Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • ALKIS bertemu Dubes Sudan perkuat hubungan Indonesia untuk kemanusiaan

    ALKIS bertemu Dubes Sudan perkuat hubungan Indonesia untuk kemanusiaan

    “Kedatangan kita adalah sebagai bentuk dukungan dalam upaya dukungan untuk kemanusiaan Sudan. Kita ingin mendapatkan informasi yang akurat kondisi Sudan saat ini. Sebab, menjadi catatan penting bagi ALKIS dalam merumuskan narasi dan strategi advokasi

    Depok (ANTARA) – Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan (ALKIS) menggelar audiensi dengan Duta Besar Sudan di Indonesia untuk membahas kondisi Sudan yang memanas menghadapi krisis kemanusiaan membutuhkan perhatian dunia.

    Kehadiran Delegasi ALKIS yang dipimpin langsung Koordinator ALKIS KH. Moch. Hilmi Asshiddiq al-Aroky, dan beberapa Tim Aliansi disambut baik oleh Duta Besar Sudan, Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed.

    Koordinator ALKIS KH. Moch. Hilmi Asshiddiq al-Aroky dalam keterangannya, Jumat mengungkapkan pertemuan tersebut sebagai langkah strategis, yakni momentum penting untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama kemanusiaan antara Indonesia dan Sudan.​

    “Kedatangan kita adalah sebagai bentuk dukungan dalam upaya dukungan untuk kemanusiaan Sudan. Kita ingin mendapatkan informasi yang akurat kondisi Sudan saat ini. Sebab, menjadi catatan penting bagi ALKIS dalam merumuskan narasi dan strategi advokasi kemanusiaan agar lebih akurat serta berkeadilan,” ujarnya seusai acara audiensi bersama Dubes Sudan di Kantor Kedubes Sudan, Jakarta.

    Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU) ini berkomitmen mendukung Sudan.

    ALKIS memaparkan visi dan rencana kerja aliansi yang berfokus pada dukungan kemanusiaan untuk rakyat Sudan yang tengah menghadapi berbagai krisis sosial.

    “Aliansi ini berkomitmen menjalin kolaborasi dengan Kedutaan Besar Sudan dan Lembaga terkait. Yaitu untuk merancang program bantuan yang efektif dan terkoordinasi,”terang Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok ini.

    Direktur Pengabdian Masyarakat Institut Hasyim Muzadi (IHM) ini menyoroti kemungkinan audiensi lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya audiensi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengoperasikan bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Yakni melalui dukungan dan peran aktif Pemerintah Indonesia.

    “Hal ini sejalan dengan semangat dan amanah Pembukaan UUD 1945. Yaitu Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”jelasnya.

    ALKIS meyakini bahwa dukungan pemerintah akan memperkuat kontribusi Indonesia bagi perdamaian di Sudan.​ Terlebih lagi, kiprah Indonesia dibawah kepemimpinan Prabowo semakin diperhitungkan di kancah Internasional. Tidak hanya dalam peran aktif perdamaian dunia, namun juga dalam bidang ekonomi dan pertahanan.

    “ALKIS mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama mendukung misi kemanusiaan demi dunia yang lebih aman dan berkeadilan,”tuturnya.

    Hubungan Bilateral Semakin Erat dan Peran Aktif Indonesia

    Duta Besar Sudan, Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed mengapresiasi kedatangan dan dukungan ALKIS. Pemerintah Sudan berharap kepada Pemerintah Indonesia dapat berperan aktif.

    “Kami sangat berharap peningkatan peran aktif Pemerintah Indonesia secara langsung sebagai negara sahabat yang memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan Sudan sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung,”katanya.

    Menurutnya, situasi di Sudan bukanlah perang saudara, melainkan sebuah proxy war yang melibatkan kepentingan berbagai pihak eksternal.

