Category: Antaranews.com

  • BPD Bali genjot QRIS Tap dan QRIS lintas negara di Jepang

    BPD Bali genjot QRIS Tap dan QRIS lintas negara di Jepang

    Kami sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) untuk QRIS tap dan sudah ikut serta juga sudah uji coba QRIS cross border di Jepang,

    Denpasar (ANTARA) –

    BUMD Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menggenjot pemanfaatan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tanpa pindai (tap) untuk transportasi umum dan uji coba QRIS lintas negara di Jepang.

    “Kami sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) untuk QRIS tap dan sudah ikut serta juga sudah uji coba QRIS cross border di Jepang,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di sela peluncuran QRIS tap transportasi umum di Denpasar, Bali, Kamis.

    Ia menjelaskan, transaksi QRIS lintas negara Jepang rencananya akan diluncurkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta bertepatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.

    Dia menambahkan, untuk transaksi QRIS di Jepang saat ini baru untuk transaksi warga negara Indonesia (WNI) di negeri sakura itu atau outbound.

    Sedangkan untuk transaksi warga Jepang di Indonesia (inbound) masih terus dilakukan proses finalisasi.

    “Untuk inbound itu masih belum, masih terus diproses, tergantung dengan bank sentral Jepang,” ucapnya.

    Sebelumnya, lanjut dia, bank milik pemerintah daerah di Bali itu menjadi satu-satunya lembaga jasa keuangan untuk level BPD di tanah air yang sudah melaksanakan QRIS lintas negara yakni di Malaysia, Singapura dan Thailand baik untuk outbound dan inbound.

    Sejauh ini, imbuh dia, transaksi digital di tiga negara di Asia Tenggara itu berjalan lancar dan belum menghadapi kendala berarti.

    “Semua lancar dari sisi kecepatan, rekonsiliasi,” ujarnya.

    Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia Provinsi Bali per Mei 2025 nominal transaksi QRIS lintas negara di Pulau Dewata diperkirakan tumbuh sebesar 41 persen dibandingkan April 2025.

    Sedangkan secara bulanan volume transaksi juga tumbuh sebesar 32 persen pada Mei 2025.

    BI Bali mencatat nominal transaksi QRIS lintas negara di Bali pada Mei 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar dan volume transaksi pada bulan yang sama diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu transaksi.

    Baik nominal dan volume transaksi itu didominasi oleh negara Malaysia.

    Kehadiran QRIS lintas negara itu diharapkan mendongkrak perdagangan dan sektor pariwisata khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Selain itu, untuk memperkuat stabilitas makroekonomi melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag buka Pekan Pengembangan Ekspor dorong UMKM tembus pasar global

    Mendag buka Pekan Pengembangan Ekspor dorong UMKM tembus pasar global

    Kita ingin UMKM bisa ekspor. Pekan Pengembangan Ekspor ini menjadi wadah untuk ‘business matching’, sosialisasi, hingga klinik desain

    Batam (ANTARA) – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso membuka Pekan Pengembangan Ekspor 2025 di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mampu menembus pasar global.

    “Kita ingin UMKM bisa ekspor. Pekan Pengembangan Ekspor ini menjadi wadah untuk ‘business matching’, sosialisasi, hingga klinik desain. Kami juga memiliki Program Berani Inovasi, Siap Adaptasi yakni ‘Bisa Ekspor’ untuk mendampingi pelaku usaha,” ujar Mendag di Batam, Kamis.

    Sepanjang Januari hingga Juli 2025, Kementerian Perdagangan mencatat 410 sesi “business matching”, yang terdiri atas 268 presentasi bisnis (pitching) dan 142 pertemuan langsung dengan pembeli.

    Hasilnya, tercatat potensi transaksi sebesar 90,04 juta dolar AS, yang terbagi menjadi 34,95 juta dolar AS juta potensi transaksi dan 55,09 juta dolar AS pesanan (purchase order).

    “Jadi kami kemarin juga sudah membuka ekspor center di Batam, dengan tujuan meningkatkan ekspor nasional. Sekarang pertumbuhannya sudah di angka 7,7 persen jadi kami harap terus meningkat,” kata dia.

    Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad menegaskan komitmen Batam sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.

    “Batam sebagai Free Trade Zone terus mencatat tren positif dalam kinerja ekspor. Kontribusinya signifikan bagi Kepri,” kata Amsakar.

    Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Kepri tengah melakukan transformasi ekonomi.

    “Kami ingin Kepri menjadi lumbung ekonomi, dengan Batam sebagai salah satu corong penting perdagangan ekspor. Batam akan kita dorong menjadi hub ekspor untuk seluruh Sumatera,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa pada Triwulan II 2025, angka ekspor Provinsi Kepri sudah mencapai sekitar Rp200 triliun.

