ANTARA – Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Senin (4/8), mengungkapkan neraca perdagangan RI pada semester I 2025 mencapai 19,48 miliar dolar AS. Adapun perdagangan dengan AS menyumbang surplus tertinggi, mencapai 9,92 miliar dolar AS. (Suci Nurhaliza/Ryan Rahman/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan data kawasan industri yang terintegrasi dapat mempercepat terwujudnya target pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, sesuai target Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy di Jakarta, Senin mengatakan peran kawasan industri harus mampu dikuantifikasi dengan baik, sehingga diperlukan penyediaan data oleh pengelola kawasan industri.
Hal itu, menurut dia, penting mengingat kawasan industri menjadi pusat hilirisasi yang menopang pertumbuhan industri manufaktur di Tanah Air.
Untuk mengumpulkan data yang terintegrasi, kata Tri, kementeriannya melakukan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), serta pengelola kawasan industri dalam Satu Data Indonesia.
”Data yang akurat dari kawasan industri adalah kunci untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar dia.
Menurut dia, Kemenperin sudah melakukan pengisian bersama kuisioner pendataan di Kawasan Industri Deltamas, Kabupaten Bekasi. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam bentuk pemantauan aktif dan dukungan ke BPS untuk pengumpulan data di berbagai kawasan industri prioritas di Tanah Air.
”Penyampaian data yang lengkap dan tepat waktu akan membantu pemerintah menyusun kebijakan industri yang lebih berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Tri.
Menurut dia, petugas lapangan dari BPS sedang melakukan pengumpulan data di 171 kawasan industri se-Indonesia. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Kemenperin melakukan pemantauan pengumpulan data Kawasan Industri dan tenant secara langsung di sejumlah wilayah.
Adapun wilayah cakupan pemantauan yakni Bekasi, Tangerang, Serang, Subang, Purwakarta, Medan, Deli Serdang, Simalungun, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Makassar, dan Morowali.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kinerja perdagangan Indonesia pada semester 1 tahun 2025 mencapai 19,48 miliar dolar AS yang menunjukkan pertumbuhan positif di tengah isu geoekonomi.
Budi menyebut surplus tertinggi disumbang oleh perdagangan dengan Amerika Serikat sebesar 9,92 miliar dolar AS, disusul dengan India 6,64 miliar dolar AS dan Filipina 4,36 miliar dolar AS.
“Surplus kita tertinggi adalah ke Amerika yaitu menyumbangkan surplus yang tertinggi sampai semester 1 ini sebesar 9,92 miliar dolar AS. Ini pertanda bahwa produk-produk Indonesia masih punya daya saing meskipun ini belum diberlakukan tarif resiprokal,” kata Budi di Jakarta, Senin.
Surplus perdagangan juga terjadi di kawasan seperti ASEAN sebesar 9,6 miliar dolar AS, Uni Eropa 3,8 miliar dolar AS dan Eurasia sebesar 0,007 miliar dolar AS.
Menurut Budi, surplus neraca perdagangan untuk kawasan Uni Eropa diperkirakan akan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, apalagi setelah diberlakukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA).
“Harapan kita akan semakin meningkat karena ini pertanda yang baik, bahwa sebelum diberlakukan IEU CEPA pun, ekspor kita terus mengalami peningkatan termasuk dengan Eurasia,” ujarnya.
Komoditas ekspor nonmigas dengan pertumbuhan tertinggi di semester 1 2025 adalah kakao dan olahannya tumbuh 129,86 persen; kopi, teh dan rempah-rempah 86,50 persen; timah dan barang daripadanya 80,88 persen; aluminium dan barang daripadanya 74,35 persen; dan berbagai produk kimia 54,12 persen.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pontianak (ANTARA) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPW) terus mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah-daerah lumbung pangan, termasuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
“Hal ini kita lakukan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” kata Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI, Herzaky Mahendra Putra di Sambas, Senin.
