Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Gubernur Riau: Wapres-16 dubes hadir di ajang Pacu Jalur 20-24 Agustus

    Gubernur Riau: Wapres-16 dubes hadir di ajang Pacu Jalur 20-24 Agustus

    tamu-tamu yang hadir bukan hanya pejabat negara yang sudah konfirmasi, tetapi ada juga berbagai duta-duta besar dari sekitar 16 negara

    Pekanbaru (ANTARA) – Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkapkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan hadir bersama enam menteri dan 16 duta besar negara sahabat pada ajang Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, 20-24 Agustus 2025

    Abdul Wahid dalam rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau dan Bupati Kuansing di Pekanbaru, Jumat, mengatakan seluruh persiapan dipastikan telah rampung. Untuk Presiden RI Prabowo Subianto saat ini menurutnya, masih menunggu konfirmasi.

    “Tadi sudah disampaikan bahwa tamu-tamu yang hadir bukan hanya pejabat negara yang sudah konfirmasi, tetapi ada juga berbagai duta-duta besar dari sekitar 16 negara. Pak Wapres akan hadir, sedangkan Pak Presiden kita masih menunggu konfirmasinya,” kata Gubernur.

    Abdul Wahid mengatakan bahwa berdasarkan rapat terakhir semua kendala yang sempat muncul sejak awal telah diatasi, sehingga rangkaian kegiatan siap digelar sesuai rencana. Pemasangan tribun penonton hingga sistem pengamanan lokasi telah disusun matang.

    Agenda dari pembukaan hingga penutupan juga dipastikan akan berjalan sesuai jadwal.

    Untuk kenyamanan tamu, Pemprov Riau bersama panitia menyiapkan area istirahat strategis di sejumlah titik strategis.

    Terkait akses Jalur Pekanbaru-Taluk Kuantan nantinya memiliki titik singgah di Lipat Kain dan Singingi Hilir, sehingga wisatawan dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.

    Kepolisian Daerah Riau, lanjutnya, juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan selama pelaksanaan acara.

    “Dengan begitu, tamu yang datang akan merasa lebih nyaman dan rileks dalam perjalanan menuju Kuansing,” terangnya.

    Tak hanya itu, telah tersedia fasilitas khusus bagi tim peliputan dari media nasional, lokal, maupun internasional. Bahkan, “platform” media sosial TikTok turut mengirimkan 10 “influencer” terbaiknya untuk meliput jalannya pertandingan, sebagai bagian dari promosi budaya Riau.

    Dengan begitu Abdul Wahid berharap Pacu Jalur dapat menjadi ajang budaya yang tertata rapi dan memberikan kenyamanan bagi penonton. Baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan dari rumah melalui siaran langsung yang disiapkan.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov: Pengibaran bendera Merah Putih wujudkan nasionalisme di Papua

    Pemprov: Pengibaran bendera Merah Putih wujudkan nasionalisme di Papua

    Jayapura (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa pengibaran bendera Merah Putih selama rangkaian peringatan HUT Ke-80 RI menjadi momentum penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih itu.

    Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Setyo Wahyudi di Jayapura, Jumat, mengatakan pemasangan bendera di rumah, kantor, dan fasilitas umum menjadi simbol kecintaan terhadap bangsa sekaligus wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan RI

    “Sehingga pemasangan bendera di rumah masing-masing selama bulan Agustus ini penting sekali karena hal itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara,” katanya.

    Menurut Setyo, peringatan kemerdekaan tahun 2025 akan menjadi momen kebersamaan seluruh elemen masyarakat Papua.

    “Untuk itu upacara HUT Ke-80 RI tingkat provinsi akan digelar pada Minggu, 17 Agustus 2025, di Stadion Mandala, Kota Jayapura, dengan formasi pasukan upacara, penampilan seni, dan pengibaran bendera Merah Putih,” ujarnya.

    Sehubungan pelaksanaan upacara peringatan HUT Ke-80 RI bertepatan dengan hari ibadah umat Kristiani, kata Selvo, pemerintah daerah setempat akan mengeluarkan surat edaran gubernur untuk menyesuaikan jadwal ibadah demi kelancaran upacara hari kemerdekaan RI.

    “Kami minta ibadah Minggu bisa dimajukan atau diundur, hal ini semata-mata untuk memastikan rangkaian upacara HUT RI berjalan lancar,” katanya lagi.

