Category: Antaranews.com

Indef sebut penguatan Koperasi Merah Putih mendukung sektor pertanian

Sebagian besar wilayah pedesaan atau pesisir memang bergerak di pertanian atau perikanan sehingga cocok dengan adanya gudang

Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan rencana Presiden RI Prabowo Subianto memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) akan mendukung perkembangan sektor pertanian dan perikanan.

“Kalau konteksnya memang koperasi tersebut berbasis pada sektor pertanian maka (penguatan) itu mendukung. Sebagian besar wilayah pedesaan atau pesisir memang bergerak di sektor pertanian atau perikanan sehingga konteksnya cocok dengan adanya gudang,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia mengingatkan agar gudang dan tempat penyimpanan dingin Koperasi Desa Merah Putih dapat dikelola secara profesional agar dapat berkelanjutan.

“Jadi model pengelolaannya dipastikan yang berkelanjutan,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bakal memiliki gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) pada akhir tahun 2025.

“Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini, dan 80 ribu koperasi telah dibentuk,” kata Presiden Prabowo saat Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

“Pada akhir tahun 2025 ini tiap kooperasi akan memiliki gudang, akan memiliki ‘cold storage’, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya,” ujar dia, menambahkan.

Menurut Presiden, upaya itu dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang produktif, hingga mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:45
Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

Jakarta (ANTARA) – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025-2030 tidaklah mengejutkan.

Hensa menilai penunjukan kembali Hasto menjadi sekjen partai berlogo banteng bermoncong putih tersebut sudah bisa diprediksi bahwa sejak awal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memang tak akan mengganti Hasto.

“Dari awal kita sudah bisa menebak ya saat ibu Megawati merangkum ketum sekaligus sekjen itu tanda bahwa dari awal sudah ada yang dipersiapkan dan itu dipersiapkan untuk Hasto,” kata Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, sinyal-sinyal tersebut telah terlihat, di mana Megawati secara konsisten menunjukkan kepercayaan penuh terhadap loyalisnya, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti kasus hukum yang sempat menimpa Hasto.

Hensa menilai saat ini Megawati belum terlihat ingin mengganti Hasto dengan orang lain. Hal ini didasari oleh rekam jejak Hasto yang hingga saat ini tegak lurus dan loyal terhadap Megawati.

Loyalitas ini, menurut Hensa, menjadi kunci utama dalam dinamika internal PDI Perjuangan, di mana kestabilan kepemimpinan dianggap penting untuk menghadapi agenda politik mendatang, seperti persiapan Pemilu 2029 dan pengawalan program-program pro-rakyat.

“Jika tidak ada kasus hukum yang menjerat Hasto kemarin, ia pasti akan tetap menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan dia kan dikenal sebagai orang yang tegak lurus dan loyal ke bu Mega, pagi sampai sore ketemunya bu Mega kok,” ujarnya.

Ia juga menyebut Megawati saat ini masih nyaman menahkodai PDI Perjuangan dengan didampingi Hasto.

Oleh karena itu, merupakan hal wajar jika Hasto terpilih lagi menjadi Sekjen PDI Perjuangan dalam periode 2025-2030.

“Kenyamanan itu masih ada di Hasto, jadi selama kenyamanan itu masih ada, saya rasa tidak akan posisi sekjen itu diberikan ke orang lain,” tutur Hensa.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:44
Indef: Koperasi Merah Putih dapat menghilangkan peran rentenir

Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dapat berperan membantu masyarakat kecil dan menghilangkan peran rentenir yang selama ini menghambat ekonomi rakyat kecil.

“Menurut saya tepat sekali ya. Cara Pak Presiden RI Prabowo Subianto tadi diharapkan bisa membantu menurunkan atau menghilangkan peran rentenir,” ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rentenir selama ini memang menjadi penghambat dari kemajuan ekonomi masyarakat kecil dan sering susah naik kelas karena terhimpit oleh rentenir.

Hal ini dikarenakan rentenir memang cepat dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, walaupun bunga pinjamannya sangat memberatkan masyarakat.

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghilangkan lintah darat atau rentenir dari bumi Indonesia dengan memanfaatkan peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penyedia dana.

“Lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes Merah Putih dengan membangun desa, membangkitkan koperasi, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Desa dan kelurahan disebut akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan desa mandiri, koperasi, hingga UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong.

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:33
Ketua DPD dukung komitmen Presiden Prabowo dari pidato kenegaraan

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan prioritas kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, penguatan hilirisasi, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

“DPD RI menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas,” kata Sultan di sela-sela Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa amanat Presiden sejalan dengan tugas konstitusional DPD RI untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Menurut dia, pidato Presiden Prabowo juga konsisten dalam program Astacita untuk Indonesia Emas 2045.

Terkait kedaulatan pangan, dia menegaskan DPD RI akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di daerah. Surplus beras dan kebijakan harga beli gabah adalah kemajuan yang harus dijaga.

“DPD RI akan memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaat langsung dirasakan petani,” kata dia.

Menanggapi penertiban perkebunan kelapa sawit dan penguasaan kembali lahan bermasalah, dia meminta agar proses penertiban dijalankan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil.

“Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak,” katanya.

Soal tambang ilegal, dia menyambut komitmen pemerintah untuk menindak tambang-tambang yang melanggar aturan.

Menurutnya, DPD RI akan mendorong pemetaan bersama dan percepatan legalisasi atau pengaturan bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, serta memastikan pemulihan lingkungan pasca-penertiban.

“Kerugian negara akibat tambang ilegal harus dihentikan, daerah berhak atas pemulihan dan manfaat ekonomi yang adil,” kata dia

Terkait pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, termasuk upaya penyelamatan belanja negara, menurut dia, DPD mendukung langkah-langkah transparansi dan penguatan tata kelola BUMD.

“DPD RI akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program-program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel,” katanya.

Dia juga menyampaikan dukungan DPD terhadap strategi pengelolaan investasi nasional dan program hilirisasi yang akan membuka lapangan kerja di daerah melalui inisiatif seperti Danantara.

“Setiap proyek hilirisasi harus menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah di daerah, dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil bahan baku,” ujarnya.

Selain itu, Sultan memuji program sekolah rakyat, pengembangan sekolah unggul, distribusi layar pintar untuk pembelajaran jarak jauh, serta program cek kesehatan gratis dan peningkatan kelas rumah sakit di sejumlah kabupaten.

DPD RI, kata dia, akan mengawal agar renovasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran, dan peningkatan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, sehingga kesenjangan akses benar-benar terpangkas.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa DPD RI siap bekerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pidato kenegaraan menjadi kebijakan dan program nyata di daerah.

“Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu-isu daerah. DPD akan berada di garda terdepan untuk memastikan janji-janji itu terwujud di lapangan,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:28
Ahok: Pembangunan hybrid warehouse jadi peluang investasi baru

Tangerang (ANTARA) – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.

“Saya menilai pembangunan hybrid warehouse yang menggabungkan kantor, hunian dan pergudangan di satu lokasi adalah ceruk pasar investasi baru dan memberikan dampak investasi bagus bagi daerah khususnya Kota Tangerang,” kata Basuki dalam acara peresmian phase tiga Pergudangan Duta Indah Starhub di Komplek Pergudangan Duta Indah Starhub Cisadane Timur, Kecamatan Benda Kota Tangerang, Jumat.

Ia juga menjelaskan kehadiran komplek pergudangan ini sangat tepat untuk anak muda yang baru ingin mulai usaha. Apalagi di saat era penjualan online saat ini. Ketika ada produk impor masuk, mereka tak lagi repot mengenai gudang penyimpanan karena dekat lokasi tinggalnya.

Apalagi komplek pergudangan ini dekat dengan Bandara Soekarno – Hatta dan telah banyak diminati investor asing dari China, Malaysia dan beberapa negara lain.

“Komplek pergudangan ini juga semakin baik karena pengelola mengatur manajemen semua perizinan dan fasilitas yang ada dan ini yang diharapkan investor asing,” ujarnya.

