Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Program pencegahan korupsi sasar Dukcapil DKI sebab rentan gratifikasi

    Program pencegahan korupsi sasar Dukcapil DKI sebab rentan gratifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan sosialisasi program pencegahan dan pemberantasan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) karena menjadi salah satu instansi yang rentan terjadinya praktik korupsi dan gratifikasi.

    Inspektur DKI Jakarta, Dhany Sukma di Jakarta, Kamis, mengatakan dinas dukcapil memiliki peran strategis dalam penyusunan database kependudukan secara nasional, sehingga rentan terjadi praktik korupsi dan gratifikasi.

    “Korupsi tidak selalu hadir dalam bentuk besar. Praktik koruptif bisa berupa gratifikasi kepada pejabat,” katanya.

    Dhany menyampaikan, korupsi juga bisa dilakukan operator yang berhadapan langsung saat memberikan layanan publik data kependudukan dan catatan sipil, pungutan liar yang dibungkus sebagai kontribusi, hingga konflik kepentingan.

    Menurut dia, korupsi bisa dicegah salah satunya melalui penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya anti korupsi, khususnya seputar pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

    Oleh karena itu, Pemprov DKI menggencarkan sosialisasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan, termasuk dukcapil. Kegiatan ini diikuti 300 petugas pelayanan di lingkungan dinas dukcapil.

    Menurut Dhany, sosialisasi dan kampanye yang diadakan hari ini merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun dan membangkitkan kembali budaya antikorupsi di tengah masyarakat.

    Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto berharap kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi kepada jajarannya dapat memupuk komitmen menggelorakan semua layanan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Dukcapil DKI Jakarta pun berkomitmen menggelorakan budaya antikorupsi saat menunaikan pelayanan kepada warga.

    Komitmen ini diwujudkan dengan penandatanganan bersama program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengingatkan tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu melakukan gratifikasi dan suap.

    “Kami menekankan kepada aparatur di lingkungan dinas dukcapil se-DKI Jakarta melaksanakan pelayanan secara baik tanpa pungutan alias gratis,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menlu Sugiono terima Menlu & Kerja Sama Internasional Somalia bahas penguatan kerja sama di berbagai bidang

    Menlu Sugiono terima Menlu & Kerja Sama Internasional Somalia bahas penguatan kerja sama di berbagai bidang

    Kamis, 31 Juli 2025 14:14 WIB

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kanan) menerima Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Somalia Abdisalam Abdi Ali (kiri) saat tiba untuk pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (31/7/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang penguatan kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan dan keamanan maritim serta penandatangan MoU pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor visa RI-Somalia. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Somalia Abdisalam Abdi Ali (kiri) usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (31/7/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang penguatan kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan dan keamanan maritim serta penandatangan MoU pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor visa RI-Somalia. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kanan) bersama Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Somalia Abdisalam Abdi Ali (kiri) menunjukkan dokumen kerja sama usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (31/7/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang penguatan kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan dan keamanan maritim serta penandatangan MoU pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor visa RI-Somalia. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IPO PAM Jaya berdampak positif kepada masyarakat Jakarta

    IPO PAM Jaya berdampak positif kepada masyarakat Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi berpendapat penawaran saham perdana “Initial Public Offering” (IPO) perusahaan air minum dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Jakarta.

    “Kita mau kerja, bukan mau cari benar atau salah. IPO PAM Jaya sudah menjadi penugasan dan targetnya terlaksana 2027,” kata Prasetyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Prasetyo mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Francine Widjojo yang menolak rencana Perusahaan Umum Daerah Perusahaan Air Minum Jaya (Perumda PAM Jaya) untuk go public.

    Prasetyo menilai Francine tidak mengerti kondisi PAM Jaya saat ini. Apalagi setelah dua operator swasta, yakni Palyja dan Aetra hengkang dari Jakarta dan menyerahkan pengelolaan air sepenuhnya kepada PAM Jaya.

