Category: Antaranews.com

Wamenperin RI ajak IMIP dukung pengembangan IKM di kawasan industri

Morowali, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) RI Faisol Riza mengajak PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mendukung pengembangan dan pelibatan industri kecil menengah (IKM) dalam rantai pasok produksi di kawasan industri guna menumbuhkan perekonomian daerah.

Faisol Riza dalam kunjungannya ke PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis, mengatakan Kabupaten Morowali mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengembangkan dan membangun sentra IKM yang berkaitan dengan industri logam.

“Sebagai mitra strategis pemerintah, kawasan IMIP memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. IMIP diharapkan berkontribusi dalam pengembangan IKM ini,” katanya.

Menurut dia, eksistensi IKM dapat memberi kontribusi dalam peningkatan perekonomian serta menciptakan lapangan kerja.

Untuk itu, ia meminta IMIP memasukkan ekosistem IKM sebagai salah satu mata rantai produksi di sektor industri berbasis nikel.

Dengan kapasitas yang dimiliki, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini IMIP dapat terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional, termasuk di sektor IKM.

Ia berharap inisiasi Kementerian Perindustrian untuk membangun kerja sama di semua lini industri, termasuk rantai pasok sektor IKM, dapat terwujud.

Ia juga mengatakan kawasan industri IMIP terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut membuktikan bahwa semua aspek di kawasan itu cukup lengkap, sehingga menjadi pendorong dan daya dukung proses produksi dari hulu ke hilir, khususnya komoditas nikel.

Menurut Wamenperin, keberadaan kawasan IMIP sebagai etalase dalam memenuhi permintaan pasar global sudah sangat kuat memberikan pesan kepada penanam modal, bahwa investasi di Indonesia sangat baik dan menguntungkan.

“Silakan datang ke Indonesia untuk berinvestasi, dan pemerintah akan terus mendukung perkembangan kawasan industri,” ujar dia.

Direktur Komunikasi PT IMIP Emilia Bassar mengatakan mereka telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah di Morowali untuk mendorong terciptanya ekosistem industri skala rumahan sebagai upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

“Untuk skala UMKM, IMIP telah memiliki sejumlah mitra lokal sebagai pemasok bahan makanan,” ujar dia.

Ia mengatakan mereka sangat terbuka dan mendukung program pemerintah. Mereka juga telah melaksanakan pelatihan kriya logam yang bertujuan untuk menciptakan industri skala rumahan yang dapat menghasilkan produk akhir seperti sendok dan garpu.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 18:11
Status Bandara El Tari Kupang kembali jadi bandara internasional

Selama ini kita jalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat agar status Bandara El Tari ini bisa dikembalikan menjadi bandara internasional

Kupang (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menetapkan kembali Bandara El Tari di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai bandara internasional setelah sebelumnya sempat dicabut.

Gubernur NTT Melli Laka Lena kepada wartawan di Kupang, Kamis, mengaku kembalinya status Bandara El Tari tersebut hasil komunikasi intensif yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan pemerintah pusat.

“Selama ini kita jalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat agar status Bandara El Tari ini bisa dikembalikan menjadi bandara internasional, karena bagaimanapun NTT ini beranda perbatasan negeri,” katanya.

Menurut Melki Laka Lena, pengembalian status Internasional Bandara El Tari memberikan angin segar bagi provinsi yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Australia ini.

Dia menambahkan hal tersebut berdampak positif bagi penguatan posisi geostrategis NTT dan mendongkrak kunjungan wisatawan asing ke berbagai destinasi wisata di NTT.

Dengan alasan itulah Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma memperjuangkan pengembalian status Bandara El Tari yang sebelumnya dicabut status internasionalnya pada 2 April 2024 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024.

Sementara itu Wakil Gubernur NTT Johny Asadoma menceritakan pembahasan tentang peningkatan status bandara tersebut dilakukan dengan Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 Agustus 2025 di Jakarta.

“Kami ingin agar selain Labuan Bajo, Bandara El Tari di Kupang juga harus dikembalikan statusnya sebagai bandara internasional. Hal ini penting karena kami di NTT ini berbatasan langsung dengan dua negara sekaligus, sehingga ini bisa jadi pintu masuk,” ujar Johni.

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi NTT, menurut Johni Asadoma juga meminta agar rute penerbangan Kupang ke Darwin dan Kupang ke Timor Leste juga harus dibuka guna mendukung konektivitas penerbangan internasional dari dan ke NTT.

Dalam keterangan tertulis dari Kementerian Perhubungan yang diterima di Kupang Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa mengatakan penetapan status Bandara El Tari bersama 35 bandara lainnya di Indonesia merupakan langkah strategi strategi untuk menguatkan posisi Indonesia dalam jaringan penerbangan global.

Dengan tetap mengedepankan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa sesuai regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO).

