Category: Antaranews.com

  • Jalur kereta api di Daop 1 Jakarta aman usai gempadi Bekasi

    Jalur kereta api di Daop 1 Jakarta aman usai gempadi Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta memastikan jalur kereta api (KA) di Daop 1 Jakarta tetap aman pascagempa yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu malam pukul 19.54 WIB.

    “Operasional kereta api di Daop 1 Jakarta berjalan dengan normal, setelah gempa bermagnitudo 4,9 terasa di wilayah operasional Daop 1 Jakarta,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Rabu.

    Kepastian ini setelah petugas memeriksa secara menyeluruh dan juga detail terkait struktur jalan rel, termasuk kekuatan bangunan dalam hal ini jembatan rel KA, jalur rel KA, maupun persinyalan.

    Saat terasa gempa, Pusat Pengendali Operasi KA Daop 1 Jakarta memerintahkan seluruh perjalanan KA baik jarak jauh, lokal, maupun commuter line untuk Berhenti Luar Biasa (BLB) di stasiun terdekat sambil menunggu petugas melakukan pemeriksaan kondisi prasarana perkeretaapian seperti jalan rel dan jembatan serta persinyalan di wilayah Daop 1 Jakarta.

    Setelah dilakukan pemeriksaan jalur KA oleh petugas jalan rel dan jembatan, sekitar pukul 20.28 WIB jalur KA dinyatakan aman untuk dilewati oleh kereta dan operasional kereta berjalan normal kembali.

    “Para petugas KAI memastikan bahwa jalur KA aman, dan seluruh KA diperbolehkan melanjutkan kembali perjalanan,” kata Ixfan.

    Ixfan menyampaikan, terdapat 18 KA jarak jauh dan KA Lokal Pangrango yang melakukan BLB di stasiun terdekat setelah menerima instruksi untuk berhenti.

    Selain itu, imbuh dia, seluruh petugas KAI bersiaga di titik-titik rawan untuk memantau perkembangan kondisi prasarana.

    “Koordinasi terus dilakukan antara petugas jalan rel dan jembatan, serta semua jajaran operasional, termasuk masinis yang selalu mendapatkan pantauan terbaru dari Pusat Pengendali Operasi KA Daop 1 Jakarta,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan KSAL nilai PT PAL kunci kemandirian pertahanan laut Indonesia

    Mantan KSAL nilai PT PAL kunci kemandirian pertahanan laut Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi menilai PT PAL Indonesia merupakan kunci kemandirian pertahanan laut Indonesia.

    Sebab, kata dia, masa depan kekuatan maritim tidak bisa bergantung pada impor alat utama sistem senjata (alutsista), sehingga kemandirian industri juga perlu diutamakan, khususnya PT PAL, sebagai fondasi utama membangun armada laut tangguh dan berdaulat.

    “Ini harus ditopang instrumen pertahanan yang nyata. Nah, instrumen ini tidak bisa hanya dibeli, tapi juga harus kita bangun sendiri,” ucap Ade dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, dirinya berpendapat Indonesia beruntung memiliki PT PAL yang sudah bisa membuat kapal perang, kapal selam, dan dermaga platform pendaratan alias landing platform dock (LPD).

    Apalagi, kata dia, kondisi geopolitik global yang terus memanas menuntut Indonesia untuk segera berbenah memperkuat sistem pertahanan, khususnya di laut.

    Sebab sebagai negara kepulauan, salah satu kunci menjaga kedaulatan maritim ada pada kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

    Ade menjelaskan kemampuan PT PAL dalam memproduksi alutsista laut sudah teruji sejak lama, bahkan sejak era Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Perseroan telah mampu merakit kapal patroli cepat FPB-57.

    Kini, PT PAL berkembang dengan membangun kapal perang, kapal selam, serta tank kapal pendarat alias landing ship tank (LST) dan LPD yang strategis bagi pertahanan laut RI.

    Oleh karenanya, PT PAL sudah melakukan langkah tepat untuk memprioritaskan pembuatan LPD karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pertahanan, mengingat fungsional LPD yang lebih banyak, seperti pertahanan depan hingga mengangkut pasukan.

    “Memang lebih baik kita bangun LPD, kapal amfibi, atau kapal selam yang sesuai kebutuhan,” tuturnya.

    Menurut Ade, keberhasilan PT PAL juga tak lepas dari kerja sama dengan mitra internasional, seperti Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) asal Belanda dan Rosyth Royal Dockyard Ltd (Babcock) asal Inggris.

