Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah membidik rasio utang berada pada level 39,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Untuk mengendalikan rasio utang, pemerintah bakal mengutamakan sumber utang dalam negeri, mengembangkan pembiayaan inovatif dan mengelola portofolio utang secara aktif.

    Lebih lanjut, kebijakan pembiayaan anggaran pada 2026 juga akan mengarah pada optimalisasi dan sinergi badan layanan umum (BLU), special mission vehicle (SMVs), Indonesian Investment Authority (INA), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Sisa anggaran lebih (SAL) juga akan dimanfaatkan sebagai bantalan fiskal atau fiscal buffer.

    Selain itu, pemerintah berencana untuk meningkatkan akses pembiayaan investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, dan mendorong pembiayaan inovatif termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Sebagai catatan, selama periode 2021 hingga semester I-2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, yakni berada pada kisaran 39 persen.

    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen pada 2021 sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

    Namun, angkanya kembali turun di bawah 40 persen pada akhir tahun 2024 yang mencapai 39,8 persen.

    Jika dibandingkan dengan negara sejawat di kawasan, rasio utang Indonesia relatif rendah, yakni sedikit lebih tinggi dari Vietnam yang berada di level 32,9 persen. Sementara sebagian besar negara lain mencatatkan rasio utang di atas kisaran 60 persen.

    Adapun defisit RAPBN 2026 mencapai Rp636,8 triliun atau 2,48 persen PDB, yang diperoleh dari target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR nilai strategi RAPBN 2026 detail dan pro rakyat

    DPR nilai strategi RAPBN 2026 detail dan pro rakyat

    ANTARA – DPR RI menilai strategi RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8), detail dan berpihak kepada rakyat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai menghadiri rapat paripurna. (Suci Nurhaliza/Azhfar Muhammad Robbani/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani jamin tak ada pajak baru demi kenaikan target RAPBN 2026

    Sri Mulyani jamin tak ada pajak baru demi kenaikan target RAPBN 2026

    Jadi, apakah ada pajak baru? Tidak.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan tak ada rencana pengenaan jenis pajak baru dalam upaya mengejar kenaikan target penerimaan pajak sebesar 13,5 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Kebijakan masih mengikuti undang-undang yang ada, seperti UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) maupun yang ada di dalam UU lainnya. Jadi, apakah ada pajak baru? Tidak,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Jumat.

    Penerimaan pajak tahun depan ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Sri Mulyani membenarkan angka ini terbilang cukup tinggi dan ambisius.

    Untuk menggenjot penerimaan pajak, alih-alih mencari serapan baru dari eksternal, Sri Mulyani bakal lebih menyasar reformasi internal, seperti pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga (K/L).

    “Itu akan makin diintensifkan. Karena kami melihat ruang untuk peningkatan di antara ketiga penerimaan negara maupun dengan kementerian/lembaga. Makanya pertemuan makin kami intensifkan agar semua data yang kami peroleh itu akurasi dan waktunya menjadi lebih tepat,” ujar Sri Mulyani.

    Di samping itu, Sri Mulyani juga bakal mereformasi sistem pemungutan transaksi digital dalam dan luar negeri; joint program dalam analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan; serta memberikan insentif daya beli, investasi, dan hilirisasi.

    Dia menambahkan, kenaikan pajak juga mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen pada RAPBN 2026.

    “Itu buoyancy-nya (elastisitas penerimaan terhadap PDB, Red) saja sudah hampir mendekati 7-9 persen. Jadi, usaha ekstranya sekitar 5 persen melalui berbagai langkah-langkah tadi,” kata Menkeu.

    Selain target penerimaan yang meningkat, pemerintah juga menetapkan target rasio perpajakan (tax ratio) yang lebih tinggi, yakni sebesar 10,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai perbandingan, rasio perpajakan pada 2023 sebesar 10,31 persen, 2024 sebesar 10,08 persen, dan proyeksi 2025 sebesar 10,03 persen.

    Di samping penerimaan pajak, pemerintah juga bakal mendongkrak penerimaan kepabeanan dan cukai yang ditargetkan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp334,3 triliun. Maka, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

    Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025.

    Dengan demikian, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen. Rasio pendapatan ditargetkan sebesar 12,24 persen pada RAPBN 2026.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    Danantara ini menimbulkan keyakinan dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani meyakini Danantara dapat membantu merealisasikan target investasi sebesar Rp2.175,26 triliun pada 2026.

    “Danantara ini menimbulkan keyakinan atau confidence (kepercayaan diri) dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia,” ucap Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

    Rosan menyampaikan Danantara yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, membantu para investor luar negeri untuk melihat mana saja proyek-proyek di Indonesia dengan tingkat keuntungan yang baik.

    Kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, berperan penting dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Rosan menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029.

    Melalui paparannya, Rosan menyampaikan target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp9.912 triliun.

    “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.

