Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (15/8). Berikut poin-poin tentang hasil positif sejumlah program dan kebijakan yang dilakukan.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Apa yang disampaikan beliau sesuai dengan Astacita Bapak Presiden, di mana beliau menyadari bahwa kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat,” ucap Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Lantaran kedaulatan ada di tangan rakyat dan Presiden didaulat untuk menjadi nakhoda RI saat ini, kata dia, maka Presiden tahu apa yang harus dan wajib untuk dilakukan dari setiap tahapan selama 5 tahun memimpin Indonesia.
Untuk itu pada tahun pertama Presiden menjabat, Menkum menuturkan telah dicanangkan berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, maupun program strategis lainnya.
Berbagai program tersebut, kata dia, merupakan sebuah pengejawantahan dalam rangka melakukan distribusi ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan masyarakat bawah.
“Karena itu sekali lagi ini merupakan investasi luar biasa yang harusnya dilakukan jauh hari sebelumnya,” tuturnya.
Dengan demikian, Supratman berpendapat Presiden tidak memandang hal itu sebagai suatu masalah dan terus berusaha mengeksekusi dengan baik agar semua kebutuhan dasar rakyat bisa terpenuhi.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan Indonesia harus semakin berdaulat dan mandiri merupakan pesan kuat yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia harus semakin berdaulat dan mandiri, melalui berbagai program diantaranya swasembada pangan hingga ketahanan energi.
“Kita kembali menyatukan segala energi bangsa ini di usia ke 80 tahun. Indonesia harus semakin berdaulat semakin mandiri, tentunya semakin bisa menghadirkan kemajuan dan kesiapan siaga untuk rakyat. Ini menjadi pesan kuat dari bapak presiden tadi,” ujar Menko AHY saat ditemui di sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Menurutnya, semua elemen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sangat mendasar bagi perekonomian nasional, yang harus memiliki daya saing dan kekayaan alam yang harus dikelola sebaik mungkin bagi kepentingan rakyat.
“Sampai dengan hubungan internasional, diplomasi pertahanan juga semakin kuat, karena dunia kita sedang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian, artinya bangsa Indonesia juga harus menunjukkan bukan hanya jati dirinya sebagai bangsa mandiri tapi juga memiliki peran strategis di dunia internasional dan banyak lagi aspek yang lain,” ujar Menko AHY.
Menurutnya, semua program prioritas nasional (PSN) saat ini dijalankan di waktu yang tepat yaitu momentum 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045.
“Hari ini kita semua harus bekerja sama seluruh elemen bangsa, termasuk melalui agenda prioritas dan program-program yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Menko AHY.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” pada 17 Agustus 2025.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Hadirin sekalian,
Kami juga membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Cek kesehatan gratis telah digunakan hari ini oleh lebih dari 18 juta warga, 66 rumah sakit di 66 kabupaten sedang kami tingkatkan kelasnya.
Kawasan Ekonomi Khusus Sanur kami hadirkan sebagai pusat pelayanan medis bertaraf internasional agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri. Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.
Indonesia juga diundang di mana-mana menjadi kehormatan dalam perayaan kemerdekaan India dan Perayaan Hari Nasional Prancis. Kami juga berhasil menyelesaikan perundingan dagang Uni Eropa dengan Indonesia-CEPA, yaitu Comprehensive Economy Partnership Agreement yang sebenarnya adalah free trade agreement, di mana kita bisa akses pasar Eropa dengan tarif nol.
Kita juga berunding dengan Amerika. Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara. Saat ini juga dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza.
Saudara-saudara sekalian,
Kami bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu yang penting adalah dalam menegakkan hukum dan keadilan, gaji hakim harus dalam keadaan baik. Kami telah naikkan untuk beberapa hakim sampai dengan 280 persen peningkatannya.
Kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar. Bersama TNI dan Polri, kami pastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Saudara-saudara sekalian,
Beberapa saat yang lalu beberapa tahun yang lalu kita mendapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung, ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka, ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang. Kami terbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa Pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi lima juta hektare lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan tapi kita belum verifikasi.
Yang sudah jelas, kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektare dan dari 3,7 juta hektare, 3,1 juta (hektare) sudah dikuasai kembali.