    Terkait tudingan Francine soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan badan hukum PAM Jaya itu bukan usulan komisi maupun fraksi di DPRD Jakarta, Prasetyo justru menegaskan penambahan usulan dari eksekutif yang dikirimkan ke DPRD dan Bapemperda harus langsung dilaksanakan.

    “Kalau itu disetujui oleh fraksi, ya harus dilaksanakan. Kalau ternyata fraksi PSI menolak ya tidak apa-apa. Lagi pula, Raperda perubahan status badan hukum PAM Jaya ini untuk kebaikan semua, niatnya agar air bersih bisa sampai ke tengah masyarakat Jakarta,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 tersebut.

    Dengan adanya target IPO di Bursa Efek Indonesia, PAM Jaya justru harus bekerja keras memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat karena perseroan harus mendapat kepercayaan dari masyarakat Jakarta sebelum menawarkan saham kepada investor di bursa saham.

    Berdasarkan data terkini, cakupan jaringan perpipaan air bersih PAM Jaya di wilayah Jakarta mencapai 73,4 persen. Sementara itu, direksi PAM Jaya harus mengejar target cakupan jaringan perpipaan hingga di atas 80 persen sebagai salah satu syarat agar bisa IPO di bursa saham.

    “Direksi harus tunjukkan yang terbaik ke masyarakat sebelum menawarkan ke investor saham. Masyarakat bisa menilai kinerja PAM Jaya,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Prasetyo meminta semua pihak, tak terkecuali fraksi PSI Jakarta untuk mendukung penuh langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan direksi PAM Jaya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo sempat memberi pesan kepada jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu bekerja secara profesional, sehingga perusahaan milik Pemprov Jakarta tersebut dapat go public atau IPO.

    Pramono menargetkan ada dua BUMD Jakarta yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya.

    “Saya yakin, saya lihat respons publiknya, dua BUMD ini bisa kita lakukan IPO, kemudian disusul BUMD lainnya. Saya juga mengapresiasi gagasan dan ide di lapangan untuk pengembangan BUMD menjadi lebih baik lagi,” kata Gubernur Pramono pada Rabu (6/8/).

    Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta menolak Raperda tentang perubahan badan hukum PAM Jaya dimasukkan ke dalam revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

    Anggota Komisi B dan Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI Francine Widjojo mengatakan pada Rabu (20/8) Bapemperda menyepakati revisi Propemperda Tahun 2025. Di antaranya masuk Ranperda tentang perubahan badan hukum PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas PAM (Perseroda).

    Francine mengungkapkan, Raperda ini tidak pernah diusulkan oleh komisi maupun fraksi saat penyampaian surat untuk propemperda 2025 dan hanya berdasarkan usulan Gubernur Pramono Anung.

    “Kenapa tiba-tiba usulan Pak Gubernur bisa masuk dalam skala prioritas, tapi usulan fraksi atau komisi banyak yang tidak masuk,” kata dia.

    Menurut Francine, PAM Jaya juga lebih cocok tetap sebagai Perumda yang berorientasi pada pelayanan publik dan penyedia jasa untuk memenuhi hajat hidup masyarakat.

    “Jika menjadi Perseroda PAM Jaya akan lebih berorientasi pada kegiatan bisnis yang kompetitif dan mencari keuntungan,” tuturnya.

    Padahal, PAM Jaya hingga saat ini juga belum mampu menyediakan layanan air minum kepada mayoritas masyarakat Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaksel minta lurah cepat respon terkait aduan masyarakat

    Pemkot Jaksel minta lurah cepat respon terkait aduan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) meminta para lurah cepat merespon terkait adanya aduan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

    “Saya minta ini cepat merespon aduan masyarakat dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Anwar dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Kamis.

    Anwar mengingatkan bagi lurah yang belum bisa melakukannya, maka ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada warga.

