Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Telkom: Digi Koperasi hubungkan kementerian, BUMN, dan UMKM di KDMP

    Telkom: Digi Koperasi hubungkan kementerian, BUMN, dan UMKM di KDMP

    Jakarta (ANTARA) – Direktur IT Digital PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan Digi Koperasi berfungsi menghubungkan antara kementerian/lembaga (K/L), perusahaan BUMN, dan UMKM dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    “Fungsi Digi Koperasi itu menghubungkan tiga besar, kementerian/lembaga (K/L), BUMN, dan Padi UMKM,” ujar Faizal dalam Business Update bertajuk “Penguatan Product Hero Digital & B2B Telkom di Market” di Jakarta, Kamis.

    Faizal menjelaskan, pertama, Digi Koperasi akan menghubungkan antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya sebagai regulator.

    Kedua, lanjutnya, Digi Koperasi akan menghubungkan koperasi dengan perusahaan BUMN, diantaranya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menyediakan funding untuk koperasi dan menghubungkan dengan perusahaan BUMN penyedia produk.

    Ia mengungkapkan terdapat sebanyak tujuh perusahaan BUMN yang akan terlibat dalam menyuplai barang- barang bersubsidi terhadap KDMP.

    “Karena produk yang akan dijual di KDMP adalah produk-produk bersubsidi. Contohnya pupuk, Minyak Kita, beras SPHP, tabung gas, apotek, itu adalah logistik. Jadi kita ada dengan Kimia Farma, Bulog, ID Food, Pos Indonesia sebagai logistik, dengan Pertamina ya, Pertamina Niaga, dan Pupuk Indonesia” ujar Faizal.

    Ketiga, hubungan dengan UMKM, Ia menjelaskan Digi Koperasi akan menghubungkan koperasi dengan UMKM melalui platform Padi UMKM yaitu marketplace berbasis Business to Business (B2B).

    “Kooperasi KDMP itu bisa kulakan (belanja) barang bersubsidi dan bisa kulakan barang komersial. Melalui marketplace yang namanya Padi UMKM. Jadi kita bikin satu platform yang lengkap untuk KDMP beroperasi,” ujar Faizal.

    Telkom Indonesia mendukung program KDMP dengan menghadirkan platform Digi Koperasi, yaitu integrator yang menghubungkan antara koperasi, rantai pasok BUMN, akses ke marketplace UMKM, hingga dasbor guna melakukan pemantauan performansi koperasi.

    “Keberadaan Digi Koperasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih menjadi lebih efisien dan efektif melalui sejumlah fitur yang andal, termasuk penyediaan internet berkecepatan tinggi,” ujar Direktur Utama Telkom Dian Siswarini.

    Program KDMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang profesional dan transparan.

    Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7), yang mana saat agenda peresmian dan peluncuran tersebut, jumlah Koperasi Desa Merah Putih tercatat sebanyak 80.081.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden bantu perpanjangan “runway” Bandara Wamena 400 meter

    Presiden bantu perpanjangan “runway” Bandara Wamena 400 meter

    Wamena (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto membantu perpanjangan runway atau landasan pacu Bandar Udara (Bandara) Wamena sepanjang 400 meter di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, guna meningkatkan pelayanan transportasi udara ke sana, menurut Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.

    John Tabo di Wamena, Kamis, mengatakan wujud perhatian pemerintah pusat untuk Papua Pegunungan salah satunya perpanjangan runway Bandara Wamena itu.

    “Setelah saya bertemu langsung dengan bapak presiden beberapa waktu lalu, bapak presiden memberikan bantuan kepada kami (Papua Pegunungan) seperti 2.200 unit rumah, percepatan di sektor pertanian dan perikanan darat serta perpanjangan (runway) Bandara Wamena 400 meter,” katanya.

    Menurut dia, dukungan Presiden RI Prabowo Subianto untuk perpanjangan Bandara Wamena supaya memudahkan pesawat berbadan besar dapat masuk ke pusat pemerintahan, perekonomian Papua Pegunungan tersebut.

