Category: Antaranews.com

RI bidik tarif 0 persen untuk ekspor kakao hingga sawit ke AS

kita targetkan itu tarifnya nggak kena yang resiprokal, tapi bisa kita usahakan untuk negosiasi sampai 0 persen

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut pemerintah menargetkan komoditas seperti kakao, kopi, hingga minyak kelapa sawit asal Indonesia untuk mendapatkan tarif impor sebesar 0 persen dari Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moergiarso menyampaikan bahwa tim perundingan Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan AS agar komoditas yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam bisa bebas tarif impor.

“Tinggal nunggu, nanti kita targetkan itu tarifnya nggak kena yang resiprokal, tapi bisa kita usahakan untuk negosiasi sampai 0 persen. Itu lebih penting karena itu kan konkret ada potensi ekspornya,” ujar Susi di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan komoditas seperti kakao, kopi, minyak kelapa sawit dan mineral kritis memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi.

Ia juga menyampaikan Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Repreventative (USTR) untuk melakukan negosiasi lanjutan terkait komoditas yang tidak bisa diproduksi oleh Amerika Serikat.

“Itu kita yang sudah mengajukan list program komoditasnya, termasuk kakao, kopi, sawit, kemudian produk-produk mineral semuanya,” katanya.

Tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 19 persen mulai berlaku hari ini. Kebijakan tarif ini juga telah diumumkan Amerika Serikat kepada 92 negara lainnya.

Tarif 19 persen yang diperoleh Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara, kecuali Singapura yang mendapat tarif hanya 10 persen dari Amerika Serikat.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut beberapa komoditas yang mendapat tarif impor nol persen adalah konsentrat tembaga (copper concentrate) dan katoda tembaga (copper cathode). Hal ini sejalan dengan diskusi strategis terkait perdagangan mineral antara kedua negara.

Pemerintah Indonesia mendorong agar sejumlah komoditas strategis lain bisa mendapatkan pembebasan tarif hingga nol persen.

Ia menyebut di antaranya minyak kelapa sawit mentah (CPO), karet, kayu meranti, serta produk turunan dari tembaga.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:34
Wamendagri: Pembangunan 2.200 rumah dorong pemberdayaan warga Papua

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Ribka mengatakan pembangunan rumah tersebut juga melibatkan pengusaha asli Papua untuk memberdayakan putra asli Papua.

“Itu diperuntukkan oleh pengusaha Orang Asli Papua. Jadi, anak-anak Papua bagaimana bisa bertumbuh, jadi pemberdayaan,” kata Ribka dalam keterangannya, Kamis.

Ia menambahkan mekanisme pembangunan rumah telah diatur, termasuk dokumen dan persyaratan lelang yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengenai kendala teknis di lapangan, Ribka mengatakan pemerintah telah melakukan mitigasi. Tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah meninjau serta menginventarisasi masalah dan karakteristik tiap daerah.

“Sudah diketahui sedikitnya beberapa masalah dan karakteristik daerah-wilayah masing-masing, dilakukanlah mitigasi, bagaimana caranya melakukan penanganan terhadap masalah-masalah yang ada di masing-masing kabupaten,” ujarnya.

Ribka berharap pembangunan rumah disertai dengan fasilitas pendukung seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan listrik.

Selain itu, dia berharap program lintas kementerian juga dapat masuk, termasuk bantuan sosial, pertanian, perikanan, dan pengembangan rumah sehat.

“Jadi, arahan dari Bapak Presiden kan 3T kita mulai dari daerah dari perdesaanlah seperti itu, dan ada koperasi desa juga akan masuk. Apalagi kalau rumahnya sudah bagus juga di desa, ini luar biasa,” tuturnya.

Program pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Ribka mengimbau agar tidak ada pungutan liar kepada masyarakat dalam pembangunan rumah tersebut.