    Dalam Rakorwil itu, dia memberikan penghargaan kepada beberapa wilayah atas capaian kinerja pelayanan Cepat Respon Masyarakat (CRM) Semester I 2025 dengan Koordinasi Tercepat diantaranya kepada Kelurahan Cipedak, Cilandak Barat dan Tebet Timur.

    Kemudian penghargaan Penyelesaian Tercepat untuk Kelurahan Menteng Atas, Tebet Timur dan Cipete Selatan.

    Selanjutnya, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I 2025 dengan Nilai Tertinggi yaitu Kelurahan Cipedak, Cipete Utara dan Kebayoran Lama Utara.

    Anwar mengatakan, prestasi yang diraih hari ini merupakan langkah yang baik diambil para lurah dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungannya.

    “Permasalahan yang ada di lingkungan warga harus diselesaikan bersama dan sebaik mungkin, agar tidak adanya permasalahan lainnya,” katanya.

    Dalam koordinasi hari ini, seluruh peserta yang hadir diminta untuk menjaga kekompakan, solidaritas dan kebersamaan dalam membangun Jakarta Selatan yang lebih baik lagi.

    “Nantinya ada Festival Dewan Kota, ada Baznas Bazis, ada event lainnya juga saya minta harus kompak, tunjukkan Jakarta Selatan itu yang terbaik,” ucapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 30 pelatih sanggar tari ikut pelatihan seni Nusantara di Jaksel

    30 pelatih sanggar tari ikut pelatihan seni Nusantara di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 30 pelatih sanggar tari mengikuti Pelatihan Seni Tari Nusantara yang digelar Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB), Kebon Baru, Tebet.

    “Pelatihan Seni Tari Nusantara Tahun 2025 ini diikuti 30 peserta yang merupakan pelatih sanggar tari di wilayah Jakarta Selatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pembinaan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan, Hubazurine Indol di Jakarta, Kamis.

    Hubazurine mengatakan pelatih dalam pelatihan tersebut merupakan profesional di bidang seni tari, yakni Wiwiek Widiastuti.

    Dia menjelaskan, dalam pelatihan yang digelar selama 10 hari dari 21 Agustus hingga 3 September 2025 ini, para peserta diajarkan materi Tari Ngarojeng dan beberapa tari kreasi baru dengan iringan rebana biang.

    Selain untuk melestarikan budaya seni tari yang ada di Indonesia khususnya Jakarta, pelatihan ini juga untuk meningkatkan kemampuan para pelatih agar nantinya memberikan manfaat lebih kepada peserta didiknya di sanggar.

    “Semoga saja ini dapat menambah pemahaman atau dapat mengembangkan keterampilan motorik, koordinasi, dan ekspresi diri melalui gerakan tari para peserta,” katanya.

    Sementara itu, salah satu peserta yang merupakan pelatih Sanggar Selendang Putih Cilandak, Zaki Fajarini menyampaikan pelatihan ini sangat positif dan menguntungkan bagi para pelatih untuk menambah ilmu-ilmu baru dalam seni tari.

    “Kami juga sangat senang adanya kolaborasi latihan tari kreasi baru dan musik. Tentunya ini menjadi hal baru yang akan kami sebarkan ke anak didik nantinya,” ucap Zaki.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SDM ujung tombak jaga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di DKI

    SDM ujung tombak jaga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Bratata mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal menjadi ujung tombak menjaga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “SDM pengadaan barang dan jasa unjuk tombak kami di depan untuk menjaga, menggawangi akuntabilitas pengadaan,” kata Michael dalam acara terkait SDM pengadaan di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, banyak kasus terjadi dimulai dari pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan.

    Oleh karena itu, dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan secara keseluruhan, BPKD menginginkan SDM pengadaan barang dan jasa yang handal, berintegritas, dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik serta dilandasi aturan-aturan.

    Dia memahami berat dan sulitnya kerja petugas SDM pengadaan barang dan jasa karena dirinya pernah menjabat posisi itu 23 tahun lalu. Namun, dia berharap petugas dapat terus belajar agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai aturan.

