Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Kemenkomdigi: Setiap usaha pembuatan AI berdaulat Indonesia

    Kemenkomdigi: Setiap usaha pembuatan AI berdaulat Indonesia

    Bandung (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyatakan pihaknya akan mendorong dan mendukung setiap usaha pembuatan kecerdasan buatan yang berdaulat oleh dalam negeri Indonesia (Sovereign AI).

    “Pemerintah mendorong, mendukung, dan akan memberikan support untuk semua inisiatif membangun sovereign AI di Indonesia, AI yang berdaulat dan kita butuh itu,” kata Wakil Menteri (Wamen) Komdigi, Nezar Patria usai acara MediaConnect: ‘Dari Cepat Jadi Cermat-Menyikapi AI di Meja Redaksi’ di Bandung, Kamis.

    Nezar mengatakan AI yang berdaulat ini juga kini menjadi tren di tingkat global mengingat perkembangan kecerdasan buatan yang begitu masif belakangan waktu ini.

    Dia mengungkap ekosistem digital Indonesia dan sejumlah perusahaan teknologi Indonesia juga telah berinisiatif dan bergerak ke arah pembuatan AI yang berdaulat.

    “Pemerintah sebagai regulator dan akselerator, kita coba membagikan, melindungi dengan kerangka hukum, dan kemudian memberikan kemudahan agar sovereign AI ini bisa dibuat dan dikerjakan di sini. Sekarang infonya telah dikerjakan, kita tunggu saja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komdigi telah merampungkan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Indonesia (AI Nasional) sekitar Agustus 2025. Pedoman tersebut disusun oleh 443 orang yang terdiri dari praktisi di pemerintahan, akademisi, industri, komunitas masyarakat, dan media.

    Buku Putih yang memiliki 179 halaman ini merekomendasikan terkait kedaulatan AI, termasuk sovereign AI yang sebagian besar ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

    Buku tersebut tidak merinci jumlah dana yang dibutuhkan, tetapi memperkirakan jangka waktu dari tahun 2027 hingga 2029 untuk menyiapkan dana tersebut. Selain itu ada pula model pendanaan publik-swasta untuk membiayai dorongan AI di Indonesia.

    Buku tersebut juga menyarankan peningkatan insentif fiskal bagi investor domestik di bidang AI, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Disebutkan bahwa Komdigi saat ini masih terbuka atas masukan publik.

    Dokumen itu juga menyebut para pelaku industri, termasuk raksasa teknologi Huawei dan perusahaan teknologi GoTo, kemungkinan akan berkontribusi dalam usaha ini.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Simbol persahabatan, Prabowo – Ratu Maxima bertukar cendera mata

    Simbol persahabatan, Prabowo – Ratu Maxima bertukar cendera mata

    Jakarta (ANTARA) – Suasana hangat terlihat ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertukar cendera mata dengan Ratu Máxima usai pertemuan bilateral di Istana Negara, Jakarta, Kamis, menjadi simbol persahabatan sekaligus apresiasi budaya antara Indonesia dan Belanda.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, dalam kesempatan itu Prabowo memberikan tiga buah cendera mata, yakni vas bunga dari Pesisir Utara Jawa, batik sutera buatan tangan “Boketan” khas Pekalongan, Jawa Tengah bernuansa ungu dengan motif bunga, dan miniatur rumah adat tradisional.

    “Suvenir… Ini vas. Ini dari pesisir utara Jawa,” kata Prabowo sambil memperlihatkan hadiah tersebut.

    Ratu Maxima tampak antusias, terutama ketika melihat kain sutra bermotif bernuansa ungu yang menurutnya sangat cantik.

    “Kain sutra, itu indah sekali. Banyak cendera mata,” ujar Ratu Maxima.

    “Tidak setiap hari Anda datang,” balas Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga memberikan miniatur rumah adat Tongkonan dari Sulawesi, yang merepresentasikan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan.