    “Wamena saat ini menjadi pintu masuk ke wilayah Papua Pegunungan, sehingga peningkatan konektivitas udara sangat diperlukan, salah satunya perpanjangan bandara sehingga pesawat berbadan besar dapat masuk ke daerah ini,” ujar dia.

    Ia mengatakan tentu dukungan untuk akan mempercepat pembangunan di daerah otonomi baru atau DOB Papua Pegunungan meliputi delapan kabupaten di antaranya Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara dengan tingkat inflasi year-on-year (y-on-y) masih cukup tinggi pada bulan Juli 4,15 persen.

    “Bandara Wamena diperpanjang maka akan banyak pesawat berbadan besar akan masuk, dan harga tiket semakin murah sehingga dapat membantu menekan inflasi di Papua Pegunungan,” katanya.

    Ia berharap dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya dalam hal ini bupati dan wakil bupati untuk merelokasi pemukiman warga sehingga proyek perpanjangan Bandara Wamena dapat berjalan baik.

    “Bapak bupati dan wakil bupati Jayawijaya kami minta dukungannya untuk membantu percepatan pembangunan perpanjangan bandara, dengan memindahkan warga ke lokasi lain ketika perpanjangan bandara tersebut masuk ke lokasi perumahan warga sehingga tidak menimbulkan masalah,” ujar dia.

    Bandara Wamena saat ini memiliki panjang landasan pacu 2.435 meter dan lebar 45 meter. Dan Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan untuk penambahan panjang landasan pacu 400 meter.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aprindo batasi pembelian beras SPHP maksimal dua kemasan per orang

    Aprindo batasi pembelian beras SPHP maksimal dua kemasan per orang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan pembelian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di toko ritel modern dibatasi pembelian maksimal dua kemasan 5 kg atau total 10 kg per orang.

    “Saya batasin cuma dua pieces, untuk beras yang ditugasi oleh Bulog ya, SPHP,” ujar Solihin ditemui di Jakarta, Kamis.

    Solihin menyampaikan Aprindo telah mendapat penugasan untuk membantu mendistribusikan SPHP, khususnya dalam rangka menstabilkan harga beras di pasaran.

    Penugasan ini tercantum dalam surat yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan kepada Aprindo.

    Dalam warkat bernomor 589/TS.02.02/B/07/2025 disampaikan agar peritel tetap menjalankan transaksi penjualan beras seperti biasa serta tetap menjual stok yang ada di gudang dan display penjualan.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan pada 17 Juli sampai dengan 31 Desember 2025. Perum Bulog akan menyalurkan beras SPHP ke toko-toko ritel modern seluruh Indonesia.

    Saat ini, stok beras SPHP sedang dalam pengiriman.

    Namun, ia menegaskan bahwa beras-beras tersebut baru dikirim ke gudang-gudang distribusi ritel, sehingga tidak akan langsung tersedia di toko.

    “Kita sudah mulai ada pengiriman, sudah mulai ya. Tapi jangan salah, kalau saya sebut mulai pengiriman bukan berarti ada di toko. Karena pengiriman itu dikirim ke gudang. Nah, dari gudang baru dikirim ke toko-toko. Jadi, perlu waktu,” jelasnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Jateng pastikan pelayanan publik di Pati sudah normal

    Gubernur Jateng pastikan pelayanan publik di Pati sudah normal

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Pati saat ini telah kembali berjalan dengan normal setelah aksi massa besar-besaran yang terjadi sehari sebelumnya.

    “Perkembangan situasi kita bahas secara detail. Saya sampaikan, situasi wilayah Pati kondusif,” katanya, usai rapat terbatas bersama jajaran Forkopimda, di Semarang, Kamis.

    Rapat terbatas tersebut digelar untuk membahas perkembangan situasi pasca aksi massa besar-besaran di Kabupaten Pati, Jateng, Rabu (13/8) kemarin.