“Status internasional pada suatu bandar udara membawa tanggung jawab besar. Setiap bandara harus memastikan fasilitas imigrasi, bea cukai, dan karantina siap sebelum melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri,” ujarnya.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 18:08
Konsolidasi tanah bantu sertifikat warga dan tata permukiman

ANTARA – Program konsolidasi tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantu warga untuk mendapatkan sertifikat hak tanah dengan skema penataan atau penguasaan kembali. Warga secara sukarela menyerahkan sebagian lahan yang dimiliki untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai dengan bantuan penataan permukiman..
(Hanifan Ma’ruf/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 18:05
PDIP: Penunjukan Hasto sebagai sekjen kewenangan penuh Megawati

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal partai merupakan kewenangan penuh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ketua umum punya kewenangan penuh untuk menentukan dan Ibu tidak menyampaikan cerita itu. Hanya memang, ada satu yang menarik sebelum pelantikan dilakukan, Ibu bercerita panjang tentang situasi politik Indonesia,” kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis.

Megawati, ungkap Ganjar, memberikan pembekalan sebelum pelantikan dilakukan. Adapun pelantikan Hasto bersamaan dengan pelantikan jajaran pengurus PDIP lainnya yang belum sempat dilantik saat kongres partai di Bali pada awal Agustus lalu.

“Jadi, semua sudah berdiri di sana, belum dilantik, tapi Ibu bercerita dulu. Jadi, pembekalannya justru sebelum dilakukan pelantikan. Itu Ibu cerita situasi politik Indonesia-lah, begitu,” ujarnya.

Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai Sekjen PDIP periode 2025–2030 setelah partai berlambang banteng moncong putih itu melaksanakan kongres pada awal Agustus 2025.

“Betul Mas Hasto kembali menjabat Sekjen PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Hasto kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

“Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

Sebelumnya, setelah Kongres Ke-6 PDIP di Bali, Megawati sejatinya telah menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Namun, saat itu Megawati masih merangkap sebagai Sekjen PDIP.

Hasto diketahui sempat mendekam di tahanan karena terjerat kasus rasuah.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, tetapi terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pengganti antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Oleh sebab itu, Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Namun, Hasto termasuk salah satu terpidana yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga ia dibebaskan dari segala hukuman.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 18:01
Menteri PKP sebut angsuran KPR FLPP sangat terjangkau

daripada uangnya untuk bayar sewa lebih baik digunakan untuk angsuran KPR FLPP dan rumahnya jadi milik sendiri

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan angsuran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat terjangkau.

“Selisih angsuran KPR FLPP itu tidak beda jauh dengan biaya sewa untuk mengontrak rumah. Jadi daripada uangnya untuk bayar sewa lebih baik digunakan untuk angsuran KPR FLPP dan rumahnya jadi milik sendiri,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah subsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP. Selain angsuran KPR yang selisihnya tidak beda jauh dengan mengontrak atau sewa rumah, masyarakat juga mendapat keuntungan karena rumah subsidi akan menjadi hak milik dan tempat tinggal yang nyaman bersama keluarga.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti terkait penyediaan rumah subsidi FLPP untuk karyawan Injourney Group di Jakarta.

Ara menjelaskan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan akses KPR FLPP untuk menyediakan rumah subsidi bagi para pekerja di sektor pariwisata di bawah naungan Injourney Group.

Selain itu juga dalam Rangka Penyediaan dan Pemutakhiran Data Dan/ Atau Informasi Statistik Karyawan Group PT Aviasi Pariwisata (Persero) Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan Bagi Karyawan PT Aviasi Pariwisata (Persero) sekaligus mendukung Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pada kesempatan itu, Ara juga berdiskusi langsung dengan para pegawai Injourney Group yang menerima kunci rumah subsidi.

Mereka ada yang bekerja sebagai cleaning servis, petugas keamanan bandara hingga pegawai kantoran.

“Ini bukti nyata Program KPR FLPP bisa membantu mereka memiliki rumah subsidi dengan DP hanya 1 persen, angsuran terjangkau dan masa tenor KPR yang panjang,” katanya.

Lewat program rumah subsidi KPR FLPP, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hadir untuk menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat.

Semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan seperti Injourney, BPS, BTN dan BP Tapera ternyata bisa membantu MBR memiliki rumah layak huni.

Sementara itu, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono menjelaskan Injourney merupakan BUMN holding pariwisata di Indonesia.

Pihaknya juga telah melakukan polling kepada karyawannya dan ternyata minat mereka untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk membeli rumah subsidi sangat tinggi.