    “Ini dari Sulawesi,” jelas Prabowo sambil memperlihatkan miniatur tersebut.

    Sebagai balasan, Ratu Maxima memberikan cendera mata berupa buku “Between The Sea & The Sky” karya fotografer dunia Jimmy Nelson yang merupakan penulis buku ikonik “Before They Pass Away”, sebagai tanda penghargaan dan persahabatan.

    Tak hanya itu, Ratu Maxima juga memberi hadiah khusus untuk Bobby Kertanegara, kucing peliharaan Prabowo berupa boneka memakai jersey oranye, warna kebanggaan Belanda yang berasal dari nama keluarga kerajaan, Wangsa Oranje-Nassau.

    “Ini untuk Bobby, yang oranye itu, benar, jersey,” kata Ratu Maxima.

    “Dia yang paling setia. Terima kasih,” ucap Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Prabowo minta respons cepat dan bantuan ke wilayah bencana

    Seskab: Prabowo minta respons cepat dan bantuan ke wilayah bencana

    Pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas, beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh sektor bergerak cepat dalam respons penanganan korban terdampak bencana dan bantuan ke wilayah bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam,” ujar Teddy dalam pertemuan bersama 20 anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet, Seskab Teddy mengatakan Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta tim medis dan kesehatan TNI-Polri untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut.

    Pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas, beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat.

    Presiden juga memerintahkan penggunaan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan.

    “Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengkoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” kata Teddy.

    Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo juga membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal 2025 dan tahun baru 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IPB: Kebijakan afirmatif atasi kebun rakyat dalam kawasan hutan

    IPB: Kebijakan afirmatif atasi kebun rakyat dalam kawasan hutan

    Kota Bogor (ANTARA) – Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Budi Mulyanto mendorong pemerintah segera menetapkan kebijakan afirmatif untuk menyelesaikan persoalan kebun rakyat yang terlanjur masuk dalam kawasan hutan.

    Hal itu ia ungkapkan di sela Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Menakar Pansus Konflik Agraria dalam Perspektif Klaim Kawasan Hutan” yang berlangsung di IPB International Convention Center (IICC), Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Ia menjelaskan keresahan petani sawit meningkat karena banyak kebun yang dibangun lebih dari 30 tahun lalu dan memiliki legalitas lengkap, justru kemudian diklasifikasikan sebagai kawasan hutan melalui penetapan peta kehutanan.

    Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, termasuk mereka yang menjadi peserta program transmigrasi, PIR, serta berbagai program pembangunan masa lalu yang didorong pemerintah.

    “Banyak kebun yang sudah punya sertifikat tiba-tiba masuk kawasan hutan. Itu menjadi tantangan besar bagi petani,” kata Prof Budi.

    Ia menegaskan persoalan tersebut bersumber dari peta kawasan hutan yang sejak tahun 80-an memasukkan banyak wilayah permukiman dan kebun rakyat ke dalam batas kawasan, meskipun secara hukum agraria tanah itu diakui.

    Prof Budi mencontohkan pernyataan Dirjen Planologi masa lalu yang mengakui garis luar kawasan hutan sering kali menutup wilayah yang sesungguhnya bukan kawasan hutan, sehingga perlu koreksi kebijakan.

    “Ini bisa menjadi patokan saat kita melakukan proses pembelaan terbaik. Pemerintah perlu segera membuat affirmative policy untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menekankan penyelesaian harus memperhatikan tiga prinsip utama, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan agar tidak menciptakan konflik baru dan memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun negara.

    Prof Budi juga menyoroti kondisi di Bogor, di mana terdapat sekitar 73 desa yang diklaim berada dalam kawasan hutan, termasuk Desa Sukawangi yang disebut memiliki 700 hektare lahan terimbas kebijakan tersebut.

    “Apa gunanya mempertahankan itu sebagai kawasan hutan kalau sudah dikelola masyarakat secara baik dan legal?” katanya.