    Namun ia menekankan konsistensi kebijakan dan dukungan politik menjadi faktor penentu agar industri pertahanan dalam negeri tidak mundur, terutama di tengah persaingan saat ini yang lebih ketat.

    “Banyak negara buka peluang kerja sama, Korea Selatan, Jepang, Eropa, dan Amerika. PT PAL sudah bekerja sama dengan Damen, Babcock Inggris, dan lainnya itu bagus, tinggal konsistensi dan keberanian kita menjaga agar industri ini tidak jalan mundur,” katanya menambahkan.

    Selain itu, disebutkan bahwa PT PAL juga tengah bekerja sama dengan negara lain, salah satunya dengan Naval Group (Prancis) untuk membangun dua unit kapal selam Scorpene Evolve.

    Kemudian PT PAL turut menjalin kemitraan dengan TAIS Shipyards, galangan kapal asal Turki, untuk pengembangan platform kapal kombatan dan non-kombatan serta penerapan offset di Indonesia.

    Kendati demikian, Ade mengingatkan agar industri pertahanan nasional tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi harus dijaga agar terus tumbuh, lantaran jika pemerintah tidak konsisten mendukung, industri strategis seperti PT PAL bisa terancam stagnan bahkan hilang.

    “Industri pertahanan jangan sampai punah. Kalau sudah punah, kita akan sangat bergantung pada luar negeri, padahal kemandirian adalah bagian dari harga diri bangsa,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia berpandangan agar pelaksanaan teknis industri pertahanan sebaiknya bisa lebih melibatkan swasta agar lebih lincah.

    Sementara, lanjut dia, tugas pemerintah bisa menjadi jembatan, terutama untuk peralatan sensitif seperti rudal, radar, dan mesin, yang memang harus melalui sistem antarpemerintah atau government-to-government (G2G).

    Baginya, arah pembangunan kekuatan laut Indonesia bukan sekadar memperbanyak jumlah kapal, melainkan menata strategi pertahanan.

    Dengan penyebaran armada di titik-titik strategis ditambah fasilitas pelabuhan yang memadai dan landasan pacu di pulau-pulau penting, Indonesia diyakini mampu menjaga kedaulatannya.

    “Yang realistis adalah perkuat Koarmada 3, bangun LPD, kembangkan galangan,” ungkap Ade.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Festival Pacu Jalur bukti kekayaan budaya dongkrak wisata

    Komisi VII: Festival Pacu Jalur bukti kekayaan budaya dongkrak wisata

    “Terbukti fenomena aura farming berhasil menarik perhatian dunia dan perhatian rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike yang lagunya Young, Black, and Rich menjadi viral setelah dijadikan latar video bocah di Festival Pacu Jalur Kuansing, kedatangan a

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menyebut Festival Pacu Jalur adalah bukti nyata warisan budaya dan daya tarik pariwisata dapat terus hidup, berinovasi, dan menjadi magnet pariwisata.

    “Terbukti fenomena aura farming berhasil menarik perhatian dunia dan perhatian rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike yang lagunya Young, Black, and Rich menjadi viral setelah dijadikan latar video bocah di Festival Pacu Jalur Kuansing, kedatangan artis-artis internasional tentu akan menambah antusisme orang untuk berkunjung,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan Festival Pacu Jalur digelar di Kuantan Singingi sejak Rabu (20/8) terbukti mengundang antusiasme wisatawan baik dalam dan luar negeri.

    Pacu Jalur sendiri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Kuantan Singingi selama berabad-abad. Tak hanya menjadi ajang olahraga tradisional, Pacu Jalur juga telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

    Festival Pacu Jalur sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari empat event unggulan dari Provinsi Riau yang masuk dalam KEN 2025. Penetapan ini merupakan bagian dari strategi nasional promosi pariwisata berbasis kearifan lokal dan kekayaan budaya Nusantara.

    “Kami mengapresiasi Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Daerah setempat yang bekerja bersama-sama memajukan potensi budaya dan wisata daerah, ”ungkap politisi asal Lampung tersebut.

    Lewat event semacam ini menurutnya kehadiran budaya menjadi instrumen diplomasi dan promosi pariwisata yang efektif dalam memperkuat nation branding.

    Politisi yang akrab disapa Nunik ini juga terus mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk mengoptimalkan potensi warisan budaya yang ada sehingga dapat menarik wisatawan datang ke daerahnya.