    “Melalui kerja sama erat dan sinergis antara ALKIS, Pemerintah Indonesia, dan Kedutaan Besar Sudan, upaya kemanusiaan ini diharapkan berkontribusi pada pemulihan sosial dan pemenuhan hak dasar rakyat Sudan,”katanya.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1.622 taruna ikuti wisuda Prabhatar Akademi TNI dan Akpol 2025

    1.622 taruna ikuti wisuda Prabhatar Akademi TNI dan Akpol 2025

    Magelang (ANTARA) – Sebanyak 1.622 taruna mengikuti wisuda Pendidikan Dasar Intergratif (Prabhatar) Akademi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Akademi Kepolisian (Akpol) 2025 di Magelang, Jumat

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Magelang, Jumat, menyampaikan taruna yang diwisuda tersebut terdiri atas Akademi TNI sebanyak 1.273 taruna (Akmil 713 taruna, AAL 350 taruna, AAU 210 taruna) dan Akpol sebanyak 349 taruna (311 taruna dan 38 taruni).

    Ia menuturkan, sebelumnya mereka menjalankan latihan Chandradimuka setelah 3 bulan, adapun materi yang diberikan pembentukan karakter kemudian disiplin militer dan beberapa materi yang harus mereka mengerti.

    Setelah ini, katanya, akan diserahkan akademinya masing-masing untuk melanjutkan pendidikan, untuk Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, Angkatan Angkatan Laut di Surabaya, dan Akademi Militer di Magelang, dan Akademi Kepolisian di Semarang.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan menyampaikan para taruna telah melaksanakan kegiatan awal selama 3 bulan pendidikan gabungan taruna TNI dan taruna Kepolisian

    Ia menuturkan, ini adalah bentuk dari program yang dilaksanakan bersama tentara dan kepolisian, pendidikan selevel taruna menjadi calon-calon pemimpin masa depan tentunya dengan adanya kegiatan pendidikan bersama ini diharapkan terbangun solidaritas.

    “Kebersamaan dalam mengawal bahwa kami TNI dan Polri menjadi penjaga di bidang pertahanan dan keamanan,” katanya.

    Ia menuturkan, tentunya peran Polri harus bersama-sama bisa mengamankan dan mempertahankan kedaulatan dan menjaga stabilitas keamanan secara bersama-sama sehingga kemudian seluruh program dan apa yang menjadi kebijakan untuk mewujudkan prinsip kerja sama.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ISI: Kemampuan maritim tak hanya alutsista, tapi integrasi teknologi

    ISI: Kemampuan maritim tak hanya alutsista, tapi integrasi teknologi

    Jakarta (ANTARA) – Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) menekankan bahwa membangun kemampuan maritim tidak hanya berfokus pada kepemilikan alutsista, tetapi juga menyentuh aspek grand strategy, integrasi teknologi, modernisasi doktrin, pembangunan SDM, interoperabilitas antarmatra hingga kesiapan logistik jarak jauh.

    “Pendekatan pertahanan berlapis, mulai dari deteksi jauh hingga respons cepat dan pengamanan inti, muncul sebagai fondasi penting dalam memperkuat postur pertahanan maritim,” kata Penasehat Bidang Hukum, Maritim, dan Pertahanan Laut ISI Laksda TNI (Purn.) Surya Wiranto saat diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

    Untuk diketahui, ISI bersama Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) menyelenggarakan FGD bertajuk “Babak Baru Kekuatan Maritim Indonesia: Proyeksi Kedaulatan di Panggung Global” di Jakarta, Kamis (27/11).

    Agenda itu merupakan implementasi komitmen berkelanjutan ISI untuk memperkuat pemikiran strategis dan mendukung formulasi kebijakan pertahanan nasional.

    Turut hadir sebagai pembicara, yaitu Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unhan RI Mayjen TNI Totok Imam S, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI Mayjen TNI Oktaheroe Ramsi, dan Pengamat Pertahanan dan Hubungan Internasional Universitas Pertamina Ian Montratama.