    Dia mengatakan hingga kini persiapan panitia HUT RI sudah optimal, termasuk gladi bersih yang telah digelar. Pemerintah juga mendorong setiap instansi pemerintah, sekolah, hingga komunitas masyarakat untuk menggelar upacara secara mandiri di wilayah masing-masing.

    “Langkah ini penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di semua lini. Menjelang hari puncak, pasti ada kegiatan lomba-lomba di berbagai wilayah. Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan selain upacara dan lomba, peringatan hari kemerdekaan RI di Papua tahun ini juga diwarnai dengan kegiatan sosial, bakti lingkungan, dan pawai budaya yang menampilkan keberagaman suku serta kekayaan seni daerah.

    “Kami pemerintah berharap seluruh rangkaian acara ini dapat mempererat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPR sebut lagu kebangsaan tak usah dikenakan royalti

    Wakil Ketua DPR sebut lagu kebangsaan tak usah dikenakan royalti

    “Ya, menurut saya sih untuk menumbuhkan rasa kebangsaan itu enggak usah lah (kena royalti),”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pemutaran lagu-lagu kebangsaan, seperti Indonesia Raya, sebaiknya tidak perlu dikenakan biaya royalti atau izin khusus.

    “Ya, menurut saya sih untuk menumbuhkan rasa kebangsaan itu enggak usah lah (kena royalti),” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya usai mendengar pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026.

    Sebab, kata dia, lagu-lagu kebangsaan tersebut sedianya diputarkan justru untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme kepada para anak bangsa.

    “Masa kita justru mau menumbuhkembangkan rasa nasionalisme harus bayar royalti?” ucapnya.

    Dia pun menengarai pembayaran royalti lagu Indonesia Raya sudah menjadi bagian dari kontrak suatu acara pertandingan, sebagiamana yang kerap diputarkan sebelum timnas Indonesia berlaga dalam pertandingan sepakbola.

    “Bagian daripada kontrak yang ada di stadionnya sendiri,” ucapnya.

    Untuk itu, Cucun menegaskan pihaknya DPR RI akan membahas lebih lanjut terkait polemik pembayaran royalti terhadap pemutaran lagu, termasuk terhadap lagu kebangsaan, yang menyeruak di publik beberapa waktu belakangan.

    “Pasti DPR akan bersuara, akan berbicara,” kata dia.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan lagu kebangsaan yang kerap dinyanyikan saat timnas berlaga, tidak seharusnya dikenakan biaya royalti atau izin khusus.

    “Lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme, sekaligus memicu rasa patriotisme bagi anak bangsa ketika menyanyikannya. Di Stadion GBK, dengan puluhan ribu suporter menyanyi bersama, ada yang merinding bahkan sampai menangis. Itulah nilai-nilai yang terkandung,” kata Yunus dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/8).

    Menurut dia, para pencipta lagu tersebut mencurahkan karya mereka di tengah perjuangan bangsa memerdekakan diri dari penjajahan, tanpa pernah memikirkan keuntungan materi.

    Polemik mengenai royalti lagu-lagu kebangsaan muncul setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyebut bahwa lagu Indonesia Raya dalam konteks pertunjukan komersial harus tetap membayar royalti kepada LMKN.

    Meski demikian, beberapa waktu kemudian Komisioner LMKN bidang kolektif dan lisensi, Yessi Kurniawan, meralat pernyataan tersebut. Dalam pernyataannya, Yessi mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya sudah berstatus milik publik (public domain), sehingga tidak terdapat perlindungan hak cipta atas lagu tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah alokasikan Rp178,7 triliun untuk kesejahteraan guru

    Pemerintah alokasikan Rp178,7 triliun untuk kesejahteraan guru

    ANTARA – Pemerintah mengalokasikan Rp178,7 triliun untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen. Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8), menyebut sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda juga diperkuat untuk memberi kesempatan pendidikan terbaik. (Putri Hanifa/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendikdasmen optimistis dana Rp757,8 T tingkatkan kualitas pendidikan

    Mendikdasmen optimistis dana Rp757,8 T tingkatkan kualitas pendidikan

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8), menyebut anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, melalui anggaran tersebut, ia optimistis kualitas pendidikan di Indonesia dapat lebih baik. (Suci Nurhaliza/Azhfar Muhammad Robbani/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom sebut Presiden berharap pembangunan perumahan dongkrak ekonomi

    Ekonom sebut Presiden berharap pembangunan perumahan dongkrak ekonomi

    Pak Presiden punya harapan besar terhadap pembangunan perumahan sebagai penggerak utama.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan besar terhadap pembangunan perumahan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Pak Presiden punya harapan besar terhadap pembangunan perumahan sebagai penggerak utama,” ujar Salamuddin Daeng saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Ekonom itu juga mengatakan bahwa target 770 ribu unit rumah yang mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 merupakan hal yang signifikan.

