Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Ketua OJK sebut stabilitas sektor jasa keuangan RI masih resilien

    Ketua OJK sebut stabilitas sektor jasa keuangan RI masih resilien

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan, stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih dalam kondisi resilien di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

    Menurutnya, ketahanan sektor keuangan didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta profil risiko yang terjaga, sehingga mampu menopang peran sektor jasa keuangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan.

    “Indikator sisi penawaran masih mix dengan surplus neraca perdagangan yang persistent dan cadangan devisa di level yang tinggi. Meskipun PMI (Purchasing Managers’ Index) Manufaktur masih di zona kontraksi,” kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Juli 2025, Jakarta, Senin.

    Salah satu faktor yang turut memperkuat prospek sektor keuangan Indonesia adalah kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS).

    Mahendra menilai, kebijakan AS untuk menetapkan tarif 19 persen terhadap produk asal Indonesia merupakan langkah positif yang membuka peluang daya saing baru bagi produk Tanah Air.

    “Kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif menjadi 19 persen yang menjadi salah satu tarif terendah di kawasan diharapkan akan menciptakan peluang yang meningkatkan daya saing Indonesia, terutama dibandingkan dengan negara-negara lain yang menghadapi tarif yang lebih tinggi dari Amerika Serikat,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker: PBL beri pendekatan pelatihan vokasi yang lebih aplikatif

    Menaker: PBL beri pendekatan pelatihan vokasi yang lebih aplikatif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai program Project Based Learning (PBL) Smart Sector merupakan pendekatan pelatihan vokasi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

    “Model pelatihan ini dirancang agar peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga terlibat langsung dalam proyek nyata yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan program PBL difokuskan pada sektor-sektor berbasis teknologi dan digital, dengan target nasional sebanyak 20.032 peserta sepanjang 2025.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.664 peserta akan mengikuti pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP), sementara 10.368 peserta akan mengikuti pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah/Balai Latihan Kerja (UPTD/BLK) tingkat daerah.

    “PBL tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menciptakan solusi bersama antara dunia usaha dan pemerintah. Perusahaan memperoleh tenaga kerja siap pakai, sementara peserta mendapatkan sertifikasi kompetensi, pengalaman kerja nyata, serta perlindungan sosial,” ujar Yassierli.

    Lebih lanjut, ia menekankan pelatihan vokasi menjadi kunci menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan, seperti tingginya angka pengangguran lulusan SMK dan ketidaksesuaian (mismatch) antara pendidikan dan kebutuhan industri.

    Yassierli menambahkan transformasi ketenagakerjaan Indonesia harus mengantisipasi disrupsi digital dan transisi menuju ekonomi hijau.

    Untuk itu, Kemnaker terus memperkuat kebijakan pelatihan vokasi berbasis triple skilling, yaitu, reskilling bagi pekerja aktif, skill adjustment untuk pencari kerja, dan upskilling bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Era digital menuntut kita bergerak cepat. Kita harus membekali tenaga kerja dengan keterampilan masa depan yang menuntut untuk kreatif, kolaboratif, digital, dan adaptif,” kata dia.

    Adapun program PBL Smart Sector telah dibuka di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten.

    Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Agung Nur Rohmad mengatakan program PBL Smart Sector adalah metode pembelajaran inovatif yang menuntut peserta menguasai keterampilan dalam mengerjakan proyek-proyek yang relevan dengan industri modern berbasis teknologi canggih.

    “PBL menitikberatkan pada pembelajaran berbasis praktik langsung, pemecahan masalah, kerja tim, serta inovasi. Dengan melibatkan industri, diharapkan lulusan peserta PBL dapat langsung siap bekerja,” ujar Agung.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI setujui Raperda Perubahan APBD 2025 jadi Perda

    DPRD DKI setujui Raperda Perubahan APBD 2025 jadi Perda

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025 menjadi peraturan daerah (Perda) dan diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat secepatnya.

    “Harapannya Gubernur (Pramono Anung) memperhatikan saran dan harapan yang disebutkan oleh DPRD,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.

    Hal itu setelah dilakukan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh 78 anggota dewan, sehingga sesuai peraturan yang berlaku maka pengambilan keputusan menjadi sah.

    Khoirudin juga menanyakan secara lisan kepada anggota dewan yang hadir terkait pengesahan Raperda Perubahan APBD 2025 menjadi Perda dan semua anggota setuju.

    “Jumlah anggota yang hadir sebanyak 78 orang dan ini sudah kourum,” ujarnya.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta dapat menumbuhkan perekonomian Jakarta di tahun ini.

    “Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2025 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana,” kata Pramono.

    Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun atau naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

    Pramono pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono harap perubahan APBD dongkrak ekonomi Jakarta 2025

    Pramono harap perubahan APBD dongkrak ekonomi Jakarta 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta dapat menumbuhkan perekonomian Jakarta di tahun ini.

    “Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2025 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana,” kata Pramono dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

    Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun atau naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

    Pramono pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

    Menurut dia, berbagai saran, komentar dan rekomendasi dari dewan yang disampaikan selama proses pembahasan penyelesaian dan persetujuan peraturan daerah tersebut, menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh jajarannya.

    “Semangat kemitraan dan sinergi yang telah terjalin baik antara eksekutif dan legislatif, kiranya dapat terus berjalan dan diperkuat, dioptimalkan untuk menghasilkan berbagai program kerja yang strategis dan bermanfaat bagi warga Jakarta,” kata Pramono.

    Diketahui pada Senin siang ini, DPRD DKI Jakarta telah menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan, penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama antara DPRD dan Pemprov DKI untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Khoirudin menekankan, pakta integritas ini menjadi pengingat bahwa amanah rakyat tidak boleh disia-siakan.

    “DPRD dan Pemprov DKI tidak bekerja untuk pencitraan, tetapi untuk hasil nyata baik dalam pembangunan fisik, pelayanan sosial, maupun penguatan tata kelola,” kata Khoirudin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI sebut kemiskinan bukan satu-satunya faktor fenomena “childfree”

    DKI sebut kemiskinan bukan satu-satunya faktor fenomena “childfree”

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menyebutkan peningkatan angka kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak atau childfree.

    “Meskipun peningkatan angka kemiskinan dapat menjadi salah satu latar belakang keputusan sebagian warga, kami melihatnya sebagai bagian dari dinamika multifaktor, bukan satu-satunya penyebab,” kata Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan, angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 sebesar 4,28 persen, naik sebesar 0,14 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14 persen.

    Sedangkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Maret 2024), angka kemiskinan pada Maret 2025 turun 0,02 persen poin yakni dari 4,3 persen menjadi 4,28 persen.

    Berkaca pada data kemiskinan di Jakarta, Iin mengakui kondisi ekonomi memang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan individu atau pasangan dalam merencanakan membangun keluarga. Ini termasuk memilih untuk menunda atau tidak memiliki anak.

    Di wilayah urban seperti Jakarta, beban biaya hidup, akses terhadap layanan dasar, serta tuntutan pekerjaan sering kali menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.

    Namun, lanjut dia, fenomena childfree tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti gaya hidup, nilai personal, perencanaan karir, dan kesadaran terhadap tanggung jawab pengasuhan.

    Kaitannya dengan upaya Jakarta menjadi kota global, Iin menyampaikan hal itu bukan semata dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari upaya kota membina sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

    Oleh karena itu, kata Iin, edukasi mengenai perencanaan keluarga, kesiapan menjadi orang tua, dan penguatan institusi keluarga tetap menjadi prioritas dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    Dia mengatakan, Dinas PPAPP DKI terus berupaya mendorong pemanfaatan bonus demografi dalam mendukung Jakarta sebagai kota global.

    Bonus demografi, kata dia, hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika generasi mudanya sehat, terdidik, produktif, dan memiliki akses terhadap kesempatan kerja, sehingga peran generasi muda menjadi sangat strategis dalam menentukan arah masa depan kota dan bangsa.

    Iin menambahkan, fenomena childfree yang terjadi di negara-negara maju menyebabkan terjadinya penurunan angka kelahiran secara terus-menerus, menyebabkan komposisi penduduk menjadi tidak seimbang, dengan jumlah lansia yang jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia produktif.

    Kondisi ini berdampak pada kemunduran ekonomi, menurunnya produktivitas, serta meningkatnya beban sosial dan fiskal negara.

    Karena itu, imbuh dia, untuk menjaga angka kelahiran tetap stabil, dan memastikan kesinambungan pembangunan jangka panjang menjadi sangat penting dilakukan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gulkarmat: Kebakaran di Mangga Dua Square dapat dipadamkan

    Gulkarmat: Kebakaran di Mangga Dua Square dapat dipadamkan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyatakan kebakaran ruko Mangga Dua Square di Jalan Gunung Sahari, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, dapat dipadamkan dalam waktu tiga jam lebih.

    “Alhamdulillah situasi saat ini api telah padam,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatota Sulaeman di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, 100 personel dengan 17 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang menghanguskan gedung AGRES ID yang berada di lantai 4 dan lantai 5 Mangga Dua Square dengan objek yang terbakar seluas 3.000 meter persegi.

    “Kami memulai pemadaman sekitar pukul 10.16 WIB dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.30 WIB,” kata dia.

