Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Pengamat: Dukungan PDIP ke pemerintah untuk jaga stabilitas nasional

    Pengamat: Dukungan PDIP ke pemerintah untuk jaga stabilitas nasional

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin menilai dukungan dari PDI Perjuangan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo akan memberikan dampak positif, yaitu berupa terjaganya stabilitas nasional.

    “Jika partai besar bersikap mendukung dan tidak berseberangan, maka potensi konflik maupun ketegangan politik di tingkat nasional bisa ditekan, stabilitas nasional bisa dijaga,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

    Saat potensi konflik mampu diperkecil, maka pelaksanaan program dan penyusunan kebijakan oleh pemerintah bisa terealisasi dengan cepat dan lancar.

    “Ini memudahkan Presiden dalam menjalankan program-program dan pengesahan undang-undang,” ucapnya.

    Oleh karena itu, meski tak masuk ke dalam kabinet dukungan dari PDI Perjuangan terhadap kebijakan presiden disebutnya bersifat strategis.

    “Intinya Pemerintah jadi lebih mudah bekerja, tidak banyak ribut di DPR, dan program bisa jalan lebih lancar,” ujar dia

    Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa PDI Perjuangan juga perlu tetap memegang komitmennya untuk mengawasi terhadap jalannya roda pemerintahan, terutama menyangkut pembentukan kebijakan publik.

    Cara itu bertujuan untuk memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan sebagaimana semestinya.

    Sebab, jika semua partai besar mendukung pemerintah tanpa melakukan pengawasan, dia khawatir itu bisa mempengaruhi persepsi masyarakat soal kepercayaan terhadap pemerintah.

    “Dalam demokrasi sehat, perlu ada pihak yang mengawasi dan mengkritisi pemerintah. Ketika partai besar enggan mengambil peran kritis, sistem pengawasan bisa melemah,” tuturnya.

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8), mengatakan sikap dari partainya memang tidak masuk ke dalam kabinet, namun akan memberikan dukungan terhadap kebijakan presiden yang memiliki keberpihakan kepada rakyat.

    Megawati menyampaikan meski tidak di dalam kabinet, PDI Perjuangan tak akan mengambil peran oposisi.

    Peran partainya adalah memastikan proses pembangunan nasional tetap sesuai konstitusi.

    Dia juga menyatakan partainya tetap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

    Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kesepakatan tarif bea masuk resiprokal ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen membuat Indonesia terhindar dari banjir pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Karena, menurut Airlangga ditemui di sela Rapat Kerja Koordinasi Nasional ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bandung, Jawa Barat, Selasa, jika masih tetap diberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen, akan membuat jutaan orang terkena PHK.

    “Jika tarif sebesar 32 persen diberlakukan, maka ada potensi sebanyak lima juta orang terkena PHK. Kalau tarifnya hanya 19 persen maka tidak terjadi PHK. Ini perbedaan yang harus dipahami antara 32 persen dan 19 persen,” kata Airlangga.

    Ia menyebutkan dengan adanya kebijakan tarif resiprokal yang disepakati oleh Indonesia dan AS sebesar 19 persen bagi barang dari Indonesia, membuat perubahan signifikan pada tarif masuk barang AS ke Indonesia.

    Sebelum diberlakukan kebijakan AS itu, barang AS dikenakan biaya 10-20 persen, dan dengan kebijakan ini barang AS akan masuk tanpa dikenai biaya, tetapi perdagangan tetap berjalan.

    “Jika tarif dinaikkan 32 persen artinya perdagangan bisa berhenti total (no trade). Namun, dengan tarif 19 persen, posisi kita di ASEAN tetap kompetitif sejajar dengan Malaysia dan Thailand. Sementara India dikenai tarif 25 persen dan Vietnam 20 persen,” katanya.

    Dengan kompetitifnya Indonesia di kawasan ASEAN, kata Airlangga, keberlangsungan para pekerja akan terjaga dan hampir bisa dipastikan tidak ada migrasi perusahaan ke luar Indonesia ataupun secara khusus ke luar Jawa Barat.