    Lebih lanjut, Surya menyampaikan para peserta forum menggarisbawahi bahwa Indonesia harus bergerak secara realistis menuju blue-water capability dengan memastikan kesiapan operasional, stabilitas model pembiayaan pertahanan jangka panjang serta penguatan industri pertahanan dalam negeri.

    Hal tersebut termasuk integrasi teknologi, deteksi jauh dan postur pertahanan berlapis yang bekerja sebagai satu sistem outer defense layer (deteksi jarak jauh), middle defense layer (tindakan cepat/patroli), dan inner core layer (stabilitas dan kedaulatan).

    Menurut Surya, dengan perkembangan situasi geopolitik di wilayah Indo-Pasifik yang semakin rentan dewasa ini, postur pertahanan berlapis serta kesiapan operasional alutsista Indonesia menjadi kunci untuk strategi pertahanan bangsa.

    “Ini menjadi langkah penting karena doktrin politik luar negeri dan pertahanan Indonesia mendorong pemerintah untuk menciptakan keseimbangan dengan seluruh kekuatan global,” ucapnya.

    Dalam menyikapi dinamika di Asia Timur, diskusi itu juga mengangkat pertimbangan TNI AL untuk mengoptimalkan kapal perang skala sedang dan kecil serta kapal induk ringan yang akan memperkuat armada maritim nasional, khususnya sebagai mobile defense system yang bisa digunakan juga untuk proses non-combatant evacuation operation (NEO).

    Untuk mencapai minimum deterrence deployment posture (MDDP), Surya mengungkapkan para peserta diskusi memandang bahwa pemerintah perlu menyiapkan anggaran sekurang-kurangnya Rp500 triliun untuk 5-10 tahun ke depan secara kumulatif.

    “Penyiapan ini tidak hanya untuk mendukung good neighborhood policy yang dianut oleh Pemerintah RI saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa komponen pertahanan berlapis dan strategi Perisai Trisula Nusantara (PTN) terlaksana secara optimal untuk menjadikan Indonesia sebagai key-player di kawasan Indo-Pasifik,” tutur Surya.

    Selain dinamika ditingkat kawasan, FGD tersebut juga menyoroti tantangan pertahanan dan keamanan nasional di dalam negeri, khususnya maraknya praktik penyelundupan. Untuk komoditas tertentu saja, seperti benih lobster, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp16 triliun.

    Sementara itu, masuknya tekstil ilegal menggerus daya saing industri domestik dan menimbulkan kerugian hingga Rp1 triliun/tahun.

    Bahkan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin baru-baru ini menegaskan bahwa penyelundupan timah telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan nilai kerugian hingga 80 persen dari potensi pendapatan PT Timah.

    Sebagai penutup, FGD merekomendasikan sejumlah langkah strategis bagi para pemangku kepentingan. Di tengah meningkatnya tensi dan rivalitas kekuatan besar di kawasan, Indonesia dinilai perlu memperkuat pengelolaan domain maritimnya.

    Salah satu prioritas kunci adalah pembangunan blue water capability yang mampu memproyeksikan kekuatan secara kredibel melalui integrasi teknologi, kemampuan deteksi jarak jauh serta postur pertahanan berlapis dalam satu sistem terpadu.

    “Upaya ini diharapkan dapat memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara maritim, sekaligus memastikan keamanan jalur perdagangan, perlindungan diaspora, dan penjagaan kedaulatan wilayah laut nasional,” kata Surya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo sebut pemerintah telah gerak cepat sejak awal bencana terjadi

    Prabowo sebut pemerintah telah gerak cepat sejak awal bencana terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bereaksi dan bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang dan longsor terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Saat menyampaikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap korban terdampak bencana alam, dan meminta doa agar korban diringankan dari penderitaannya.

    “Pada saat sekarang, kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Mahakuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka,” kata Prabowo.

    Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah mengirimkan bantuan kepada korban melalui jalur darat dan udara.