Saudara-saudara sekalian,
Perlu saya laporkan juga di sini bahwa ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun yang lalu yang memerintahkan ada kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya.
Saya tidak tahu kenapa, tetapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut karena sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI, ya, kita hadapi saudara-saudara sekalian.
Setelah ini, kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun, saudara-saudara sekalian.
Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara sekalian.
Dan saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat.
Dan sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk partai saya Gerindra. Cepat-cepat kalau Anda terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi, saudara-saudara.
Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu.
Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya, benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah apalagi saya ini senior, mantan tentara. Jadi, junior-junior itu jangan macam-macam, ya.
Kalau rakyat yang nambang, ya, sudah kita bikin koperasi. Kita legalkan, kita atur, kita legalkan, tapi jangan alasan, rakyat tahu-tahu nyelundup, nyelundup ratusan triliun, nyelundup.
Saudara-saudara sekalian,
Harus hitung waktu ini. Dengan geopolitik yang semakin tidak menentu Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita. Untuk itu tahun ini kita bentuk enam Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigadir Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infantri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.
Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, pertahanan dan keamanan rakyat semesta, sishankamrata, di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan kita.
Saudara-saudara sekalian,
Kita paham bahwa perang itu disruptif. Kita tidak mau perang. Kita harus hindari perang karena itu politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak.
Kami tetap dalam garis non-blok, garis non-aligned. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Ini kami sampaikan di mana-mana, bebas aktif, kita ingin damai dengan semua orang.
Terutama dengan tetangga-tetangga kita. Kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah kadang-kadang masalah garis perbatasan masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis seenak jidatnya, dia bikin garis. Yang repot kita sekarang, ya, kan?
Kita mau ditabrakkan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia, kita satu rumpun. Tapi selalu politik devide at impera itu selalu ada. Janganlah kita naif janganlah kita terus-menerus mau diadu domba.
Saudara sekalian,
Setiap elemen negara Indonesia marilah kita bekerja keras agar setiap anak Indonesia berangkat ke sekolah dan mendapat makanan yang baik.
Kita ingin petani nelayan kita kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, menjadi produsen makanan, hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu, kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan.
Tiap desa lain terdiri dari kurang lebih 2.000 kepala keluarga. Berarti di situ akan hidup dua juta kepala keluarga kalau satu kepala keluarga terdiri dari bapak ibu dan tiga anak berarti lima juta, oh, 10 juta orang akan hidup dengan baik. Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat mereka juga akan membayar kembali investasi kita.
Jadi, ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang kita pinjamin uang mereka akan bayar cicil kembali kepada pemerintah karena mereka akan menghasilkan nilai.
Kita ingin guru-guru kita semangat mengajar karena dihargai, kita ingin rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak lagi takut sakit dan tidak takut lapar dan tidak takut anaknya tidak bisa sekolah dan kita harus cari lapangan kerja yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Tujuan kita, tujuan kemerdekaan kita adalah yen wong cilik iso gemuyu.
Saudara-saudara sekalian,
Untuk itu, saya memberi apresiasi kepada lembaga-lembaga negara atas kinerja mereka dalam menjalankan roda negara. MPR RI melalui visi besar “Rumah Kebangsaan. Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat” secara konsisten sosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
MPR konsisten turun ke rakyat, jelaskan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Ini sangat penting karena pemahaman UUD 1945 bisa menyelamatkan ekonomi kita, bisa menyelamatkan demokrasi kita.
DPR RI pada periode awal 2024-2029 telah membahas dan mengesahkan 14 RUU dan telah menetapkan Program Legislasi Nasional Tahun 2025 dan Jangka Menengah
2025-2029 sehingga perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU berjalan secara terarah dan terukur.
Pada pelaksanaan fungsi penganggaran, DPR RI telah membantu pemerintah mewujudkan “efisiensi berkeadilan” di APBN kita, yang merupakan mandat dari UUD 1945, serta membantu menyusun RAPBN 2026 yang akan saya sampaikan sore hari ini. DPR RI juga telah melaksanakan fungsi pengawasan yang luas melalui 26 Panitia Kerja Pengawasan dan tiga Tim Pengawasan.
