Category: Antaranews.com

  • Puan: Megawati ingin semua berjuang agar Indonesia lebih bermartabat

    Puan: Megawati ingin semua berjuang agar Indonesia lebih bermartabat

    “Bu Mega upacara di DPP Lenteng Agung,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani membawa pesan dari Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menginginkan agar bangsa Indonesia berjuang bersama dalam memajukan Negara agar lebih baik dan bermartabat.

    Puan yang ditemui saat menghadiri Upacara Detik-detik Proklamasi dalam peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, mengatakan alasan ketidakhadiran Megawati.

    “Bu Mega upacara di DPP Lenteng Agung,” kata Puan saat memberikan keterangan kepada awak media.

    Puan menjelaskan bahwa ketidakhadiran Megawati menghadiri Upacara di Istana Merdeka, karena Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi inspektur upacara di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan.

    Namun demikian, Megawati membawa pesan kebangsaan pada peringatan HUT Ke-80 RI yang bertema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    “Bagaimana kita sama-sama berjuang memajukan Negara agar menjadi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat,” kata Puan.

    Adapun saat menghadiri Upacara Pengibaran Bendera di Istana Merdeka, Puan mengenakan busana adat asal Sumatra Barat berwarna merah yang dilengkapi dengan penutup kepala bernuansa merah dan kuning, serta kain songket yang melingkari pundak sebelah kirinya.

    Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

    Peringatan HUT ke-80 RI dipusatkan di halaman Istana Merdeka dan kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara yang diawali dengan pembacaan Teks Proklamasi diikuti dengan mengheningkan cipta.

    Acara ditutup dengan penampilan grup Silet Open Up bersama penyanyi Diva Aurel yang membawakan lagu “Tabola Bale”.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes harap HUT Ke-80 RI momentum rakyat selalu jaga kesehatan

    Menkes harap HUT Ke-80 RI momentum rakyat selalu jaga kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan sehingga bisa memperpanjang usia harapan hidup.

    “Semoga masyarakat Indonesia selalu sehat dan usia panjang,” ujar Budi Gunadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

    Dalam upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Budi mengenakan pakaian adat Batak Karo, Sumatera Utara.

    Dia beralasan pakaian adat tersebut dipilih karena sang istri merupakan orang Batak.

    Sementara itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berharap HUT Ke-80 RI menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersatu dan berkolaborasi memikirkan kepentingan bangsa dan negara.

    ‘Harapannya dengan momentum HUT Ke-80 Kemerdekaan RI saatnya kita bersatu berkolaborasi untuk memikirkan kepentingan yang jauh lebih besar yaitu Indonesia bekerja untuk rakyat,” ucap Maman yang hadir di Istana Merdeka mengenakan busana adat Melayu Kalimantan.

    Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

    Ada beberapa kegiatan yang digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu yakni Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi, Pesta Rakyat dan Karnaval Bersatu Kemerdekaan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Pidato Presiden harus jadi kompas, bukan sekadar retorika

    Anggota DPR: Pidato Presiden harus jadi kompas, bukan sekadar retorika

    “Demokrasi tanpa nomokrasi bisa menjadi tirani mayoritas, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Oleh karena itu, penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus konsisten dijaga,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Novita Hardini mengingatkan semua pihak terkait agar pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8), harus menjadi kompas atau pedoman arah, sehingga tidak sekadar retorika.

    “Pidato Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi kompas politik, ekonomi, dan sosial, dalam lima tahun ke depan. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” ujar Novita saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

    Sementara itu, dia mencatat ada lima hal penting dari pidato Presiden beberapa hari lalu, seperti terkait demokrasi dan nomokrasi yang harus berjalan beriringan.

    “Demokrasi tanpa nomokrasi bisa menjadi tirani mayoritas, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Oleh karena itu, penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak sipil harus konsisten dijaga,” katanya.

    Kedua, kedaulatan ekonomi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi ke depannya harus diterjemahkan menjadi pemerataan.

    “Jangan sampai kebijakan hanya menguntungkan kelompok konglomerasi, sementara para pelaku UMKM yang menjadi ujung tombak pendapatan negara semakin tersingkir dengan berbagai kebijakan yang justru mempersulit serta melemahkan para pelaku UMKM, termasuk industri kreatif,” ujarnya.

    Ketiga, tambang ilegal. Dia mendesak adanya langkah nyata pembuktian di lapangan.

