Category: Antaranews.com

  • Presiden terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Dokter Spesialis di DTPK

    Presiden terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Dokter Spesialis di DTPK

    ini bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Untuk tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK, khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

    “Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dihubungi di Jakarta, Senin malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Hasan melanjutkan penetapan wilayah penerima diprioritaskan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu daerah dengan keterbatasan akses, daerah yang kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif atau dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.

    Tidak hanya tunjangan khusus, dokter-dokter spesialis dan subspesialis, serta dokter gigi spesialis dan subspesialis juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karier.

    “Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada bulan lalu (28/7).

    Menkes menjelaskan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah-daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

    Pemerintah, lanjut Menkes, menyadari pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar sehingga mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil perlu menerima insentif yang adil, layak dan berkelanjutan.

    “Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2025, tunjangan khusus yang diberikan kepada para dokter per bulan itu di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlalu sesuai ketentuan kepegawaian.

    Pemerintah pun mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut, terutama terkait alokasi anggaran, penyediaan logistik, dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan bagi tenaga medis.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bengkayang jadi tuan rumah Anugerah Pesona Indonesia Award 2025

    Bengkayang jadi tuan rumah Anugerah Pesona Indonesia Award 2025

    Ajang API Award ini momentum untuk memperkenalkan lebih luas seluruh pariwisata yang kita miliki, mulai dari wisata alam, budaya hingga wisata sungai

    Bengkayang (ANTARA) – Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menjadi tuan rumah pelaksanaan ajang nasional Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada November.

    Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan bahwa penunjukan Kabupaten Bengkayang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk mempromosikan kekayaan wisata di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalbar tersebut.

    “Ajang API Award ini menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih luas seluruh sektor pariwisata yang kita miliki, mulai dari wisata alam, budaya, hingga wisata sungai yang tersebar di seluruh kecamatan,” ujar Bupati Darwis di Bengkayang, Senin.

    Ia mengatakan Kabupaten Bengkayang memiliki ratusan objek wisata yang tersebar di 122 desa di 17 kecamatan, mulai dari wisata pegunungan, pantai, pulau-pulau eksotis di wilayah pesisir, hingga ribuan aliran sungai yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata.

    Selain itu, Bengkayang juga memiliki keunikan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Jagoi Babang, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

    API Award merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan untuk mempromosikan pariwisata nasional serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah.

    Saat ini, kata Bupati, berbagai persiapan terus dimatangkan, termasuk penentuan lokasi utama acara yang direncanakan digelar di depan Kantor Bupati Bengkayang.

    “Karena nanti selain malam penganugerahan, acara juga akan diramaikan dengan penampilan kesenian daerah dan pertunjukan artis nasional, sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tarik dan promosi pariwisata lokal,” ujarnya.

    Pemerintah daerah berharap pelaksanaan API Award 2025 di Bengkayang dapat berlangsung lancar dan sukses, serta membawa dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

    Menurut Darwis, API Award merupakan ajang penghargaan tahunan yang strategis dalam rangka mempromosikan pariwisata daerah di tingkat nasional.

    Ia berharap kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bengkayang dapat dimanfaatkan maksimal untuk menunjukkan keunggulan sektor pariwisata dan budaya lokal.

    “Ajang ini sekaligus mendorong keterlibatan aktif semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Papua: Penukaran kina ke rupiah di Pasar Skouw capai Rp9,6 miliar

    BI Papua: Penukaran kina ke rupiah di Pasar Skouw capai Rp9,6 miliar

    BI Papua berupaya agar warga PNG mau menukar uangnya dari kina ke rupiah sebelum berbelanja di pasar

    Jayapura (ANTARA) – Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Faturachman mengatakan penukaran uang kina (mata uang Papua Nugini) ke rupiah di Pasar Skouw, perbatasan RI-PNG selama semester I 2025 mencapai Rp9,6 miliar.

    Penukaran kina ke rupiah di Pasar Skouw selama semester pertama tahun 2025 sebesar Rp9,6 miliar itu lebih besar dibanding penukaran rupiah ke kina.

    “Dari data yang dihimpun terungkap penukaran rupiah ke kina tercatat mencapai Rp5,7 miliar,” kata Faturachman di Jayapura, Senin.

    Ia mengatakan nilai penukaran itu diperoleh setelah para pelaku usaha yang membuka lapaknya di Pasar Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, menukarkan uang kina yang dimilikinya ke tempat penukaran uang.

    Saat ini tercatat empat pengusaha yang membuka usaha penukaran uang di Pasar Skouw.