    Pekan Pengembangan Ekspor ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi UMKM Batam dan Kepri di pasar global, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat perdagangan ekspor.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog sebut tidak ada keterlambatan penyaluran beras SPHP di Sultra

    Bulog sebut tidak ada keterlambatan penyaluran beras SPHP di Sultra

    ANTARA – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Perum Bulog Kanwil Sultra) menyebut tidak ada keterlambatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayahnya. Meski demikian, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sultra Siti Mardati Saing pada Kamis (14/8) menyebut perlu waktu untuk memverifikasi setiap kios yang nantinya mendistribusikan SPHP kepada konsumen, untuk mencegah penyalahgunaan ataupun beras oplosan.(Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI berkomitmen perkuat peran lembaga keagamaan

    Pemprov DKI berkomitmen perkuat peran lembaga keagamaan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen memperkuat peran lembaga keagamaan di ibu kota, salah satunya Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur’an (LBIQ) dalam pembinaan kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia.

    “Keberadaan LBIQ dan lembaga sejenis harus terus dijaga dan difasilitasi agar dapat menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi, dan pemberdayaan secara optimal,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali di Jakarta, Kamis.

    Dia pun mengajak seluruh pihak agar bersinergi memperkuat peran lembaga keagamaan sehingga semakin menonjol di tengah masyarakat.

    “Sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan akan menciptakan harmoni di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang menjunjung nilai-nilai religius,” kata Marullah.

    Pemprov DKI, sambung dia, menilai lembaga keagamaan dibutuhkan untuk mengatur urusan masyarakat yang bersentuhan dengan agama.

    Maka dari itu, dukungan pun kerap diberikan kepada lembaga keagamaan, salah satunya melalui alokasi dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

    Menurut dia, dukungan itu penting untuk menjaga keberlangsungan, efektivitas, dan keselarasan visi pembinaan kehidupan beragama di Jakarta.

    Marullah yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina LBIQ DKI Jakarta itu menegaskan LBIQ merupakan lembaga yang fokus pada pembelajaran Al-Qur’an serta bahasa Arab dan telah melahirkan ribuan alumni.

    LBIQ yang diresmikan pada era Gubernur R Soeprapto tahun 1985 itu merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Pemprov DKI atas inisiatif Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

    “LBIQ telah menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan Al-Qur’an dan bahasa Arab, tetapi juga menanamkan nilai moral yang luhur kepada masyarakat,” tegas Marullah.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala LBIQ DKI Jakarta Supli Ali menyampaikan selama lebih dari 40 tahun, LBIQ DKI Jakarta menawarkan berbagai paket pembelajaran bagi masyarakat.

    Paket tersebut mencakup pembelajaran dasar, seperti membaca Al-Qur’an, bahasa Arab, dan bahasa Arab Qurani, serta program lanjutan, seperti Pelatihan Guru Al-Qur’an, Pelatihan Guru Bahasa Arab, Program Tahsinut Tilawah, Program Studi Naskah Ulumul Qur’an, Kajian Al-Qur’an, serta Halaqah Guru Binaan dan Kader Instruktur Al-Qur’an.

    “Saat ini, LBIQ DKI Jakarta melayani sekitar 3.000 peserta didik per angkatan, tanpa dipungut biaya. Mereka datang tidak hanya dari Jabodetabek, tetapi juga dari kota-kota lain di luar Jakarta,” pungkas Supli.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Semarak HUT ke-80 RI, Polda Sultra gelar Gerakan Pangan Murah serentak

    Semarak HUT ke-80 RI, Polda Sultra gelar Gerakan Pangan Murah serentak

    ANTARA – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) beserta seluruh jajaran Polres dan Polresta se-Sultra secara serentak menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Mako Polresta Kendari, Kamis (14/8). Kegiatan ini terselenggara dalam rangka mendukung program ketahanan pangan sekaligus menyambut HUT ke-80 RI. (Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ditutup sore ini, DKI catat 20 ribu pendaftar rekrutmen damkar

    Ditutup sore ini, DKI catat 20 ribu pendaftar rekrutmen damkar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat jumlah masyarakat yang telah mendaftarkan diri dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang hingga Kamis pagi.

    “Per pagi ini 20 ribu. Baru dibuka, sudah nambah lagi 4.000. Padahal jam 16.00 WIB nanti ditutup (pendaftarannya),” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta Selatan, Kamis.

    Dia merinci pada hari pertama, yakni Selasa, 12 Agustus 2025, tercatat sebanyak 7.000 orang yang mendaftar.