    Oleh karena itu, Rosan berusaha untuk memperbaiki iklim investasi dengan melakukan perubahan aturan. Perubahan aturan tersebut diwujudkan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    PP 28, kata Rosan, disusun untuk menjawab tiga tantangan utama, yaitu kepastian izin berusaha, simplifikasi proses, dan restrukturisasi regulasi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025 hingga 2026, terutama didorong dengan peningkatan investasi dan belanja pemerintah.

    Selain investasi dan belanja pemerintah, ia menyatakan stimulus ekonomi yang telah diberikan sepanjang semester I-2025 sebesar Rp61 triliun turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, ia menyampaikan pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan yang diperlukan, seperti mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Peraturan tersebut direvisi dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar untuk meningkatkan kepercayaan investor.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan jelaskan perkara “cinta segitiga” dalam penyusunan APBN 2026

    Puan jelaskan perkara “cinta segitiga” dalam penyusunan APBN 2026

    ANTARA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung istilah “Cinta Segitiga” dalam proses penyusunan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Istilah itu menggambarkan dinamika antara program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi yang dihadapi kementerian/lembaga. (Putri Hanifa/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM pastikan impor BBM dari AS tetap berjalan

    Kementerian ESDM pastikan impor BBM dari AS tetap berjalan

    Itu jadi. Itu kan komitmen pemerintah kan. Itu sudah disampaikan nilainya 15 miliar dolar AS.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung memastikan rencana pemerintah untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat (AS) tetap berjalan.

    “Itu jadi. Itu kan komitmen pemerintah kan. Itu sudah disampaikan nilainya 15 miliar dolar AS,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Yuliot menjelaskan bahwa komitmen pembelian tersebut mencakup tiga jenis energi, yakni minyak mentah (crude), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta BBM jadi.

    Saat ditanya apakah pasokan BBM dari AS akan dialokasikan dari pergeseran (shifting) impor yang selama ini bersumber dari Singapura, terkait hal itu ia mengatakan bakal berkonsultasi lagi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Terkait pengaruh impor energi terhadap subsidi, Yuliot menyampaikan bahwa anggaran untuk ketahanan energi yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp402,4 triliun yang dibagi untuk BBM, LPG, dan listrik. Anggaran paling banyak dialokasikan untuk subsidi energi.

    Namun, detail besaran untuk masing-masing komponen masih dalam pembahasan.

    “Jadi kita lihat itu berapa untuk BBM, itu berapa untuk LPG, dan juga itu berapa untuk listrik. Itu ya nanti akan dibagi. Nah ini kita lihat lagi postur (APBN 2026) ini. Ini kan masih dibahas,” ujarnya pula.

    Dalam kesempatan yang sama, Yuliot menyebut target lifting minyak tahun depan ditetapkan 610 ribu barel per hari (bph), naik 5 ribu bph dibanding target sebelumnya yang 605 ribu bph.

    Peningkatan tersebut akan dikejar dari optimalisasi wilayah kerja migas milik Pertamina maupun perusahaan swasta seperti Exxon dan Medco.

    “Jadi ya seluruhnya kita akan optimalkan untuk produksi,” kata dia lagi.

    Adapun Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi sebagai dasar untuk merealisasikan pembelian crude dan BBM dari AS.

    Pertamina sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan mitra di AS untuk pembelian minyak mentah. MoU tersebut bersifat terbuka dan akan disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas fiskal, dan kesiapan kilang di dalam negeri, termasuk Kilang Balikpapan.

    Selain BBM dan crude, Pertamina juga menjajaki peningkatan impor LPG dari AS. Pada 2024, 57 persen dari total impor LPG berasal dari AS, dan porsi tersebut direncanakan naik menjadi 60 persen.

    Kesepakatan perdagangan Indonesia-AS, yang menjadi bagian dari negosiasi tarif resiprokal sebesar 19 persen mulai 7 Agustus 2025, mencakup pembelian energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta pengadaan 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar tipe Boeing 777.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Cirebon terapkan diskon PBB-P2 50 persen guna bantu warga

    Pemkot Cirebon terapkan diskon PBB-P2 50 persen guna bantu warga

    Kami menerapkan diskon 50 persen, karena kemarin tarifnya terlalu tinggi, sehingga saya mengambil kebijakan memberikan diskon

    Kota Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menerapkan diskon sebesar 50 persen untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), guna meringankan beban warga yang terdampak kenaikan tarif sejak 2024.

    Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Cirebon, Jumat, mengatakan kebijakan ini diambil sebagai langkah jangka pendek menyusul adanya kenaikan tarif sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB).

    “Kami telah menerapkan diskon 50 persen, karena kemarin tarifnya terlalu tinggi, sehingga saya mengambil kebijakan memberikan diskon,” katanya.

    Ia menegaskan aturan kenaikan PBB-P2 tersebut sedang dievaluasi, untuk memastikan tarif sesuai kemampuan masyarakat dan menghindari perlunya pemberian diskon pada masa mendatang.