    Gulkarmat Jakut pun menaksir kerugian akibat kebakaran di Mangga Dua Square itu mencapai Rp20 miliar.

    Dia menduga terjadi akibat fenomena kelistrikan yang terjadi di lantai 4 bangunan tersebut.

    “Dari keterangan saksi di lantai 4 ada keluar bunyi percikan api dan di lokasi kejadian banyak kardus yang mudah terbakar. Karyawan berusaha memadamkan menggunakan alat pemadam api ringan tapi tidak berhasil,” kata Gatot.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaktim lakukan Monev terkait kepemilikan APAR

    Pemkot Jaktim lakukan Monev terkait kepemilikan APAR

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait alat pemadam api ringan (APAR) yang dimiliki oleh warga.

    “Nanti kita adakan monev supaya bisa didata dan dilist kepala keluarga (KK) mana saja yang belum memiliki APAR,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin.

    Menurut Munjirin, monev kepemilikan APAR ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran.

    “Jadi, nanti terlihat siapa saja warga yang belum memiliki APAR di rumahnya buat antisipasi,” ujar Munjirin.

    Selain itu, langkah ini penting untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran di wilayah permukiman padat penduduk.

    Pemerintah Kota Jakarta Timur juga akan berkoordinasi dengan lurah dan camat setempat guna memastikan hasil pendataan akurat dan dapat ditindaklanjuti.

    Selain itu, Munjirin juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pengurangan risiko bencana, termasuk melalui kepemilikan sarana penanggulangan kebakaran skala rumah tangga seperti APAR.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Timur telah melakukan sosialisasi kepemilikan APAR sebagai mitigasi risiko kebakaran di wilayah setempat pada Senin (30/6) lalu.

    Munjirin juga mengajak, agar setiap lingkungan memiliki APAR sebagai upaya penanganan dini kebakaran.

    Menurutnya, jika setiap rumah memiliki satu APAR, maka dapat mengurangi potensi penyebaran api sekaligus meminimalisir kerugian dampak kebakaran.

    “Untuk ASN sudah sekitar 90 persen yang memiliki APAR di rumahnya masing-masing. Sekarang tinggal masyarakat yang mengikuti juga untuk memiliki APAR,” ucapnya.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, tercatat sebanyak 1.653 kasus kebakaran terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2023 hingga 2024.

    Data tersebut menunjukkan Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran terbanyak yakni 440 kejadian dengan rincian 223 kasus pada 2023 dan 217 kasus pada 2024. Lalu, Jakarta Barat menyusul di posisi kedua dengan total 407 kasus kebakaran selama periode yang sama.

    Kebakaran yang terjadi umumnya disebabkan oleh korsleting listrik, tabung gas bocor, pembakaran sampah, dan penggunaan lilin.

    Berikut sebaran kasus kebakaran di DKI Jakarta selama periode 2023–2024:

    Tahun 2023:

    Jakarta Timur: 223 kasus

    Jakarta Barat: 205 kasus

    Jakarta Selatan: 164 kasus

    Jakarta Utara: 157 kasus

    Jakarta Pusat: 110 kasus

    Kepulauan Seribu: 5 kasus

    Tahun 2024:

    Jakarta Timur: 217 kasus

    Jakarta Barat: 202 kasus

    Jakarta Selatan: 143 kasus

    Jakarta Utara: 130 kasus

    Jakarta Pusat: 96 kasus

    Kepulauan Seribu: 1 kasus

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Relawan Solmet anggap kasus ijazah palsu Jokowi sudah selesai

    Relawan Solmet anggap kasus ijazah palsu Jokowi sudah selesai

    Jakarta (ANTARA) – Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) menganggap kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah selesai.

    “Soal tuduhan ijazah palsu, saya mau mengatakan bahwa urusan ini tuduhannya dari Roy Suryo CS, dari pada TPUA, dari pada penggugat itu sudah selesai,” kata Ketua Relawan Solmet, Silfester Matutina saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin.

    Kasus yang sama di Bareskrim Polri juga sudah dihentikan, begitu pula di Pengadilan Negeri (PN) Solo juga dibatalkan atau tidak berwenang.

    “Jadi, urusan ijazah palsu ini gagal semua nih, gagal semua ya, teman-teman,” katanya.

    Intinya, lanjut Silfester, mengenai isu tuduhan ijazah palsu ini tidak terbukti, bahkan akhirnya mereka dipidana oleh hukum karena menyebarkan berita bohong.

    “Sama seperti yang sekarang, saat ini sudah naik penyidikan di Polda Metro Jaya dan sudah banyak yang dimintai keterangan saksi-saksi, baik di Jakarta, Solo, Yogyakarta, termasuk bukti-bukti lainnya dan mungkin saksi ahli juga sudah diperiksa,” kata Silfester.