    “Harapan Presiden bahwa sektor perumahan ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” katanya lagi.

    Target 770 ribu unit rumah pada tahun depan tersebut, juga mencerminkan adanya kepercayaan pemerintah yang besar kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa memenuhi harapan Presiden Prabowo.

    “Kementerian PKP harus menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan penyerapan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah bagi perumahan subsidi,” kata Salamuddin Daeng.

    Dirinya menyampaikan bahwa rumah subsidi ini masih tetap harus dibeli masyarakat dan bukan rumah gratis. Rumah subsidi itu rumah yang disalurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai insentif seperti penghapusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan juga Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    Hal itu tentunya membutuhkan ketangguhan sumber daya manusia Kementerian PKP yang luar biasa, dan para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian PKP bank penyalur, BP Tapera, Kementerian PKP harus menjemput masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki hunian layak dan terjangkau.

    “Jadi harus secara langsung, tangannya harus menjangkau lapisan terbawah dari masyarakat kita ini,” kata Salamuddin Daeng

    Presiden Prabowo Subianto menyebutkan total rumah yang mendapat dukungan dari APBN Tahun 2026 adalah 770 ribu unit.

    “Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Program tiga juta rumah untuk rakyat masih masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Skema untuk pembiayaan rumah tersebut melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada rumah komersial.

    Saat ini progres pembangunan perumahan untuk rakyat telah menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah yang telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelaku UMKM rasakan manfaat platform digital BNI

    Pelaku UMKM rasakan manfaat platform digital BNI

    ANTARA – Bank Negara Indonesia (BNI) turut mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui pengembangan platform digital untuk memudahkan para pelaku usaha. Para pelaku UMKM yang meramaikan ajang BNI WondrX 2025 yang berlangsung di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 15-17 Agustus 2025, berbagi pengalaman mereka tentang penggunaan layanan digital BNI untuk kelancaran bisnis. (Setyanka Harviana Putri/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Target penerimaan tumbuh, RAPBN 2026 patok defisit 2,48 persen

    Target penerimaan tumbuh, RAPBN 2026 patok defisit 2,48 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan defisit anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) seiring pendapatan negara yang ditargetkan tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.

    “RAPBN 2026 kalau kita lihat posturnya, pendapatan negara secara headline tumbuhnya 9,8 persen mencapai Rp3.147,7 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Pertumbuhan itu didorong oleh penerimaan pajak yang dibidik tumbuh 13,5 persen menjadi Rp2.357,7 triliun.

    Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp33,43 triliun.

    Dengan demikian, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

    Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025.

    “Karena PNBP sekarang permanen tidak lagi mendapatkan dividen,” jelasnya.

    Untuk belanja negara, ditargetkan sebesar Rp3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5 persen dan belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.

    Menurut Sri Mulyani, kenaikan itu disebabkan oleh belanja 8 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan; ketahanan energi; makan bergizi gratis (MBG); pendidikan; kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta percepatan investasi dan perdagangan global.

    “MBG saja naik Rp330 triliun. Jadi, memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” ujarnya.

    Berbeda dengan BPP, yang tumbuh, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp650 triliun.

    Dalam paparannya, dijelaskan bahwa TKD mengalami perubahan yang dinamis menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

    Dengan besaran pendapatan dan belanja negara, defisit RAPBN 2026 mencapai Rp636,8 triliun atau 2,48 persen PDB.

    Pembiayaan anggaran ditetapkan dengan nominal yang sama, yang akan dicapai dengan mengendalikan rasio utang dan mendorong efektivitas pembiayaan investasi.

    Adapun keseimbangan primer diproyeksikan defisit 64,2 persen atau Rp39,4 triliun.

    Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang.

    Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

    “Keseimbangan primer kami harapkan makin mendekati nol atau balance,” tambah Sri Mulyani.