DPD RI telah menetapkan lebih dari 50 keputusan kelembagaan yang mencerminkan peran aktif dan strategis DPD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat pusat.
Lebih lanjut, DPD RI telah mendukung pembangunan berkelanjutan; aktif menjalankan fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan anggaran, serta proaktif memantau dan mengevaluasi Raperda dan Perda untuk memastikan kesesuaian regulasi daerah dengan kebijakan nasional.
BPK RI telah membuktikan integritasnya dan independensinya dalam pemeriksaan pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Capaian BPK di tahun 2024, antara lain mendorong peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara serta kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, sehingga kementerian dan lembaga yang telah mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian mencapai 97,7 persen untuk tahun anggaran 2024; mengawal program prioritas nasional; meningkatkan efektivitas belanja APBN; serta penyelamatan puluhan triliun rupiah uang dan aset negara.
Mahkamah Konstitusi RI di sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025 telah menangani ratusan perkara pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan proses persidangan yang efektif, tepat waktu, dan menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Mahkamah Agung RI secara serius dan berkelanjutan melakukan reformasi peradilan, modernisasi manajemen perkara, penyelesaian sengketa perdata secara cepat dan berorientasi perdamaian, serta penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.
Dengan sistem peradilan elektronik atau e-court di Mahkamah Agung, jumlah perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama meningkat 30,84 persen dari tahun sebelumnya; penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan di bawah 500 juta rupiah meningkat 68 persen; dan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi meningkat 28 persen.
Capaian ini adalah bukti nyata kerja keras Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, cepat, berbiaya ringan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komisi Yudisial RI memainkan peran strategis dalam kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia yaitu dengan menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim.
Sepanjang tahun 2024 sampai dengan periode Juli 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan seleksi calon Hakim Agung dan ad hoc yang menghasilkan sebanyak sembilan orang calon Hakim Agung dan tiga orang calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung.
Komisi Yudisial RI juga telah menerima 3.752 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 116 orang hakim.
Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman RI, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi untuk kemajuan bangsa sesuai peran dan kewenangannya.
Terakhir, saya juga mau gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap pengusaha nasionalis yang telah membuka lapangan kerja di Indonesia, menanamkan modal di Indonesia, dan menyimpan hasil usahanya di Indonesia.
Jangan salah, tidak semua pengusaha yang besar itu ikut dalam alam mazhab serakahnomics. Justru sebagian besar kita ajak untuk membangun Indonesia bersama. Saya sampaikan ke mereka, mereka harus menjadi bagian dari Indonesia incorporated. Indonesia incorporated adalah konsep pembangunan ekonomi, di mana semua stakeholder, semua pemain bergerak dalam satu kesatuan tim nasional. Yang kuat, yang besar punya peranan. Yang menengah punya peranan, yang kecil punya peranan kita bantu, yang miskin kita berdayakan, itu namanya Indonesia incorporated.
Saya sampaikan kalau kita hilangkan kemiskinan kalau orang yang berada di bawah garis kemiskinan punya uang punya penghasilan mereka punya daya beli, mereka akan beli barang-barang dari pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar itu yang kita namakan suatu ekonomi mata rantai yang saling memperkuat bukan saling menghancurkan.
Saudara-saudara sekalian,
Saya percaya dan saya yakin bahwa dengan kita bersatu, dengan kita bergotong-royong, dengan kita mencapai demokrasi sesuai dengan budaya kita, ekonomi sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, insyaallah Indonesia akan semakin kuat, semakin sejahtera.
Kita memilih beberapa tonggak sebagai tema kita bersatu berdaulat rakyat sejahtera. Rakyat harus sejahtera kalau rakyat tidak sejahtera saya katakan kita gagal sebagai negara merdeka. Kita akan berhasil sebagai negara merdeka kalau rakyat kita sejahtera. Karena itu, marilah kita bekerja sama, kita berbeda-beda boleh tapi satu tujuan kita. Silakan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah terima kasih kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik walaupun kadang kritik itu menyesakkan juga ya. Tapi, tidak ada masalah, jangan berhenti kritik
Saya juga minta dari koalisi kita tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi harus berani koreksi. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum, tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Sidang Majelis yang terhormat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Mungkin inilah tandanya bahwa demokrasi kita kuat karena saya adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia yang akan memimpin perayaan Hari Kemerdekaan yang kedelapan dasawarsa.