    Ia menilai Pansus Konflik Agraria DPR RI perlu melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh untuk memastikan tata kelola penguasaan tanah, pemetaan sengketa, serta harmonisasi aturan antar-kementerian.

    Menurut dia, solusi yang diambil pemerintah tidak boleh menimbulkan pendekatan konfrontatif. Negara harus memprioritaskan solusi bersama masyarakat dalam kerangka agraria yang berkeadilan.

    “Highlight saya, segera membuat solusi afirmatif. Kalau tidak, persoalan ini akan terus muncul,” kata Prof Budi.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta PU renovasi “jembatan horor” Sidoarjo-Mojokerto

    Anggota DPR minta PU renovasi “jembatan horor” Sidoarjo-Mojokerto

    jembatan tersebut dibangun sejak tahun 1997 pada era Presiden Soeharto, tetapi hingga kini belum mendapatkan renovasi memadai. Kondisi itu, menurut dia, membuat masyarakat kerap merasa tidak aman saat melintas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Tom Lifawa meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera merenovasi jembatan tua yang disebut “jembatan horor” di wilayah perbatasan Sidoarjo-Mojokerto, Jawa Timur.

    Dia mengatakan jembatan yang viral di masyarakat itu telah lama dikeluhkan warga karena kondisi fisiknya yang kian memburuk dan membahayakan pengguna jalan.

    “Saya di sini menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan. Karena ini cukup viral, di Sidoarjo dan Mojokerto itu ada jembatan horor,” kata Tom di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan bahwa jembatan tersebut dibangun sejak tahun 1997 pada era Presiden Soeharto, tetapi hingga kini belum mendapatkan renovasi memadai. Kondisi itu, menurut dia, membuat masyarakat kerap merasa tidak aman saat melintas.

    Jika kondisi jembatan dibiarkan, menurut dia, insiden yang membahayakan masyarakat berpotensi bisa terjadi.

    “Kalau dibiarkan, nanti akan terus viral. Apalagi kalau sampai terjadi sesuatu di situ. Saya pasti akan mencari yang paling realistis untuk segera direalisasikan,” kata dia.

    Dia pun sudah menyerahkan dokumen dan laporan lengkap terkait kondisi jembatan kepada Kementerian PU agar proses evaluasi dan penanganan dapat dilakukan segera.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen Komdigi: Dua regulasi tengah disiapkan sikapi perkembangan AI

    Wamen Komdigi: Dua regulasi tengah disiapkan sikapi perkembangan AI

    Bandung (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengungkapkan dua regulasi tengah disiapkan pemerintah untuk menyikapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang sangat masif belakangan ini.

    Nezar mengatakan dua dokumen yang disiapkan menjadi landasan hukum itu, antara lain panduan etika AI dan peta jalan nasional Artificial Intelligence, yang ditargetkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) guna menyikapi perkembangan saat ini, termasuk AI dalam ekosistem media yang kini telah mencapai ruang redaksi.

    “Terkait pemakaian AI di ruang redaksi. Pemerintah telah membuat panduan etika AI, lalu yang kedua juga ada peta jalan nasional AI. Dua dokumen ini sedang kita siapkan untuk jadi Peraturan Presiden, saat ini sedang dibahas di Kementerian Hukum,” ujar Nezar usai acara MediaConnect: ‘Dari Cepat Jadi Cermat – Menyikapi AI di Meja Redaksi’ di Bandung, Kamis.

    Di ruang redaksi, Nezar mengungkap AI telah masuk cukup dalam dan telah sedikit banyak membantu media dalam membuat analisis-analisis yang prediktif dalam distribusi konten serta melakukan riset dengan cepat.

    “Adopsi teknologi baru seperti artificial intelligence (AI) ini juga sudah masuk begitu dalam ke media. Kita lihat bagaimana AI ini membantu proses produksi di newsroom ya, untuk membuat produksi konten lebih efisien, lebih optimal juga,” ujar Nezar.