Duta Indah Starhub merupakan pergudangan terbesar di sekitar kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berdiri di atas lahan seluas 30 hektare serta mempunyai 360 unit gudang modern.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan mengatakan pembangunan yang progresif dan berkelanjutan seperti Duta Indah Starhub sejalan dengan visi Pemerintah Kota untuk menciptakan iklim investasi kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kehadiran pergudangan modern seperti Duta Indah Starhub ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota Tangerang. Dengan fasilitas yang mumpuni, kami berharap para pelaku usaha dapat lebih efisien dan kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Maryono.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja menambahkan sektor properti pergudangan menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar yang telah berkontribusi mendongkrak peningkatan capaian realisasi investasi. Berdasarkan data hingga triwulan kedua, capaian realisasi investasi di Kota Tangerang menembus Rp12,58 triliun

“Kami menilai pembangunan pergudangan modern yang sedang dijalankan Duta Indah Starhub ini akan berdampak besar untuk meningkatkan perekomian daerah. Sebelum itu, kami juga berkolaborasi mengundang banyak investor luar negeri, seperti dari Tiongkok, untuk melihat potensi investasi di Kota Tangerang,” tambah Sugihharto.

Manajer Marketing Duta Indah Metta mengatakan pada pembangunan tahap ketiga, Duta Indah Starhub menyajikan pergudangan yang spesial blok dan memiliki tinggi sampai 14 meter.

“Jadi khusus untuk hybrid warehouse ini, kami memadukan kantor, hunian juga gudang agar goals dari para pengusaha itu bisa tercapai. Karena di era digital ini, semua harus sentralisasi, perlu monitoring yang lebih ketat,” ujar Metta.

Dikatakan, Duta Indah banyak mendapatkan masukan dari para pengusaha terkait kelayakan gudang agar bisa mendukung efisiensi. “Itulah sebabnya kami meluncurkan hybrid warehouse ini,” tutur Metta.

Metta juga menjelaskan pengelolaan kawasan pergudangan ini dijual mulai dari Rp5 miliar dan sudah diminati oleh sejumlah investor asing dari China, Malaysia, Singapura bahkan Inggris. “Salah satu alasannya karena pergudangan ini sangat strategis dan dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta,” katanya.

CEO Duta Indah Ka Tjin menyatakan proyek pergudangan yang pertama dibangun sejak awal tahun 2000 ini selalu mengusung konsep untuk kemajuan lingkungan. “Kita berharap proyek ini bisa menjadi alat terbukanya investasi yang menjanjikan dan mensejahterakan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:25
DPRD Situbondo desak Satgas Pangan sidak peredaran gula rafinasi

Kami mendesak Satgas Pangan melakukan sidak ke toko-toko modern maupun di pasaran untuk sidak gula rafinasi yang dijual bebas

Situbondo (ANTARA) – Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendesak Satgas Pangan setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) peredaran gula rafinasi di daerah itu seiring dengan tidak laku terjual dan menumpuknya gula petani di pabrik gula.

“Kami mendesak Satgas Pangan bertindak melakukan sidak ke toko-toko modern maupun di pasaran untuk sidak gula rafinasi yang dijual bebas. Dugaan kuat kami gula petani tidak laku ya karena gula rafinasi dijual bebas di pasaran,” kata Ketua Komisi II DPRD Situbondo Jainur Ridho di Situbondo, Jumat.

Ia mengemukakan Komisi II DPRD Situbondo bersama dengan beberapa general manager pabrik gula serta perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat atau APTR setempat berkunjung ke PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

Kedatangannya ke PT SGN (yang membawahi pabrik gula), lanjut Jainur, untuk memastikan nasib para petani tebu yang sejak sebulan lebih belum menerima pembayaran hasil panen tebu mereka.

“Petani tebu ini setelah panen membutuhkan biaya garap lagi, bagaimana mereka mau menggarap tanaman tebunya kalau hasil panen belum dibayar oleh pabrik gula?” ucap Anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Gerindra itu.

Jainur menceritakan saat bertemu dengan Wakil Direktur PT SGN juga meminta segera mencari dana talangan untuk pembayaran hasil panen petani.

“Informasi Danantara yang akan menggelontorkan dana sampai sekarang belum jelas, buktinya petani belum terima hak mereka dari pabrik gula,” katanya.