    Nunik juga mengemukakan Gelaran Festival Pacu Jalur Tradisional tahun 2024 lalu mencatatkan1,4 juta pengunjung dan perputaran ekonomi mencapai Rp42,16 miliar.

    Festival Pacu Jalur tahun ini menurutnya juga diprediksi akan menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah, berkat kombinasi budaya lokal yang kuat dengan sentuhan internasional.

    “Mudah-mudahan tahun ini akan semakin meningkat, hal ini membuktikan
    bahwa Pacu Jalur bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat dan juga daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kumham Imipas RI-Kedubes Inggris bahas agenda dialog HAM bilateral

    Kumham Imipas RI-Kedubes Inggris bahas agenda dialog HAM bilateral

    Prinsip kami adalah dialog yang setara, terbuka, dan berorientasi pada hasil nyata

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI bersama Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris membahas rencana pelaksanaan dialog HAM bilateral antara Indonesia dan Inggris sebagai langkah penguatan kerja sama strategis kedua negara di bidang hak asasi manusia.

    Dalam audiensi dengan Kedubes Inggris di Jakarta, Rabu, Staf Khusus Menko Kumham Imipas RI Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Usmarwi Kaffah menyampaikan dialog HAM itu merupakan peluang strategis yang baik antara Indonesia dan Inggris.

    “Di Kemenko Kumham Imipas RI terdapat Deputi Bidang Koordinasi HAM yang khusus menangani sinkronisasi dan koordinasi isu-isu HAM. Kami berharap dialog ini menghasilkan manfaat nyata bagi kedua negara dalam penanganan HAM,” ungkap Ahmad, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasikan.

    Kaffah menekankan Kemenko Kumham Imipas RI memandang penting forum tersebut untuk memperkuat diplomasi Indonesia di kancah internasional.

    Menurut dia, dialog HAM bukan hanya soal berbagi pandangan, melainkan juga membangun kepercayaan dan saling memahami konteks masing-masing negara.

    Dengan demikian, dirinya berharap diskusi itu nantinya dapat menjadi wadah untuk bertukar praktik baik dan mencari solusi bersama atas tantangan yang ada.

    Ia juga menegaskan kesiapan Kemenko Kumham Imipas RI untuk mengawal proses persiapan dialog agar sesuai dengan prioritas nasional. Dia akan memastikan bahwa berbagai isu yang diangkat relevan dengan kepentingan Indonesia sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Inggris secara konstruktif.

    “Prinsip kami adalah dialog yang setara, terbuka, dan berorientasi pada hasil nyata,” ucap dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk HAM dan Wakil Perwakilan Tetap untuk PBB dan Organisasi Internasional di Jenewa Eleanor Sanders menyampaikan usul ide dialog mengenai berbagai isu HAM di Indonesia sekaligus mempererat kerja sama bilateral.

    “Kami hendak membantu Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan HAM. Sebelum dialog tersebut terlaksana, akan lebih baik jika kita bersepakat membuat strategic partnership sebagai dasar kerja sama,” ujar Eleanor.

    Eleanor menambahkan keberadaan Kemenko Kumham Imipas RI, yang memiliki mandat koordinasi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, merupakan langkah penting yang patut diapresiasi.

    Dia menegaskan pihaknya akan segera menyampaikan proposal resmi guna mendukung terlaksananya dialog HAM tersebut.

    Pertemuan menjadi langkah awal penting dalam memperkuat dialog dan kerja sama antara Indonesia dan Inggris di bidang hak asasi manusia.

    Kemenko Kumham Imipas RI menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog konstruktif dan inklusif dengan mitra internasional guna memperkuat pemajuan HAM di Indonesia.

    Audiensi tersebut turut dihadiri oleh jajaran Kedubes Inggris di Jakarta, antara lain Sam Perkins selaku Penasihat Politik, Harry Stockwell selaku Sekretaris Kedua Politik, Emily Fraser selaku Sekretaris Pribadi Duta Besar untuk HAM, serta Avina Nababan selaku Petugas HAM.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paspampres latihan bela diri taktis perkuat kemampuan, kesiapsiagaan

    Paspampres latihan bela diri taktis perkuat kemampuan, kesiapsiagaan

    Jakarta (ANTARA) – Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melaksanakan latihan rutin bela diri taktis di Markas Komando Paspampres, Jakarta, Rabu, untuk memperkuat kemampuan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam bertugas mengamankan Presiden RI, Wakil Presiden RI beserta keluarga mereka.