    Ketika ditanya tentang masih berlangsungnya jual beli di Pasar Skouw menggunakan uang kina, Kepala KPw BI Papua Faturachman mengatakan sudah melaporkan hal itu ke pusat dan berharap dapat dibahas dalam pertemuan antar pejabat kedua negara.

    BI Papua sendiri terus berupaya melakukan sosialisasi dan memasang spanduk serta mengimbau para pedagang yang berjualan di Pasar Skouw menggunakan rupiah saat bertransaksi jual beli.

    Selain itu pihaknya juga sudah memasang spanduk menggunakan bahasa Inggris-Fiji yang merupakan bahasa sehari-hari warga PNG agar saat melakukan transaksi menggunakan uang rupiah.

    “BI Papua berupaya agar warga PNG mau menukar uangnya dari kina ke rupiah sebelum berbelanja di pasar,” kata Faturachman.

    Pasar Skouw di perbatasan RI-PNG, merupakan pasar yang setiap hari Selasa “diserbu” warga PNG untuk berbelanja berbagai kebutuhan baik bahan makanan hingga barang elektronik.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP siap melawan rentenir melalui pembiayaan mikro

    Menteri PKP siap melawan rentenir melalui pembiayaan mikro

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap melawan rentenir di sektor perumahan melalui pembiayaan mikro.

    Ara menegaskan komitmennya untuk mengakhiri praktik rentenir dan tengkulak yang selama ini menjerat masyarakat, khususnya di sektor perumahan.

    “Negara ini harus bisa mengalahkan rentenir dan tengkulak,” ujar Ara di Jakarta, Senin.

    Pemerintah tidak boleh kalah dari praktik pinjaman ilegal yang kerap menjerumuskan masyarakat miskin ke dalam jerat utang berkepanjangan. Ia menilai, solusi konkret harus diberikan melalui inovasi pembiayaan yang lebih berpihak kepada rakyat.

    “Kita harus hadirkan produk pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan murah. Hanya dengan cara itu kita bisa mengalahkan peran rentenir dan tengkulak di lapangan,” kata Ara.

    Dia menekankan pentingnya sinergi lembaga pembiayaan negara untuk mendorong percepatan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Salah satu terobosan yang saat ini tengah digencarkan adalah program Pembiayaan Mikro Perumahan. Program ini dirancang untuk menjadi alternatif pembiayaan yang sehat dan terjangkau, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini hanya mengenal pinjaman dari rentenir atau “bank emok”.

    “Di Subang, kami dorong warga agar memanfaatkan Pembiayaan Home daripada harus terjebak pinjaman rentenir,” kata Ara.

    Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat merenovasi rumah agar layak huni, tetapi juga bisa memfungsikannya sebagai tempat usaha, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi keluarga.

    Masih tingginya angka rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia, menurut dia, merupakan dampak dari kemiskinan struktural yang juga memicu ketergantungan pada pinjaman informal. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjadikan program pembiayaan mikro ini sebagai prioritas nasional.

    “Kami juga tengah mengusulkan agar program renovasi rumah ini menjadi program unggulan bersama dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujarnya.

    Ara menyerukan dukungan dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil, serta menjadi langkah nyata negara dalam melindungi warganya dari jeratan ekonomi yang tidak sehat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masyarakat Kepri diimbau waspadai penipuan berkedok investasi kripto

    Masyarakat Kepri diimbau waspadai penipuan berkedok investasi kripto

    Belakangan ini marak penipuan berkedok investasi kripto yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat

    Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) – Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok penawaran investasi dan perdagangan aset kripto ilegal.

    “Belakangan ini marak penipuan berkedok investasi kripto yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat,” kata Ketua Satgas PASTI Kepri Sinar Danandjaya dihubungi di Tanjungpinang, Senin.

    Sinar menyampaikan hanya entitas yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Aset Keuangan Digital yang boleh menjalankan aktivitas perdagangan aset kripto.

    Penawaran di luar ketentuan itu, kata dia, sangat berisiko dan berpotensi merugikan masyarakat.

    Maka itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap entitas tidak berizin yang menjanjikan keuntungan tetap, bonus berlipat, atau passive income tanpa risiko.

    “Biasanya penawaran ini dilakukan melalui media sosial, grup percakapan, atau situs web tanpa otorisasi resmi,” ujar Sinar yang juga Kepala OJK Kepri.