Memang ditakdirkan untuk jadi Presiden ke-8. Dan saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan karena saya ikut pemilu lima kali. Alhamdulillah, empat kali kalah, tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini.
Terima kasih, terima kasih saudara-saudara sekalian.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memberikan harapan dalam peningkatan ekonomi desa.
“Iya … memberikan harapan tingkatkan ekonomi desa, termasuk penciptaan lapangan kerja di sana. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terkait dengan swasembada pangan,” ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dapat membuat efisien rantai distribusi barang-barang pokok sehingga bisa diterima langsung oleh masyarakat dengan harga terjangkau, termasuk pupuk ke petani.
Menurut Trubus, Koperasi ini juga diharapkan bisa memeratakan pembangunan ekonomi sampai ke daerah 3T ( terpencil, tertinggal, dan terluar).
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di ibu kota dan kota-kota besar, pemerintah mendirikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga akan meringankan beban hidup masyarakat kita dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Jakarta, Jumat.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.
Sebagai informasi, KDMP merupakan program strategis nasional karena memberikan dampak luas terhadap kemajuan ekonomi masyarakat. Saat ini tercatat sudah ada 81 ribu lebih KDMP yang sudah berbadan hukum.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Jumat siang, untuk menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Pidato kedua Presiden Prabowo itu disampaikan dalam acara Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026.
Presiden Prabowo, yang kembali mengenakan setelan jas abu-abunya lengkap dengan dasi biru muda dan kopiah hitam, disambut oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Irjen Pol. Mohammad Iqbal tepat di pelataran gedung. Presiden kemudian memasuki area lobi dan langsung melaksanakan sesi foto bersama dengan sejumlah pemimpin lembaga legislatif, di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, dan jajaran wakil ketua DPR RI, termasuk Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam sesi foto yang sama, ada pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian, Puan mengantarkan Presiden Prabowo ke ruang tunggu VVIP.
Di Gedung Nusantara, pejabat-pejabat negara dan tokoh-tokoh, serta seluruh anggota DPR RI telah bersiap mengikuti Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026.
Presiden Prabowo, pada Jumat pagi, telah menyampaikan Pidato Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Dalam acara itu, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.
Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
300 hari sudah menjalankan pemerintahan. Tantangan masih besar, namun prestasi juga banyak, dan kami melihat banyak yang masih perlu disempurnakan karena yang membutuhkan sentuhan dari pemerintah itu banyak sekali
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR perdananya menggambarkan banyak prestasi yang berhasil ditorehkan dalam hampir satu tahun pemerintahan berjalan, di tengah tantangan besar yang masih menanti bangsa ke depan.
“Tadi kami catat juga pesan-pesan beliau, 300 hari sudah menjalankan pemerintahan. Tantangan masih besar, namun prestasi juga banyak, dan kami melihat banyak yang masih perlu disempurnakan karena yang membutuhkan sentuhan dari pemerintah itu banyak sekali,” kata Budisatrio.
Hal itu disampaikannya saat ditemui setelah usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Budi juga menangkap pesan yang disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo menggambarkan tekad untuk menghadirkan solusi bagi rakyat melalui program-program yang dicanangkan.
“Dan beliau mengatakan dalam waktu sesingkat-singkatnya terus beliau akan berjuang keras bersama para timnya di Kabinet Merah Putih untuk mencari solusi dan memberikan jawaban bagi semua kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Baik itu, lanjut dia, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga hilirisasi yang sudah mulai berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan oleh masyarakat.
“Diharapkan manfaatnya bisa sebesar-besarnya dirasakan oleh rakyat,” ucapnya.
Budi menggarisbawahi pula bahwa pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 mengingatkan pula perjuangan para pendiri bangsa dan cita-cita luhurnya dalam meraih kemerdekaan RI, yang dinilainya masih sangat relevan hingga saat ini.
“Kami tadi catat, kami menerima, kami menangkap pesan beliau untuk tidak lupa sejarah perjuangan bangsa yang panjang, jasa-jasa para Presiden-Presiden Republik Indonesia sebelumnya bersama tim-timnya yang sudah membantu membangun fondasi Indonesia,” tuturnya.