Sebelumnya, Manajemen Pabrik Gula (PG) Assembagoes, Kabupaten Situbondo mencatat sekitar 5.000 ton gula pasir petani di wilayah itu belum terjual ke pedagang sejak sebulan terakhir.

General Manager PG Assembagoes Situbondo Mulyono menjelaskan bahwa selama lebih empat periode (per minggu) atau sekitar satu bulan ini gula pasir sebanyak 5.000 ton itu tersimpan di gudang pabrik gula.

“Karena gula pasir belum terjual ke pedagang, selama lebih dari empat periode ini kami belum melakukan pembayaran kepada petani yang tebunya digiling di PG Assembagoes,” ujarnya.

Mulyono merinci setiap periode atau per minggu produksi gula di pabrik gula tersebut sekitar 1.200 ton, sehingga total gula petani dalam empat periode yang belum laku terjual dan menumpuk di gudang PG Assembagoes mencapai lebih dari 5.000 ton.

“Gula petani belum laku terjual ini tidak hanya di PG Assembagoes, tapi di pabrik gula lain juga sama,” katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:22
Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan respons yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto soal wacana penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris maupun direksi BUMN.

Saat ditemui setelah usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, Puan mengatakan ada baiknya keuntungan BUMN dikembalikan ke negara agar digunakan untuk rakyat.

“Menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden, untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menurut Puan, akan menjadi masalah jika suatu perusahaan tidak mencapai keuntungan yang signifikan, tetapi hasil keuntungan yang tidak seberapa itu tetap dinikmati oleh pimpinan perusahaan.

“Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi,” ujar dia.

Saat menyampaikan pidato mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Presiden memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem pimpinan BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya juga telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menilai tantiem itu sebagai akal-akalan pimpinan BUMN.

“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” kata Presiden.

“Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!,” ujar Presiden.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:20
Elemen akar rumput PDIP serahkan koin perjuangan untuk Hasto

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menerima dukungan simbolis dari elemen akar rumput PDIP berupa koin perjuangan hasil gotong royong kader dan simpatisan dari seluruh Indonesia.

Unsur akar rumput PDIP yang antara lain terdiri dari FKK 124, Banteng Lawas, dan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menyerahkan koin perjuangan tersebut kepada Hasto di Sekolah Partai, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat.

Dalam kesempatan itu Hasto juga menemui orang-orang yang kerap hadir mendukungnya saat persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hasto lalu meminta staf sekretariat DPP PDIP untuk memanggil pedagang kecil gerobakan dengan menu seperti bakso dan mi ayam.

Dalam sambutannya, Hasto menegaskan bahwa koin tersebut bukan hanya sekadar bantuan materi, tetapi memiliki makna historis dan ideologis.

“Mengumpulkan koin ini buat saya sangat berarti secara spiritual, koin ini akan menjadi sebagian sumber energi kita. Meski tuntutan ke saya Rp600 juta sedang dikumpulkan, koin ini nanti akan diserahkan bukan kepada saya, tetapi akan menjadi harta partai, mungkin bisa dijadikan karya seni di sekolah partai,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kata Hasto, sebagai harta partai, koin-koin akan disusun sebagai karya seni yang akan dipajang agar menjadi pengingat.

“Ini bukan soal koin, tetapi jejaring kerakyatan dan kontinuitas perjuangan menjaga demokrasi. Ini pesan bahwa yang mengganggu demokrasi, yang mengganggu partai kita akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” tegasnya.

Penyerahan koin perjuangan itu dilakukan di halaman Sekolah Partai itu, dalam suasana penuh semangat dan diwarnai teriakan yel-yel dukungan.

Koin-koin yang diserahkan itu dikumpulkan sebagai bentuk solidaritas atas vonis subsider Rp600 juta yang sebelumnya dijatuhkan kepada Hasto.

Saat masa persidangan Hasto, aksi mengumpulkan koin juga digelar kader banteng di halaman kantor DPC PDI PDIP Kota Yogyakarta. Terlihat Sekretaris DPC PDIP Kota Yogyakarta, Wisnu Sabdono Putro, turut hadir dalam pertemuan di Sekolah Partai.