    Untuk menghindari jebakan investasi ilegal berbasis kripto, lanjutnya, Satgas PASTI Kepri meminta masyarakat untuk memperhatikan lima hal penting sebelum berinvestasi, antara lain mengecek legalitas pihak penyelenggara, dengan memastikan memiliki izin dari OJK atau otoritas terkait. Daftar resmi penyelenggara aset kripto dapat dilihat di https://bit.ly/penyelenggarakripto.

    Kemudian, pastikan aset kripto yang diperdagangkan masuk dalam Daftar Aset Kripto (DAK) yang ditetapkan oleh Bursa Kripto.

    Lalu, waspadai skema investasi tidak logis yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, dan lakukan riset dan pahami risiko yang melekat pada aset kripto.

    “Termasuk, pelajari informasi resmi terkait aset kripto melalui https://bukusakuiakd.com,” ungkapnya.

    Lanjut Sinar menjelaskan daftar lengkap aset kripto yang sah dan masuk dalam DAK dapat diakses melalui tautan https://sites.cfx.co.id/content/uploads/2025/04/SK-Penetapan-Daftar-Aset-Kripto-16-Apr-2025.

    Pihaknya mengimbau jika masyarakat menemukan penawaran investasi mencurigakan atau diduga ilegal, segera melaporkannya melalui Sekretariat Satgas PASTI Kepri di Kantor OJK Provinsi Kepri Telepon (0778) 468996, atau kontak OJK Nasional Telepon 157 dan WhatsApp 081 157 157 157.

    Laporan juga bisa disampaikan lewat Email: konsumen@ojk.go.id atau satgaspasti@ojk.go.id.

    “Mari bersama ciptakan iklim investasi yang aman dan sehat di Kepri,” demikian Sinar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KADIN minta Prabowo beri pengarahan saat retret di Akmil Magelang

    KADIN minta Prabowo beri pengarahan saat retret di Akmil Magelang

    ANTARA – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia akan menggelar retret di Akmil Magelang pada 7-10 Agustus 2025. Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie berharap kegiatan tersebut dapat dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pengarahan kepada peserta. (Suci Nurhaliza/Ryan Rahman/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apindo: Rakerkonas 2025 konsolidasi nasional hadapi dinamika global

    Apindo: Rakerkonas 2025 konsolidasi nasional hadapi dinamika global

    bukan hanya evaluasi kinerja, tapi juga menyusun peta jalan program kerja yang menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks

    Bandung (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Ke-34 di Bandung, Jawa Barat, 4-6 Agustus 2025 untuk konsolidasi internal organisasi secara nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan selain menjadi konsolidasi internal secara menyeluruh, Rakerkonas ini juga hadir sebagai ruang aspirasi terbuka bagi pelaku usaha dari seluruh Indonesia untuk berdialog langsung dengan sejumlah menteri, guna menjembatani kepentingan dunia usaha dan kebijakan pemerintah.

    “Rakerkonas bukan hanya untuk evaluasi kinerja Apindo, tapi juga untuk menyusun peta jalan program kerja yang menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks,” kata Shinta di sela rangkaian Rakerkonas Ke-34 Apindo di salah satu hotel di Bandung, Senin.

    Yang akan dibahas baik internal organisasi maupun bersama para menteri, lanjut dia, adalah hasil evaluasi mereka dalam setahun terakhir di mana Apindo mencatat ada beberapa tantangan besar, terutama akibat gejolak geopolitik global, fluktuasi biaya energi, serta kebijakan perdagangan internasional seperti tarif dagang yang belum berpihak pada produk nasional.

    Kondisi ini, menurut Shinta, berdampak besar terhadap industri padat karya seperti tekstil, furnitur, termasuk makanan olahan yang selama ini menjadi sektor tulang punggung penciptaan lapangan kerja.

    Selain itu, akan dibahas juga terkait berbagai tantangan di dalam negeri seperti regulasi dan perizinan usaha.

    “Kami akan menyampaikan masukan konkret kepada pemerintah terkait mungkin deregulasi dan penyederhanaan perizinan yang dapat mendukung iklim usaha yang lebih baik,” ujarnya.

    Fokus lain Apindo, kata Shinta, adalah pada penguatan hubungan industrial yang harmonis dan produktif melalui pendekatan tripartit: pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

    Shinta juga menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia, melalui pelatihan vokasi, reskilling dan upskilling, serta penciptaan ekosistem kerja yang mampu menjawab kebutuhan industri masa depan.

    “Kita tidak bisa stagnan. Inovasi dan teknologi harus menjadi nafas pelaku usaha di era 4.0 dan digital. Ini bukan pilihan, tapi kebutuhan,” ucapnya.