    “Jadi, kita bersyukur tidak akan ada pabrik yang pindah dari Indonesia ke negara lain. Untuk Jawa Barat khususnya, tidak ada pabrik yang tutup, aman,” tutur Airlangga.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif bea masuk resiprokal akan mulai berlaku penuh pada 7 Agustus 2025.

    Sejumlah negara dikenai tarif berbeda, seperti Inggris sebesar 10 persen, Vietnam 20 persen, Filipina 19 persen, Jepang 15 persen, dan Korea Selatan 15 persen. Uni Eropa juga dikenai tarif 15 persen untuk sejumlah produk.

    Indonesia mendapatkan 19 persen, namun dengan beberapa syarat yang menyertai seperti kewajiban impor, hingga dibukanya akses data pihak Indonesia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

    Menko: Tarif resiprokal 19 persen buat Indonesia hindari gelombang PHK

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kesepakatan tarif bea masuk resiprokal ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen membuat Indonesia terhindar dari banjir pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Karena, menurut Airlangga ditemui di sela Rapat Kerja Koordinasi Nasional ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bandung, Jawa Barat, Selasa, jika masih tetap diberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen, akan membuat jutaan orang terkena PHK.

    “Jika tarif sebesar 32 persen diberlakukan, maka ada potensi sebanyak lima juta orang terkena PHK. Kalau tarifnya hanya 19 persen maka tidak terjadi PHK. Ini perbedaan yang harus dipahami antara 32 persen dan 19 persen,” kata Airlangga.

    Ia menyebutkan dengan adanya kebijakan tarif resiprokal yang disepakati oleh Indonesia dan AS sebesar 19 persen bagi barang dari Indonesia, membuat perubahan signifikan pada tarif masuk barang AS ke Indonesia.

    Sebelum diberlakukan kebijakan AS itu, barang AS dikenakan biaya 10-20 persen, dan dengan kebijakan ini barang AS akan masuk tanpa dikenai biaya, tetapi perdagangan tetap berjalan.

    “Jika tarif dinaikkan 32 persen artinya perdagangan bisa berhenti total (no trade). Namun, dengan tarif 19 persen, posisi kita di ASEAN tetap kompetitif sejajar dengan Malaysia dan Thailand. Sementara India dikenai tarif 25 persen dan Vietnam 20 persen,” katanya.

    Dengan kompetitifnya Indonesia di kawasan ASEAN, kata Airlangga, keberlangsungan para pekerja akan terjaga dan hampir bisa dipastikan tidak ada migrasi perusahaan ke luar Indonesia ataupun secara khusus ke luar Jawa Barat.

    “Jadi, kita bersyukur tidak akan ada pabrik yang pindah dari Indonesia ke negara lain. Untuk Jawa Barat khususnya, tidak ada pabrik yang tutup, aman,” tutur Airlangga.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif bea masuk resiprokal akan mulai berlaku penuh pada 7 Agustus 2025.

    Sejumlah negara dikenai tarif berbeda, seperti Inggris sebesar 10 persen, Vietnam 20 persen, Filipina 19 persen, Jepang 15 persen, dan Korea Selatan 15 persen. Uni Eropa juga dikenai tarif 15 persen untuk sejumlah produk.

    Indonesia mendapatkan 19 persen, namun dengan beberapa syarat yang menyertai seperti kewajiban impor, hingga dibukanya akses data pihak Indonesia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhut-Basarnas perkuat sistem keselamatan di kawasan hutan

    Kemenhut-Basarnas perkuat sistem keselamatan di kawasan hutan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam Pembangunan Sektor Kehutanan.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai, kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan kedaruratan di kawasan hutan dan konservasi.

    “Kadang kita dipertemukan dalam situasi yang tidak menyenangkan, namun di balik krisis, ada energi positif yang memicu kolaborasi lebih baik. Kami bangga Basarnas memiliki kemampuan luar biasa, diakui secara internasional,” ujar Menhut Raja Antoni.

    Raja Antoni menyebut Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sehingga memiliki banyak taman nasional yang perlu dikelola dengan baik.

    Ia berharap dengan adanya kerja sama dengan Basarnas, nantinya dapat meningkatkan potensi SAR agar nantinya pencarian atau penanganan kecelakaan dapat dilakukan lebih baik.

