yang cukup untuk penyesuaian dan edukasi kepada pengguna,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan perlunya penguatan pengawasan terhadap transaksi aset kripto di platform luar negeri demi menciptakan level playing field yang adil bagi pelaku industri lokal.

    Kebijakan pajak kripto Tanah Air berbeda dengan sejumlah negara lain. India tetap memberlakukan tarif tinggi sebesar 30 persen dan belum membuka peluang untuk ETF Bitcoin.

    Di Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengusulkan penghapusan pajak capital gain atas kripto untuk mendorong adopsi. Sementara itu, Thailand membebaskan pajak penghasilan pribadi bagi pengguna exchange lokal hingga 2029, sebagai upaya memperkuat posisinya sebagai hub kripto di Asia Tenggara.

    Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia berharap kebijakan baru ini dapat memperkuat posisi industri kripto nasional, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif di tingkat global.

    “Kami berharap kebijakan pajak yang lebih fleksibel dan adaptif ini dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekosistem kripto yang sehat di Indonesia. Di sisi lain, kami mendorong agar pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal bagi pelaku industri kripto nasional guna mendukung inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap inklusi keuangan digital di Indonesia,” tutup Calvin.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indocement berkomitmen libatkan masyarakat dalam pertumbuhan bisnis

    Indocement berkomitmen libatkan masyarakat dalam pertumbuhan bisnis

    Jakarta (ANTARA) – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk berkomitmen untuk terus melibatkan masyarakat dalam pertumbuhan bisnis perusahaan.

    Presiden Direktur Indocement Christian Kartawijaya, dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Senin, mengatakan keberhasilan perusahaan selama 50 tahun sejak berdiri tak lepas dari kolaborasi dengan banyak pihak.

    “Dari tukang, pelanggan, hingga seniman dan masyarakat sekitar,” ujar Christian.

    Maka dari itu, pada hari jadinya ke-50, perusahaan menggandeng karyawan, keluarga besar Indocement, serta komunitas seni dan sosial dari berbagai wilayah di Indonesia.

    Perusahaan menerapkan konsep “piknik cerita” untuk menghadirkan ruang kolaboratif yang terbuka, hangat, dan inklusif.

    Hal itu diharapkan dapat menjadi simbol dari semangat kebersamaan yang telah mengiringi perjalanan Indocement selama lima dekade.

    “Kami ingin menjadikan perayaan ini sebagai ruang temu lintas generasi dan lintas komunitas,” tambah Christian.

    Rangkaian kegiatan itu mencakup Fun Run 5K, pemecahan Rekor MURI membatik di sak semen oleh 5.000 peserta, pertunjukan seni dari komunitas lokal, peluncuran sak semen edisi khusus, serta kolaborasi seni dari 50 seniman yang tergabung dalam 5 komunitas seni.

    Indocement menjadikan sejumlah titik di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, lokasi perayaan hari jadi ke-50 perusahaan, menjadi ruang interaktif, mulai dari panggung musik, zona keluarga, hingga area pameran lukisan di atas sak semen.

    Menurut Christian, seluruh kegiatan dikemas agar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak.

    Lebih lanjut, acara tersebut juga dikatakan menjadi bagian dari agenda tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk penggalangan dana yang akan digunakan untuk membangun rumah layak bagi para tukang bangunan.

    Melalui kegiatan itu, kata Christian, Indocement menegaskan kembali posisi perusahaan bukan hanya sebagai produsen semen tetapi juga bagian dari komunitas yang terus berupaya membangun masa depan Indonesia secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sosok Riduan, dirut baru Bank Mandiri pengganti Darmawan Junaidi

    Sosok Riduan, dirut baru Bank Mandiri pengganti Darmawan Junaidi

    Riduan sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur utama Bank Mandiri sejak keputusan RUPST pada Maret 2025.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menetapkan Riduan sebagai direktur utama baru untuk menggantikan direktur utama sebelumnya yaitu Darmawan Junaidi.

    Riduan sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur utama Bank Mandiri sejak keputusan RUPST pada Maret 2025.

    Riduan lahir di Palembang pada 5 November 1970. Semasa mudanya, ia menempuh pendidikan dan berhasil lulus pendidikan sarjana di Jurusan Ekonomi Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Palembang.

    Kemudian, ia melanjutkan pendidikan dan lulus program Magister (S2) di kampus yang sama, dengan mengambil jurusan Magister Manajemen.

    Sementara itu, karirnya dalam dunia kerja, pada tahun 2013 sampai 2016, Riduan menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Askes (Persero) dan BPJS Kesehatan.

