Category: Antaranews.com

  • Silfester tak hadiri sidang PK di PN Jaksel karena sakit

    Silfester tak hadiri sidang PK di PN Jaksel karena sakit

    Jakarta (ANTARA) – Terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Silfester Matutina tak hadir dalam sidang Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sakit.

    “Hari ini kami menerima surat permohonan dan informasi tidak dapat hadir sidang,” kata Hakim Ketua I Ketut Darpawan dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu.

    Darpawan mengatakan, pihaknya menerima surat dari kuasa hukum pemohon yang melampirkan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit Puri Cinere pada Rabu ini.

    Dengan demikian, pihaknya tidak akan memanggil jaksa kembali melainkan meminta pemohon untuk hadir dengan tujuan PK.

    Akhirnya sidang ditunda dan dibuka kembali pada Rabu (27/8) mendatang. “Dengan demikian sidang hari ini kami tunda dan akan dibuka kembali pada 27 Agustus,” katanya.

    PN Jakarta Selatan (Jaksel) menjadwalkan sidang PK yang diajukan Silfester Matutina, terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Rabu siang pukul 13.00 WIB.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan upaya hukum PK yang diajukan Silfester tidak menunda proses eksekusi penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Sementara itu, berdasarkan informasi yang dilansir dari situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan PK Silfester diajukan pada Selasa (5/8).

    “Data permohonan PK, Selasa, 5 Agustus 2025, pemohon Silfester Matutina,” demikian isi SIPP tersebut.

    Silfester Matutina yang merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) menjadi terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Ia diduga menyebarkan fitnah mengenai Jusuf Kalla saat berorasi. Kasus ini terjadi pada 2017 lalu.

    Atas perbuatannya itu, Silfester divonis satu tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. Terhadap putusan tersebut, Silfester mengajukan banding.

    Akan tetapi, pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Hingga berita ini diturunkan, Silfester belum dieksekusi atas putusan tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI rotasi 414 jabatan mulai Kapuspen Mabes hingga Wagub AAU

    TNI rotasi 414 jabatan mulai Kapuspen Mabes hingga Wagub AAU

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto merotasi 414 perwira TNI untuk menempati jabatan baru, mulai posisi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Komandan Armada (Koarmada) III, Danpuspomau hingga Wagub AAU.

    Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan rotasi ini merupakan bagian dari upaya Panglima TNI untuk penyegaran organisasi. Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/VIII/2025 tertanggal 15 Agustus 2025.

    “Langkah ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan, sekaligus bentuk adaptasi strategis TNI untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan nasional tetap terjaga,” kata Kristomei.

    Berikut beberapa pejabat yang menempati jabatan strategis berdasarkan Skep.

    1. Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menempati jabatan baru sebagai Kapuspen Mabes TNI menggantikan Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

    2. Laksama Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo menjadi Pangkoarmada III menggantikan Laksamana Madya TNI Hersan.

    3. Marsda TNI Daan Sulfi menjadi Komandan Puspomau

    4. Marsma TNI Bonang Bayuaji Gautama menjadi Wakil Gubernur AAU

    Kristomei belum bisa memastikan kapan prosesi pelantikan dan serah terima jabatan berlangsung.

    Dia berharap, rotasi jabatan tersebut dapat memperkuat struktur organisasi TNI dalam menjalankan tugas menjaga pertahanan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka Komisi I DPR dukung Presiden Prabowo perkuat pertahanan siber

    Waka Komisi I DPR dukung Presiden Prabowo perkuat pertahanan siber

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua (Waka) Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya yang menekankan pentingnya penguatan pertahanan siber dan percepatan modernisasi militer berbasis teknologi.

    “Indonesia harus segera memperkuat daya tangkal nasional melalui pertahanan siber yang terintegrasi dengan sistem pertahanan modern,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, langkah Presiden Prabowo sejalan dengan kebutuhan mendesak bangsa, mengingat eskalasi ancaman di kawasan Indo-Pasifik yang kian kompleks. Mulai dari konflik Laut China Selatan hingga rivalitas strategis Amerika Serikat–China.

    “Tantangan di era multipolar bukan hanya serangan konvensional, tetapi juga ancaman di ruang siber yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa,” ucapnya.

    Dia juga menekankan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia perlu diperkuat melalui kerja sama regional dan internasional yang cerdas, serta menyeimbangkan kepentingan geopolitik sekaligus mengutamakan kemandirian nasional.

    “Langkah strategis, pemerintah segera menyusun grand design pertahanan 2045 yang mencakup empat dimensi utama: pangan, energi, siber, dan maritim,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Selain itu, pengembangan industri pertahanan nasional harus diperluas melalui kemitraan dengan negara-negara strategis seperti Korea Selatan, Turki, dan sejumlah negara Eropa.”