    Namun demikian, kondisi lapangan terdampak bencana, kata Prabowo, sangat berat karena banyak akses yang terputus, sehingga menyebabkan helikopter dan pesawat sulit mendarat.

    “Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat,” kata Presiden.

    Pemerintah pun telah memberangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A-400 dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat pagi, untuk mengirimkan bantuan.

    Presiden menjelaskan bantuan pada Jumat ini bukan kali pertama, dan bantuan juga akan terus dikirimkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Bantuan yang dikirim pada Jumat pagi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan utama yang diminta oleh masing-masing kepala daerah, antara lain tenda, perahu karet, genset listrik, alat komunikasi dan penguat sinyal, tim dokter dan obat-obatan serta berbagai makanan siap saji, selimut, dan kebutuhan lainnya. Telah dilakukan pula modifikasi cuaca untuk

    “Tadi pagi kita telah berangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A-400 untuk kesekian kalinya. Kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” kata Prabowo.

    Kepala Negara menambahkan bahwa bencana ini mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, baik perubahan iklim, pemanasan global hingga kerusakan lingkungan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR desak status bencana di Sumatera jadi bencana nasional

    Komisi V DPR desak status bencana di Sumatera jadi bencana nasional

    akni cakupan luasan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi bencana banjir bandang yang melanda

    Jakarta (ANTARA) – Komisi V DPR RI mendesak agar pemerintah meningkatkan status bencana yang terjadi di berbagai titik di Pulau Sumatera bagian utara menjadi berstatus Bencana Nasional.

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai situasi kebencanaan yang terjadi saat ini sudah memenuhi lima indikator untuk bisa dinyatakan sebagai bencana nasional.

    “Yakni cakupan luasan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi bencana banjir bandang yang melanda,” kata Huda di Jakarta, Jumat.

    Dia menilai penetapan status bencana nasional itu penting untuk memudahkan proses penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara bagian utara.

    Dengan penetapan status bencana nasional, maka pemerintah mengerahkan sumber daya nasional: dana, logistik, personel SAR, relawan-serta koordinasi antar-lembaga dan kementerian.

    “Penetapan status bencana nasional ini juga akan memudahkan proses koordinasi dalam proses tanggapan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi,” katanya.

    Dari beberapa analisis BMKG, menurut dia, cuaca ekstrem ini masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Situasi itu, kata dia, harus diwaspadai agar bencana hidrometerologi tidak terulang kembali.

    “Kami mendorong agar dilakukan modifikasi cuaca di wilayah-wilayah yang rawan longsor. Langkah ini penting agar bencana dalam skala besar bisa diantisipasi dan diminimalkan,” katanya.

    Dia pun menyampaikan prihatin mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor Sumatera bagian utara. Bencana ini menunjukkan kegagalan mengantisipasi bencana hidrometeorologi dalam skala menengah dan besar yang hampir setiap tahun terjadi.

    “Ini tentu menjadi catatan bagaimana kita seharusnya menyiapkan skenario penanggulangan bencana yang lebih komprehensif terutama sistem peringatan dini (early warning) dari BMKG,” katanya.

    Di sisi lain, dia juga mendorong investigasi pemicu bencana tersebut agar bisa dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi bencana besar di kemudian hari.

    “Apakah ini murni masalah ekologis atau karena murni cuaca ekstrem,” kata legislator yang bermitra dengan BMKG dan Basarnas itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran tekankan pentingnya berpikir kritis di era digital

    Wapres Gibran tekankan pentingnya berpikir kritis di era digital

    Beliau (Wapres, red), menekankan pentingnya nalar kritis bagi para mahasiswa, juga sekarang dengan banyaknya informasi, beliau meminta agar generasi muda tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis serta kecakapan literasi digital bagi generasi muda, khususnya dalam menghadapi derasnya arus informasi di era teknologi yang semakin cepat.

    Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta, Jumat, menginformasikan bahwa pernyataan itu disampaikan Wapres saat menerima jajaran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

    “Beliau (Wapres, red), menekankan pentingnya nalar kritis bagi para mahasiswa, juga sekarang dengan banyaknya informasi, beliau meminta agar generasi muda tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas,” kata Ketua Umum IMM Riyan Betra Delza seusai pertemuan.

    Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan peran aktif generasi muda dalam agenda transformasi teknologi nasional.

    Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penonton perkembangan digital, tetapi juga pelaku yang memanfaatkan teknologi untuk inovasi, penyebaran informasi positif, dan peningkatan daya saing bangsa.

    Riyan mengatakan bahwa Wapres memberikan pesan agar mahasiswa tidak menjadi penerima informasi pasif, tetapi mampu mengolah data dan berita secara bijak.

    Selain menekankan nalar kritis, Wapres juga berharap generasi muda terus meningkatkan literasi sehingga pemikiran dan kontribusi mereka dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa.

    “Yang paling penting beliau berharap para mahasiswa ini memberikan sumbangsih pikiran dan kinerja untuk bangsa,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wapres turut mengapresiasi program AI (Artificial Intelligence) Academy yang baru-baru ini diluncurkan IMM.

    Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan melalui pelatihan terstruktur dan berkelanjutan.

    Pada semester pertama, program ini telah diikuti sekitar 500 mahasiswa, dan pada semester berikutnya ditargetkan meningkat menjadi 2.000 peserta dari berbagai kampus, termasuk kader IMM.

    Sekretaris Jenderal IMM, Muhammad Zaki Mubarak, menyampaikan bahwa Wapres memberikan dorongan agar program ini dapat dikembangkan lebih masif melalui kolaborasi lintas sektor.

    “Mas Wapres juga berupaya dan mendorong kami untuk terlibat dan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak swasta yang kira-kira dapat mendukung agar program ini berjalan secara masif dan tersebar ke seluruh Indonesia,” kata Zaki.

    IMM berharap pada awal tahun 2026, Wapres dapat hadir dalam peresmian besar AI Academy yang direncanakan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Indonesia, Bekasi, Jawa Barat.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banyak bencana, Prabowo minta pendidikan lingkungan masuk ke silabus

    Banyak bencana, Prabowo minta pendidikan lingkungan masuk ke silabus

    “Saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para guru di seluruh Indonesia untuk memasukkan mata pelajaran tentang pendidikan lingkungan ke dalam silabus, untuk menyadarkan siswa pentingnya menjaga alam dan mengantisipasi ancaman perubahan iklim.

    Saat menyampaikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo mengatakan bahwa perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan di dunia yang harus dihadapi.

    “Saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden menekankan bahwa kesadaran pentingnya menjaga lingkungan harus ditumbuhkan dalam mata pelajaran.

    Hal itu agar siswa dapat benar-benar menjaga kelestarian hutan, mencegah pembabatan pohon, kerusakan hutan, hingga sungai agar dapat menyalurkan air.

    Benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan, benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Saudara-saudara, ini nanti usaha bersama kita,” kata Prabowo.

    Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat mengirimkan bantuan terhadap korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat melalui jalur darat dan udara.

    “Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak (jalan) yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat,” kata Presiden.

    Adapun berdasarkan arahan Presiden Prabowo, sebanyak 4 unit pesawat TNI-AU yaitu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 terbang mengirimkan bantuan ke bandara terdekat di lokasi bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan penerbangan pada Jumat pagi ini bukan pengiriman bantuan yang pertama. Sejak hari pertama kejadian pada 25 November, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan seluruh tim terkait untuk langsung turun ke lokasi.