    “Saya kira dari konteks kami, seperti yang ada di MoU, Indonesia adalah negara yang disebut memiliki mega-biodiversity, keanekaragaman hayati yang luar biasa. Mulai ada antusiasme masyarakat untuk mengunjungi taman-taman nasional kita, sebenarnya ini adalah tren yang baik sekali, tapi tentu harus disiapkan edukasi, peraturan,” ujar Raja Antoni.

    “Saya harap dengan MoU ini tidak hanya seremonial, didedikasikan memang untuk mendidik lebih banyak lagi potensi-potensi SAR di kalangan masyarakat termasuk di polisi hutan, di kepala-kepala taman nasional kita, sehingga kalau terjadi sesuatu kita dapat menangani lebih baik,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Basarnas Muhammad Syafii menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Basarnas tidak mungkin dilakukan secara mandiri.

    Sinergi lintas sektor, khususnya dengan potensi SAR yang memiliki sumber daya strategis seperti Kemenhut, sangat diperlukan.

    “Kami berharap Kemenhut memiliki SDM yang terlatih dalam penanganan kedaruratan awal, sehingga memperkuat efektivitas operasi SAR, terutama di medan yang sulit dijangkau seperti hutan dan kawasan konservasi,” ujarnya.

    MoU ini, lanjutnya, akan menjadi landasan kolaborasi dalam berbagai program, seperti pengembangan sistem keselamatan, pelatihan pencarian dan pertolongan, operasi SAR bersama, peningkatan kapasitas SDM, hingga pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki kedua lembaga.

    Selain dengan Basarnas, Kemenhut juga melakukan MoU dengan Ombudsman RI terkait sinergi kualitas penanganan dan pengaduan masyarakat di ruang lingkup pemerintahan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sugiono pastikan tetap sebagai Menlu usai jadi Sekjen Gerindra

    Sugiono pastikan tetap sebagai Menlu usai jadi Sekjen Gerindra

    “Seperti yang Anda lihat hari ini, saya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri,”

    Jakarta (ANTARA) – Sugiono menyatakan bahwa dirinya akan tetap menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI usai ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra oleh Ketua Umum Prabowo Subianto pekan lalu.

    “Seperti yang Anda lihat hari ini, saya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri,” kata Sugiono berseloroh saat ditemui di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan Sugiono menanggapi pertanyaan terkait apakah dirinya akan tetap menjabat sebagai Menlu RI, sehingga merangkap dengan jabatan partai, usai ditunjuk sebagai Sekjen Partai Gerindra.

    Sembari memastikan tetap akan bertugas sebagai menteri di Kabinet Merah Putih, Sugiono menyatakan bahwa posisi barunya di Partai Gerindra merupakan amanat besar untuk semakin menyempurnakan partai seiring perjalanannya dalam kancah politik nasional.

    “Jabatan sebagai sekjen merupakan amanah yang besar, tanggung jawab yang besar untuk ditunaikan,” kata Sugiono.

    Ia menyebut bahwa penunjukkannya sebagai Sekjen adalah upaya pembaruan kepengurusan untuk mewujudkan Partai Gerindra yang semakin baik ke depannya.

    “Karena Partai Gerindra juga manajemennya sudah cukup lama, bahkan hingga 18 tahun berprosesnya, saya kira manajemennya dapat dilaksanakan dengan semakin baik,” ucap Sekjen Gerindra.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat lalu menetapkan struktur kepengurusan DPP periode 2025–2030 yang ditandatangani di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Dalam struktur kepengurusan baru itu, Prabowo ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian, Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal, dan Satrio Dimas Adityo sebagai Bendahara Umum.

    Sugiono menggantikan Ahmad Muzani yang telah menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra selama 17 tahun. Adapun Muzani kini ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra.

    Pewarta: Nabil Ihsan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD minta efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI 2026

    DPRD minta efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI 2026

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta efisiensi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026.

    “Dengan penghematan yang optimal, dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas bagi masyarakat Jakarta, terutama dalam penyediaan modal usaha dan penciptaan lapangan kerja,” kata Ima di Jakarta, Selasa.