    Dia memandang dengan pondasi pertahanan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika global maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif sebagai penyeimbang dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik.

    Sukamta pun mengusulkan pula pembentukan Komando Siber TNI (Cyber Command TNI) sebagai garda utama pertahanan siber, berdampingan dengan Komando Pertahanan Pangan Nasional untuk menjamin kedaulatan di sektor vital lainnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjadikan pertahanan semesta sebagai satu dari delapan program prioritas sasaran utama pemerintah dalam RAPBN 2026, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, dan percepatan investasi.

    Dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    Presiden Prabowo menyebutkan ada empat sasaran utama dari anggaran pertahanan semesta dalam RAPBN 2026, yaitu modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), memperkuat Komponen Cadangan (Komcad), memberdayakan industri strategis nasional terutama yang berkaitan dengan pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit-prajurit patriot bangsa.

    “Kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia global penuh ketidakpastian. Ancaman muncul tiba-tiba. Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan,” kata Presiden Prabowo menjelaskan pentingnya memperkuat pertahanan negara dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KedaiKOPI sebut HUT Ke-80 buktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatan

    KedaiKOPI sebut HUT Ke-80 buktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menyebutkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI membuktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatannya terlepas dari segala tantangan yang ada.

    Founder dari Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan semangat kebangsaan yang terus digaungkan berbagai pihak ikut menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kemajemukan yang sangat luas.

    “Kondisi sosial yang inklusif harus terus dijaga untuk menjauhkan masyarakat dari perpecahan,” ujar Hendri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Namun demikian, dirinya mengingatkan agar hari kemerdekaan tidak hanya menjadi seremonial semata, karena masyarakat lintas budaya, suku, dan keimanan harus bisa memiliki semangat kebangsaan yang sama.

    Menurutnya, pemerintah dapat mengusung konsep Pesta Rakyat Inklusif sebagai Instrumen Ketahanan Sosial dan Kebangsaan. Konsep tersebut menekankan integrasi antara kegiatan simbolik berskala nasional, seperti doa kebangsaan lintas agama dan upacara kemerdekaan, dengan aksi nyata berbasis komunitas yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

    Perayaan kemerdekaan, kata dia, menjadi ruang bersama yang menyatukan berbagai nilai budaya lokal, solidaritas sosial, serta kepedulian terhadap kelompok rentan melalui kegiatan budaya, sosial, dan edukatif yang melibatkan partisipasi aktif warga.

    Akademisi Universitas Paramadina itu pun menjabarkan kerangka kegiatan strategis dalam konsep kebhinekaan bisa mencakup tiga unsur utama, yakni pertama, kegiatan pemersatu berbasis simbol dan nilai seperti doa lintas iman, kirab bendera, atau pembacaan refleksi kemerdekaan oleh tokoh lintas generasi.

    Kedua, lanjut dia, berupa ruang ekspresi budaya yang mendorong komunitas lokal menampilkan kekayaan tradisinya melalui festival, lomba kreatif, atau pertunjukan seni.

    Ditambahkan bahwa unsur ketiga, yaitu program sosial partisipatif seperti layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pasar rakyat inklusif.

    “Dengan menempatkan pemuda, pelajar, dan kelompok marginal sebagai pelaku utama, bukan hanya penonton, pesta rakyat dapat menjadi wahana aktualisasi nilai kebangsaan sekaligus penguat ketahanan sosial di tingkat akar rumput,” tuturnya.

    Dia menjelaskan beragama secara maslahat dapat diartikulasikan menjadi kegiatan bersama yang mampu mereduksi ruang bagi pemahaman radikal dan ideologi transnasional.

    Dikatakan bahwa gangguan yang menyerang kebhinekaan dalam agama tidak harus selalu dilawan menggunakan cara yang serupa.

    Hendri berpendapat ada banyak ruang sosial lain yang secara nyata mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang, di mana salah satu yang paling kuat merupakan olahraga, khususnya ketika tim nasional Indonesia berlaga dan meraih prestasi, entah dalam sepak bola, bulu tangkis, atau cabang lainnya.

    Disebutkan bahwa seluruh pihak bisa melihat jutaan orang dari Aceh sampai Papua, berbagai agama, etnis, bahkan pilihan politik bersatu dalam kebanggaan yang sama dalam olahraga.

    “Tidak ada yang bertanya siapa, agamanya apa, dari suku mana, atau pendukung partai mana. Yang ada hanya satu semangat, bangga menjadi Indonesia,” ucap Hendri menambahkan.