    Edo mengaku tidak mengetahui alasan kenaikan tarif PBB pada 2024 yang terjadi sebelum masa jabatannya. Apalagi sebagian warga mengklaim mengalami lonjakan tarif hingga 1.000 persen.

    “Dari kebijakan yang kemarin, tentunya kami evaluasi kembali. Sehingga mungkin nanti tidak ada lagi diskon, kalau tarifnya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujarnya.

    Tahun ini, kata dia, pemerintah daerah menargetkan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp70,42 miliar dari potensi Rp75,89 miliar. Target itu berdasarkan 86.081 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan.

    Pihaknya mencatat kontribusi PBB-P2 terhadap total penerimaan pajak daerah diperkirakan mencapai 18,30 persen, dari target Rp384,66 miliar pada 2025.

    Sejumlah warga sebelumnya memprotes kenaikan PBB-P2, sejak 2024 karena dinilai memberatkan.

    Darma Suryapranata, salah satu warga Kota Cirebon, mengaku PBB-P2 rumahnya di Jalan Siliwangi naik dari Rp6,2 juta pada 2023 menjadi Rp65 juta pada 2024.

    “Ini sangat memberatkan, karena naiknya sampai 1.000 persen,” kata Darma.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belanja modal Danantara capai Rp179,05 triliun per semester I 2025

    Belanja modal Danantara capai Rp179,05 triliun per semester I 2025

    Pak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berharap bahwa Danantara di semester II dan di tahun depan akan lebih terakselerasi

    Jakarta (ANTARA) – Realisasi pengeluaran modal atau belanja modal (capital expenditure/capex) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mencapai Rp179,05 triliun pada semester I 2025, seperti yang tertera dalam pemaparan Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026.

    Meskipun begitu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kinerja lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) milik pemerintah Indonesia tersebut dapat meningkat pada semester II 2025 hingga tahun mendatang.

    “Pak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berharap bahwa Danantara di semester II dan di tahun depan akan lebih terakselerasi,” ucap Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

    Selain realisasi capex Danantara, ia mengatakan bahwa realisasi serapan APBN 2026 juga diharapkan dapat dipercepat sejak awal tahun agar dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

    “Nah kemudian harapan berikut tentu APBN (2026) bisa dieksekusi lebih awal dibandingkan (APBN) tahun 2025 hingga akselerasi ekonomi bisa lebih besar,” ujarnya.

    Airlangga menyampaikan realisasi capex Danantara dan belanja APBN 2026 tersebut akan diarahkan untuk mengakselerasi berbagai program unggulan (quick win) Asta Cita.

    Ia mengatakan program-program tersebut termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), perluasan akses dan peningkatan fasilitas pendidikan, cek kesehatan gratis, serta industrialisasi dan hilirisasi.

    Selain itu, pemerintah juga menjalankan program ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan desa, kooperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, bahwa kehadiran Danantara Indonesia dapat menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

    Ia mengatakan Danantara Indonesia mengelola aset sejumlah lebih dari 1 triliun dolar AS (Rp16,16 kuadriliun, kurs 1 dolar AS = Rp16.162).

    “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, untuk buka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk Danantara,” kata Prabowo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan sebut Hasto belum mendapat tugas khusus dari Megawati

    Puan sebut Hasto belum mendapat tugas khusus dari Megawati

    “Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Hasto Kristiyanto belum mendapat tugas khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai yang bersangkutan ditunjuk kembali menjadi sekretaris jenderal.

    “Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,” kata Puan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Puan, penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk ketiga kalinya merupakan hak prerogatif Megawati. Ia menyebut hal itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres partai di Bali pada awal Agustus lalu.

    Kendati demikian, Puan enggan membeberkan pertimbangan Megawati kembali menunjuk Hasto. “Ya, rahasialah,” ujarnya.

    Dengan penunjukan Hasto tersebut, PDIP berharap akan menjadi semakin solid dan dapat memperbaiki kesalahan sebelumnya.

    “Yang kami harapkan adalah partai ke depan, PDI Perjuangan, tentu akan menjadi lebih baik, semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, autokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat,” katanya.

    Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030 setelah partai itu melaksanakan kongres pada awal Agustus 2025.

    Dia kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    Setelah Kongres ke-6 PDIP di Bali, Megawati sejatinya telah menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Namun, saat itu Megawati masih merangkap sebagai Sekjen PDIP.

    Hasto diketahui sempat mendekam di tahanan karena terjerat kasus rasuah.

    Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, tetapi terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pengganti antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

    Oleh sebab itu, Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Namun, Hasto termasuk salah satu terpidana yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga ia dibebaskan dari segala hukuman.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tugaskan Danantara untuk benahi BUMN strategis

    Presiden Prabowo tugaskan Danantara untuk benahi BUMN strategis

    ANTARA – Presiden Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7), menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membenahi lima BUMN strategis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. (Putri Hanifa/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.