    Roy Suryo CS, kata dia, tidak punya sertifikat ataupun kelayakan sebagai seorang peneliti dan yang mereka teliti itu adalah hanya foto digital di sosial media.

    “Ini tidak mungkin bisa diteliti, karena yang harus diteliti itu adalah ijazah yang asli, yang autentik atau yang analog. Nah, ini yang bisa diteliti seperti yang sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri dan dikatakan bahwa ijazah ini asli,” kata Silfester.

    Sementara itu, Sekjen Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu, Ade Darmawan yang datang bersama dengan Silfester menyebutkan kali ini ada empat orang yang diambil kesaksiannya di Polda Metro Jaya.

    “Untuk pemeriksaan kali ini dipanggil lagi mungkin ada yang ditanyakan lagi dan atau dilengkapi, karena kami saksi pelapor dan saksi pelapor yang lain,” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab mantapkan Bantul sebagai nominator kota kreatif dunia UNESCO

    Pemkab mantapkan Bantul sebagai nominator kota kreatif dunia UNESCO

    Bantul (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar kegiatan bertajuk “Mataram Culture Festival 2025” sebagai bagian dari upaya memantapkan daerah ini sebagai nominator Kota Kreatif Dunia Versi UNESCO Creative Cities Network (UCCN).

    “Ini merupakan upaya kita sebagai kota kreatif, terlebih kreativitas warga Kabupaten Bantul ini bahkan telah tembus sebagai nominator kota kreatif dunia versi UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa),” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Senin.

    Saat mengunjungi festival di Lapangan Stadion Sultan Agung Bantul, Abdul Halim menyebut kreativitas masyarakat Bantul baik yang diwujudkan dalam produk industri kreatif maupun seni budaya menjadi kebanggaan tersendiri, karena dapat membawa Bantul menjadi kabupaten kreatif tingkat dunia.

    “Tidak hanya itu, juga sebagai kabupaten seni dan budaya yang menjadi percontohan, teladan bagi pengembangan seni dan budaya di Indonesia, bahkan event event yang ada tidak hanya levelnya tingkat lokal Bantul, tapi juga regional, nasional juga internasional,” katanya.

    Bupati juga mengungkapkan, Kabupaten Bantul terpilih sebagai venue atau lokasi balapan kuda tingkat nasional. Bahkan sebelumnya di kawasan pantai selatan Bantul, menjadi tempat untuk pelaksanaan festival layang-layang internasional atau Jogja International Kite Festival.

    “Sebentar lagi akan diselenggarakan festival lampion di kawasan Pantai Parangtritis, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul adalah kabupaten tempat venue pariwisata yang terkemuka, tidak hanya di DIY, tapi bahkan Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Henry Panjaitan, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri yang baru

    Profil Henry Panjaitan, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri yang baru

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (kode saham: BMRI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (4/8) telah memutuskan untuk mengangkat Henry Panjaitan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.

    Sebelumnya, Henry menjabat sebagai Direktur Bisnis Penjaminan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Jabatan ini ia pegang sejak 27 Oktober 2022 yang ditetapkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang dikenal dengan Indonesia Financial Group (IFG) selaku pemegang saham.

    Laki-laki kelahiran Jakarta pada 7 Juli 1969 ini menuntaskan pendidikan Sarjana Ekonomi bidang Manajemen di Universitas Padjadjaran pada tahun 1991.

    Kemudian, ia melanjutkan pendidikan strata dua di dua universitas yang berbeda. Henry memperoleh gelar Master of Commerce bidang Banking dari University of New South Wales pada tahun 2002 serta Master Manajemen bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia pada 2003.

    Henry memiliki rekam jejak yang panjang di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dengan jabatan tertinggi yang ia pegang yakni Direktur Treasury & International serta General Manager Divisi Internasional.

    Ia memulai karier di BNI pada tahun 1993 sebagai Analis Kredit Menengah I Kantor Wilayah 10. Karier Henry terus menanjak selama di BNI dengan beberapa posisi yang pernah dipegangnya seperti seperti Pengelola Advisory & Sukuritis Divisi Investasi & Jasa Keuangan (2003).

    Lalu jabatan Deputy GM Operation Cabang Hong Kong (2010), Head of Business & Banking Kantor Wilayah Jakafta Senayan (2015), Pemimpin Divisi BIN (2016), Pemimpin Divisi INT (2017), Pemimpin Wilayah Jakarta BSD (2019), hingga Pemimpin Wilayah Jakarta Senanyan (2020).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.