    Ia menjelaskan bahwa seluruh kegiatan dan penyampaian aspirasi terkait tuntutan oleh masyarakat Pati agar Bupati Pati Sudewo mundur telah diwadahi di DPRD setempat.

    Pembahasan, kata dia, sedang dilakukan oleh DPRD Pati dan tinggal menunggu hasil, dan paling tidak dalam waktu 60 hari hasil tersebut akan diketahui bersama.

    “Kami tunggu dari DPRD-nya, jadi ini kan kewenangannya di DPRD Kabupaten Pati, bukan di Pemprov,” kata mantan Kapolda Jateng itu.

    Meski demikian, kata dia, Pemprov Jateng telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menurunkan tim ke Pati untuk memantau perkembangan situasi, dan memastikan seluruh pelayanan publik berjalan lancar tanpa gangguan.

    “Dari Biro Otonomi Daerah (Otda), Biro Ekonomi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan juga melakukan bantuan di sana agar roda perekonomian dan investasi di wilayah Pati tetap berjalan,” katanya.

    “Biro Kesra juga sudah turun untuk koordinasi lintas sektoral dan tokoh masyarakat agar situasi lebih kondusif. Dinas Kesehatan juga diterjunkan agar layanan kesehatan berjalan baik,” kata Luthfi.

    Koordinasi dengan Kemendagri juga terus dilakukan, dan sifatnya berupa laporan terkait perkembangan situasi terkini, apalagi tim dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah turun.

    Ia menegaskan bahwa peristiwa di Kabupaten Pati harus menjadi pelajaran bersama, khususnya bagi seluruh bupati dan wali kota, terkait perkembangan situasi di wilayah masing-masing.

    Ia mencontohkan perihal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan tugas pemprov adalah memfasilitasi, melakukan koreksi, dan verifikasi.

    Berkaitan dengan kasus Pati, Sekda Pati mengirimkan surat untuk verifikasi ke Pemprov Jateng tanggal 12 April 2025. Selanjutnya pada 22 April 2025 Biro Hukum memanggil Pemkab Pati untuk rapat bersama terkait kenaikan PBB.

    Hasil rapat bersama tersebut ada tiga aspek yang harus dipenuhi. Pertama, harus ditunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kedua, tidak membebani masyarakat. Ketiga, disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Aspek-aspek tersebut harus dilaporkan dalam waktu satu minggu.

    “Sampai sekarang mungkin, ya, dari kajiannya belum sampai dan lain sebagainya. Ini menjadi teguran untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan (kebijakan kenaikan PBB) sudah ditarik ya, sudah dicabut, tinggal kita melakukan pembinaan ke depan,” kata Luthfi.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Gerakan Pangan Murah Bulog dan Polri kendalikan inflasi

    Mendagri: Gerakan Pangan Murah Bulog dan Polri kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan inisiasi Gerakan Pangan Murah Perusahaan Umum Bulog dan Polri berperan penting dalam pengendalian harga komoditas dan menjaga angka inflasi.

    Tito juga mengapresiasi langkah Bulog dan Polri yang dinilai sangat efektif dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) lantaran Polri memiliki jejaring yang sistematis hingga ke daerah.

    “Sehingga sangat mudah untuk komandonya melalui gerakan-gerakan (pangan murah),” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Mendagri Tito kepada awak media usai menghadiri Peluncuran Gerakan Pangan Murah Polri dan Bulog di Lapangan Bulog Kanwil Jakarta dan Banten, Jakarta Utara, Kamis.

    Ia menjelaskan selama ini Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), TNI, dan Polri, serta pihak terkait lainnya terus berupaya mengendalikan angka inflasi pada kisaran 1,5 sampai 3,5 persen.

    Angka tersebut dinilai aman untuk kalangan produsen dan konsumen. Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, angka inflasi Juli 2025 secara year on year (YoY), sesuai rilis BPS, sebesar 2,37 persen.

    “Angka ini masuk dalam target, artinya seimbang. Menyenangkan produsen, petani, nelayan, pabrik-pabrik, karena mereka ongkos operasionalnya tertutup, dapat untung,” ujar Mendagri.