Ia menegaskan pembangunan ini bukan untuk kepentingan politik, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita di Papua mulai dari Papua Pegunungan ini, kalau sudah bagus pilot project-nya sudah bagus, Papua lain juga pasti akan bisa kita lakukan. Ini karena kementerian baru juga, kemudian ini quick win dari Bapak Presiden, ini sesuatu yang harus dikerjakan cepat, maka ini kita bentuk timnya cukup besar,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:34
PetroChina-Pemprov Jambi jalin kerja sama pemberdayaan masyarakat

Kami tidak hanya memberikan kontribusi finansial melalui pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH). MoU ini adalah simbol keikutsertaan PetroChina melalui program sosial,

Jakarta (ANTARA) – PetroChina International Jabung Ltd memperkuat kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengembangkan berbagai program sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

“Kemitraan ini bukan hanya soal operasional migas, tetapi juga upaya bersama membangun akses, infrastruktur, dan fasilitas publik yang bermanfaat luas bagi masyarakat Jambi,” ucap Vice President Business Support PetroChina Alfiani dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, PetroChina senantiasa mendukung visi Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Dengan kerja sama ini, PetroChina akan mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Jambi.

Komitmen kerja sama antara PetroChina dengan Pemprov Jambi ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (13/8).

Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi terhadap komitmen PetroChina dalam mendukung pembangunan daerah.

Kerja sama yang dibangun antara PetroChina dan Pemerintah Provinsi sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Banyak hal positif yang dapat kita kerjakan bersama untuk mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi ini diharapkan memberi manfaat optimal bagi masyarakat di Jambi, baik di bidang lingkungan, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,”ujar Al Haris.

Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan Wilayah Kerja Jabung di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas, PetroChina telah terlibat dalam berbagai program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) di sekitar wilayah Jambi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Beberapa program PPM dalam dua tahun terakhir termasuk bantuan ternak untuk mendukung ketahanan pangan di Betara, Tanjung Jabung Barat; sertifikasi dan bantuan alat untuk kelompok pembatik melalui program Canting Emas; dan upaya pengembangan literasi di Tanjung Jabung Timur.

Kemudian pengembangan kawasan mangrove Pangkal Babu di Tanjung Jabung Barat; dan pelatihan menyulam dan bordir untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:30
Ombudsman RI apresiasi penyaluran LPG Pertamina tepat sasaran

menjaga stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kilogram bersubsidi hingga bisa dinikmati oleh kelompok penerima manfaat yang berhak

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengapresiasi pelaksanaan distribusi LPG 3 kilogram oleh Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus yang dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya dalam hal kepatuhan harga dan ketersediaan pasokan di tingkat pangkalan.

“Apresiasi kami kepada Pertamina Patra Niaga yang menjaga stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kilogram bersubsidi hingga bisa dinikmati oleh kelompok penerima manfaat yang berhak,” kata Asisten Pemeriksa pada Keasistenan Utama III Ombudsman RI Muhammad Wildan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Wildan mengatakan, pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait penyaluran LPG 3 kilogram di Surabaya dan didapati hasil bahwa distribusi ini berlangsung lancar, kondisi persediaan aman, serta harga di pangkalan tetap terkendali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Kegiatan sidak dalam rangka agenda Uji Petik Lapangan dari Ombudsman RI ini, kata Wildan, selain dalam rangka pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kilogram juga sebagai bagian dari rencana kebijakan pengecer menjadi sub pangkalan LPG 3 kilogram.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi memastikan komitmen perusahaan untuk terus melakukan pembenahan menyeluruh untuk peningkatan pelayanan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan LPG subsidi tersalurkan secara tepat sasaran.

Ia menegaskan setiap masukan dari Ombudsman RI menjadi bagian dari continuous improvement perusahaan.

“Jika ditemukan agen atau pangkalan yang melanggar, kami akan menindak tegas sesuai ketentuan, hingga pencabutan izin jika diperlukan. Kami berkomitmen menjaga integrasi rantau distribusi LPG subsidi di seluruh wilayah Jatimbalinus,” ujar Ahad.