Untuk itu, dia memandang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR perdananya itu patut diapresiasi.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Saudara-saudara,
Ketika kita tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi. Terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama tujuh tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia.
Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya.
Namun, ketika kita konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita dalam 299 hari ini, alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tumbuh dalam 5,12 persen dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat saat-saat yang akan mendatang.
Di tengah dunia yang pernah penuh gonjang ganjing, realisasi investasi kita semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu, telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025, dan berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang.
Saudara-saudara sekalian,
Kita telah melaksanakan intervensi strategis untuk memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan.
Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sudah menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari. Terima kasih Badan Gizi Nasional. Di hadapan Majelis Yang Terhormat ini, saya menyampaikan penghargaan saya kepada Kepala Badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini.
Saudara-saudara sekalian,
Dalam tujuh bulan kita berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh belasan tahun. Saya telah jumpa dengan Presiden Brasil dan mantan Presiden Brasil. Brasil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta Makan Bergizi gratis setiap hari.
Saudara-saudara,
Kadang-kadang harus mengakui bahwa bangsa kita punya kemampuan. Bangsa kita bila ada kehendak banyak yang bisa kita kerjakan bersama. Begitu banyak masalah manajemen yang harus kita hadapi agar program ini berjalan baik.
Pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana. Sekali lagi, saya tadi ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional. Saudara dan anggotamu telah bekerja dengan baik.
Kita kadang-kadang kalau yang berbuat baik kita lupa ucapkan terima kasih. Kalau yang berbuat salah kita tidak akan lupa-lupa, terus diingat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis.
TNI, Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas, koperasi-koperasi, yayasan-yayasan, yang telah ramai-ramai terlibat dan bergotong-royong membentuk Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi di seluruh provinsi Indonesia.
Makan Bergizi Gratis bukan semata program sosial, melainkan pondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa.
Walau baru berjalan delapan bulan, hasil dari Makan Bergizi Gratis mulai terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat.
Per hari ini sudah ada 5.800 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi di 38 provinsi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur dan melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.
Hadirin sekalian,
Tidak ada negara yang kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras untuk memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru. Di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua, dan beberapa daerah lain.
Selain melakukan ekstensifikasi, kami juga melakukan intensifikasi. Kami mendorong produksi pangan di desa-desa. Kami memotong birokrasi penyaluran pupuk.
Kita salurkan pupuk langsung dari pabrik ke petani-petani dan memberi bantuan alat pertanian kepada para petani kita. Kami juga tingkatkan harga beli gabah menjadi rupiah Rp6.500 per kilogram agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti.
Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat.
Untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan.
Mereka yang mempersulit kehidupan rakyat. Mereka yang mencari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil. Pemerintah yang saya pimpin akan konsekuen menggunakan segala-segala kewenangan yang diberikan kepada kami dari Undang-Undang Dasar 1945.
Dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, terutama Pasal 107 juncto Pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi “pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas bisa mendapat pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 miliar rupiah.”
Hadirin sekalian,
Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapa pun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada Presiden Republik Indonesia, kami akan sita yang bisa kami sita.
Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat, kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakahnomics. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu, keluar dari pemerintah Indonesia. Ini harus kita hentikan.
Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu, kami tidak gentar dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia.
Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang sudah sangat jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Ini warisan Bung Hatta, ini warisan Bung Syahrir, saya yakin mereka berada di atas kebenaran.
Atas dasar inilah, hari ini saya umumkan setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, harga terjangkau, dan usaha penggilingan penggilingan besar skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini, kalau tidak, yang besar silakanlah pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Dalam 10 bulan terakhir, saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik, pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0 persen dalam tempo yang sesingkat singkatnya.
Karena itu, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kami telah membentuk Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN menjadi pegangan kita. Kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN, kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat.
Sebelumnya kami mendapat laporan bahwa masih ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat dan sekarang kita ingin tepat sasaran.
Saudara-saudara sekalian,
Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300 dan seterusnya.