    Di sisi lain, Hendri menginginkan agar pesta rakyat pada peringatan kemerdekaan Indonesia juga berfungsi sebagai sarana membangun ketahanan kebangsaan, khususnya bagi pemuda dan kelompok rentan radikalisme.

    Caranya, sambung dia, yakni dengan melibatkan mereka secara aktif sebagai penyelenggara dan pelaku utama dalam berbagai kegiatan bukan sekadar penonton.

    Dijelaskan bahwa ketika semua kelompok diajak bekerja sama dalam satu kegiatan, mereka saling mengenal, membangun kepercayaan, dan memperluas jaringan sosial.

    “Hal ini mendukung teori modal sosial dari Robert Putnam yang menyatakan bahwa hubungan timbal balik dan jejaring sosial yang kuat menjadi dasar dari masyarakat yang tangguh dan inklusif,” ungkap dia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jejaring dagang antara Jakarta dan Ankara diperkuat

    Jejaring dagang antara Jakarta dan Ankara diperkuat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat jejaring dagang dan investasi antara pelaku usaha Jakarta dan Ankara (Turki) karena akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

    Hal tersebut sampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno saat menghadiri “Ankara Ticaret Odasi” (ATO), Forum Bisnis Kamar Dagang Ankara di Ankara pada Selasa (19/8) seperti keterangan tertulis, Rabu.

    Rano menegaskan, Jakarta berkomitmen membangun kemitraan yang berdampak bagi warga dan dunia usaha.

    “Jakarta siap menjadi mitra yang memberikan kepastian dan kemudahan berusaha sehingga manfaatnya langsung dirasakan pelaku usaha dan masyarakat,” katanya.

    Delegasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambangi Ankara untuk membuka peluang kolaborasi yang konkret antara lain dalam konektivitas transportasi yang efisien, layanan air minum yang andal, penguatan ekosistem kesehatan dan ekonomi kreatif hingga digitalisasi layanan publik.

    Presiden ATO, Gursel Baran menyatakan siap memfasilitasi percepatan kerja sama dagang dan investasi yang saling menguntungkan bagi Jakarta dan Ankara.

    “Kami menyambut hangat delegasi Jakarta. ATO berkomitmen mempertemukan para pengusaha, menghilangkan hambatan, dan mendorong transaksi yang adil,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu dilakukan penandatanganan kerja sama antara ATO dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta untuk memperkuat platform promosi bersama dan pertukaran informasi pasar.

    Selain itu pendampingan pelaku usaha, khususnya di sektor transportasi, layanan air dan infrastruktur kota serta kesehatan, termasuk rencana pembangunan rumah sakit, logistik dan ekonomi kreatif.

    Penandatanganan dilakukan oleh Presiden ATO, Gursel Baran dan Wakil Ketua Umum Koordinator II Bidang Perekonomian dan Investasi Kadin DKI Jakarta, Mahir Yahya Bayasut.

    Pada sesi berikutnya, dilakukan “business matching 1-on-1” yang mempertemukan pelaku usaha Jakarta dan Ankara guna membahas kebutuhan spesifik, skema kemitraan serta model investasi.

    Mulai dari suplai komponen transportasi dan teknologi “smart mobility”, kemitraan operasi layanan air minum, peralatan kesehatan dan manajemen rumah sakit hingga kolaborasi kegiatan ekonomi kreatif.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP3OKP dorong percepatan pembangunan di pedalaman Papua Pegunungan

    BP3OKP dorong percepatan pembangunan di pedalaman Papua Pegunungan

    Bantuan 2.200 unit rumah oleh bapak presiden sangat baik, tetapi alangkah baiknya lagi ada tambahan dukungan rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melengkapi dukungan presiden bagi masyarakat di pedalaman Papua Pegununga

    Wamena (ANTARA) – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Pegunungan mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedalaman Papua Pegunungan.

    Kepala BP3OKP Pegunungan Hantor Matuan di Wamena, Rabu, mengatakan wilayah Papua Pegunungan cukup luas sehingga membutuhkan penanganan serius oleh pemerintah pusat.

    “Masih banyak masyarakat di pedalaman Papua Pegunungan yang tidak memiliki akses rumah yang layak, jalan yang baik dari kampung (desa) ke kota maka dibutuhkan penanganan optimal dari pemerintah pusat melalui kementerian dan badan,” katanya.

    Menurut dia, untuk memutuskan kesenjangan sosial di wilayah Papua Pegunungan khususnya daerah pedalaman memang membutuhkan anggaran yang besar, keseriusan dan pengorbanan oleh negara.