    Khusus untuk media juga, Nezar mengatakan pemerintah melihat bagaimana industri media membuat aturan internal untuk adopsi AI dalam proses produksi konten.

    Dewan Pers, kata dia, telah mengatur penggunaan AI dalam jurnalisme melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 untuk memastikan integritas, etika, dan kepercayaan publik terjaga.

    Pedoman ini menekankan bahwa AI adalah alat bantu yang harus digunakan secara bertanggung jawab dengan tetap berada di bawah kendali manusia (jurnalis), menekankan pentingnya verifikasi, transparansi (memberi label konten AI), dan melindungi hak cipta karya jurnalistik dari pengambilan data tanpa izin untuk melatih model AI.

    “Jadi saya kira sejumlah regulasi-regulasi itu, baik eksternal maupun internal, mungkin bisa jadi acuan untuk sementara ini ya, bagaimana media menyikapi perkembangan AI di ruang redaksi,” kata Nezar menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil: Penambahan kuota LPG 3 kg untuk Nataru tak tambah beban APBN

    Bahlil: Penambahan kuota LPG 3 kg untuk Nataru tak tambah beban APBN

    Kuota LPG bersubsidi untuk 2025 telah ditetapkan sebesar 8,16 juta metrik ton, namun pemerintah telah sepakat untuk menambah kuota sebesar 350 ribu metrik ton guna menjamin pasokan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru)

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan penambahan kuota pasokan LPG bersubsidi 3 kilogram untuk kebutuhan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) tidak akan menambah beban anggaran pemerintah/APBN.

    Setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Bahlil mengatakan tambahan anggaran tidak diperlukan karena harga minyak mentah dunia maupun Indonesian Crude Oil Price (ICP) saat ini berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Nggak ada penambahan anggaran, karena harga ICP dunia turun. Karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp82 triliun, sementara realisasi dengan menambah 350 ribu metrik ton itu nggak sampai Rp80 triliun, hanya sekitar Rp77-78 triliun,” ujar Bahlil.

    Dengan demikian, penambahan kuota LPG bersubdisi masih berada dalam batas kewenangan fiskal pemerintah dan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan.

    Kuota LPG bersubsidi untuk 2025 telah ditetapkan sebesar 8,16 juta metrik ton, namun pemerintah telah sepakat untuk menambah kuota sebesar 350 ribu metrik ton guna menjamin pasokan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Ini untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan tahun baru, untuk kita semua di 2025. Insya Allah clear menyangkut dengan LPG, jadi nggak ada masalah,” jelasnya.

    Dalam rapat yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui usulan menambah pasokan kebutuhan LPG bersubsidi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Purbaya menyebut usulan tersebut tidak akan membebani APBN 2025 karena harga gas dunia sedang menurun.

    “Jadi, kira-kira ini subsidi untuk LPG itu kan dari sisi volume-nya mungkin akan melebihi (saat Nataru). Tapi, karena harganya turun, kalau kita penuhi pun tidak melebihi anggaran tahun 2025,” katanya kepada awak media.

    Purbaya menjelaskan bahwa meski volume subsidi kemungkinan meningkat, total belanja subsidi tetap berada dalam batas anggaran yang wajar.

    Penambahan kuota berlaku untuk tahun berjalan. Sementara untuk 2026, keputusan akan diambil setelah melihat perkembangan harga energi global.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker: Pusat siapkan range kenaikan UMP, daerah tentukan angka final

    Menaker: Pusat siapkan range kenaikan UMP, daerah tentukan angka final

    Kami memberikan panduan berupa range, nanti pemerintah daerah yang menentukan sendiri sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerahnya, inflasinya, kemudian kebutuhan hidup layaknya dia jauh nggak dari upah sekarang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pemerintah pusat menyiapkan rentang (range) kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang akan menjadi pedoman nasional, namun keputusan final tetap berada di tangan pemerintah daerah.