Sekolah Rakyat ini diperuntukkan mereka yang dari desil yang terendah desil 1-2, dari mereka yang benar-benar penghasilannya sangat-sangat rendah. Mereka kita asramakan, mereka kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik. Ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan.
Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin mereka tidak perlu untuk terus miskin. Ini yang kita telah upayakan dan ini sedang kita kerjakan sekarang. Bagaimana dengan sekolah-sekolah lain? Kita juga telah membentuk sekolah unggulan. Kita telah membangun dan akan membangun menyelesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi.
Kita bentuk Sekolah Unggul Garuda, rencananya 20 dan akan ada 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini dan kami juga akan menambah SMA Taruna Nusantara terintegrasi di seluruh pelosok negeri.
Tahun ini kita juga akan menambah fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Kita ketinggalan dalam menghasilkan dokter-dokter dan dokter gigi.
Saudara-saudara sekalian,
Pendidikan sangat penting, kita juga akan renovasi lebih dari 13.000 sekolah dan 1.400 madrasah. Dan ini masih jauh kurang dari yang kita inginkan, tapi tahun ini ini adalah permulaan. Tahun depan kita akan mencari uang untuk menambah hal ini.
Juga untuk mengejar ketertinggalan kita, tahun ini kita akan sebarkan 288.000 layar pintar, smart platform smart tv yang akan kami distribusi ke sekolah-sekolah hingga ke pelosok-pelosok agar anak-anak di desa tertinggal yang tidak ada guru yang bagus bisa dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual.
Untuk mencetak pemimpin-pemimpin nasional di masa depan, kami juga telah mencanangkan tadi yang saya sebut 20 sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi.
Saudara-saudara sekalian,
Kita juga membangun SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di seluruh pelosok negeri. Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis tahun ini, akan dibuka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspesialis.
Kita juga akan tambahkan 25 prodi umum dan prodi gigi serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa.
Saudara-saudara sekalian,
Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di ibu kota dan kota-kota besar, kami dirikan 80.000 Koperasi Ddesa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Koperasi desa dan kelurahan juga akan meringankan beban hidup negara kita dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi sesuai dengan harga jual.
Kita juga akan membuat rakyat bisa punya akses kepada protein, seperti ikan dan daging, dengan harga yang terjangkau, Untuk mempercepat investasi di hilirisasi sumber daya alam dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.
Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam pengelolaan lebih dari satu triliun dolar AS. Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi.
Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan karena saya ikut pemilu lima kali. Alhamdulillah empat kali kalah, tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pengalamannya mengikuti pemilihan presiden sebanyak lima kali, dengan empat kali mengalami kekalahan, menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan.
“Saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan karena saya ikut pemilu lima kali. Alhamdulillah empat kali kalah, tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan, pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.
Prabowo menilai bahwa perjalanan politiknya mencerminkan kuatnya sistem demokrasi di Indonesia.
Prabowo merasa ditakdirkan menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia karena dirinya saat ini memimpin perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-8 dasawarsa.
Prabowo pun mengucapkan Dirgahayu ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Diketahui, Prabowo telah lima kali mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan presiden.
Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Dirinya kalah suara dari Wiranto.
Pada Pilpres 2009, Prabowo maju dalam kontestasi pertamanya dengan menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri.
Meski demikian, pasangan Megawati-Prabowo kalah dari duet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada Pilpres 2009.
Prabowo kemudian kembali maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa. Namun pilpres akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Pantang putus asa, Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Kali ini Prabowo berduet dengan pengusaha muda Sandiaga Uno.
Namun, perjalanan Prabowo menuju Istana Merdeka kembali kandas setelah kalah dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Kemudian dalam Pilpres kelimanya ini, Prabowo maju sebagai bacapres dengan menggandeng putra pertama Joko Widodo sebagai wakilnya, yakni Gibran Rakabuming Raka.
Hasil Pemilihan Presiden 2024 akan terungkap saat penghitungan suara pada 14-15 Maret 2023 dan rekapitulasi penghitungan suara pada 15 Februari-20 Maret 2024.Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.
Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ANTARA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Deni Hendana pada Jumat (15/8) memastikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun ini tidak mengalami kenaikan di tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk mencegah lonjakan beban pajak dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah.(Fadzar Ilham Pangestu/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.