    Kemudian, pada tahun 2016 sampai 2017, ia diberikan amanah untuk menjabat sebagai Regional CEO II/ Sumatera 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Baru setahun menjabat, Riduan diberikan kepercayaan untuk mengemban jabatan sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Corporate PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Berkat sepak terjang bagus yang berdampak terhadap kinerja Bank Mandiri sebagai bagian Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), ia kemudian diberikan amanah mengisi posisi direksi tepatnya Direktur Commercial Banking.

    Dalam RUPST pada 7 Maret 2024, ia diberikan amanah dan posisinya digeser sebagai Direktur Corporate Banking Bank Mandiri.

    Setahun berselang, tepatnya pada 25 Maret 2025, hasil RUPST menyepakati penunjukan Riduan sebagai wakil direktur Bank Mandiri.

    Empat bulan berselang, tepatnya pada hari ini, Senin (04/08), RUPSLB Bank Mandiri menyepakati Riduan sebagai direktur utama.

    Perjalanan Riduan di Bank Mandiri telah melewati berbagai tantangan seiring adanya dinamika perekonomian di tingkat domestik maupun global, salah satunya saat terjadinya pandemi COVID-19 pada 2020.

    Pada tahun 2020, laba bersih Bank Mandiri anjlok 37,7 persen year on year (yoy) menjadi Rp17,1 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp27,4 triliun pada 2019 terimbas dari pandemi COVID-19.

    Namun demikian, di tengah menurunnya laba bersih, Bank Mandiri tetap optimistis mampu rebound melalui fokus dan menekankan kualitas kredit dengan mempertimbangkan sektor potensial, serta menerapkan kehati-hatian dan target menekan rasio NPL kisaran 3-3,5 persen.

    Hingga akhirnya, sepanjang 2021, Bank Mandiri berhasil membukukan laba bersih senilai Rp28,03 triliun atau tumbuh 66,8 persen (yoy) dibandingkan laba tahun sebelumnya yang mencapai Rp17,11 triliun.

    Kemudian, pada 2022, perseroan membukukan laba bersih Rp41,2 triliun atau tumbuh 46,9 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya, yang memperkuat permodalan bank untuk melakukan ekspansi bisnis, terutama mendukung fungsi intermediasi dalam menyalurkan kredit.

    Pertumbuhan kinerja yang solid pada 2022 juga ditopang oleh strategi bisnis yang konsisten kepada segmen potensial dan proses optimalisasi digital, sehingga tingkat efisiensi perseroan meningkat dan mendorong pertumbuhan volume bisnis pada semua segmen serta rasio dana murah atau current account and saving account (CASA) Bank Mandiri tahun 2022.

    Pada tahun itu, capaian Bank Mandiri menuai apresiasi dari Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu merupakan Presiden Republik Indonesia.

    “Harus kita apresiasi Bank Mandiri yang bisa menyalurkan kredit tumbuh sebesar 14,9 (persen) dan keuntungan perusahaan di angka Rp41 triliun,” kata Jokowi.

    Pada 2023, Bank Mandiri membukukan laba bersih sebesar Rp55,1 triliun atau tumbuh 33,7 persen (yoy), dan berikutnya tahun 2024 perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp55,8 triliun atau naik 1,31 persen (yoy).

    Kinerja keuangan terakhir, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan laba bersih sebesar Rp13,2 triliun pada kuartal I 2025, atau tumbuh 3,9 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono sesalkan beras oplosan Food Station terlanjur dikonsumsi

    Pramono sesalkan beras oplosan Food Station terlanjur dikonsumsi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyesalkan beras oplosan salah satunya dari Food Station terlanjur beredar dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat luas.

    “Kalau bisa ditarik (beras oplosannya) saya minta untuk ditarik. Tapi, ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Senin.

    Oleh sebab itu ke depannya, Pramono menekankan agar kasus beras oplosan ini dapat menjadi momentum memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

    Selain itu Pramono juga meminta seluruh jajaran direksi BUMD agar mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.

    “BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka, akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” kata Pramono.

    Meski sejumlah pejabat Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka, Pemprov DKI memastikan, layanan distribusi pangan untuk masyarakat tetap berjalan normal.

    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan agar distribusi pangan melalui Food Station tidak terganggu.

    “Asprekeu (Asisten Perekonomian dan Keuangan Jakarta), kepala BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sedang intens melakukan pendistribusian bahan makanan yang menjadi tanggung jawab Food Statiom agar tidak terganggu,” kata Chico.