    Ima mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan tersebut, Ima Mahdiah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh harga satuan yang kompetitif dan tidak melebihi harga pasaran.

    Langkah strategis ini kata dia, diperkirakan dapat menghasilkan penghematan signifikan sebesar 20-30 persen dari total belanja barang dan jasa.

    Ima menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi warga Jakarta, khususnya dalam penyelesaian kemacetan dan penanggulangan banjir.

    Kedua isu itu merupakan prioritas utama yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

    “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak ‘urgent’ (mendesak) untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Ima Mahdiah juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026.

    Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.

    Rincian anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp85,27 triliun, Belanja Daerah Rp87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp9,57 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan Rp7,55 triliun.

    Alokasi “mandatory spending” telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen di atas minimum 20 persen, belanja kesehatan 18,94 persen dan belanja infrastruktur 40,23 persen di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.

    Mandatory spending (belanja wajib) adalah pengeluaran pemerintah yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan biasanya memiliki alokasi anggaran yang tetap atau minimal.

    Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran.

    Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.

    “Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” kata Ima.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ma’ruf Amin sebut bank emas perlu miliki sistem penjaminan

    Ma’ruf Amin sebut bank emas perlu miliki sistem penjaminan

    ANTARA – Wakil Presiden Ke-13 RI Ma’ruf Amin, menyampaikan Bullion Bank atau Bank Emas perlu segera memiliki sistem penjaminan dan aturan yang jelas. Di Jakarta, Selasa (5/80), ia mengatakan penjaminan bank emas dapat dilakukan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau dengan membentuk lembaga khusus. (Setyanka Harviana Putri/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Blora pastikan usulan pokir DPRD sesuai prosedur

    Pemkab Blora pastikan usulan pokir DPRD sesuai prosedur

    “Kami pastikan tidak ada kegiatan yang muncul tiba-tiba tanpa dasar perencanaan,”

    Blora (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memastikan semua proses pengusulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Blora dilakukan sesuai sistem perencanaan yang berlaku, sehingga pokir yang diajukan dewan masuk dalam dokumen perencanaan yang sah.

    “Kami pastikan tidak ada kegiatan yang muncul tiba-tiba tanpa dasar perencanaan,” kata Inspektur Daerah Blora Irfan Agustian Iswandaru menanggapi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terhadap mekanisme pengusulan pokir DPRD di Blora, Selasa.

    Ia mengungkapkan sorotan tersebut muncul dalam rangka penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi salah satu indikator pengukuran tata kelola pemerintahan bersih dari praktik korupsi.

    Ia menjelaskan pembangunan di Kabupaten Blora dirancang melalui empat jalur utama, yakni Pokir DPRD, hasil Musrenbang, Forum OPD, dan skala prioritas pembangunan daerah. Semua jalur tersebut dipadukan mulai dari dokumen RPJMD, KUA-PPAS, RAPBD, hingga menjadi APBD.

    Menurut Irfan, salah satu indikator awal yang dapat mengarah pada dugaan korupsi adalah adanya kegiatan yang tidak memiliki dokumen perencanaan.

    “Jika suatu kegiatan tidak bisa dirunut ke dalam dokumen perencanaan resmi, itu bisa menjadi indikasi perilaku koruptif. Tapi di Blora, semua kegiatan sudah terstruktur dan terdokumentasi,” jelasnya.

    Penilaian SPI dari KPK sendiri disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu responden internal (dari dalam OPD), eksternal (pengguna layanan), dan expert (pihak pengawas atau ahli seperti aparat penegak hukum dan kepala dinas). Nilai akhir SPI merupakan hasil akumulasi dari ketiga kategori tersebut.

    Meskipun nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Blora tercatat cukup tinggi, Irfan menyebutkan bahwa nilai SPI masih menjadi tantangan yang harus ditingkatkan.

    “Kalau MCP kita sudah bagus, SPI-nya yang masih perlu kita dorong. Karena responden SPI punya karakteristik yang berbeda, terutama dari sisi persepsi dan pengalaman,” imbuhnya.