    Menurutnya, skema penetapan UMP 2026 besarannya tidak lagi satu angka seperti tahun lalu. Konsep ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 secara menyeluruh yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, hingga pertumbuhan ekonomi dalam penetapan upah.

    “Kami memberikan panduan berupa range, nanti pemerintah daerah yang menentukan sendiri sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerahnya, inflasinya, kemudian kebutuhan hidup layaknya dia jauh nggak dari upah sekarang,” kata Yassierli setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Yassierli menjelaskan pendekatan satu angka nasional yang selama ini digunakan, tidak mampu mengatasi disparitas kondisi ekonomi antara daerah, karena itu format baru berupa rentang kenaikan lebih sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi.

    Namun, detail besaran rentang kenaikan UMP masih dirumuskan secara internal pemerintah. Formula baru tersebut juga akan diatur melalui revisi peraturan pemerintah (PP) yang akan segera diumumkan.

    “Tunggu saja dulu ya. Kita revisi PP, nanti sesudah itu oke, nanti kita umumkan,” papar Yassierli.

    Ia juga menegaskan bahwa Dewan Pengupahan Daerah akan memegang peran lebih aktif dalam mengusulkan besaran kenaikan upah sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

    “Sesuai amanat dari MK itu, bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada Gubernur,” ujarnya.

    Pemerintah menargetkan pengumuman besaran UMP 2026 dilakukan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat ditetapkan mulai Januari 2026.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta KCI teliti info viral dan lindungi hak petugas

    Anggota DPR minta KCI teliti info viral dan lindungi hak petugas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji meminta KAI Commuter Indonesia (KCI) untuk menyikapi informasi viral di media sosial secara teliti dan mengutamakan perlindungan terhadap hak pekerja agar tidak menimbulkan persepsi keliru yang dapat merugikan pekerja maupun institusi.

    Hal tersebut disampaikan Sarmuji menyikapi kabar yang viral di media sosial mengenai dugaan pemecatan seorang pegawai KCI hanya karena hilangnya tumbler milik penumpang yang tertinggal di kereta Commuter Line.

    “Saya meminta manajemen KCI dan seluruh BUMN transportasi untuk berhati-hati sebelum memberikan sanksi atau mengambil keputusan penting berdasarkan informasi awal yang belum tentu benar. Verifikasi dan klarifikasi harus menjadi langkah pertama, bukan justru reaksi spontan karena tekanan opini publik,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sarmuji menyambut baik bantahan resmi KCI yang menegaskan tidak ada pegawai yang dipecat terkait hilangnya botol minum tersebut.

    Menurutnya, penjelasan ini penting untuk meredam persepsi negatif yang sempat berkembang dan memastikan publik mendapatkan informasi yang faktual.

    “KCI sudah menegaskan bahwa pemecatan pegawai tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada aturan kepegawaian dan ketenagakerjaan yang jelas. Itu langkah yang tepat. Keterbukaan informasi juga penting agar tidak ada ruang bagi rumor untuk berkembang,” ujarnya.

    Dia menekankan bahwa isu-isu kecil yang viral di media sosial sering kali dapat menciptakan tekanan yang tidak proporsional bagi pekerja lapangan.

    Oleh karena itu, ia mendorong KCI untuk memperkuat komunikasi internal, memastikan SOP dijalankan secara konsisten, dan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan kegaduhan publik.

    “Petugas front liner bekerja dalam tekanan tinggi setiap hari. Jangan sampai mereka menjadi korban dari miskomunikasi atau rumor yang belum terverifikasi. Evaluasi penting, tapi harus disertai perlindungan terhadap hak-hak pekerja,” kata Sarmuji.

    Legislator dari Jawa Timur itu juga mengingatkan masyarakat bahwa barang pribadi yang tertinggal di KRL tetap merupakan tanggung jawab pengguna.

    Layanan lost and found yang sudah tersedia di setiap stasiun seharusnya dimanfaatkan dengan baik, dan penumpang tetap perlu memastikan barang bawaannya aman saat naik maupun turun kereta.