    Pemprov DKI Jakarta juga mendukung dan mengikuti setiap langkah hukum yang dilakukan Bareskrim Polri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Platform digital eMaggot dari Pemprov DKI dapatkan apresiasi

    Platform digital eMaggot dari Pemprov DKI dapatkan apresiasi

    Jakarta (ANTARA) – Platform digital yang memfasilitasi transaksi jual beli maggot (larva) Black Soldier Fly (BSF) yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Koperasi Suka Resik (KSR), eMaggot mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

    Pencipta sekaligus produsen Magobox, perangkat budidaya maggot BSF portabel untuk skala rumah tangga dan komunitas, Fathimah Himmatina salah satunya yang menyambut baik peluncuran eMaggot.

    “Saya sangat senang akhirnya ada dukungan dari DLH Jakarta dalam membangun ekosistem pasar yang mempertemukan para maggoters dengan offtaker (pembeli). Dulu kami sulit sekali mencari pasar, bahkan harus mencarinya sampai ke Bogor dan Mojokerto. Alhamdulillah, sekarang pasarnya makin luas,” kata dia di Jakarta, Senin.

    Fathimah mengatakan, pegiat maggot skala rumahan di Jakarta secara mandiri menginisiasi pengurangan sampah organik di rumah dan komunitas mereka melalui proses biokonversi.

    Selain dia, ada juga produsen sekaligus offtaker maggot Royan. Dia menyampaikan hadirnya eMaggot memudahkan memasarkan hasil budidaya maggot.

    “Dulu bingung mau jual ke mana. Sekarang dengan adanya koperasi dan sistem digital ini, penyaluran hasil budidaya jadi jauh lebih mudah,” katanya.

    Royan berharap Koperasi Suka Resik dapat berkembang menjadi lebih dari sekadar tempat jual beli, tetapi juga dapat menjadi pusat pelatihan, edukasi, dan kolaborasi antar pegiat maggot.

    Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta bersama Koperasi Suka Resik (KSR) resmi meluncurkan eMaggot, sebuah platform digital terpusat yang memfasilitasi transaksi jual beli maggot Black Soldier Fly (BSF).

    Inisiatif ini bertujuan mendukung pengelolaan sampah organik yang lebih efektif, berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat, serta berkelanjutan.

    Dia mengatakan, platform eMaggot tidak hanya menghadirkan solusi teknologi dalam pengelolaan sampah, tetapi juga mendorong terciptanya sistem ekonomi sirkular yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyampaikan melalui eMaggot, distribusi maggot dari para produsen ke Satuan Pelaksana (Satpel) dan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) kini dapat dilakukan secara lebih efisien, terpusat, dan terdokumentasi secara digital dan nontunai.

    “Dengan sistem yang transparan dan terdigitalisasi, proses distribusi menjadi lebih akuntabel dan terpantau dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Semarang Great Sale 2025 resmi dibuka, ajang belanja murah dan banjir diskon di pusat perbelanjaan

    Semarang Great Sale 2025 resmi dibuka, ajang belanja murah dan banjir diskon di pusat perbelanjaan

    Minggu, 3 Agustus 2025 14:55 WIB

    Pengunjung melihat tas di salah satu gerai pusat perbelanjaan saat berlangsung program Semarang Great Sale (Semargres) 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/8/2025). Pemkot Semarang bersama KADIN Kota Semarang menyelenggarakan Semargres 2025 hingga 31 Agustus 2025 dengan tema Collaboration and Innovation yang diikuti oleh 90 pusat perbelanjaan, 80 hotel, sembilan pasar tradisional, dan lima pusat PKL yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat citra Semarang sebagai destinasi wisata belanja dan kuliner. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/agr

    Pengunjung melihat pakaian di salah satu gerai pusat perbelanjaan saat berlangsung program Semarang Great Sale (Semargres) 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/8/2025). Pemkot Semarang bersama KADIN Kota Semarang menyelenggarakan Semargres 2025 hingga 31 Agustus 2025 dengan tema Collaboration and Innovation yang diikuti oleh 90 pusat perbelanjaan, 80 hotel, sembilan pasar tradisional, dan lima pusat PKL yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat citra Semarang sebagai destinasi wisata belanja dan kuliner. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/agr

    Warga antre untuk masuk ke salah satu gerai pusat perbelanjaan saat berlangsung program Semarang Great Sale (Semargres) 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/8/2025). Pemkot Semarang bersama KADIN Kota Semarang menyelenggarakan Semargres 2025 hingga 31 Agustus 2025 dengan tema Collaboration and Innovation yang diikuti oleh 90 pusat perbelanjaan, 80 hotel, sembilan pasar tradisional, dan lima pusat PKL yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat citra Semarang sebagai destinasi wisata belanja dan kuliner. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/agr

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Blokir rekening dormant, misi baik dan pentingnya matangkan kajian

    Blokir rekening dormant, misi baik dan pentingnya matangkan kajian

    Jakarta (ANTARA) – Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening bank warga yang tidak aktif selama 3 hingga 12 bulan yang kini dikenal sebagai rekening dormant memicu keresahan publik dan layak untuk dikaji ulang secara komprehensif.