    “Bantuan 2.200 unit rumah oleh bapak presiden sangat baik, tetapi alangkah baiknya lagi ada tambahan dukungan rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melengkapi dukungan presiden bagi masyarakat di pedalaman Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan masyarakat di Papua Pegunungan selain membutuhkan rumah, juga membutuhkan akses jalan yang baik supaya memudahkan melakukan aktivitas sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

    “Kami juga harap ada dukungan peningkatan dan pembuatan jalan supaya akses transportasi antara daerah satu dengan lain bisa terkoneksi dengan jalan darat. Selama ini masih ada daerah di Papua Pegunungan yang untuk sampai ke kampung atau distrik harus menggunakan pesawat,” katanya.

    Dia menambahkan program percepatan pembangunan khususnya infrastruktur tidak bisa dikerjakannya hanya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD provinsi maupun kabupaten karena nilainya terbatas.

    “Keterbatasan itulah maka dibutuhkan peran pemerintah pusat supaya kesenjangan sosial, ekonomi masyarakat di Papua Pegunungan dengan daerah lainnya di Indonesia tidak terlalu jauh. Dan masyarakat delapan kabupaten bisa merasakan sentuhan kasih sayang negara terhadap mereka,” ujarnya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI rotasi 414 jabatan mulai Kapuspen Mabes hingga Wagub AAU

    Mabes TNI benarkan penunjukan Wakil KSAD baru dan rotasi tiga pangdam

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi membenarkan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan merotasi tiga panglima Kodam.

    Kristomei dalam siaran pers resmi Mabes TNI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan penempatan Letjen Saleh Mustafa sebagai Wakil KSAD merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi.

    “Langkah ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan, sekaligus bentuk adaptasi strategis TNI untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan nasional tetap terjaga,” katanya.

    Kristomei juga membenarkan bahwa Panglima TNI juga merotasi tiga posisi pangdam bersamaan dengan penempatan Letjen Saleh Mustafa sebagai Wakil KSAD.

    Dengan adanya rotasi jabatan ini, Panglima berharap organisasi Mabes TNI semakin kuat dalam menunaikan tugas pertahanan negara.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, menggantikan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang menempati jabatan baru sebagai Wakil Panglima TNI.

    Penunjukan itu Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa itu berdasarkan Kep/1102/VIII/2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Berdasarkan surat keputusan yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, beberapa pejabat tinggi juga mendapatkan jabatan strategis, seperti Mayor Jenderal TNI Amrin Ibrahim yang sebelumnya menempati jabatan Pa. Sahli Tk. III KSAD Bidang Ekkudag, kini mendapat jabatan baru sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih.

    Amrin menggantikan posisi Mayor Jenderal TNI Rudi Purwanto yang akan menempati jabatan Asisten Logistik Panglima TNI.

    Selain itu, ada Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo yang akan meninggalkan jabatan lamanya Asisten Teritorial KSAD untuk menerima posisi baru sebagai Pangdam I/Iskandar Muda.

    Terakhir, ada Mayor Jenderal TNI Christian Kurnianto Tehuteru yang akan menjadi Pangdam XVIII/Kasuari, meninggalkan jabatan lamanya Asisten Operasi KSAD.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI luncurkan Portal e-Guarantee dan Sistem Penjamin Digital

    DKI luncurkan Portal e-Guarantee dan Sistem Penjamin Digital

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meluncurkan Portal e-Guarantee dan Sistem Penjamin Digital di Balai Kota DKI Jakarta.

    Inovasi yang merupakan hasil sinergi antara PT Jamkrida Jakarta dan PT Solusi Penjaminan Aman itu menghadirkan layanan penjaminan yang modern, transparan, dan akuntabel.

    “Saya menyambut baik sinergi ini sebagai upaya mewujudkan transformasi digital di bidang penjaminan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan digitalisasi penjaminan mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih sehat, luas, serta mempermudah akses pembiayaan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak secara usaha, tetapi belum mampu memenuhi persyaratan kredit atau pembiayaan, seperti agunan.

    “Saya percaya platform ini bukan hanya menjadi tonggak baru dalam transformasi layanan penjaminan, tetapi juga wujud nyata komitmen PT Jamkrida Jakarta sebagai mitra strategis Pemprov DKI dalam mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Pramono.

    Dia pun berharap inovasi tersebut dapat memastikan seluruh proses penjaminan tercatat secara rapi, teraudit, efisien, transparan, serta mampu memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap layanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD agar lebih proaktif dalam memperkuat tata kelola, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.

    “Mudah-mudahan kerja sama ini menjadi awal baru bagi kita semua untuk berbenah, baik di BUMD, UMKM, maupun pemerintah Jakarta,” ujar Pramono.