    Rakerkonas ke-34 Apindo ini didahului dengan penyelenggaraan Apindo Expo & UMKM Fair 2025, yang menghadirkan pameran produk unggulan UMKM, serta forum diskusi dan talk show strategis sebagai bagian penting dalam memperjuangkan pemberdayaan UMKM.

    “Ekspo ini bukan sekadar ajang pameran, tetapi ruang konkret untuk membahas masa depan UMKM Indonesia. Ada banyak topik strategis yang kita angkat, mulai dari akses pembiayaan, integrasi rantai pasok, digitalisasi, hingga peluang ekspor,” ujar Shinta.

    Dengan tema “Indonesia Incorporated” dan Visi 2045, tambah Shinta, Apindo ingin menegaskan kebersamaan sebagai strategi menghadapi krisis dan membangun ekosistem usaha yang inklusif dan kolaboratif tidak hanya antara pelaku usaha besar, tetapi juga bersama UMKM, pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

    Rakerkonas Apindo 2025 ini diharapkan menghasilkan rumusan konkret yang memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian nasional, sekaligus menjadi tonggak penting dalam transformasi UMKM menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing global.

    “Untuk meraih Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus membangun sinergi kolektif. Itulah semangat Indonesia Incorporated yang ingin kami gaungkan,” tutur Shinta.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK: “Rojali”, “Rohana” respons konsumen atas ketidakpastian ekonomi

    OJK: “Rojali”, “Rohana” respons konsumen atas ketidakpastian ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan fenomena rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) yang ramai diperbincangkan merupakan respons wajar dari konsumen terhadap ketidakpastian ekonomi beberapa bulan terakhir.

    Menurut Mahendra, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Senin, kecenderungan masyarakat untuk menahan konsumsi dan bersikap lebih hati-hati merupakan reaksi alami terhadap situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

    “Jadi pada saat terjadi kondisi yang lebih tidak pasti beberapa bulan terakhir ini, tentu banyak pihak yang lebih mengambil posisi untuk menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan,” katanya.

    Ia mengatakan perilaku konsumen tersebut tak jauh berbeda dari sikap produsen atau investor dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam kondisi seperti itu, semua pihak cenderung menunggu kejelasan sebelum melakukan langkah lanjutan, termasuk dalam hal pengeluaran atau investasi.

    OJK optimistis bahwa dengan membaiknya arah kebijakan ekonomi dan meredanya ketidakpastian global, maka perilaku konsumsi masyarakat akan kembali pulih secara bertahap.

    Maka dari itu, Mahendra mengatakan pentingnya sinyal kepastian bagi konsumen agar mereka merasa lebih percaya diri untuk kembali belanja.

    “Saya rasa kalau itu terjadi di dalam konteks konsumen, saya rasa wajar saja. Tapi dengan kepastian yang sudah lebih jelas dengan hasil yang telah dicapai (sekarang), maka tentu sama dengan pihak produsen dan investor, maka konsumen pun akan memperoleh kepastian lebih baik terhadap keputusan untuk menentukan belanja lebih lanjut ke depan,” katanya.

    Adapun Istilah “Rojali” dan “Rohana” merupakan akronim yang viral di media sosial. Istilah tersebut menggambarkan fenomena yang erat dikaitkan dengan pelemahan daya beli masyarakat.

    Rojali adalah singkatan dari Rombongan Jarang Beli, menggambarkan kelompok masyarakat yang kerap mengunjungi pusat perbelanjaan namun jarang melakukan transaksi pembelian.

    Sementara Rohana, atau Rombongan Hanya Nanya, merujuk pada pengunjung yang aktif bertanya-tanya soal produk seperti harga, diskon, atau fitur, namun tidak jadi membeli.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK catat aset industri asuransi Rp1.163,11 triliun per Juni 2025

    OJK catat aset industri asuransi Rp1.163,11 triliun per Juni 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa aset industri asuransi mencapai Rp1.163,11 triliun per Juni 2025.

    “Untuk industri asuransi, per Juni 2025 aset industri mencapai Rp1.163,11 triliun atau naik 3,27 persen yoy (year-on-year/secara tahunan),” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Senin.

    Ia menuturkan bahwa jumlah tersebut termasuk aset asuransi komersial sebesar Rp939,88 triliun atau tumbuh 3,58 persen yoy.

    Selain pertumbuhan aset, pihaknya juga mencatat kinerja positif pada sektor asuransi komersial berupa pertumbuhan pendapatan premi pada periode Januari-Juni 2025 sebesar 0,65 persen yoy menjadi Rp166,26 triliun.

