Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • DPR gelar rapat paripurna bahas RAPBN 2026 usai masa sidang dibuka

    DPR gelar rapat paripurna bahas RAPBN 2026 usai masa sidang dibuka

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, setelah tahun sidang 2025-2026 dibuka.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa pada permulaan rapat paripurna itu ada sebanyak 307 anggota yang hadir dari total 580 anggota DPR RI yang berasal dari seluruh fraksi.

    “Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankan lah kami selaku anggota dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Adapun dalam rapat paripurna itu ada dua agenda inti, yakni Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Penetapan Keanggotaan Fraksi-Fraksi pada Alat Kelengkapan DPR RI Tahun Sidang 2025-2026.

    Selain itu, Adies juga mengumumkan bahwa DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) Nomor R42/Pres/07/2025 dan R43/Pres/07/2025 pada tanggal 30 Juli 2025, dan R49/Pres/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025, tentang Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

    “Surat tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata dia.

    Sebelumnya pada pembukaan masa sidang 15 Agustus lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa penyusunan RUU APBN 2026 perlu mempertimbangkan berbagai faktor global tersebut dalam kebijakan fiskal tahun 2026.

    Menurut dia, APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang daya beli masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan di segala bidang, selalu memiliki ruang fiskal yang terbatas.

    Kebutuhan belanja negara untuk pembangunan, menurut dia, akan selalu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pendapatan negara, dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat.

    “Pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja, serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien,” kata Puan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta pemerintah perbaiki tata kelola imigrasi demi sektor wisata

    Komisi VII DPR minta pemerintah perbaiki tata kelola imigrasi demi sektor wisata

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah memperbaiki tata kelola imigrasi untuk meningkatkan pariwisata nasional, imbas adanya sejumlah kasus melibatkan oknum pegawai imigrasi yang memberikan citra negatif terhadap kinerja birokrasi maupun ekosistem kepariwisataan.

    “Sepanjang tahun 2025 kita membaca pemberitaan kasus-kasus viral yang melibatkan oknum imigrasi,” kata Chusnunia di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sejumlah kasus itu mulai dari dugaan keterlibatan oknum pegawai imigrasi yang membantu gengster Rusia melakukan pemerasan dan penganiayaan, dugaan pemerasan terhadap WNI Tiongkok, hingga suap paspor dan visa untuk memudahkan pengurusan calling for visa.

    Dia menegaskan kondisi itu harus segera dibenahi agar imigrasi dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

    Di sisi lain, dia pun mengapresiasi langkah cepat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang langsung menindak tegas perilaku oknum-oknum imigrasi yang terlibat tersebut.

    Dia menilai tata kelola keimigrasian yang baik akan sangat mendukung perkembangan sektor pariwisata. Kebijakan keimigrasian yang memudahkan wisatawan asing masuk dan keluar wilayah, serta memberikan rasa aman dan nyaman, akan berdampak pada peningkatan minat kunjungan wisatawan.

    “Perbaikan sektor imigrasi dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pariwisata nasional terlebih dengan dukungan kebijakan imigrasi yang ramah wisatawan serta peningkatan kualitas layanan imigrasi di bandara dan pelabuhan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan,” katanya.

    Berdasarkan data, menurut dia, tren peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada tahun 2025 tengah mengalami fase peningkatan. Maka dari itu, pembenahan sektor imigrasi harus terus dilakukan.

    “Perjalanan wisatawan domestik juga mengalami peningkatan, memberikan dorongan positif bagi pemulihan sektor pariwisata,” katanya.

    Lewat kerja keras ekosistem pariwisata dan sinergi berbagai pihak, dia berharap pertumbuhan ekonomi akan meningkat guna akselerasi program kepariwisataan nasional.