Sementara sebagai bentuk upaya pengawasan berkelanjutan dalam rangka penyaluran LPG subsidi tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga memasifkan pembinaan terhadap pangkalan serta memperkuat mekanisme kontrol digital melalui sistem Subsidi Tepat.

Sistem Subsidi Tepat tersebut dapat memantau pencatatan transaksi secara real time sehingga menjaga akurasi data dan ketepatan sasaran distribusi LPG subsidi.

“Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan dan terbuka untuk mendapat masukan dan perbaikan untuk melakukan pengawasan bersama dengan pihak-pihak terkait yang melakukan pengawasan, termasuk dalam hal ini Ombudsman RI,” kata Ahad.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pada awal 2025 secara resmi mengumumkan rencana transformasi pengecer menjadi sub pangkalan.

Namun, pada prakteknya banyak tantangan yang harus dihadapi dibalik peluang-peluang yang ada sehingga Uji Petik Lapangan penting dilakukan untuk meminimalisir dan memitigasi potensi permasalahan pada saat implementasi kebijakan diberlakukan sekaligus memaksimalkan potensi peningkatan layanan dalam distribusi LPG 3 kilogram.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:27
OJK sebut literasi keuangan Indonesia ungguli negara-negara maju

ANTARA – Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan literasi keuangan di Indonesia jauh lebih baik dari negara-negara maju. Hal tersebut disampaikan Mahendra usai menghadiri acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan, di Cibubur Jakarta Timur, Kamis (14/8).
(Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:25
Pertamina optimistis RDMP Balikpapan rampung Q4 2025

Kemudian juga, kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya (kualitas) EURO II, menjadi EURO V,

Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA) – Senior Officer I Media Communication PT Pertamina (Persero) Bagja Mahendra mengatakan, pihaknya optimistis proses pembangunan proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan bisa rampung pada kuartal IV (Q4) 2025.

“Melihat progresnya kita optimistis bisa dirampungkan di tahun ini. Kita optimistis,” kata Bagja saat ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

Per pekan pertama Agustus 2025, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) mencatat progres proyek kilang ini telah mencapai 96,15 persen.

Lebih lanjut, Bagja mengatakan KPB pun kini tengah mempercepat progres pembangunan, seperti penyelesaian scope secondary process unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), RFCC-LPG, Propylene Recovery Unit (PRU), dan fasilitas pendukungnya.

PT KPB menargetkan RFCC dapat selesai dan bisa beroperasi pada November tahun ini.

RDMP, yang memiliki nilai proyek sebesar 7,4 miliar dolar AS, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengolahan crude atau produksi kilang menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd) dari yang sebelumnya 260 kbpd.

“Kemudian juga, kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya (kualitas) EURO II, menjadi EURO V,” kata VP Legal and Relation PT KPB Asep Sulaeman.

Selain itu, Asep mengatakan, RDMP diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas dari negara lain.

“Sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden Prabowo (Subianto), kita akan menuju kemandirian energi. Kenapa menuju? Karena memang kondisinya produksi migas kita dengan kebutuhan atau demand dari masyarakat Indonesia itu (jarak/gap-nya) jauh,” ujar Asep.

“Tapi, dengan adanya Kilang Pertamina Balikpapan, menaikkan (produksi) 100 ribu (kpbd), Insya Allah bisa mengurangi impor produk (migas) kita,” imbuh dia.

Tak hanya ditujukan sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan energi, RDMP Balikpapan diperkirakan menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi, dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35 persen, dan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp514 miliar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:24
Kemendag perkuat daya saing UMKM Batam lewat Klinik Desain

Batam (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), untuk meningkatkan kualitas desain produk, desain kemasan dan komunikasi visualnya melalui program Klinik Desain.

Hal itu selaras dengan Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) yang digaungkan Kemendag agar pelaku UMKM berani berinovasi dan siap beradaptasi menjadi eksportir.