    “Saya memahami betapa sulitnya, beratnya seorang petugas SDM pengadaan barang dan jasa dalam melakukan pekerjaannya. Untuk itu, kita sama-sama belajar. Peraturan berubah demikian besar dan pelaksanaan di lapangan juga begitu dinamis,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Humas dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hermawan mengingatkan peran penting SDM pengadaan meliputi perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelola barang dan jasa.

    Bahkan, SDM pendukung ekosistem pengadaan dengan tujuan memastikan proses tersebut berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

    Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencetak SDM pengadaan barang dan jasa yang handal adalah edukasi yang diberikan LKPP.

    Adapun pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memanfaatkan sistem e-katalog. Pemanfaatan e-katalog dapat meningkatkan efisiensi serta kemudahan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI DKI tekankan pentingnya sinergi dengan wartawan

    KI DKI tekankan pentingnya sinergi dengan wartawan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menekankan pentingnya membangun sinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperkuat demokrasi.

    “Musuh demokrasi bukan negara lain, melainkan ketika kepentingan publik yang tidak dikawal. Karena itu, diperlukan media yang kuat. Sinergi ini bukan hanya dengan pimpinan PWI, tetapi juga jurnalis di lapangan. Mereka yang menjadi garda terdepan check and balance dalam demokrasi,” kata dia di Jakarta, Kamis.

    Menurut Harry, keluaran (output) KI secara teknis berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi. Namun, peran media menjadi kunci penting dalam mencerahkan publik dan mengawal kepentingan masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo mengatakan media harus tetap hidup di tengah disrupsi dan era pasca-kebenaran (post-truth).

    “Media tidak boleh mati. Justru saat terjadi disrupsi dan banjir informasi di media sosial, pers hadir sebagai penyeimbang sekaligus penenang masyarakat,” ujarnya.

    Meski industri media menghadapi keterbatasan, termasuk pengurangan awak redaksi, kata dia, pers tetap menjadi penopang informasi yang akurat.

    Dia berharap nantinya, momentum perayaan ulang tahun Jakarta sekaligus ajang penghargaan jurnalistik dapat meningkatkan literasi media masyarakat tentang keterbukaan informasi publik.

    “Kami yakin dengan sosialisasi KI yang tepat, bisa menjadi sarana mendekatkan diri dengan publik, bahkan diperkuat dengan MoU ke depan,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI pasang kubus apung untuk atasi busa di Kali Sunter

    DKI pasang kubus apung untuk atasi busa di Kali Sunter

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memasang kubus apung di hilir outlet pompa 1 dan 2 pada Rumah Pompa Polder Pulomas 1 dan Pulomas 2 untuk mengatasi penyebaran busa di aliran Kali Sunter, Jakarta Utara.

    “Pemasangan kubus apung di hilir outlet pompa 1 dan 2 pada jarak sekitar 100 meter. Instalasi ini bertujuan mencegah penyebaran busa lebih luas dan ditargetkan selesai pada 30 Agustus 2025,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis.

    Upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut temuan busa di aliran Kali Sunter, Jakarta Utara. Hasil verifikasi lapangan pada Selasa (19/8) bersama Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menunjukkan busa tersebut berasal dari Situ Ria Rio, Pulomas, Jakarta Timur.

    Hasil pemeriksaan awal juga memperlihatkan kualitas air Situ sudah tercemar oleh kandungan organik dan surfaktan (zat aktif).

    Adapun fenomena busa terjadi saat pompa di Rumah Pompa Polder Pulomas 1 (Kelapa Gading, Jakarta Utara) dan Pulomas 2 (Kayu Putih, Jakarta Timur) dinyalakan.

    Menurut petugas, kala itu dilakukan pengosongan air Situ untuk mengantisipasi potensi hujan deras. Debit air yang tinggi memicu turbulensi sehingga busa meluap ke Kali Sunter.