    “Kami menaruh harapan besar agar jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya citra pariwisata Indonesia di mata dunia dengan demikian diperlukan tanggung jawab kolektif dalam menjamin keamanan dan keselamatan para wisatawan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, TNI terjunkan logistik Gaza hingga IGK Manila wafat

    Politik kemarin, TNI terjunkan logistik Gaza hingga IGK Manila wafat

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (18/8). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. TNI terjunkan bantuan logistik untuk warga Gaza pada HUT Ke-80 RI

    TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih-II berhasil mendaratkan bantuan logistik dengan metode air drop atau menjatuhkan dari pesawat untuk warga di Jalur Gaza, Palestina tepat pada perayaan HUT Ke-80 RI pada Minggu (17/8).

    “Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah, sekaligus hadiah istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. DPD RI: Astacita harus sampai wilayah 3T agar pemerataan nyata

    Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan Astacita harus diturunkan sampai tingkat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia agar pemerataan nyata dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

    Menurut dia peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai momentum mempertegas makna kemerdekaan sejati bahwa kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan, tetapi tercapainya keadilan dalam pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Ketua MPR: Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Hari Konstitusi Ke-80 yang diperingati pada Senin (18/8) mengingatkan bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan.

    Dia menjelaskan Hari Konstitusi diperingati karena Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa kala itu, satu hari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Tokoh olahraga dan Partai NasDem IGK Manila tutup usia

    Tokoh olahraga yang merupakan purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem, Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila meninggal dunia di Jakarta, Senin.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Menurut dia, jenazah IGK Manila wafat di Rumah Sakit Bunda dan akan diberangkatkan menuju ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Surya Paloh pimpin prosesi penghormatan terakhir IGK Manila

    Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh memimpin prosesi penghormatan terakhir dan persemayaman tokoh olahraga yang merupakan purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila.

    “Jenazah orang yang paling kita sayangi, kita kasihi, yang telah mendedikasikan semua dirinya untuk memberikan sesuatu yang amat berarti bagi satu proses pendidikan berbangsa dan bernegara dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Akademi Bela negara sekaligus sebagai Sekretaris Majelis tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem,” kata Surya Paloh.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PMK: UUD 1945 masih relevan hingga sekarang

    Menko PMK: UUD 1945 masih relevan hingga sekarang

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, mengatakan, Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia, masih relevan hingga saat ini. Hal tersebut dikatakan dalam acara Peringatan Hari Konstitusi, di Gedung DPR RI Jakarta, Minggu (18/8). (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seknas Indonesia Maju: Pembangunan harus selaras kebutuhan rakyat

    Seknas Indonesia Maju: Pembangunan harus selaras kebutuhan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah sukarelawan pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam Seknas Indonesia Maju (SIM) mengatakan pembangunan yang berjalan harus diselaraskan dengan kebutuhan rakyat.

    Dalam Peringatan HUT Ke-80 RI yang diinisiasi oleh SIM di Jakarta, Senin, Ketua Umum Seknas Indonesia Maju Monisyah menyebutkan hal tersebut seiring dengan keinginan Presiden Prabowo agar rakyat Indonesia lebih sejahtera.

    “Program yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto harus tepat sasaran dan berdampak luas kepada rakyat Indonesia,” ujar Monisyah, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Untuk memastikan hal tersebut, dia mengatakan bahwa Seknas Indonesia Maju siap terus mengawal berbagai program Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, peran organisasi masyarakat (ormas) sangat penting dalam mengawal, memberi dukungan, dan mengimplementasikan setiap program pemerintah.

    “Kami akan terus mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga paripurna,” kata Wakil Ketua Seknas Indonesia Maju Teddy Mulyadi menegaskan.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Seknas Indonesia Rimhot Turnip mengatakan bahwa mengacu pada tema HUT Ke-80 RI, yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, bisa dilihat betapa keinginan Presiden Prabowo untuk menciptakan kesatuan dan kedaulatan bangsa.

    “Pemerintahan Prabowo begitu antusias untuk menciptakan kedaulatan pangan, energi, dan sebagainya,” tutur Rimhot dalam kesempatan yang sama.