“Penguatan kapasitas UMKM perlu terus dilakukan agar dapat bersaing di pasar domestik dan luar negeri. Kualitas desain adalah salah satu unsur yang penting untuk memberikan nilai tambah dalam memasarkan produk kita,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di Batam, Kamis.

Ia mengatakan desain produk, kemasan dan konsep komunikasi visual yang kuat merupakan modal penting bagi peningkatan daya saing produk UMKM.

”Kemarin kami gelar program bertajuk ‘Lokakarya Pengembangan Ekspor Produk Kreatif melalui Klinik Desain’ di IT Center kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam,” katanya.

Untuk mendorong ekspor, Kemendag menegaskan komitmen mendukung UMKM melalui berbagai fasilitasi kepada pengusaha termasuk UMKM.

Fasilitasi ini mencakup pengembangan produk ekspor melalui fasilitasi sertifikasi dan dukungan desain produk melalui Indonesia Design Development Center (IDDC), pendampingan ekspor melalui Export Center dan pembukaan jejaring melalui kemitraan internasional.

“Adapun pengembangan pasar ekspor melalui partisipasi pelaku UMKM dalam misi dagang dan pameran dagang internasional,” katanya.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan Klinik Desain merupakan salah satu program untuk mempersiapkan pelaku usaha untuk bersaing di pasar global.

“Klinik Desain adalah program gratis yang bisa dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mempersiapkan masuk ke pasar global dengan memperkuat desain produk, kemasan, dan desain komunikasi visual,” kata Puntodewi.

Lokakarya Klinik Desain diikuti 50 pelaku UMKM dan menghadirkan desainer dari Indonesia Design Development Center (IDDC) Darfi Rizkavirwan sebagai narasumber.

Melalui Klinik Desain, Kemendag juga memberikan pemahaman tentang tren global kepada para pelaku UMKM sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan ekspor.

Salah satu pelaku UMKM Sumiyati mengapresiasi Klinik Desain yang membantunya meningkatkan kualitas kemasan produk yang ia jual, yakni keripik peyek bulat.

“Kami terbantu karena banyak sekali ilmunya dan kami jadi mengetahui hal-hal yang harus kami benahi untuk bisa ekspor. Kami jadi paham bahwa sebelum ekspor, harus ada legalitas yang lengkap mulai dari Nomor Induk Berusaha, izin Industri Rumah Tangga, sertifikasi halal, hingga perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Juga, (di kemasan) harus ada barcode internasional,” kata Sumiyati.

Berdasarkan data Kemendag, sejak 2017 hingga 2024, telah tercatat 1.338 pelaku usaha, terutama dari kalangan UMKM berorientasi ekspor, yang memanfaatkan program klinik desain.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:23
Pemerintah RI kirim Satgas Kesehatan TNI untuk bertugas di Palestina

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mengirim Satuan Tugas Kesehatan TNI Gelombang IV untuk bertugas mengobati warga di daerah konflik Palestina.

Pengiriman satgas ini merupakan bagian operasi militer selain perang yang dilakukan TNI untuk menciptakan perdamaian dunia.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahanan yang diterima di Jakarta, Kamis, menjelaskan satgas tersebut terdiri dari 25 personel.

Mereka dari berbagai spesialisasi, antara lain spesialis ortopedi, anestesi, penyakit dalam, radiologi, rehabilitasi medik, perawat, analis, dan tenaga farmasi.

Satgas Kesehatan akan bertugas di Field Hospital Raffah, Palestina, dan Floating Hospital Al Arish.

Kehadiran mereka akan menggantikan Satgas Kesehatan TNI gelombang ke III yang sebelumnya bertugas di Floating Hospital UEA di Al Arish.

Satgas Kesehatan TNI Gelombang III diketahui telah memberikan kontribusi signifikan dengan melayani 7.247 pasien dan berhasil melaksanakan 131 tindakan operasi selama masa penugasan.

Kepada Satgas Kesehatan Gelombang IV, Donny meminta seluruh personel bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh atas nama kemanusiaan.