Herzaky melakukan kunjungan kerja ke Sambas bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I M Tahid pada Senin, menjelaskan kunjungan ini penting untuk mendengar langsung keluhan dan harapan petani, khususnya kendala utama belum optimalnya saluran irigasi, yang menyebabkan gagal panen dan rendahnya produktivitas.
Kunjungan dilakukan ke Desa Penakalan di Kecamatan Sejangkung, Desa Tri Kembang di Kecamatan Galing, dan Desa Lumbang di Kecamatan Sambas. Ketiga wilayah ini memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, namun kerap terdampak banjir di musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.
Dia menegaskan bahwa persoalan irigasi akan dibawa ke tingkat pusat. “Saya akan sampaikan langsung kepada Menko IPW dan Menteri PU (Pekerjaan Umum) agar pembangunan irigasi ini bisa segera direalisasikan sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo,” katanya.
Menurut Herzaky, keberadaan irigasi yang memadai akan meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali panen menjadi dua kali panen per tahun, sekaligus menurunkan risiko kerugian akibat cuaca ekstrem.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Penakalan, Sartomo, menyebutkan bahwa lahan pertanian seluas 126 hektare di wilayahnya kerap terendam banjir, mengakibatkan panen gagal atau hanya menghasilkan sekitar 1,3 ton gabah per hektare.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pelamar petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) didominasi oleh masyarakat dari luar Jakarta.
“Jadi Jakarta ini sebagai kota yang terbuka, memang harus saya akui apa adanya bahwa sekarang ini berbagai pembukaan lowongan itu yang mendaftar banyak sekali. Dan rata-rata bukan warga Jakarta, karena kan KTP-nya dilihat,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin.
Hal itu merupakan bukti bahwa Jakarta merupakan kota terbuka yang menyambut baik siapa saja masyarakat yang ingin mengadu nasib di ibu kota.
Oleh karena itu, meski pelamar lowongan Damkar dan PPSU membludak, Pramono berjanji akan tetap melaksanakan perekrutan lowongan tersebut secara transparan.
“Saya tetap akan menjalankan secara terbuka, walaupun kemudian ini menjadi beban bagi kota Jakarta,” kata Pramono.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan membuka lowongan untuk Damkar sebanyak 1000 anggota. Penerimaan anggota damkar baru ini dilakukan karena kuotanya sangat kurang di Jakarta.
Diketahui, dari total 267 kelurahan di Jakarta, saat ini hanya terdapat 170 pos pemadam kebakaran. Saat ini Jakarta memiliki sekitar 4.000 personel, padahal kebutuhan idealnya mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.
Sementara untuk PPSU yang dibutuhkan sebanyak 1.023 orang yang tersebar di 239 kelurahan di Jakarta. Jumlah tersebut untuk mengisi kekosongan akibat adanya batas usia, petugas yang mengundurkan diri, dan sebagainya.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyampaikan program digitalisasi tempat penerimaan susu terbukti telah meningkatkan kualitas bahan baku susu segar di 96 titik di wilayah Tanah Air.
Wamenperin di Jakarta, Senin menyampaikan program tersebut dijalankan mengingat industri pengolahan susu saat ini masih mengalami tantangan dalam pemenuhan bahan baku susu segar, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
”Program ini terbukti meningkatkan kualitas bahan baku susu segar, serta berperan membangun sistem pengelolaan data yang transparan dan akurat sehingga menekan potensi kerugian sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak,” kata dia.
Wamenperin menyampaikan program digitalisasi yang sudah dijalankan sejak tahun 2022 ini melibatkan sembilan koperasi dengan anggota lebih dari 25 ribu orang peternak, dan mencatat produksi 680 ton per hari susu yang berkualitas baik.
Lebih lanjut, dari sisi ekspor, kinerja industri pengolahan susu nasional menunjukkan tren pertumbuhan positif yang mencapai 233,5 juta dolar AS pada tahun 2024.
Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan, impor sapi perah yang dilakukan oleh pihaknya pada tahun ini yang mencapai 250 ribu ekor bertujuan untuk mengurangi ketergantungan susu impor (substitusi) dan memenuhi kebutuhan susu domestik.
”Yang sekarang kita konsumsi susu, yang di mana konsumsi susu per kapita kita juga masih rendah, itu pun 80 persennya masih impor. Kita ingin gap impor kita perbaiki, di samping juga ada market baru namanya Makan Bergizi Gratis (MBG), maka, mau nggak mau ini kan kejar-kejar antara waktu, antara kebutuhan sama suplainya,” kata dia ditemui di Jakarta, Jumat (13/7).
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan Uni Eropa atau UE berkomitmen mengakui sawit Indonesia sebagai komoditas yang berkelanjutan dalam Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
“Yang menjadi komitmen UE mengakui sawit kita sebagai sumber bahan baku, energi atau produk makanan karena sawit ini penggunaannya bermacam-macam dan luas. Juga sawit itu sebagai komoditas sustainable (berkelanjutan). Itu penting,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono di Jakarta, Senin.
Uni Eropa mengakui bahwa sawit Indonesia adalah sumber yang berkelanjutan (sustainable sources) untuk energi, untuk makanan, dan sebagainya. Pengakuan ini penting secara politik, maupun ekonomi.
Bahkan dalam perjanjian IEU-CEPA terdapat protokol khusus mengenai sawit. “Ada protokol khusus mengenai sawit. Belum pernah ada dalam perjanjian CEPA mana pun terdapat protokol khusus terkait sawit dan baru kali ini ada dalam IEU-CEPA,” kata Djatmiko.
Indonesia ingin ke depannya hal itu menjadi sesuatu yang benar-benar dilaksanakan. Indonesia juga tetap komitmen untuk memastikan bahwa sawit Indonesia berkelanjutan.
“Dengan pengakuan itu, kita memproyeksikan ke depannya potensi pasar sawit di Uni Eropa itu akan semakin terbuka,” kata Djatmiko.
Pengakuan tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor sawit Indonesia dan turunannya ke pasar negara-negara Eropa.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menindaklanjuti laporan terkait masih adanya anak-anak Jakarta yang mengalami putus sekolah.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
“Kalau putus sekolah nanti kami dalami. Karena di Jakarta ini semuanya hampir warga yang tidak mampu kan sudah masuk di Kartu Jakarta Pintar. Kami sudah membagi 707.622 siswa,” kata Pramono saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah melakukan program pemutihan ijazah sebagai salah satu upaya untuk menunjang pendidikan masyarakat Jakarta.
Kendati demikian, jika memang masih terdapat temuan anak yang putus sekolah, Pramono mengatakan pihaknya akan mencari tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut.
“Tapi kalau tetap ada yang putus sekolah, apakah itu putus karena memang tidak mau sekolah atau tidak mampu biayanya, kami akan selesaikan,” kata Pramono.
Dalam Rapat Paripurna, Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyesalkan masih adanya anak putus sekolah di Jakarta.
Pasalnya, Jakarta merupakan kota yang sangat fokus dalam bidang pendidikan. Terlihat dari porsi anggaran mencapai 25,20 persen dari total APBD 2025.
“Saya baru turun ke Dapil 9 dan saya mendapatkan laporan ada 15 anak di satu RW sekolahnya putus Pak Gubernur, masih ada putus sekolah di Jakarta,” kata Lukmanul.
Dia mengklaim, beberapa anak putus sekolah dengan alasan tak punya biaya. Padahal, Pemprov DKI telah menyiapkan sekolah negeri gratis.