    Di sisi lain, konsumen juga merasakan kemudahan karena masih dapat menjangkau harga bahan pokok yang relatif stabil.

    Kendati begitu, secara rinci, Mendagri menyebut ada beberapa komponen yang memberi andil terhadap angka inflasi pada bulan Juli, yakni sektor makanan, minuman, dan bahan bakar minyak.

    Selain itu, untuk komoditas pangan yang turut memberikan andil terhadap inflasi yakni bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras.

    Berbeda dengan komoditas tersebut, keberadaan beras dinilai sentral lantaran menjadi makanan utama sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, harga beras di sejumlah tempat terlihat mulai mengalami kenaikan.

    “Bapak Presiden memerintahkan untuk melakukan stabilisasi harga beras melalui yang ditugaskan paling utama adalah Bulog yang memiliki stok itu lebih kurang hampir empat juta ton dari hasil panen kemarin,” kata Tito.

    Adapun sebagian stok tersebut telah mulai dikucurkan hingga sampai ke masyarakat melalui berbagai mekanisme. Ada yang dengan cara komersial, gerakan pasar murah, hingga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Kemudian ada pula penyaluran melalui pasar rakyat, kebijakan pemerintah daerah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta instansi terkait lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP: Kuota rumah subsidi buruh ditingkatkan jadi 50 ribu unit

    Menteri PKP: Kuota rumah subsidi buruh ditingkatkan jadi 50 ribu unit

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meningkatkan kuota rumah subsidi untuk buruh atau tenaga kerja dari 20 ribu unit rumah menjadi 50 ribu unit rumah.

    “Tadi, Komisioner BP Tapera Pak Heru Pudyo Nugroho meminta tambahan kuota rumah subsidi dan saya tanya sama Bapak Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Bapak Menaker mengajukan tambahan dari 20 ribu unit menjadi 50 ribu unit. Dan, saya langsung setuju,” ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Menurut Ara, tiga bulan lalu dirinya bersama Menaker melakukan penandatanganan kuota rumah subsidi subsidi buat tenaga kerja sebanyak 20 ribu unit, kemudian pada hari ini berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebanyak 36.629 unit rumah subsidi bagi tenaga kerja yang sudah terealisasi.

    “Artinya, kebijakan di sektor perumahan ini sangat diminati oleh buruh,” katanya.

    Dalam kesempatan sama, Menaker Yassierli menyampaikan hal tersebut merupakan kolaborasi yang baik antarkementerian dan ekosistemnya.

    “Intinya adalah suatu kolaborasi bagaimana kepedulian kita untuk memberikan solusi kepada para buruh dan pekerja. Konteksnya di sini adalah Kementerian Ketenagakerjaan dengan program yang luar biasa dari Menteri PKP untuk subsidi rumah,” kata Yassierli.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPS di Jakarta pada 10 April 2025.

    Adapun kuota rumah subsidi awalnya sebanyak 20 ribu unit untuk buruh atau tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia.

    Yassierli mengatakan pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan perhatian dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Madiun ajak petani galakkan tanam bawang merah

    Pemkab Madiun ajak petani galakkan tanam bawang merah

    ANTARA – Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mendorong petani di wilayahnya untuk menanam bawang merah. Hal itu lantaran komoditas bawang merah kerap menjadi salah satu penyumbang inflasi, selain beras dan cabai. (Rindhu Dwi Kartiko/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JK: Tujuan dari perdamaian adalah untuk kesejahteraan rakyat

    JK: Tujuan dari perdamaian adalah untuk kesejahteraan rakyat

    Banda Aceh (ANTARA) – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI M Jusuf Kalla (JK) menyatakan tujuan akhir dari perdamaian di Provinsi Aceh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah.

    “Proses perdamaian Aceh tidak mudah dan telah melalui perjalanan panjang. Ada tiga kali upaya perundingan sebelum akhirnya berhasil. Tahun 2002, inisiatif perdamaian mulai dijalankan dan Tsunami tahun 2004 mempercepat proses tersebut,” kata Jusuf Kalla secara daring dalam peringatan dua dekade perdamaian Aceh di UIN Ar Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Kamis.