“Misi ini adalah tugas yang sangat mulia, sebuah ibadah bagi kemanusiaan. Anda semua akan menolong orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan,” kata Donny kepada para personel satgas saat pelepasan di Gedung Kemenhan.

Dengan kinerja yang baik, Donny berharap Satgas Kesehatan TNI Gelombang IV dapat membantu banyak warga di Palestina serta bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.

“Jagalah nama baik itu dengan melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” tegas Donny.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:17
Kemnaker buka Layanan Kewirausahaan, ciptakan lapangan kerja baru

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi membuka Layanan Kewirausahaan 2025 guna mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan harapan agar layanan ini menjadi instrumen strategis pemulihan ekonomi nasional.

“Keterpaduan antara pelatihan teknis, konseling bisnis, akses pasar, dan bantuan modal diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi pekerja yang terdampak PHK,” ujar Wamenaker Noel.

Adapun kegiatan dengan tema “Sejahtera dengan Kerja Wirausaha” ini diikuti oleh 200 peserta yang merupakan korban terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lebih lanjut, Wamenaker Noel mengajak seluruh pihak untuk terus mengawal kolaborasi berkelanjutan demi menjamin akses layanan yang merata dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

“Mengalami PHK memang tidak mudah, tetapi sering kali menjadi pintu menuju hal-hal baru. Inilah saatnya mengevaluasi kekuatan, menambah keterampilan, dan membangun jejaring baru,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker Darmawansyah menegaskan layanan kewirausahaan merupakan langkah strategis untuk menekan angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Perluasan kesempatan kerja melalui layanan kewirausahaan ini adalah upaya menciptakan lapangan kerja baru atau mengembangkan yang sudah ada,” ujar Darmawansyah.

Ia mengatakan melalui kegiatan ini para calon wirausahawan akan dibekali pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, termasuk pengembangan usaha, guna memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif.

Selain itu, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan selama prosesnya.

“Proses mencetak para pemberi kerja ini cukup panjang, mulai dari pendampingan, coaching, hingga ‘business matching’, sehingga calon pengusaha dapat berkembang menjadi mandiri,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:14
Progres RDMP Balikpapan capai 96,15 persen pada pekan pertama Agustus

Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA) – VP Legal and Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) Asep Sulaeman mengatakan progres pembangunan proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan telah mencapai 96,15 persen per 1 Agustus 2025.

“Kalau bicara sudah sejauh mana, sampai dengan saat ini, di Agustus minggu pertama, kita sudah mencapai 96,15 persen dari proyek kita,” kata Asep saat ditemui di kompleks RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

Asep mengakui bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut memang sempat mengalami kendala progres, terutama pada saat dan pascapandemi COVID-19.

Namun, ia memastikan perusahaan kini tengah mempercepat progres pembangunan, seperti penyelesaian scope secondary process unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), RFCC-LPG, Propylene Recovery Unit (PRU), dan fasilitas pendukungnya.

“Untuk bulan November ini, mudah-mudahan unit yang di belakang kita ini, RFCC, bisa selesai di November, bisa mengalir, seperti itu, di November,” ujar Asep.

RDMP, yang memiliki nilai proyek sebesar 7,4 miliar dolar AS, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengolahan crude atau produksi kilang menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd) dari yang sebelumnya 260 kbpd.

“Kemudian juga, kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya (kualitas) EURO II, menjadi EURO V,” kata dia.

Selain itu, Asep mengatakan RDMP diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas dari negara lain.

“Intinya, kita menambah 100 (kbpd). Saat ini pengolahan energi mungkin bisa sampai kalau kita 360 (kbpd), targetnya ya bisa menambah sekitar 15-20 persen juga (terhadap kontribusi pengolahan energi nasional),” ujar Asep.

Selain memperkuat ketahanan energi, RDMP Balikpapan diperkirakan menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi, dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35 persen, dan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp514 miliar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 16:59