    Dengan demikian, kata Rimhot, hal tersebut harus didukung bersama, bukan mencederainya dengan berbagai hal yang tidak baik.

    Menurut dia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu upaya memperkuat kedaulatan bangsa.

    Ia menegaskan Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki kemampuan untuk menjadi negara maju.

    Melalui kepemimpinan Presiden Prabowo, kata dia, Indonesia mau membuktikan kepada dunia bahwa bisa bersaing di kancah global.

    Adapun perayaan HUT RI di Sekretariat Seknas Indonesia Maju turut dihadiri oleh sejumlah ormas, antara lain Formas Agama Cinta, Jaga NKRI, Horas Bangso Batak, dan IMA.

    Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peringati hari konstitusi, Ketua MPR: UUD 1945 konstitusi terbaik

    Peringati hari konstitusi, Ketua MPR: UUD 1945 konstitusi terbaik

    ANTARA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar peringatan hari konstitusi di Gedung DPR Jakarta, Minggu (18/8). Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI Muzani, mengatakan, UUD 1945 merupakan konstitusi terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL kibarkan merah putih di Lebanon saat HUT RI

    TNI AL kibarkan merah putih di Lebanon saat HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – TNI AL melalui Satgas MTF TNI Konga XXVII-P/UNIFIL mengibarkan bendera Merah Putih di Lebanon dalam rangka upacara peringatan HUT Ke-80 RI, Minggu (17/8).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Senin, menjelaskan upacara tersebut dilakukan personel TNI AL di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lebanon, di sela-sela tugas misi perdamaian.

    Panglima Komando Armada (Koarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata kepada ANTARA menjelaskan kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat rasa nasionalisme anggota TNI dan warga negara Indonesia yang ada di Lebanon.

    “Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa meskipun berada jauh dari tanah air, semangat nasionalisme tetap hidup, serta menegaskan komitmen TNI dalam mendukung perdamaian dunia,” kata Denih di Jakarta.

    Denih mengatakan upacara ini dipimpin oleh oleh Dubes LBBP RI Lebanon Dicky Komar sebagai Inspektur Upacara dan Wadansatgas MTF TNI Konga XXVIII-P/UNIFIL Letkol Laut (P) Zakaria A. Rijal sebagai komandan upacara.

    Para peserta upacara terdiri dari anggota Satgas, pegawai KBRI dan mahasiswa Indonesia yang ada di Lebanon.

    Menurut dia, dengan adanya kegiatan ini diharapkan TNI AL dapat menyalurkan semangat kemerdekaan kepada para WNI di Lebanon.

    “Kehadiran personel tidak hanya membawa nama TNI Angkatan Laut, tetapi juga mencerminkan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persahabatan dan kehormatan di dunia internasional,” jelas Denih.

    Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai aktivitas seperti ramah tamah dan permainan yang diikuti oleh personel TNI dan seluruh WNI di sana.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahmad Muzani: MPR RI benteng terakhir penjaga konstitusi

    Ahmad Muzani: MPR RI benteng terakhir penjaga konstitusi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan peran strategis MPR RI sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi negara pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam.

    “Di sini lah pentingnya makna strategis dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah benteng terakhir penjaga konstitusi,” kata Muzani saat menyampaikan pidatonya.

    Dia menekankan MPR RI harus memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 tetap utuh, relevan, dan menjadi pedoman tertinggi bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “MPR memastikan bahwa janji kemerdekaan tetap terwujud dalam keadilan, kemakmuran, persatuan, dan kedaulatan yang sejati,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kewenangan ini adalah ‘mata’ dan ‘telinga’ MPR dalam melihat bagaimana konstitusi kita diterapkan.”

    Muzani menyebut MPR RI juga perlu secara cermat mengkaji jalannya penerapan sistem presidensial agar berjalan efektif, hingga tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara yang menyebabkan
    kekosongan ataupun penumpukan. kekuasaan.

    “Termasuk, bagaimana memastikan setiap produk hukum dari undang-undang hingga peraturan daerah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945,” tuturnya.