    Tujuan dari kebijakan pemblokiran rekening dormant ini sejatinya terpuji, yaitu melindungi masyarakat dari risiko kejahatan keuangan, seperti penampungan dana judi daring dan tindak pidana pencucian uang.

    Namun, implementasinya yang dilakukan secara mendadak, menimbulkan dampak psikologis dan praktis mengejutkan masyarakat luas yang merasa menjadi korban sebagai pemilik rekening dormant.

    Sejak diberlakukannya kebijakan pemblokiran rekening dormant ini pada Senin, 28 Juli 2025, banyak masyarakat merasa terkejut ketika mengetahui rekening mereka diblokir, tanpa pemberitahuan jauh-jauh hari sebelumnya.

    Untuk mengaktifkan kembali rekening dormant yang dibekukan itu, nasabah harus datang langsung ke bank, mengisi formulir aktivasi ulang, dan mengikuti proses yang memakan waktu dan energi.

    Dampak yang bisa terjadi dari kebijakan pemblokiran rekening dorman ini adalah antrean panjang di customer service bank-bank yang jauh lebih lama dibandingkan antrean di teller menambah beban yang tidak perlu.

    Di tengah kemacetan kota dan kesibukan harian, prosedur ini tentu menjadi kendala serius, terlebih bagi pekerja, lansia, dan mereka yang tinggal jauh dari kantor cabang bank.

    Dampak sosial dari kebijakan ini juga signifikan. Banyak warga mengaku khawatir dengan hilangnya dana yang telah lama mereka simpan di bank.

    Sebagian dari mereka, bahkan mulai menyerukan penarikan dana besar-besaran dari perbankan, sehingga kondisi ini berisiko menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJPH: Sertifikasi halal buka peluang besar bagi UMK tembus ekspor

    BPJPH: Sertifikasi halal buka peluang besar bagi UMK tembus ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikasi halal membuka peluang lebih besar bagi produk usaha mikro dan kecil (UMK) untuk menembus pasar ekspor.

    “Dengan bersertifikat halal, produk akan memiliki nilai tambah secara ekonomi, karena halal itu bersih, sehat, dan aman. Banyak sekali contoh produk UMK kita yang setelah bersertifikat halal mampu menembus ekspor,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    “Ada UMK dari Surabaya yang dulu (produknya) tak bisa masuk koperasi atau toko ritel modern. Tapi, begitu dapat sertifikat halal, mereka diterima di mana-mana, bahkan rutin ekspor dua kontainer ke Eropa,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Haikal menilai bahwa halal kini bukan sekadar simbol agama, tapi telah menjadi standar industri dan perdagangan yang menentukan kualitas produk.

    Ia menambahkan saat ini kompetisi produk di tingkat global tidak lepas dari berbagai standar, termasuk standar halal.

    Sebagai standar, halal bukan hanya untuk umat Islam.

    Ia mengatakan halal adalah untuk semua umat manusia, terlepas apapun latar belakang agama, kepercayaan, suku, bangsa dan kebudayaannya.

    “Halal telah bertransformasi sebagai jaminan yang mencerminkan kebersihan, keamanan, dan kualitas,” ujar Haikal.

    Untuk itu, Haikal mendorong para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal, terlebih, pemerintah rutin memberikan kuota sertifikasi halal bagi para pelaku UMK.

    Ia mencontohkan saat ini masih tersedia sekitar 18.000 kuota sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di provinsi Lampung dari total kuota 44.000 yang disediakan melalui program sertifikat halal gratis (sehati) BPJPH pada 2025.

    Selain itu, Haikal juga meminta LP3H dan P3H di berbagai daerah untuk terus mengoptimalkan kinerjanya dalam pendampingan UMK bersertifikat halal.

    “Tujuannya, agar para pegiat UMK terbantu dan memperoleh kemudahan melalui pendampingan sertifikasi halal,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.