    Komandan Paspampres (Danpaspampres) Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan penguasaan bela diri harus terus diasah oleh para anggota Paspampres karena kemampuan itu mutlak dimiliki oleh seluruh anggota dalam menjalankan tugasnya.

    “Penguasaan bela diri merupakan bekal profesionalisme dan kesiapsiagaan di medan tugas. Bela diri bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang dedikasi, disiplin, kerja keras, dan keteguhan prajurit Paspampres dalam menjadi Perisai Hidup Pimpinan Bangsa,” kata Mayjen Edwin.

    Dalam kesempatan yang sama, Edwin juga menyebut bela diri taktis pun menjadi menu rutin latihan mingguan seluruh anggota Paspampres.

    “Latihan rutin ini juga menjadi wujud komitmen memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit dalam mendukung tugas pengamanan VVIP,” ujar Danpaspampres.

    Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh PPID Paspampres, latihan bela diri taktis diikuti oleh sekitar seratusan anggota Paspampres di halaman tengah Mako Paspampres. Kegiatan dimulai dengan sesi pengarahan dari Danpaspampres, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi pemanasan secara bersama-sama, dan demonstrasi gerakan-gerakan bela diri oleh pelatih.

    Selepas sesi itu, para anggota Danpaspampres kemudian berlatih bersama-sama, kemudian berlatih dalam kelompok-kelompok kecil untuk menu latihan yang lebih intens.

    Paspampres, yang merupakan badan pelaksana pusat (balakpus) TNI, merupakan satuan yang terdiri atas prajurit-prajurit terbaik dari kesatuan-kesatuan elite tiga matra TNI, di antaranya dari satuan khusus anti-teror laut Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, kemudian Satuan Bravo (Satbravo) 90 Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara, dan Kopassus TNI Angkatan Darat.

    Tugas utama Paspampres salah satunya memberikan perlindungan fisik secara langsung dan dalam jarak dekat kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI beserta keluarga inti mereka. Kemudian, Paspampres juga bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan mantan-mantan presiden dan wakil presiden, serta tamu-tamu negara.

    Paspampres terbagi dalam empat grup, yaitu Grup A yang bertugas dalam pengamanan Presiden RI beserta keluarganya. Grup A Paspampres saat ini dipimpin oleh Komandan Grup A Kolonel Inf. Farid Yudho Dwi Leksono, kemudian ada Grup B, yang bertugas dalam pengamanan Wakil Presiden RI beserta keluarganya.

    Grup C Paspampres ditugaskan untuk pengamanan tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan. Grup C juga membawahi berbagai satuan khusus seperti Batalyon Pengawalan Protokoler Kenegaraan (Yonwalprotneg), Skadron Kavaleri Panser (Dronkavser), Detasemen Musik Militer, dan unit pendukung lainnya. Terakhir, Grup D Paspampres, yang dibentuk pada tahun 2014, bertugas mengawal Presiden dan Wakil Presiden yang telah purnatugas.

    Yonwalprotneg merupakan unit dari Polisi Militer yang memiliki peran penting dalam pengawalan VVIP menggunakan kendaraan bermotor (voorijder), pengamanan kompleks Istana Kepresidenan, serta mendukung kegiatan protokoler dalam upacara kenegaraan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi IV DPR RI targetkan RUU Pangan rampung tahun ini

    Anggota Komisi IV DPR RI targetkan RUU Pangan rampung tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengatakan bahwa pihaknya menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan akan dapat rampung pada tahun ini.

    “Undang-Undang Pangan kita mau ubah, sekarang ini kawan-kawan semuanya masukan, saran, silakan di Komisi IV kami mau usahakan Undang-Undang tentang Pangan diselesaikan di tahun ini,” kata Riyono.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Implementasi Pidato Presiden Saat Sidang MPR RI Tahun 2025” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menyebut nantinya RUU tersebut akan memuat pula penataan ulang terkait posisi institusi pemerintah yang mengurusi urusan pangan dalam mengendalikan desain pangan nasional.

    “Termasuk di dalamnya kami mau menata ulang berkaitan dengan posisi Bulog, posisi Badan Pangan agar menjadi sebuah orkestra yang bagus,” ucapnya.

    Di sisi lain, dia memandang adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional, sebagaimana pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya pada Jumat (15/8).

    Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional, yang masuk dalam salah satu agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

    “Rp164 triliun itu rasa-rasanya kalau kemudian kita menginginkan adanya kedaulatan pangan dari hulu sampai ke hilir kalau dihitung dari persentase memang belum sampai lima persen, tapi ada kenaikan yang menurut saya ini berarti ada political will dari Presiden berkaitan dengan masalah kebijakan pangan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menekankan negara harus dapat menguasai sektor pangan nasional sebab yang terjadi saat ini justru pasar dikendalikan oleh sektor swasta yang mendominasi.

    “Negara harus menguasai pangan kita, kalau pangan saat ini khususnya beras baru kurang lebih tiga sampai empat persen marketnya dikuasai oleh negara, 97 persen pangan khususnya beras itu masih dikuasai oleh sektor privat,” katanya.

    Riyono menegaskan pula bahwa ketahanan pangan merupakan penentu bagi terciptanya pembangun nasional.

    “Urusan pangan ini separuh urusan bangsa kita. Sebagaimana Soekarno menyatakan kalau urusan perut rakyat kita ini selesai, 50 persen urusan bangsa kita ini,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Papua minta dapur SPPG gunakan bahan lokal dalam MBG

    Pemprov Papua minta dapur SPPG gunakan bahan lokal dalam MBG

    Karena pemanfaatan bahan pangan lokal tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga terkait, kesehatan, dan keberlanjutan program

    Jayapura (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat agar mengutamakan pemanfaatan/penggunaan bahan pangan lokal dalam setiap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setyo Wahyudi di Jayapura, Rabu, mengatakan pemanfaatan pangan lokal menjadi kunci agar program percepatan penyediaan makanan bergizi dapat berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

    “Pendampingan dan pengawalan bersama perlu dilakukan supaya setiap langkah berpedoman pada SOP. Dengan begitu, penggunaan bahan pangan lokal dapat benar-benar menjadi bagian dari strategi jangka panjang,” katanya.

    Menurut Setyo, dengan begitu juga bisa memastikan keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

    “Karena pemanfaatan bahan pangan lokal tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga terkait, kesehatan, dan keberlanjutan program,” ujarnya.

    Dia menjelaskan dapur SPPG harus mampu memastikan ketersediaan pangan bergizi secara berkesinambungan.

    “Jangan sampai minggu ini ada makanan bergizi untuk anak sekolah, tetapi minggu depan tidak ada lagi. Keberlanjutan itu penting sekali, baik dari sisi modal maupun pasokan bahan pangan,”katanya lagi.

    Dia menambahkan pihaknya juga meminta kepada OPD teknis agar membantu penerapan bahan lokal agar merata hingga ke daerah-daerah yang masih terbatas aksesnya, seperti Sarmi dan Yapen.

    “Dengan evaluasi yang rutin, kami bisa melihat kelebihan dan kekurangan di setiap daerah, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan secara berkesinambungan,”ujarnya lagi.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SPPG 2 Polresta Sidoarjo siap layani 7.363 siswa program MBG

    SPPG 2 Polresta Sidoarjo siap layani 7.363 siswa program MBG

    “Nantinya SPPG 2 Polresta Sidoarjo yang didirikan di Kecamatan Porong, Sidoarjo, ini akan memberi pelayanan terhadap seluruh siswa dari rentang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA),”

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 2 Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo siap melayani kebutuhan gizi 7.363 siswa di wilayah setempat dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala Polresta Sidoarjo Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Christian Tobing menyatakan dapur SPPG 2 Polresta Sidoarjo yang diresmikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tersebut akan melayani siswa di 27 sekolah di wilayah sekitar lokasi dapur SPPG.

    “Nantinya SPPG 2 Polresta Sidoarjo yang didirikan di Kecamatan Porong, Sidoarjo, ini akan memberi pelayanan terhadap seluruh siswa dari rentang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA),” kata Tobing di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

    Menurut Tobing, Polresta Sidoarjo telah menyiapkan dua dapur SPPG demi mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto itu.

    Ia menjelaskan dapur SPPG 1 Polresta Sidoarjo yang berlokasi di gedung eks Markas Polresta Sidoarjo di Kecamatan Cemengkalang, Sidoarjo, ini sedang dalam tahap pembangunan.

    Nantinya SPPG 1 Polresta Sidoarjo akan melayani kebutuhan gizi bagi 3.405 siswa di sembilan sekolah di wilayah Sidoarjo.

    Tobing pun memastikan SPPG 2 Polresta Sidoarjo akan segera beroperasi dalam waktu dekat demi membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa di Sidoarjo.

    Dalam lingkungan dapur SPPG 2 Polresta Sidoarjo tersebut, Tobing menuturkan terdapat pula Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang berisikan tanaman-tanaman bergizi dan juga kandang ayam petelur serta kolam ikan lele.