    Lebih lanjut, dia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mempercepat digitalisasi layanan publik. Salah satu yang tengah berjalan, yakni penerapan pembayaran digital QRIS di pasar tradisional hingga sektor UMKM.

    “Kita sudah memulai digitalisasi di pasar-pasar tradisional dengan menerapkan pembayaran melalui QRIS. Laporannya sangat baik. Saya yakin jika digitalisasi di masyarakat, pasar, maupun UMKM semakin kuat, maka sistem penjaminan digital juga akan semakin efektif,” tegas Pramono.

    Hingga Juli 2025, Digital Guarantee Platform atau e-Guarantee telah mencatat penjaminan dengan plafon senilai total Rp20,3 triliun.

    Capaian tersebut menunjukkan Jamkrida Jakarta tidak hanya sekadar penyedia layanan penjaminan, tetapi juga motor penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, sekaligus pendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Persyaratan tinggi badan buat sejumlah relawan Damkar gagal seleksi

    Persyaratan tinggi badan buat sejumlah relawan Damkar gagal seleksi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan persyaratan tinggi badan menjadi salah satu alasan banyaknya relawan Pemadam Kebakaran (Damkar) tidak lolos seleksi rekrutmen.

    “Kenapa relawan tidak semuanya direkrut? Sebenarnya direkrut. Cuma memang ada batasan tinggi badan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan persyaratan tinggi badan dalam rekrutmen Damkar adalah minimal 165 cm. Namun, banyak relawan yang tidak memenuhi kriteria itu, sehingga mereka otomatis gugur dalam proses rekrutmen tersebut.

    “Karena ini sesuai dengan Permendagri. Itulah yang menyebabkan tidak semua relawan bisa memenuhi persyaratan itu,” ujar Pramono.

    Selain itu, dia menyebut berdasarkan persyaratan, masyarakat non-Jakarta harus memiliki SIM B1 untuk mengikuti rekrutmen Damkar.

    Sayangnya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki SIM B1, sehingga dinyatakan gugur dalam proses rekrutmen.

    Sebelumnya, Pramono mengatakan dalam rekrutmen Damkar yang digelar 12 hingga 14 Agustus lalu, total pendaftar sebanyak 24.405 orang. Dari jumlah tersebut, 17 persen pendaftar memenuhi persyaratan administrasi.

    “Dari 24.000an itu, 17 persen yang memenuhi syarat administrasi. Salah satunya, banyak yang rata-rata tingginya tidak memenuhi. Yaitu 165 cm,” sebut Pramono.

    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.000 lowongan petugas Damkar untuk ditempatkan di seluruh wilayah Jakarta.

    Berikut tahapan jadwal rekrutmen anggota Damkar Jakarta 2025:

    1. 11 Agustus Pengumuman penerimaan seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) petugas pemadam Jakarta melalui portal Pemprov DKI Jakarta.

    2. 12-14 Agustus Pendaftaran dan pengunggahan dokumen administrasi (online).

    3. 15 Agustus Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan jadwal pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato dan tindik.

    4. 19-22 Agustus Pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    5. 25 Agustus Pengumuman pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    6. 25 Agustus Jadwal pelaksanaan tes fisik (kesegaran jasmani).

    7. 26 Agustus-12 September Tes fisik (kesegaran jasmani) di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jakarta Timur.

    8. 16 September Pengumuman hasil tes fisik.

    9. 18 September Penetapan hasil seleksi PJLP Damkar (online).

    10. 25-26 September Pembukaan dan penginputan dokumen penawaran.

    11. 19-30 September Proses pengadaan langsung calon PJLP.

    12. 1 Oktober Penandatanganan kontrak kerja.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi buang sampah di Kantor Bupati Pandeglang

    Aksi buang sampah di Kantor Bupati Pandeglang

    Rabu, 20 Agustus 2025 13:27 WIB

    Anggota polisi berjaga saat warga melakukan aksi buang sampah di depan pintu masuk Kantor Bupati Pandeglang, Pandeglang, Banten, Rabu (20/8/2025). Aksi yang diikuti sekitar 300 warga tersebut untuk memprotes kerja sama Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait penampungan sampah di TPA Bangkonol Pandeglang yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa.

    Sejumlah warga melakukan aksi buang sampah di depan pintu masuk Kantor Bupati Pandeglang, Pandeglang, Banten, Rabu (20/8/2025). Aksi yang diikuti sekitar 300 warga tersebut untuk memprotes kerja sama Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait penampungan sampah di TPA Bangkonol Pandeglang yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.