    KPK menilai bahwa pokir bisa menjadi celah yang rawan disalahgunakan apabila tidak masuk dalam sistem perencanaan resmi. Oleh karena itu, Pemkab Blora diundang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang bersumber dari pokir sudah sesuai jalur dan dokumen perencanaan yang sah.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jatim dan Australia perkuat kerja sama pangan, energi, dan UKM

    Jatim dan Australia perkuat kerja sama pangan, energi, dan UKM

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat hubungan dengan Australia melalui kerja sama strategis di bidang ketahanan pangan, energi terbarukan, serta pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM).

    “Program kerja sama ini akan sangat bagus sekali meningkatkan produktivitas jagung yang ada di Jawa Timur, yang sekarang kira-kira 35 persen dari produksi jagung di Indonesia asal dari Jawa Timur,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa.

    Seusai pertemuan dengan Menteri Pembangunan Internasional, Multikultural, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Australia Anne Aly, Khofifah menyebutkan salah satu bentuk kerja sama yang dibahas adalah penguatan sektor pertanian, khususnya jagung.

    Menurut dia, Australia selama ini telah berkontribusi dalam peningkatan produktivitas jagung di Jatim melalui penyediaan bibit unggul.

    Selain sektor pertanian, Jatim dan Australia juga menjajaki kerja sama di bidang energi terbarukan.

    Inovasi energi berbasis rumput laut yang dikembangkan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) bersama mitra dari Australia dinilai berpotensi menjadi pembangkit energi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.

    “Ini bisa menjadi power plant di daerah terdekat dari program ini. Jika ini bisa dikembangkan, tentu akan memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar tambak,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makin diminati, transaksi emas di BSI melonjak 441 persen

    Makin diminati, transaksi emas di BSI melonjak 441 persen

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat lonjakan transaksi emas sebesar 441 persen (year-on-year/yoy) dengan total 693 kilogram pada kuartal II 2025, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap emas batangan sebagai aset lindung nilai.

    “Masyarakat sekarang sudah mulai investasi emas, jadi permintaan terhadap emas batangan itu menunjukkan tren yang cenderung meningkat,” kata Direktur Treasury & international Banking BSI Firman Nugraha dalam “Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah” di Jakarta, Selasa.

    Secara agregat, permintaan emas di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,80 persen pada 2019 hingga 2024, utamanya akibat melemahnya permintaan emas perhiasan pada masa pandemi.

    Di sisi lain, pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas penjualan emas dan layanan terkait, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, juga diperkirakan turut menekan permintaan emas perhiasan.

    Namun, permintaan terhadap emas batangan meningkat dengan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) 11,58 persen, mencerminkan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap emas batangan sebagai instrumen pelindung nilai (wealth protector) yang lebih stabil.

    “Dibandingkan tahun 2024, transaksi nasabah kami beli emas itu meningkat 4 kali lipat. Mungkin ada fenomena fear of missing out (FOMO) juga dari masyarakat ya, tinggi sekali minatnya,” ujar Firman.

    Sebelumnya, pemerintah menetapkan pembelian emas oleh bullion bank dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen yang mulai berlaku per 1 Agustus 2025, namun konsumen akhir dibebaskan dari pengenaan pajak ini.

    Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025.

    Lewat aturan baru PMK 51 Tahun 2025, pemerintah menunjuk lembaga jasa keuangan (LJK) bullion sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan sebesar 0,25 persen dari nilai pembelian, di luar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, untuk transaksi dengan nilai maksimal Rp10 juta, dikecualikan dari pemungutan.

    Skema surat keterangan bebas (SKB) atas impor emas batangan juga dihapus, sehingga pembelian melalui impor kini dipungut PPh Pasal 22 dengan skema yang sama seperti pembelian dalam negeri.

    Selanjutnya, dalam PMK 52 Tahun 2025, pemerintah mengatur pengecualian dalam pungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas.

    Pungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan kepada tiga kelompok, yaitu konsumen akhir, wajib pajak UMKM dengan PPh final, serta wajib pajak yang memiliki SKB PPh 22.

    Pengecualian serupa juga berlaku untuk penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia, melalui pasar fisik emas digital, dan kepada LJK bulion.

    Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna optimistis pemberlakuan kebijakan itu akan makin mendorong pertumbuhan bisnis bulion.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.