“Kami ingin lewat kerjasama ini sosialisasi pemanfaatan KPR FLPP bisa diketahui oleh pegawai mulai dari aksesnya dan keuntungannya. Pegawai merupakan aset Injourney Group dan kami harap dengan memiliki rumah sendiri mereka lebih bersemangat dalam bekerja,” kata Maya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:53
MTI nilai PT KAI konsisten jalankan komitmen prinsip keberlanjutan

Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah konsisten dalam menjalankan dan melanjutkan komitmen prinsip keberlanjutan melalui implementasi environmental, social, and governance (ESG) serta berbagai inisiatif dekarbonisasi guna mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia.

“Saya kira perjalanan kereta api itu sudah bagus, karena saya melihat komitmen PT KAI itu selalu berlanjut dan konsisten terus dijalankan,” ujar Wakil Ketua Umum Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, komitmen prinsip keberlanjutan seperti ESG dan inisiatif dekarbonisasi yang terus dijalankan oleh PT KAI secara konsisten tersebut sudah bagus dan selalu disertai dengan inovasi-inovasi baru dari PT KAI.

“Saya kira ini hal yang cukup bagus. Inovasinya ada,” katanya.

Djoko berharap KAI dapat terus mempertahankan dan melanjutkan komitmen serta capaian-capaian yang sudah ada, sembari memiliki inovasi-inovasi baru lainnya yang lebih ramah lingkungan.

“Hal-hal yang sudah bagus, capaian-capaian yang sudah ada itu dilanjutkan saja, sembari memiliki inovasi-inovasi baru lagi yang ramah lingkungan, berkeselamatan, dan memudahkan konsumen,” katanya.

Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan KAI telah menyusun kebijakan keberlanjutan sebagai upaya untuk memastikan kinerja keberlanjutan Perseroan berjalan sesuai dengan visi dan misi KAI.

Kebijakan ini dirancang sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, aspirasi pemegang saham, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Melalui kebijakan ini, KAI berupaya menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dengan mengadopsi praktik keberlanjutan yang komprehensif dan relevan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen KAI dalam mengintegrasikan aspek ESG dalam setiap aktivitas operasional dalam mendukung keberlanjutan, transparansi, dan pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi,” kata Anne.

KAI juga menjalankan program dekarbonisasi, yang berfokus pada transisi ke penggunaan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang bebas emisi karbon dalam kegiatan operasional sehingga tidak menghasilkan karbon sama sekali pada proses pembakarannya.

KAI, dijelaskan Anne, telah mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau panel surya di Gedung Jakarta Railway Center, 53 Stasiun KAI, Balai Yasa Lahat, Balai Yasa Surabaya Gubeng, Balai Yasa Tegal, Griya Karya Soka, Griya Karya Cipinang, Griya Karya Banjar, Griya Karya Kertosono, Kantor Daop 2 Bandung, serta Kantor Divre III Palembang.

PLTS tersebut dioperasikan melalui sistem solar panel on grid, yang menggabungkan suplai listrik dari jaringan listrik PLN dan jaringan listrik panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di area operasional.

“Program dekarbonisasi KAI berfokus pada pemanfaatan energi bersih, inovasi teknologi transportasi, yang mana hal ini sejalan dengan misi nasional dalam mendukung transisi energi dan pencapaian net zero emission,” kata Anne.

Pewarta: Aji Cakti/Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:53
Menhan jalankan perintah presiden kirim undangan ke SBY ikuti HUT RI

Pertemuan hangat ini menjadi wujud penghormatan negara kepada para pemimpin bangsa, serta simbol kesinambungan kepemimpinan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengantarkan undangan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna mengikuti upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara.

Dalam akun Instagram resmi Sjafrie Sjamsoeddin @sjafrie.sjamsoeddin yang diunggah, Kamis, terlihat sebuah foto yang menunjukkan SBY bertemu dengan Sjafrie.

Dalam foto tersebut, terlihat SBY mengenakan batik berwarna cokelat keemasan, sedangkan Sjafrie memakai kemeja safari berwarna krem.

Sjafrie dalam foto itu terlihat sedang memberikan sebuah undangan berwarna cokelat ke SBY. Di beberapa foto lain yang diunggah juga menunjukkan Sjafrie sedang berbincang dengan SBY.

Dalam keterangan foto tersebut, dijelaskan bahwa undangan itu diantarkan Sjafrie ke kediaman SBY (13/8).

“Saya menerima amanah dari Presiden @prabowo untuk mengantarkan surat undangan resmi Upacara Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka kepada Presiden Republik Indonesia ke – 6, Jenderal TNI (Hor) (Purn) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, di kediaman beliau, Cikeas, Bogor (Rabu, 13 Agustus 2025),” kata Sjafrie dalam keterangan foto yang dia unggah.

Sjafrie melanjutkan, pertemuan ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dengan mantan presiden yang dianggap telah berjasa dalam membangun bangsa.

Sjafrie berharap pertemuan ini dapat menjadi simbol eratnya hubungan antara sesama pemimpin bangsa dari era ke era.