    Ia menyatakan P2B ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan dapur SPPG dalam menyiapkan sumber makanan berkualitas bagi siswa.

    Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut Kapolri juga melaksanakan peletakan batu pertama atas pembangunan 13 SPPG Polri di wilayah yurisdiksi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

    Selain itu, Kapolri bersama Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak, Kepala Polda Jatim Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Nanang Avianto, beserta jajaran juga menyapa warga yang hadir dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Polda Jatim di rangkaian kegiatan yang sama.

    Program GPM tersebut memberikan akses kepada masyarakat melalui pasar murah yang memungkinkan warga memperoleh barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak, gula dan sebagainya dalam harga yang murah.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Jateng tegaskan bahaya pengeboran minyak ilegal di Blora

    Polda Jateng tegaskan bahaya pengeboran minyak ilegal di Blora

    “Perintah Bapak Kapolda, kami harus mengecek langsung situasi di Blora terkait adanya kegiatan pengeboran masyarakat yang mengakibatkan kebakaran. Yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga,”

    Bloea (ANTARA) – Kepolisian Daerah Jawa Tengah menegaskan aktivitas pengeboran minyak ilegal oleh masyarakat di Kabupaten Blora sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan tanpa izin resmi serta pengawasan tenaga ahli.

    Wakapolda Jateng, Brigjen Pol. Latif Usman, saat meninjau lokasi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Rabu, menyampaikan, keselamatan warga menjadi prioritas utama.

    “Perintah Bapak Kapolda, kami harus mengecek langsung situasi di Blora terkait adanya kegiatan pengeboran masyarakat yang mengakibatkan kebakaran. Yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga,” tegas Latif Usman.

    Ia menjelaskan Polres Blora bersama Kodim, pemerintah desa, dan pemerintah daerah terus berupaya mengawasi masyarakat agar tidak lagi melakukan pengeboran sembarangan. Edukasi kepada warga dinilai sangat penting karena aktivitas yang tidak sesuai prosedur berisiko menimbulkan bencana besar.

    “Bupati sudah menyampaikan ada sekitar 4.000 pengajuan rekomendasi izin. Namun, semuanya harus benar-benar diawasi oleh pihak berkompeten, dalam hal ini ESDM. Jangan sampai masyarakat nekat melakukan sendiri karena sangat membahayakan,” lanjutnya.

    Menurut Latif, peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Blora menjadi pelajaran penting bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara mandiri tanpa izin dan tanpa keterlibatan tenaga ahli.

    Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri tegaskan pemekaran desa harus sesuai aturan

    Wamendagri tegaskan pemekaran desa harus sesuai aturan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bawah usulan pemekaran desa sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, harus tetap mengikuti aturan perundang-undangan.

    “Apa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, kita berembuk bersama-sama, karena ini secara hierarki itu dari kabupaten kemudian harus naik ke provinsi, ada syarat-syarat yang harus diikuti,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan Ribka saat menerima audiensi Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu.

    Ribka menjelaskan Kemendagri berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang berasal dari daerah. Kemendagri akan memproses setiap usulan pemekaran desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

    Menurut Ribka, verifikasi penting dilakukan karena pemberian kode desa berhubungan dengan berbagai aspek, mulai dari administrasi kependudukan hingga penataan wilayah.

    Dia mengatakan Kemendagri akan berhati-hati dalam bekerja, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi.

    Kemendagri, kata dia, juga akan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan historis terkait 203 desa yang diusulkan untuk dimekarkan.

    Menurut dia, proses verifikasi ini penting karena menyangkut tata kelola pemerintahan sekaligus pelayanan publik kepada masyarakat.

    “Tim kami, Kementerian Dalam Negeri ini sudah punya tupoksinya. Jadi mudah-mudahan, kami harapkan nanti para direktur yang mewakili para Dirjen yang akan menyampaikan duduk persoalan ini. Apakah sudah pernah terdaftar atau belum, atau ada yang baru atau ada yang lama, kemudian nanti diverifikasi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) telah melakukan klarifikasi lapangan di sejumlah lokasi. Hasil pengecekan menunjukkan sebagian persyaratan telah terpenuhi, meski masih ada beberapa catatan administratif yang perlu dilengkapi.

    Dengan adanya audiensi ini, Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi sehingga aspirasi masyarakat dapat diwujudkan sesuai regulasi yang berlaku.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.