    “Transportasi publik hanya bisa berjalan dengan nyaman jika ada saling pengertian antara operator dan pengguna. Kesadaran menjaga barang pribadi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan,” tuturnya.

    Pada kesempatan terpisah, PT KAI Commuter menegaskan tidak melakukan pemecatan terhadap petugas yang diduga menghilangkan barang di dalam tas milik penumpang yang tertinggal di Commuter Line.

    “KAI Commuter tidak melakukan pemecatan sebagaimana isu beredar karena memiliki aturan dan prosedur terkait kepegawaian yang tetap mengacu pada regulasi ketenagakerjaan,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    KAI Commuter akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar situasi serupa dapat dicegah ke depannya.

    Pihaknya mengingatkan kembali bahwa barang pribadi yang tertinggal di dalam commuter line merupakan tanggung jawab pengguna.

    “Karena itu kami mengimbau agar seluruh pengguna tetap menjaga dan memperhatikan barang bawaannya dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR RI: Metode sosialisasi Empat Pilar perlu adaptif terhadap Gen-Z

    MPR RI: Metode sosialisasi Empat Pilar perlu adaptif terhadap Gen-Z

    Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta p

    Manokwari (ANTARA) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menilai metode sosialisasi Empat Pilar perlu pembaruan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi generasi milenial serta Gen Z.

    Anggota MPR RI Abraham Paul Liyanto di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan memudahkan generasi muda mengakses informasi, sehingga edukasi kebangsaan perlu dilakukan secara kreatif.

    “Tanpa dijelaskan generasi muda bisa buka AI. Tetapi, pengalaman dan cerita sejarah tidak dapat digantikan. Itu yang harus kita hidupkan kembali,” ujarnya.

    Saat ini, kata dia, jajaran MPR sedang melakukan evaluasi efektivitas metode sosialisasi Empat Pilar, termasuk berkolaborasi dengan media nasional untuk menilai pelaksanaan selama tahun berjalan.

    Penyampaian materi serta penyebarluasan informasi kebangsaan tidak lagi cukup dengan menggunakan metode tradisional seperti pembagian buku fisik, namun sudah semestinya bertransformasi.

    “Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya,” ucap Paul.

    Menurut dia, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta pemanfaatan popularitas lagu daerah yang kini semakin dikenal luas oleh generasi muda.

    Perubahan kemasan edukasi kebangsaan dan penguatan ideologi harus mengakomodasi keinginan publik, seperti menggunakan musik yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme secara emosional.

    “Yang harus diperbaiki itu sistemnya, dan itu tugas MPR. Setiap perubahan yang dilakukan harus mendengar keinginan rakyat,” kata Paul.

    Ke depan, dirinya berharap agar konsep sosialisasi kebangsaan melibatkan generasi muda melalui pelatihan training of trainers (TOT) dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga lembaga pendidikan tinggi.

    “Kami berupaya untuk terus mengembangkan metode agar pesan kebangsaan diterima generasi saat ini,” ucap Paul.

    Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma menilai, arus informasi global yang semakin terbuka luas dapat memengaruhi karakter generasi muda apabila tidak dibantengi dengan wawasan kebangsaan.

    Internalisasi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemajemukan, dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat cara pandang generasi muda di masa mendatang.

    “Karena manusia membutuhkan nilai kehidupan, nilai kebangsaan, dan nilai ideologi sebagai dasar berpikir,” ujarnya.

    Filep menjelaskan setiap anggota MPR atau DPD biasanya memperoleh alokasi minimal enam kegiatan Empat Pilar dalam setahun, namun saat ini masih menunggu pembagian resmi sesuai masa sidang.

    “Kalau ada kesempatan, saya ingin menyasar lebih banyak kampus agar pemahaman ideologi Pancasila semakin kuat,” kata Filep yang juga menjabat sebagai Ketua STIH Manokwari.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.