    Menurut dia, dengan kajian yang objektif dan mendalam, MPR diharapkan dapat mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi merusak tatanan hukum dan semangat konstitusi.

    Penegasan MPR RI sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi itu disampaikan Muzani merespons godaan untuk mengabaikan konstitusi yang muncul ketika norma-norma luhur konstitusi direduksi hanya menjadi formalitas belaka.

    Dia memandang dinamika ketatanegaraan Indonesia kerap dihadapkan pada dilema antara nilai-nilai perjuangan kebangsaan dan gagasan ideal untuk mewujudkan negara bangsa yang modern dengan pertentangan antarkelompok politik dan ideologi yang tak jarang berujung pada konflik di akar rumput.

    Untuk itu, dia mengingatkan hal tersebut merupakan bentuk ancaman nyata yang dapat menghancurkan cita-cita luhur bangsa

    “Sikap ini akan menggerogoti sendi-sendi negara kita, merusak tatanan hukum, dan pada akhirnya, menghancurkan cita-cita luhur bangsa,” katanya.

    Dia lantas mengutip pernyataan tokoh nasional Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa proklamasi dan konstitusi tak terpisahkan, di mana proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan politik, sementara konstitusi adalah tindak lanjut dasar hukum yang menjamin kedaulatan rakyat.

    “Yamin juga menekankan bahwa konstitusi harus menjadi cermin jiwa dan cita-cita rakyat Indonesia yang berdaulat, bukan sekadar meniru konstitusi negara lain,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Muzani, tak berlebihan jika dirinya menegaskan bahwa konstitusi adalah sumber hukum tertinggi negara.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komplek Parlemen Senayan dipercantik jelang Sidang Tahunan

    Komplek Parlemen Senayan dipercantik jelang Sidang Tahunan

    Minggu, 3 Agustus 2025 16:02 WIB

    Pekerja mengecat ulang fasilitas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (3/7/2025). Jelang sidang tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPR RI, sejumlah fasilitas yang ada di Gedung DPR/MPR RI mulai dipercantik. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Pekerja mengecat ulang fasilitas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (3/7/2025). Jelang sidang tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPR RI, sejumlah fasilitas yang ada di Gedung DPR/MPR RI mulai dipercantik. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PAM Jaya perluas layanan hingga Semper Timur

    PAM Jaya perluas layanan hingga Semper Timur

    Jakarta (ANTARA) – Perumda PAM Jaya kini melayani air bersih untuk warga Kampung Sawah, Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara, setelah puluhan tahun mereka mengandalkan air sumur payau dan membeli air jeriken.

    Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin di Jakarta, Senin, menyampaikan pemenuhan hak atas air minum perpipaan adalah bagian dari komitmen perusahaan dalam merealisasikan mandat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Ini amanah kami untuk bisa mempercepat aliran air yang berkualitas, dan kami melakukan eksekusi dengan baik,” kata Arief.

    Dia mengatakan warga Kampung Sawah RW 11, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kini dapat menikmati air minum perpipaan berkualitas dari PAM Jaya.

    Kehadiran layanan itu pun menjadi momen bersejarah yang memerdekakan warga dari keterbatasan air berkualitas, yang selama ini membelenggu kehidupan mereka.

    “Tolong dijaga airnya, dijaga pipanya dan juga pemakaiannya agar kita bisa terus memanfaatkan air berkualitas berkepanjangan,” ujar Arief.

    Pemasangan sambungan rumah (SR) di wilayah ini mencakup total 1.183 SR, terdiri dari 961 SR yang sudah terpasang serta 201 SR yang masih dalam proses penyelesaian.

    Langkah tersebut, menurut dia, sejalan dengan amanat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada PAM JAYA untuk melaksanakan pelayanan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta, yang mengarah pada percepatan perluasan cakupan layanan agar seluruh warga Jakarta mendapatkan akses air minum perpipaan yang aman dan terjangkau.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.