    Bantuan yang dikirim pagi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan utama yang diminta oleh masing-masing kepala daerah, antara lain tenda, perahu karet, genset listrik, alat komunikasi dan penguat sinyal, tim dokter dan obat-obatan serta berbagai makanan siap saji, selimut, dan kebutuhan lainnya. Telah dilakukan pula modifikasi cuaca untuk sebisa mungkin mengurangi curah hujan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jawa Timur percepat penanganan pascabencana erupsi Gunung Semeru

    Pemprov Jawa Timur percepat penanganan pascabencana erupsi Gunung Semeru

    Kamis, 20 November 2025 15:47 WIB

    Foto udara kondisi perkampungan terdampak timbunan material vulkanis di Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025). Pemerintah provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan instansi terkait tengah menurunkan dua alat berat dan sejumlah tenaga penanggulangan bencana sebagai upaya percepatan penanganan pasca bencana erupsi Gunung Semeru. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/YU

    Petugas membersihkan jalan dari timbunan material vulkanis di Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025). Pemerintah provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan instansi terkait tengah menurunkan dua alat berat dan sejumlah tenaga penanggulangan bencana sebagai upaya percepatan penanganan pasca bencana erupsi Gunung Semeru. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/YU

    Relawan membantu mengevakuasi kendaraan milik warga di Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025). Pemerintah provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan instansi terkait tengah menurunkan dua alat berat dan sejumlah tenaga penanggulangan bencana sebagai upaya percepatan penanganan pasca bencana erupsi Gunung Semeru. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lestari: Tantangan-kendala tak boleh jadi alasan tunda penerapan PPKPT

    Lestari: Tantangan-kendala tak boleh jadi alasan tunda penerapan PPKPT

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua (Waka) MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan tantangan dan kendala yang dihadapi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penerapan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

    “Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPKPT tidak boleh menjadi alasan untuk menunda implementasi aturan itu dan membiarkan kekerasan di lingkungan pendidikan terus berlangsung,” kata Lestari di Kudus, Jawa Tengah, seperti keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, penanganan kasus kekerasan kerap terkendala karena adanya resistensi dari korban, di antaranya disebabkan faktor budaya, relasi kuasa, minoritas, dan konflik kepentingan.

    Dia menegaskan mahasiswa dan para dosen harus berani dan mampu menjadi agen perubahan untuk memastikan lahirnya gerakan antikekerasan di lingkungan kampus.

    Pernyataan itu disampaikan Lestari saat sosialisasi PPKPT di Universitas Muria Kudus di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu (26/11). Kemudian, pada Kamis ini, Lestari juga melakukan bimbingan teknis Sosialisasi Permendikbudristek 55/2024 di Universitas Muhammadiyah Kudus.

    “Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 55/2024 ini bersamaan dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang dimulai setiap 25 November. Dua momentum gerakan antikekerasan ini harus mampu disinergikan untuk menghadirkan ruang aman bagi setiap warga negara,” katanya pula.

    Kampanye 16 HAKTP dimulai pada setiap tanggal 25 November yang digagas oleh Women’s Global Leadership Institute sejak 1991. Kampanye berskala internasional ini bertujuan mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

    Menurut Lestari, Kampanye 16 HAKTP memberikan roh, semangat, dan kesadaran kolektif untuk melahirkan sikap antikekerasan di masyarakat.

    Di sisi lain, dia meyakini sosialisasi PPKPT memberikan pemahaman terkait kerangka kerja, regulasi, dan langkah-langkah operasional mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan.

    “Upaya menyosialisasikan PPKPT ke berbagai kampus ini untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diimplementasikan seluruh civitas academica dengan baik demi mewujudkan ruang aman di lingkungan perguruan tinggi,” tuturnya.

    Ia mengatakan kampus merupakan miniatur dari suatu negara. Dalam hal ini, ia mengingatkan bahwa Indonesia dibentuk oleh pendahulu atas dasar komitmen bersama bahwa martabat manusia adalah fondasi peradaban.

    Menurut dia, kemanusiaan yang adil dan beradab harus menjadi kompas moral dan dasar etika bagi bangsa Indonesia. Perilaku kekerasan bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan juga ancaman bagi masa depan bangsa.