Politisi senior PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang turut hadir menegaskan bahwa koin gotong royong itu merupakan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan bukti komitmen kader membela sesama.

“Kalau membela kawan jangan ragu dan jangan pernah kalah. Satyam eva jayate, akhirnya kebenaran akan menang. Koin ini bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Teman-teman bergotong royong, ada yang nyumbang Rp50 ribu, Rp500 ribu, ada yang Rp5.000. Kita geregetan ketika dengar vonis Rp600 juta,” kata Ribka.

“Namun puji Tuhan, Mas Hasto sudah bebas. Tapi koin sudah terkumpul, maka kita serahkan sebagai tanda kasih sayang dari kita semua,” tambahnya.

Perwakilan FKK 124 menyampaikan rasa syukur atas bebasnya Hasto sekaligus kembali dipercaya sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Mereka mengenang bahwa tradisi koin pernah menjadi bagian sejarah perjuangan partai pada 1996.

“Kami bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena Pak Sekjen ditetapkan kembali. Tahun 1996 kita makan di kantor DPP PDI dibiayai koin. Sekarang sejarah itu kita hidupkan lagi. Rencana kita adalah ‘Sejuta Koin’ sebagai simbol perjuangan,” ujar perwakilan FKK 124.

Acara penyerahan koin diwarnai yel-yel “Mega, Mega, Mega Yes!” dan “Merdeka!” yang menggema di ruangan. Usai serah terima koin dan pidato dari semua pihak yang hadir, Hasto melakukan sesi foto dan lalu makan bersama.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:19
KDM ungkap Wali Kota Cirebon sanggupi batalkan PBB naik 1.000 persen

Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, biasa disapa KDM, mengungkapkan Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menyanggupi untuk membatalkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Cirebon naik 1.000 persen.

Dedi mengaku pihaknya telah mengundang dan berdiskusi dengan Wali Kota Cirebon terkait kenaikan PBB di sana hingga 1.000 persen dan mendapati keterangan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan saat Kota Cirebon dipimpin oleh seorang penjabat (Pj) yang ditunjuk untuk mengisi kepemimpinan Kota Cirebon di jeda waktu sebelum Pilkada.

“Dalam pertemuan itu, membicarakan penyidikan BPR Kota Cirebon, kemudian penyidikan Gedung Setda Kota Cirebon, serta kenaikan PBB. Saya mendapat penjelasan bahwa aturan tersebut dibuat pada waktu Kota Cirebon dipimpin oleh Pj. Dan kemudian sudah berjalan pada tahun 2025 ini. Tapi saya minta untuk aturan ini dibatalkan dan beliau menyanggupi,” kata Dedi di Bandung, Jumat.

Meski demikian, Dedi menyebut bahwa pencabutan aturan itu mulai berlaku untuk APBD Kota Cirebon Tahun 2026 karena kebijakan tersebut sudah terlanjur berjalan pada tahun 2025.

“Tapi karena pungutannya sudah berjalan dan masuk ke APBD 2025, maka wali kota akan mencabut aturan tersebut pada tahun APBD pada 2026 mendatang,” ucap Dedi.

Dedi menyampaikan kenaikan pajak bumi dan bangunan sejauh ini baru terinformasi di Kota Cirebon, belum ada laporan dari daerah lainnya.

“Sampai hari ini belum ada (daerah lain) hanya di Kota Cirebon aja,” tutur dia.

Sebelumnya diinformasikan bahwa kenaikan PBB di Kota Cirebon ini diberlakukan pada tahun 2024 saat dipimpin oleh Agus Mulyadi sebagai Pj Wali Kota Cirebon.

Kebijakan ini dikabarkan dikeluarkan oleh Agus Mulyadi guna menyesuaikan nilai PBB di sana yang akan menjadi acuan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP baru, karena sudah tidak direvisi sejak 2018.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:14
Postur RAPBN 2026

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 2026, Jumat (15/8). RAPBN 2026 fokus untuk delapan agenda prioritas guna memperkuat ketahanan nasional.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 19:11