    “(Jumlah tersebut) terdiri dari premi asuransi jiwa yang terkontraksi sebesar 0,57 persen yoy dengan nilai sebesar Rp87,48 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 2,04 persen yoy dengan nilai sebesar Rp78,77 triliun,” lanjut Ogi.

    Ia juga menyatakan bahwa permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum serta reasuransi secara agregat melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 473,55 persen dan 312,33 persen.

    Capaian kedua industri tersebut masih berada di atas ambang batas (threshold) yang ditetapkan OJK sebesar 120 persen.

    Sementara sektor asuransi non komersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI mencatatkan total aset sebesar Rp223,23 triliun atau tumbuh sebesar 1,99 persen yoy.

    Selanjutnya, Ogi menyampaikan terkait total aset industri dana pensiun yang tumbuh sebesar 8,99 persen yoy per Juni 2025 dengan nilai mencapai Rp1.578,47 triliun.

    Ia menuturkan nilai tersebut termasuk total aset program pensiun sukarela sejumlah Rp391,43 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,03 persen yoy.

    Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.187,03 triliun atau tumbuh sebesar 10,36 persen yoy.

    Namun, berbeda dengan industri PPDP lainnya, Ogi mengatakan total aset industri penjaminan justru mengalami penurunan nilai.

    “Pada perusahaan penjaminan, per Juni 2025 nilai aset tercatat mengalami kontraksi 0,04 persen yoy menjadi Rp47,27 triliun,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI luncurkan Kampanye QRIS Jelajah Indonesia 2025

    BI luncurkan Kampanye QRIS Jelajah Indonesia 2025

    kami berharap digitalisasi sistem pembayaran dapat terus diperluas secara berkelanjutan ke seluruh pelosok negeri

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Kampanye QRIS Jelajah Indonesia 2025, sebuah gerakan yang mengajak masyarakat berwisata sekaligus bertransaksi dengan instrumen keuangan digital.

    Inisiatif ini memadukan upaya pengembangan ekosistem pembayaran digital dengan dukungan wisata budaya Indonesia, serta diharapkan semakin mendorong digitalisasi sebagai basis memperkuat inklusi dan memajukan UMKM.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa pesatnya digitalisasi juga harus berjalan selaras dengan budaya dan pariwisata sebagai identitas bangsa Indonesia.

    “Melalui semangat budaya dan inovasi, kami berharap digitalisasi sistem pembayaran dapat terus diperluas secara berkelanjutan ke seluruh pelosok negeri, sekaligus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Filianingsih.

    Ia menambahkan bahwa BI senantiasa mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terus bersinergi dalam menyukseskan QRIS Jelajah Indonesia Tahun 2025.

    Program yang dikemas dalam bentuk kompetisi ini akan diselenggarakan di seluruh 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) BI.

    Informasi lebih lanjut mengenai QRIS Jelajah Indonesia dapat diakses melalui website www.bi.go.id serta qrisjelajah.id.

    Sebagai informasi, hingga semeter I 2025, BI mencatat transaksi QRIS menembus 6,05 miliar transaksi dengan nilai Rp579 triliun.

    Pada periode yang sama, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant yang sebesar 93,16 persen di antaranya merupakan UMKM.

    Dalam kick off QRIS Jelajah Indonesia 2025 di Yogyakarta, Senin (4/8), BI turut melaksanakan peluncuran QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) sektor transportasi DIY.

    QRIS TAP merupakan metode pembayaran berbasis teknologi Near Field Communication (NFC) yang dirancang untuk memberi alternatif cara pembayaran bagi kebutuhan transaksi massal yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal seperti di sektor transportasi.

    Implementasi QRIS TAP juga menandai langkah integratif antara sistem pembayaran digital dan layanan transportasi publik untuk mendukung sektor pariwisata.

    Inovasi ini menjadi bagian penting dari upaya transformasi digital nasional yang berorientasi pada pelayanan publik di sektor strategis.

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan Pemerintah DIY terus berkomitmen dalam membangun ekosistem perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Di tengah perkembangan digitalisasi dan teknologi, pentingnya menjaga harmoni agar tetap elok di era digital melalui pemanfaatan teknologi yang digunakan tidak semata untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pemerataan dan kebermanfaatan bersama,” kata Sri Sultan.

    Komitmen ini juga ditunjukkan dengan hadirnya Walikota/Bupati se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY, Penyedia Jasa Sistem Pembayaran, Public Transport Operator, serta asosiasi dan pelaku usaha di DIY pada acara tersebut.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.