    “Penegakan hukum jangan berhenti pada wacana. Tambang ilegal bukan hanya merugikan negara, melainkan juga menghancurkan lingkungan, pariwisata, kehidupan, serta ekonomi masyarakat lokal,” katanya.

    Keempat, efisiensi berkeadilan. Ia memandang langkah pemerintah menyelamatkan Rp300 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari potensi penyelewengan merupakan capaian positif. Akan tetapi, efisiensi tersebut harus adil, sehingga tidak melahirkan ketimpangan baru.

    Kelima, pendidikan dan sumber daya manusia. Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan peningkatan kesejahteraan guru baik, tetapi literasi digital dan keterampilan abad ke-21 tetap perlu diperhatikan.

    “Pidato Presiden harus dikawal agar tidak berhenti sebagai janji. Rakyat siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada mereka, tetapi juga siap menolak bila tidak adil. Ini lah wajah baru demokrasi Indonesia,” ujarnya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, 15 Agustus 2025.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sufmi Dasco, Zulhas, Luhut bagikan makna HUT Ke-80 RI bagi mereka

    Sufmi Dasco, Zulhas, Luhut bagikan makna HUT Ke-80 RI bagi mereka

    “Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membagikan makna 80 tahun Republik Indonesia berdiri bagi diri mereka masing-masing.

    Di sisi samping Istana Merdeka, Jakarta, Minggu siang, selepas rangkaian Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, Sufmi Dasco menyoroti makna kekompakan dalam peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    “Hari ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan, dengan kesan yang menurut saya berbeda dengan di waktu yang lalu. Ada kekuatan alutsista kita, dan kekompakan TNI-Polri dalam memperingati kemerdekaan, dan tadi macam-macam kesenian yang tidak biasa,” kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan.

    Sementara itu, Menko Zulhas, di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, membagikan makna 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bagi dirinya.

    “Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan,” kata Zulhas menjawab pertanyaan wartawan.

    Zulhas, saat ditanya apakah optimistis mimpi-mimpinya untuk Indonesia itu dapat terwujud, menyebut tujuan untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari kemiskinan itu saat ini diupayakan melalui berbagai program pemerintah, yang merupakan tindak lanjut atas visi Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita.

    “Itu program Asta Cita, prioritas pertama, merdeka dari kurang gizi, merdeka dari stunting, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kelaparan,” sambung Zulhas.

    Kemudian, ada juga Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen pengingat jajaran pemerintah untuk terus bekerja keras mewujudkan target-target yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo.

    “Ya kita lihat tadi, Presiden kasih target defisit kita mendekati 0 pada tahun 2027. Kita harus kerjalah,” kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan.

    Presiden Prabowo Subianto, yang mengenakan setelan beskap Melayu lengkap dengan kain songket di pinggang, memimpin untuk pertama kalinya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Minggu pagi.

    Sebanyak 8.000 orang memenuhi area Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Sebagian besar peserta upacara merupakan masyarakat umum. Selepas mengikuti prosesi upacara, Istana Kepresidenan RI untuk pertama kalinya menggelar pesta rakyat di halaman tengah.

    Berbagai pedagang makanan dan pelaku UMKM yang biasa menjajakan dagangannya di sekitar Istana diajak untuk menyajikan makanan dan minuman serta cemilan-cemilan bagi seluruh peserta upacara saat pesta rakyat berlangsung. Di halaman tengah, ada juga panggung musik yang menghibur masyarakat selepas mengikuti upacara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam sesalkan kebijakan Bupati Pati soal kenaikan pajak

    Kemenko Polkam sesalkan kebijakan Bupati Pati soal kenaikan pajak

    Sebenarnya sudah diingatkan oleh Presiden sendiri jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya itu kita sangat sayangkan terjadi itu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menyesalkan kebijakan pemerintah daerah dan Bupati Pati yang menaikkan nilai pajak sehingga membuat masyarakat resah.

    “Sebenarnya sudah diingatkan oleh Presiden sendiri jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya itu kita sangat sayangkan terjadi itu,” kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Minggu.

    Menurut Lodewijk, pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan pajak dan hajat hidup orang banyak.

    Kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak membuat gaduh publik.

    Lodewijk melanjutkan, pihaknya akan terus mengawasi setiap perkembangan dan gejolak politik yang terjadi di Pati.

    Dirinya juga menghormati proses panitia khusus (Pansus) mengenai hak angket yang bertujuan untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo.