“Saya meminta khusus lewat ketua DPRD dan juga Pak Gubernur agar pendataannya itu betul-betul yang tepat sasaran karena masih banyak anak-anak yang masih butuh lingkungan sekolah,” katanya.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Denpasar, Bali (ANTARA) –
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Provinsi Bali menempuh cara persuasif menyikapi potensi kebocoran penerimaan pajak akibat munculnya akomodasi vila yang diduga tidak mengantongi izin.
“Kami edukasi dulu supaya yang memang belum tahu kewajibannya bisa melaksanakan atau kami bisa sediakan layanan,” kata Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan di Denpasar, Bali, Senin.
Menurut dia, edukasi diperlukan karena pihaknya terlebih dahulu menganalisa status kepemilikan akomodasi yang diduga ilegal tersebut.
Bisa jadi properti itu melalui pembelian, penyewaan, atau bangunan yang dijual.
Setelah itu, pihaknya akan mencocokkan data terkait pelaporan pajak khususnya terkait pajak penghasilan (PPh) yang menjadi kewenangan DJP.
Sedangkan, pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di antaranya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) misalnya makan dan minum, jasa hotel, jasa parkir, jasa hiburan hingga tenaga listrik.
Pencocokan data itu, lanjut dia, menggunakan beragam sumber data termasuk data dari pemerintah daerah selaku pihak yang mengeluarkan administrasi perizinan, hingga data di media sosial.
Data dari pemerintah daerah itu di antaranya mencakup nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya bernama izin mendirikan bangunan (IMB) hingga terkait status sewa atau beli.
“Dari berbagai sumber kami kumpulkan, kami cocokkan dengan data dan kami coba lihat dari sisi kepatuhan,” ucapnya.
Pihaknya tidak membedakan latar belakang kepemilikan akomodasi tersebut baik yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA).
Untuk WNA, pihaknya memiliki direktorat perpajakan internasional di kantor pusat di Jakarta untuk pertukaran data misalnya di negara asal pemilik, dan berkoordinasi dengan Imigrasi dan Bea Cukai.
Meski begitu, ia tidak secara spesifik mengungkapkan nominal potensi penerimaan pajak hilang tersebut karena perlu dianalisa dulu.
Sementara itu, berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyebutkan bahwa jumlah hotel dan akomodasi sejenisnya di bawah naungan asosiasi itu mencapai 370 hotel, dengan jumlah kamar diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 unit.
Sekretaris PHRI Bali Perry Markus menyebutkan berdasarkan biro perjalanan wisata daring (OTA) jumlah kamar di Bali diperkirakan mencapai sekitar 150 ribu unit kamar.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat empat orang warga mengalami luka ringan akibat kebakaran yang melanda pusat komputer di Gedung Agres ID, Mangga Dua Square, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Senin.
“Korban empat orang luka ringan,” kata Kepala Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan penyebab kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik dan objek terdampak kebakaran adalah toko elektronik Agres ID di lantai 4 hingga lantai 5.
Sebelumnya, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyatakan kebakaran ruko Mangga Dua Square dapat dipadamkan dalam waktu tiga jam lebih.
“Alhamdulillah situasi saat ini api telah padam,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatota Sulaeman.
Menurut dia, 100 personel dengan 17 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang menghanguskan gedung AGRES ID yang berada di lantai 4 dan lantai 5 Mangga Dua Square dengan objek yang terbakar seluas 3.000 meter persegi.
“Kami memulai pemadaman sekitar pukul 10.16 WIB dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.30 WIB,” kata dia.
Gulkarmat Jakut pun menaksir kerugian akibat kebakaran di Mangga Dua Square itu mencapai Rp20 miliar.
Dia menduga terjadi akibat fenomena kelistrikan yang terjadi di lantai 4 bangunan tersebut.
“Dari keterangan saksi di lantai 4 ada keluar bunyi percikan api dan di lokasi kejadian banyak kardus yang mudah terbakar. Karyawan berusaha memadamkan menggunakan alat pemadam api ringan tapi tidak berhasil,” kata Gatot
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.