    Dalam pidato perdamaian dan penyerahan penghargaan kepada tokoh terlibat perdamaian Aceh oleh UIN Ar Raniry yang disampaikan secara daring tersebut, ia menjelaskan ada dua hal yang menjadi dorongan utama dalam rekonstruksi dan jaminan kehidupan masyarakat yakni tercapainya perdamaian.

    Dalam kesempatan tersebut JK menyampaikan permintaan maaf tidak bisa hadir secara fisik karena pesawat yang ditumpanginya menuju Aceh harus kembali usai lepas landas sepuluh menit karena permasalahan mesin akibat burung.

    Menurut dia tanpa terciptanya perdamaian di Provinsi Aceh maka akan sulit untuk mewujudkan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca luluh lantak akibat musibah besar pada penghujung tahun 2004 itu.

    Ia menuturkan konflik yang mendera Aceh kala itu menimbulkan korban besar, baik dari masyarakat maupun aparat. Pada masa itu, siang hari operasi TNI, malam hari operasi GAM. Di mana masyarakat tidak menikmati kebebasan secara utuh.

    Dalam pidato perdamaian itu, pihaknya membangun komunikasi dengan semua pihak, mempelajari semua akar permasalahan guna menyelesaikan permasalahan di Aceh serta melibatkan tim yang baik, dirinya mengutuskan tim untuk perundingan dengan target selesai dalam enam bulan pasca musibah besar melanda Aceh, karena rekonstruksi pasca tsunami akan dimulai pada bulan ke-6.

    Menurut dia tanpa perdamaian, pembangunan tidak mungkin berjalan. Masyarakat di daerah itu sudah lelah, malam tidak bisa tidur, hidup dalam ketakutan.

    “Kita sangat bersyukur akhirnya perdamaian dapat tercapai melalui dialog. Dialog adalah bentuk kehormatan bagi semua pihak. Semua merasa dihormati dan dihargai. Alhamdulillah Aceh kini masyarakat bisa menikmati kopi hingga larut malam, di mana dulu toko-toko lebih cepat tutup,” katanya.

    Ia mengatakan dengan perdamaian tersebut rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan dengan maksimal sebanyak 50 negara di dunia membantu pemulihan kembali Aceh termasuk dari dana Pemerintah Pusat.

    Karena itu ia mengajak seluruh komponen untuk mengisi perdamaian Aceh yang kini telah memasuki dua dekade dengan berbagai upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita harus bergerak cepat, masyarakat Aceh adalah orang yang memiliki semangat tinggi untuk bangkit dan maju. Mari kita terus melihat ke depan dan jangan terlena dengan masa lalu,” katanya.

    Menurut dia Aceh harus terus mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang ada guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yakni sektor perkebunan, perikanan, perdagangan dan industri agar seimbang dengan daerah lainnya.

    “Semangat Aceh sangat luar biasa sejak ratusan tahun untuk pembangunan. Esensi penting dari perdamaian adalah meningkatkan kesejahteraan dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” katanya.

    Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh, Prof Mujiburrahman menyatakan pihaknya memberikan penghargaan tokoh perdamaian kepada M Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh terlibat dalam perdamaian Aceh.

    “Penghargaan yang kita berikan kepada para tokoh perdamaian Aceh sebagai wujud apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga dan merawat perdamaian,” katanya.

    Ia mengatakan Jusuf Kalla merupakan salah satu tokoh kunci yang memiliki peran krusial dan strategis dalam mewujudkan perundingan dan perdamaian di Aceh.