    “Dengan dasar pemikiran itulah implementasi PPKPT di lingkungan kampus menjadi sebuah keharusan,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko IPK tingkatkan layanan mancanegara dengan “All Indonesia”

    Kemenko IPK tingkatkan layanan mancanegara dengan “All Indonesia”

    aplikasi tersebut merupakan inisiatif lintas sektor kementerian/lembaga untuk membangun layanan modern dan terintegrasi untuk mendorong perbaikan pelayanan publik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menyampaikan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan perjalanan travel bagi warga mancanegara menjadi terintegrasi secara modern dan tersinkronisasi melalui aplikasi “All Indonesia” yang telah diluncurkan pada 1 Oktober 2025.

    “Kita tidak ingin ada warga negara asing yang merasa kesulitan memahami prosedur, terhambat pada proses imigrasi, atau mengalami ketidakjelasan pada pemeriksaan kesehatan dan karantina. Kita ingin memastikan bahwa ketika mereka tiba di tanah air, di Indonesia, yang mereka rasakan adalah ketertiban, kecepatan, keramahtamahan, dan kemudahan. Bukan sebaliknya,” ujar Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko IPK Arif Rahman di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis.

    Arif mengatakan peluncuran aplikasi All Indonesia bertujuan untuk merealisasikan cita-cita layanan perjalanan mancanegara di Indonesia dapat sejajar dengan pusat transportasi global di berbagai negara, termasuk memudahkan wisatawan mancanegara dalam menghadirkan pengalaman seamless saat berkunjung ke Indonesia.

    “Untuk mencapainya, tidak cukup hanya membangun infrastruktur secara fisik saja, kita harus menampilkan kualitas layanan yang modern, terintegrasi, aman, cepat, dan konsisten. Pemerintah secara resmi meluncurkan All Indonesia, sebuah sistem yang terintegrasi, yang dirancang untuk menghadirkan seamless travel experience bagi seluruh pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah negara kita,” katanya.

    Menurut Arif, aplikasi tersebut merupakan inisiatif lintas sektor kementerian/lembaga untuk membangun layanan modern dan terintegrasi untuk mendorong perbaikan pelayanan publik.

    “All Indonesia adalah sebuah inisiatif lintas sektor. Sebuah langkah kolektif pemerintah untuk menyatukan alur pemeriksaan, menyederhanakan proses, dan menyelaraskan data dari berbagai institusi yang sebelumnya bekerja secara sendiri-sendiri. Sistem ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa modernisasi layanan publik tidak dapat dikerjakan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan orkestrasi nasional,” ucapnya.

    Untuk itu, Kemenko IPK menyempurnakan aplikasi All Indonesia bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pemegang kewenangan utama dalam pemeriksaan keimigrasian, Kementerian Keuangan yang memastikan kelancaran dan kepatuhan kepabeanan, dan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan validitas persyaratan kesehatan.

    Selain itu, Badan Karantina Indonesia juga mengawasi standar karantina hewan, tumbuhan, dan produk terkait menjaga keamanan hayati nasional. Hal tersebut, ucap Arif, aplikasi All Indonesia bukan sekadar digitalisasi layanan perjalanan antarnegara, tetapi transformasi tata kelola.

    Dengan sinergi tersebut, kata dia, pelaku perjalanan tidak lagi mengulang-ulang pengisian data. Selain itu, validasi dapat dilakukan secara real time dan pemeriksaan dapat dipercepat tanpa mengurangi aspek keamanan.

    “Pemerintah menekankan pengisian All Indonesia dari negara origin sebagai elemen paling kritikal. Pengisian data sejak sebelum keberangkatan memastikan bahwa saat mereka tiba, nanti seluruh data sudah tersinkronisasi. Inilah yang memungkinkan pengalaman yang benar-benar seamless tanpa antrian panjang, tanpa hambatan administratif, dan tanpa repetisi informasi,” jelasnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.