    Kemenko Polkam, lanjut Lodewijk, juga akan memantau seluruh kepala daerah lain agar tidak mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh masyarakat.

    “Setiap hari kita monitor dan ada bagian-bagian Kedeputian kita monitor terkait dengan ini. Ada beberapa ya memang kabupaten, kota yang mengambil kebijakan yang hampir sama ya tentunya kita ingatkan mereka,” kata Lodewijk

    Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa, karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.

    “Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati (13/8).

    Ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

    Adapun DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) mengenai angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo menyusul aksi unjuk rasa warga Pati terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPIP nilai paskibraka jadi garda terdepan penjaga Indonesia

    BPIP nilai paskibraka jadi garda terdepan penjaga Indonesia

    “Paskibraka bukan hanya sekadar pengibar bendera Merah Putih saat peringatan hari kemerdekaan. Jauh lebih penting dari itu, mereka adalah putra putri terbaik bangsa yang berperan sebagai garda terdepan penjaga Indonesia yang berideologi Pancasila dan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala memandang paskibraka merupakan garda terdepan penjaga Indonesia.

    “Paskibraka bukan hanya sekadar pengibar bendera Merah Putih saat peringatan hari kemerdekaan. Jauh lebih penting dari itu, mereka adalah putra putri terbaik bangsa yang berperan sebagai garda terdepan penjaga Indonesia yang berideologi Pancasila dan negara kesatuan,” ujar Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, dia memandang para paskibraka merupakan Duta Pancasila sebab telah berikrar dua hal, yakni bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; serta berjiwa dan berideologi satu, yakni Pancasila dan UUD NKRI 1945.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan para paskibraka untuk dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam berperilaku sehari-hari yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

    “Mereka harus menjadi teladan bagi putra putri Ibu Pertiwi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” katanya.

    Ia juga mengingatkan agar para paskibraka dapat memberikan contoh dan perilaku yang toleran, moderat, serta menghargai perbedaan di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam.

    Menurut dia, sikap tersebut menjadi urgen di tengah rivalitas ideologis antarnegara di dunia.

    “Dalam perspektif seperti ini lah kiranya para Duta Pancasila harus meneguhkan komitmennya, dan harus meyakini betul bahwa Pancasila dan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan adalah kesepakatan final yang harus dijaga serta dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Upacara HUT ke-80 RI Jabar gunakan tradisi kereta kencana

    Upacara HUT ke-80 RI Jabar gunakan tradisi kereta kencana

    ANTARA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung meriah dengan rangkaian kirab budaya dari Gedung Pakuan menuju Lapangan Gasibu, Bandung, Minggu (17/8). Dalam prosesi tersebut, bendera pusaka dibawa menggunakan kereta kencana, sebuah tradisi kerajaan yang dipadukan dengan tata upacara kenegaraan, sehingga upacara lebih khidmat, estetik, dan tidak kaku. (Dian Hardiana/Rayyan/Yogi Rachman)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangkogabwilhan: Prajurit TNI di Natuna mampu pertahankan kedaulatan

    Pangkogabwilhan: Prajurit TNI di Natuna mampu pertahankan kedaulatan

    Sebagai wilayah yang berada di titik terdepan Indonesia, Natuna memiliki posisi strategis dan kita siap mempertahankan kedaulatan tanah air di wilayah ini

    Natuna (ANTARA) – Panglima Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menegaskan prajurit TNI yang bertugas di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, siap dan mampu untuk mempertahankan kedaulatan negara di wilayah terdepan Indonesia tersebut.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Letjen TNI Kunto Arief Wibowo pada Ahad, di Natuna, setelah kegiatan simbolis pembentangan bendera merah putih berukuran 20 x 10 meter di pesisir Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Natuna.

    Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dan sekaligus menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan.

    “Sebagai wilayah yang berada di titik terdepan Indonesia, Natuna memiliki posisi strategis dan kita siap mempertahankan kedaulatan tanah air di wilayah ini,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo mengungkapkan, ke depannya akan ada peningkatan status organisasi militer di wilayah Natuna, sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara di wilayah perbatasan utara Indonesia tersebut.

    “Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad (Lanud RSA) saat ini sedang dalam proses naik menjadi tipe A. Ketika sudah resmi menjadi tipe A,” ujar dia.

    Tak hanya itu, Satuan Marinir yang saat ini masih bersifat satuan tugas akan diubah menjadi satuan organik, sehingga akan ada penempatan permanen pasukan Marinir di wilayah tersebut.