    Pada hari kedua, yaitu Rabu, 13 Agustus 2025, sebanyak 9.000 orang telah mendaftar, sehingga totalnya mencapai 16 ribu orang.

    Kemudian pada Kamis pagi, jumlah pendaftar bertambah 4.000 orang, sehingga totalnya saat ini sebanyak 20 ribu orang.

    Seperti diketahui, Pemprov DKI membuka lowongan kerja untuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total 1.000 formasi.

    “Rekrutmen ini untuk petugas operasional lapangan yang akan ditugaskan di pos pemadam yang ada di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta,” ujar Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Bayu Meghantara.

    Dia memaparkan kebutuhan formasi petugas damkar tahun ini tersebar di lima wilayah kota administrasi dengan rincian, yakni Jakarta Timur 219 formasi, Jakarta Barat 202 formasi, Jakarta Selatan 211 formasi, Jakarta Pusat 187 formasi, dan Jakarta Utara 181 formasi.

    “Rekrutmen ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam memperkuat kapasitas pelayanan darurat. Proses seleksi akan dijalankan secara transparan, adil, dan profesional,” tegas Bayu.

    Penambahan personel tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas layanan darurat, melindungi jiwa dan aset warga, serta memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran dan bencana di wilayah perkotaan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dispusip DKI nilai digitalisasi kunci utama perpustakaan tetap adaptif

    Dispusip DKI nilai digitalisasi kunci utama perpustakaan tetap adaptif

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengemukakan digitalisasi, termasuk pengklasifikasian koleksi secara elektronik, merupakan salah satu kunci utama bagi perpustakaan agar tetap adaptif menghadapi perubahan zaman.

    “Pengelolaan dan pengklasifikasian koleksi secara elektronik adalah kunci utama yang mewujudkan perpustakaan adaptif terhadap zaman,” kata Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta Suryanto di Jakarta, Kamis.

    Dalam seminar bertema “Pengelolaan dan Pengklasifikasian Elektronik Perpustakaan Umum RPTRA”, dia mengatakan saat ini masyarakat tidak hanya membutuhkan buku secara fisik, tetapi juga layanan yang terintegrasi dan mudah diakses.

    “Ini sangat menentukan kecepatan dari pelayanan perpustakaan,” ujar Suryanto.

    Maka dari itu, dalam rangka mendukung transformasi digital, Pemprov DKI terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan terintegrasi.

    Salah satunya, terkait klasifikasi koleksi perpustakaan, Pemprov mengaplikasikan perangkat lunak berbasis web, yakni Senayan Library Management System (SLiMS).

    Perangkat lunak itu dapat membantu pustakawan dalam berbagai tugas, seperti mengelola data anggota, koleksi, peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan.

    “Dengan sistem pengklasifikasian digital, integrasi melalui perangkat lunak, seperti SLiMS, kita dapat memastikan setiap koleksi tersusun rapi, mudah ditemukan, dan terhubung dengan katalog secara daring, sehingga dapat diakses oleh para pemustaka kapan pun dan di mana pun berada,” jelas Suryanto.

    Lebih lanjut, dalam upaya percepatan layanan, dia mengatakan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di perpustakaan juga dapat diterapkan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat inovasi dan informasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT Timah setor pajak dan PNBP Rp839,99 miliar

    PT Timah setor pajak dan PNBP Rp839,99 miliar

    PT Timah Tbk terus menunjukkan komitmen mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi di sektor pajak dan PNBP

    Pangkalpinang (ANTARA) – PT Timah Tbk selama Januari hingga Juli 2025 menyetorkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp839,99 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp286,24 miliar.

    “PT Timah Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi di sektor pajak dan PNBP ini,” kata Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis.

    Ia mengatakan setoran pajak dan PNBP tersebut menjadi wujud tanggung jawab PT Timah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi negara dan masyarakat.

    Kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk selama 2020 sebesar Rp677,9 miliar, 2021 sebesar Rp776,657 miliar, 2022 sebesar Rp1,51 triliun, 2023 sebesar Rp888,729 miliar, 2024 sebesar Rp848,020 miliar dan Januari dengan Juli 2025 sebesar Rp839,991 miliar.

    “Dana yang masuk ke kas negara ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyatakan kontribusi ini meliputi berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta PNBP yang mencakup berbagai kewajiban terkait dengan sektor pertambangan seperti Iuran tetap, royalti dan iuran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

    “Sebagai BUMN, PT Timah memastikan setiap kewajiban kepada negara dipenuhi tepat waktu dan transparan. Ini adalah komitmen Perusahaan untuk mendukung pembangunan nasional,” katanya.