    Adapun penerima penghargaan perdamaian dari UIN Ar Raniry Banda Aceh yakni Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. (H.C.) Drs. H. M. Jusuf Kalla, Malik Mahmud Al-Haythar (Wali Nanggroe Aceh dan Ketua Juru Runding GAM di Helsinki, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Prof. Hamid Awaluddin, (Ketua Juru Runding RI di Helsinki & Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dan Mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia (2008);

    Kemudian Mr. Juha Christensen (Negosiator dari Finlandia yang memainkan peran penting dalam perdamaian Aceh), Sofyan A Djalil (Anggota Tim Perunding RI di Helsinki dan Tokoh Aceh Jakarta), Nur Djuli (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Zaini Abdullah (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Bakhtiar Abdullah (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki) dan Nurdin Abdurrahman (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki)

    Selanjutnya Irwandi Yusuf (Kepala Perwakilan GAM untuk Aceh Monitoring Mission (AMM) dan Mantan Gubernur Aceh), Zakaria Saman, Shadia Marhaban (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Teuku Hadi (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Tengku Nasruddin Bin Ahmad, Perunding GAM CoHA;, Teuku Kamaruzzaman, Perunding GAM CoHA, Amni Ahmad Marzuki, Perunding GAM CoHA, Cut Farah Meutia (Anggota Tim Perunding GAM di Tokyo) dan Erwanto (Anggota Tim Perunding GAM di Tokyo).

    Kemudian almarhum Tengku Muhammad Usman Lampoh Awe, almarhum Tengku Sofyan Ibrahim Tiba, almarhum Cut Nur Asikin, Tokoh Perempuan Aceh Pejuang Referendum Aceh, Alm. Jafar Siddik Hamzah dan Munawar Liza Zainal.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rayakan HUT RI, Komdigi hadirkan tarian di Osaka Expo hingga karnaval

    Rayakan HUT RI, Komdigi hadirkan tarian di Osaka Expo hingga karnaval

    ANTARA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut perayaan HUT ke-80 RI dengan berbagai kegiatan tingkat internasional dan nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut digitalisasi menjadi penting dalam mewujudkan kedaulatan bangsa, Kamis (14/8). (Ibnu Zaki/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR: Jokowi konfirmasi hadiri Sidang Tahunan MPR 2025 esok hari

    Ketua MPR: Jokowi konfirmasi hadiri Sidang Tahunan MPR 2025 esok hari

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengkonfirmasi akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat (15/8) esok hari.

    Muzani menyebut bahwa undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 untuk Jokowi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    “Pak Jokowi juga Insyaallah akan hadir. Betul Pak Eddy, Pak Eddy yang menemui Pak Jokowi, dan kami sedang menunggu,” kata Muzani usai menghadiri gladi bersih Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain Jokowi, dia menyebut Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah mengkonfirmasi bakal menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025.

    “Rencananya Pak SBY Insyaallah akan hadir,” ucapnya.

    Meski demikian, dia mengatakan pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, begitu pula konfirmasi kehadiran dari para mantan wakil presiden RI terdahulu.

    Muzani menambahkan bahwa undangan untuk Megawati disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    “Kami sedang menunggu konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri, mantan wakil presiden dan para istri mantan wakil presiden, InsyaAllah seluruhnya akan hadir,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa dalam gelaran Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, pihaknya mengundang seluruh mantan presiden dan mantan wakil presiden RI, hingga mantan pimpinan MPR RI terdahulu.

    “Dari daftar sementara undangan sudah kami sampaikan semuanya kepada beliau-beliau dan kami sedang menunggu konfirmasi dari para tokoh tersebut untuk bisa datang,” katanya.

    Selain dari dalam negeri, Muzani mengatakan sejumlah pimpinan lembaga negara dari luar negeri juga akan menjadi tamu dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, di antaranya para ketua parlemen negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor-Leste.

    “Rencananya besok akan datang itu tamu Ketua DPR dari empat negara,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, belum mengonfirmasi kehadirannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat, 15 Agustus 2025.

    Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 kepada Megawati, namun belum mendapatkan tanggapan.

    “Ibu belum memberikan jawaban ketika undangan disampaikan,” kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, usai napak tilas pimpinan MPR RI ke rumah pengasingan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok Karawang, Jawa Barat, Rabu (13/8).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.