    Oleh karena itu, selain pemasangan kubus apung yang merupakan upaya penanganan jangka pendek, Dinas Lingkungan DKI Jakarta juga akan melakukan penyemprotan busa menggunakan metode high pressure spraying di lokasi tersebut.

    DLH DKI juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan pengelola rumah pompa agar langkah responsif bisa segera dilakukan setiap kali pompa beroperasi.

    “Identifikasi sumber pencemar di sekitar Situ Ria Rio juga tengah berlangsung,” kata Asep.

    Untuk jangka panjang, tambah dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola Situ Ria Rio untuk pemulihan kualitas air mencakup metode fisik maupun biologis untuk mengurai polutan organik dan surfaktan yang memicu timbulnya busa.

    “Langkah yang kami ambil bukan hanya penanganan sesaat, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas air di Jakarta,” ujar Asep.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 105 orang lolos seleksi administrasi calon anggota KI DKI

    105 orang lolos seleksi administrasi calon anggota KI DKI

    Jakarta (ANTARA) – Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2029 mengumumkan sebanyak 105 dari 186 orang pendaftar lolos seleksi administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni tes potensi.

    “Peserta yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tes potensi. Materi tes akan menguji pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, hak asasi manusia, dan kebijakan publik,” ujar Ketua Tim Seleksi (Timsel) John Fresly Hutahaean di Jakarta, Kamis.

    Adapun nama-nama peserta yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes potensi dapat diakses melalui laman jakarta.go.id/seleksiKIP dan kip.jakarta.go.id.

    Tes potensi dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2025 pukul 07.30 WIB di Balai Kota Jakarta.

    Dia menegaskan, seleksi calon anggota KI DKI dilakukan secara terbuka untuk menjaring sosok-sosok yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi.

    Seluruh tahapan seleksi pun, kata John, bersifat objektif demi menghasilkan komisioner yang benar-benar layak mewakili kepentingan publik.

    “Keputusan hasil seleksi administrasi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Kami berharap para peserta bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk tahap berikutnya,” ujarnya.

    Usai pengumuman hasil tes potensi, Timsel akan membuka ruang partisipasi masyarakat berupa saran dan masukan terhadap para calon anggota KI yang lolos ke tahap selanjutnya.

    Adapun rangkaian proses seleksi calon anggota KI DKI Jakarta periode 2025–2029 nantinya berlanjut ke beberapa tahapan, yakni psikotes dan dinamika kelompok, tahapan wawancara, penulisan naskah.

    Selanjutnya, nama hasil seleksi akan diserahkan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono lantik 2.703 PPPK Tahap I di Balai Kota Jakarta

    Pramono lantik 2.703 PPPK Tahap I di Balai Kota Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melantik 2.703 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di halaman Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Dalam sambutannya, Pramono berpesan agar PPPK yang dilantik dapat menjunjung tinggi integritas dan terus meningkatkan etos kerja dalam melayani warga Jakarta.

    “Semuanya harus menjunjung tinggi Core value ASN Ber-AKHLAK, yang berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ini adalah seperangkat nilai yang menjadi pedoman utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jakarta,” kata Pramono.

    Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 658 Tahun 2025. PPPK Tahap I terdiri atas 304 guru, 61 tenaga kesehatan, dan 2.338 tenaga teknis.

    Dalam kesempatan itu, Pramono menekankan agar para pegawai dapat memegang teguh etika kerja dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

    “Jalankanlah amanah ini dengan niat tulus, semangat belajar, dan melayani. Mari perkuat kolaborasi demi keberhasilan membangun Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih modern,” kata Pramono.

    Diketahui, pada seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2024, tersedia 4.826 formasi dengan hasil kelulusan sebanyak 4.652 orang.

    Seluruh PPPK Tahap I yang telah dilantik wajib melaksanakan tugas terhitung mulai 1 September 2025. PPPK Tahap I ini sebelumnya merupakan tenaga honorer eks Kategori II dan Pegawai Tidak Tetap Pemprov DKI Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.