“Pertemuan hangat ini menjadi wujud penghormatan negara kepada para pemimpin bangsa, serta simbol kesinambungan kepemimpinan dan semangat persatuan dalam menjaga kehormatan dan persaudaraan kebangsaan,” kata Sjafrie.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:51
800 ton bantuan Indonesia untuk Gaza

Pemerintah Indonesia mengirimkan ratusan ton bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza, Palestina, dengan pesawat Hercules dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8).

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:50
Pemerintah masih kaji pemberian diskon tarif listrik

Itu masih dalam proses ya, teman-teman PLN kan juga mengkaji

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moergiarso mengatakan stimulus pemberian diskon tarif listrik kepada masyarakat masih dikaji.

“Itu masih dalam proses ya, teman-teman PLN kan juga (mengkaji),” ujar Susiwijono di Jakarta, Kamis.

Susiwijono menyampaikan kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebelumnya pernah dilakukan oleh pemerintah pada Januari-Februari 2025.

Menurut dia, pemberian diskon tersebut sangat membantu masyarakat untuk mendorong daya beli.

Stimulus ekonomi, lanjut Susiwijono, digelontorkan untuk menjaga permintaan dan pasokan atau supply and demand.

Menurut dia, hal tersebut menjadi kunci untuk mendorong peningkatan konsumsi, menjaga daya beli dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, stimulus tidak dapat langsung diputuskan begitu saja. Menurutnya, perlu kajian mendalam lantaran menggunakan anggaran dari pemerintah.

“Masih perlu banyak aspek ya, karena listrik itu kan mendapatkan subsidi dan kompensasi energi. Jadi pasti harus perlu kajian lebih mendalam. Karena itu nanti kan bagi pemerintah ya kantong kiri-kanan kan (anggaran), karena ada subsidi kompensasi di sana jadi tetap harus dikaji,” imbuhnya.

Kementerian Keuangan masih mengevaluasi efektivitas dari stimulus pemberian diskon tarif listrik kepada masyarakat, sehingga belum bisa memastikan pemberian diskon tarif listrik untuk kuartal III dan IV tahun 2025.

“Diskon listrik itu kan di kuartal I, ya. Kuartal II tidak ada, karena kami masih monitoring efektivitasnya. Diskon listrik itu besar, paket stimulusnya itu besar,” ucap Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Riznaldi Akbar di Jakarta, Rabu (6/8).

Saat ini, pemerintah masih dalam proses pembayaran kompensasi diskon tarif listrik pada kuartal I ke PLN. Proses inilah, kata dia, yang sedang dievaluasi oleh pemerintah.

Meskipun demikian, ia tidak menutup kemungkinan ihwal adanya diskon tarif listrik yang akan diberikan oleh pemerintah sebagai paket stimulus ekonomi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:46
Badan Bank Tanah-TNI manfaatkan lahan di Poso untuk padi dan jagung

Jakarta (ANTARA) – Badan Bank Tanah bersama TNI/Polri memanfaatkan lahan seluas 40 ribu m2 di Poso, Sulawesi Tengah, untuk ditanami padi, jagung, dan pembuatan demplot.

“Program Ketapang (ketahanan pangan) ini hadir sebagai dukungan nyata terhadap Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan pembangunan dari pinggiran melalui pemanfaatan tanah negara secara produktif,” kata Team Leader Project Poso Mahendra Wahyu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aspek ketahanan pangan, bakal menjadi penunjang perwujudan swasembada pangan.

Guna mendukung hal tersebut, Badan Bank Tanah mewujudkannya melalui program Ketapang.

Mahendra mengatakan ada enam tujuan dari program Ketapang. Pertama, mengoptimalkan tanah negara menjadi lahan produktif pangan.

Kedua, meningkatkan keterlibatan Badan Bank Tanah dan petani dalam ketahanan pangan sebagai bentuk pengabdian.

Lebih lanjut, program tersebut bertujuan untuk mendorong kemandirian pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat lokal.

Keempat, menjadi kolaborasi nasional antara pemerintah dan masyarakat. Kelima, meningkatkan ketahanan pangan nasional yang terencana dan berkelanjutan.

“Dan, yang terakhir untuk mendukung instansi pemerintah dalam mendukung program kemandirian pangan,” tuturnya.

Yunus, salah satu calon subjek reforma agraria yang terlibat dalam inisiatif program Ketapang, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan program ini.

Menurut Warga Desa Kalemago tersebut, keterlibatan masyarakat yang menjadi subjek RA dalam program Ketapang akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta daerahnya.

“Banyak masyarakat, khususnya petani, banyak terbantu. Masalah manfaat (lain) bagi masyarakat, kita (nanti) punya lahan sudah terdata dengan rapi,” kata Yunus.

Badan Bank Tanah merupakan badan khusus (sui generis) yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola dan menjamin ketersediaan tanah dalam rangka menciptakan ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:35