    Hal ini juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya tangkal dan kapabilitas pertahanan nasional di Natuna.

    Kehadiran Pangkogabwilhan I di Natuna merupakan bagian dari kunjungan kerja untuk melihat langsung kondisi pasukan dan infrastruktur pertahanan di wilayah tersebut.

    Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme dan pengabdian para prajurit yang bertugas di garis terdepan NKRI.

    “Ini merupakan kali kedua saya berada di sini. Pada kunjungan pertama, kami melakukan pemetaan wilayah,” ucap dia.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen-wamen duduk bersama masyarakat saat upacara, ini maknanya

    Wamen-wamen duduk bersama masyarakat saat upacara, ini maknanya

    “Ya artinya memang pemimpin harus berada di tengah-tengah masyarakat, dan semangatnya hari ini, 80 persen undangan untuk masyarakat umum. Kita lihat sendiri begitu hiburan rakyat (ditampilkan, red.) masyarakat ikut turun, semua ikut bergembira, denga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil-wakil menteri Kabinet Merah Putih beserta sejumlah kepala badan dan lembaga negara duduk berbaur bersama masyarakat saat mengikuti rangkaian upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    Umumnya, pejabat-pejabat negara menempati area VVIP yang jaraknya tidak terlalu jauh dari mimbar kehormatan Presiden RI.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo, saat ditemui selepas upacara, menjelaskan penempatan para wakil menteri dan sejumlah pejabat negara di area duduk di tengah-tengah masyarakat sengaja diatur oleh panitia untuk perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka hari ini.

    “Ya artinya memang pemimpin harus berada di tengah-tengah masyarakat, dan semangatnya hari ini, 80 persen undangan untuk masyarakat umum. Kita lihat sendiri begitu hiburan rakyat (ditampilkan, red.) masyarakat ikut turun, semua ikut bergembira, dengan suasana seperti ini, kita menatap masa depan Indonesia harus optimis, Indonesia harus gembira, semua sama. Kita semua bersatu menyelesaikan masalah bangsa,” kata Wamenkomdigi Angga Raka saat ditemui selepas upacara di sisi samping Istana merdeka, Jakarta, Minggu, menjawab pertanyaan ANTARA mengenai makna di balik pengaturan kursi para wakil menteri saat upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI hari ini.

    Di halaman Istana Merdeka selepas upacara, berbagai pertunjukan musik dan tarian ditampilkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, tamu-tamu undangan, dan masyarakat. Dari deretan penampilan itu, lagu “Tabola Bale” yang dibawakan oleh grup Silet Open Up bersama penyanyi Diva Aurel yang kemudian memancing para pejabat dan masyarakat untuk berjoget.

    Presiden Prabowo, yang terlihat menikmati lagu, pun ikut berjoget mengikuti alunan lagu “Tabola Bale”.

    Presiden tampak tersenyum sambil menggerakkan tangan dan bahunya mengikuti irama musik. Ekspresinya terlihat santai dan penuh kegembiraan, membuat suasana di depan mimbar kehormatan semakin semarak. Sejumlah pejabat negara, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak ketinggalan ikut bergoyang di depan tenda kehormatan.

    Kemudian, Seskab Teddy dan sejumlah pejabat pun masuk ke tengah-tengah penampil dan ikut berjoget. Tak tunggu waktu lama, masyarakat kemudian berduyun-duyun memenuhi bagian depan lapangan dan ikut menari mengikuti alunan lagu “Tabola Bale”.

    Presiden Prabowo Subianto, yang mengenakan setelan beskap Melayu lengkap dengan kain songket di pinggang, memimpin untuk pertama kalinya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Minggu pagi.

    Sebanyak 8.000 orang memenuhi area Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Sebagian besar peserta upacara merupakan masyarakat umum.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Puan: Cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur terus diperjuangkan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani dalam momen peringatan HUT Ke-80 RI menekankan soal cita-cita Indonesia Emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

    “Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama. Indonesia Emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” ujar Puan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Puan menyebut esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

    Menurut Puan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

    “Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?’ Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” ujar Puan.

    Puan menilai tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

    “Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” katanya.

    Ia pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Ia mengatakan tema itu dapat terwujud apabila negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

    Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

    Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

    “Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” tuturnya.

    Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar.

    Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

    “Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

    Puan menilai kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk, nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

    “Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” ujar Puan.

    Ia melanjutkan “Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara.”

    Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. Upacara kenegaraan itu dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.