    Menkeu memastikan seluruh program prioritas sudah masuk dalam perhitungan RAPBN 2026, kecuali yang dilakukan oleh BPI Danantara secara terpisah.

    “Oleh karena itu, kami akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas bidik perpres PLTSa tuntas pekan depan, atasi sampah menggunung

    Zulhas bidik perpres PLTSa tuntas pekan depan, atasi sampah menggunung

    Sampah yang menggunung dapat dikelola untuk menjadi listrik selambat-lambatnya pada dua tahun ke depan, setelah puluhan tahun tidak tuntas.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) rampung pekan depan, untuk mengatasi permasalahan sampah yang menggunung.

    “Tadi Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi) minta waktu satu minggu, mudah-mudahan minggu depan jadi perpresnya,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Zulhas menargetkan sampah yang menggunung dapat dikelola untuk menjadi listrik selambat-lambatnya pada dua tahun ke depan, setelah puluhan tahun tidak tuntas.

    Ia berharap, setelah perpres tuntas, dalam waktu enam bulan pemerintah bisa menyelesaikan administrasi PLTSa, dan menyelesaikan pembangunan pembangkitnya dalam 1 tahun 6 bulan.

    “Kemudian kami akan kerjakan pengelolaan sampah yang menggunung itu. Waste to energy,” ujar Zulhas.

    Sebelumnya, pemerintah menargetkan untuk membangun PLTSa di 33 lokasi sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah nasional.

    Untuk mendukung operasinya, tengah dilakukan penyatuan tiga peraturan presiden (perpres) terkait pengelolaan sampah lewat PLTSa.

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Jakarta membutuhkan paling tidak lima PLTSa untuk menangani 8.000 ton sampah yang dihasilkan per hari di wilayah tersebut.

    Dia mengatakan prioritas diberikan kepada wilayah Jakarta untuk menyelesaikan isu sampah, salah satunya karena jumlah timbulan sampah harian yang luar biasa mencapai sekitar 8.000 ton per hari.

    Mayoritas sampah tersebut dibawa ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas.

    Jumlah sampah yang banyak itu memastikan PLTSa akan dapat terus berjalan, karena ketersediaan bahan yang banyak sebagai bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan listrik.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT PAL rampungkan perbaikan dan modernisasi 41 kapal perang TNI AL

    PT PAL rampungkan perbaikan dan modernisasi 41 kapal perang TNI AL

    Kami memastikan kesiapan tempur armada TNI AL terjaga optimal

    Surabaya (ANTARA) – PT PAL Indonesia telah merampungkan perbaikan dan modernisasi terhadap sebanyak 41 kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang masih beroperasi.

    Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menjelaskan perbaikan dan modernisasi yang telah dilakukan meliputi maintenance, repair & Overhaul (MRO), mid-life modernization (MLM) hingga refurbishment.

    “Kami memastikan kesiapan tempur armada TNI AL terjaga optimal,” kata Kaharuddin Djenod di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Djenod menuturkan dengan pengalaman puluhan tahun dan penerapan standar kualitas internasional maka PT PAL Indonesia tidak hanya membangun kapal baru namun juga menjaga siklus hidup alat utama sistem senjata (alutsista) laut nasional agar tetap tangguh dan modern.

    “Penguasaan teknologi MLM dan Overhaul (OVH) menjadi tonggak penting bagi kemandirian alutsista Indonesia,” ujarnya.

    Proyek MLM pada KRI Malahayati-362, keberhasilan overhaul KRI Cakra, serta pelaksanaan refurbishment41 KRI menjadi bukti keandalan insinyur dan teknisi nasional dalam menggarap pekerjaan berstandar tinggi untuk kapal permukaan hingga kapal selam.

    Kemampuan ini memberikan keuntungan strategis dari sisi pertahanan Indonesia yaitu dapat mengurangi ketergantungan pada pihak asing sekaligus meminimalkan risiko embargo atau hambatan politik yang berpotensi mengganggu operasional armada.

    Tak hanya itu, dari sisi ekonomi, pengerjaan di dalam negeri menghemat devisa, menyerap tenaga kerja ahli anak bangsa, dan mendorong pertumbuhan industri komponen dalam negeri.

    “Perusahaan ini telah menjadi pusat lahirnya teknokrat maritim Indonesia yang berperan langsung dalam memperkokoh kedaulatan dan kemandirian maritim bangsa,” ucap Djenod.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Hanif Nashrullah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.