    Selain itu, PT Timah juga berupaya menjaga keberlanjutan bisnis dengan mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsi Good Corporate Governance, serta mengedepankan praktik pertambangan yang ramah lingkungan.

    “Selain memberikan kontribusi keuangan bagi negara, PT Timah juga secara konsisten menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di wilayah operasional perusahaan,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI rencanakan kenaikan tarif Ragunan bagi wisatawan non-Jakarta

    DKI rencanakan kenaikan tarif Ragunan bagi wisatawan non-Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menaikkan tarif tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan bagi warga luar Jakarta dan wisatawan asing.

    “Saya akan memberikan tarif khusus untuk warga Jakarta yang berbeda dengan warga di luar Jakarta, berbeda lagi dengan orang asing,” kata Pramono saat dijumpai di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis.

    Kendati demikian, dia belum merinci harga tiket masuk yang dikenakan bagi warga Jakarta, warga luar Jakarta dan wisatawan asing.

    Kenaikan tarif tersebut, menurut dia, bertujuan untuk menjaga keindahan Ragunan. Terlebih, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevitalisasi kawasan wisata tersebut, sehingga kenaikan harga tiket itu dinilai wajar.

    Sebagai informasi, saat ini harga tiket masuk Ragunan dibanderol mulai dari Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak.

    Terkait tarif baru tersebut, rencananya diberlakukan setelah Taman Margasatwa Ragunan direvitalisasi.

    “Kalau kita, kadang-kadang persoalan kita ini kan menjualnya (tiket) terlalu murah banget. Maka untuk itu, bagi KJP tetap gratis, bagi warga Jakarta kita kasih harga tersendiri. Bagi warga di luar Jakarta yang berwisata ke Jakarta dan juga bagi orang asing terutama, kami akan memberikan tarif yang berbeda,” terang Pramono.

    Seperti diketahui, Pemprov DKI akan merevitalisasi kebun binatang Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan.

    Pramono mengatakan revitalisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan para pengunjung.

    Menurut dia, salah satu pembenahan yang dilakukan adalah terkait lahan parkir. Selama ini, ketika pengunjung sedang padat, banyak mobil yang akhirnya memarkirkan mobil mereka di dalam area Ragunan.

    Nantinya, disediakan lahan parkir bertingkat demi kenyamanan pengunjung, terutama yang membawa kendaraan pribadi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Papua Barat kembangkan pertanian digital jaga stabilitas pangan

    BI Papua Barat kembangkan pertanian digital jaga stabilitas pangan

    Manokwari (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua Barat mengembangkan teknologi pertanian berbasis digital atau digital farming guna meningkatkan produktivitas petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

    Deputi BI Perwakilan Papua Barat Arif Rahadian di Manokwari, Kamis, mengatakan program itu dikemas dalam Pelatihan Usaha Tani Berkualitas (PETATAS) yang menerapkan good agriculture practices atau praktik pertanian yang baik.

    “Melalui Petatas, kami melatih petani menggunakan teknologi tepat guna, termasuk mekanisasi berbasis Internet of Things (IoT) untuk memantau cuaca, hingga kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan lahan,” ujar dia.

    Ia mengatakan BI bekerja sama dengan peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mengembangkan model bisnis dan teknologi pertanian yang bisa direplikasi oleh petani di berbagai wilayah.

    Departemen Inklusi Keuangan dan Hijau BI pusat, sudah membuat berbagai macam penelitian model bisnis yang memang bisa direplikasi di daerah.

    “Salah satunya adalah ‘digital farming’, sehingga kita dorong penerapannya di Papua Barat melalui sejumlah proyek percontohan untuk mengukur efektivitas teknologi tersebut dalam meningkatkan hasil panen,” katanya.

    Menurut dia, inovasi ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah yang kerap memicu fluktuasi harga akibat cuaca dan biaya logistik tinggi.

    Berdasarkan data BI, inflasi Papua Barat pada Juli 2025 tercatat 1,2 persen month-to-month (mtm), meningkat dibanding Juni sebesar 0,58 persen, dipicu kenaikan harga komoditas hortikultura akibat curah hujan tinggi.

    Namun, tingkat inflasi tahunan (year-on-year), inflasi di Papua Barat sebesar 0,43 persen, jauh di bawah target nasional 2,5 persen lebih kurang 1 persen.

    “Angka ini rendah, tapi tetap perlu diwaspadai. Inflasi yang terlalu rendah berisiko menahan investasi dan melemahkan pertumbuhan ekonomi,” kata Arif.

    Pengendalian inflasi memerlukan sinergi seluruh pihak melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sekaligus mendorong masyarakat untuk menjadi produsen pangan, bukan hanya konsumen, katanya, menegaskan.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.