Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Keluarga surati Kepala PN Jakut dan hakim minta terdakwa ditahan

    Keluarga surati Kepala PN Jakut dan hakim minta terdakwa ditahan

    Jakarta (ANTARA) –

    Keluarga korban tabrak lari berinisial S (82), Haposan menyatakan pihaknya telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) dan hakim meminta agar terdakwa Ivon Setia Anggara (65) agar ditahan dan status tahanan kota yang diberikan kepada terdakwa agar ditangguhkan.

    “Kami berharap surat dari kami jadi pertimbangan buat majelis hakim dan kami mohon Ketua PN Jakut untuk melihat kasus ini supaya segera dilakukan penahanan kepada terdakwa,” kata anak korban tabrak lari berinisial S (82) Haposan di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia pihak keluarga meminta agar majelis hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar melihat situasi ini dengan jernih.

    “Mohon berikan kami keadilan agar terdakwa ini segera dilakukan penahanan Rutan,” kata dia.

    Pihaknya juga melampirkan bukti-bukti bahwa terdakwa ini sebenarnya sehat walafiat dan tidak sesuai dengan alasan yang menyatakan dirinya sakit sehingga penahanan dirinya ditangguhkan menjadi tahanan kota.

    “Lampiran-lampiran ini juga sudah kami berikan ke dalam suratnya, kami berharap supaya segera dilakukan penahanan,” kata dia.

    Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ivon Setia Anggara pasal 311 Ayat (5) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Pasal tersebut menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

    Sementara dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Jakarta Utara menjelaskan status terdakwa Ivon Setia Anggara ditahan penyidik mulai 13 Mei hingga 27 Mei 2025 melalui surat bernomor Sprin.han/04/V/2025/LLJU. Kemudian status penahanan terdakwa oleh penuntut berubah dengan status tahanan dengan jenis penahanan sebagai tahanan kota pada 16 Juli hingga 4 Agustus 2025.

    Kemudian penyidik yang menahan terdakwa mengubah status penahanan menjadi ditangguhkan mulai 27 Mei 2025. Lalu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui nomor surat 680/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tertanggal 23 Juli 2025 memperpanjang status terdakwa ditahan dengan jenis tahanan menjadi tahanan kota dari 23 Juli hingga 21 Agustus 2025.

    Setelah itu jenis penahanan Ivon sebagai tahanan kota yang ditahan hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari 22 Agustus hingga 20 Oktober 2025.

    Sebelumnya Korban yang berusia 82 tahun menjalani aktivitas jalan pagi yang rutin dilakukan di komplek perumahan. Lalu, tiba-tiba datang mobil putih dari belakang dan menabrak sang ayah. Kejadian ini terekam sejumlah kamera pengintai yang ada di kawasan tersebut. Mobil sempat berhenti dan langsung melanjutkan perjalanan.

    “Dia langsung kabur dan tidak menolong papa saya yang tergeletak bersimbah darah,” kata anak korban.

    Menurut dia, di lokasi juga ada sejumlah saksi yang mengetahui kejadian dan meminta tolong petugas keamanan.

    Setelah melihat rekaman, petugas mencari keberadaan mobil pelaku dan mobil tersebut terparkir rapi di sebuah ruko yang dekat dengan kawasan tersebut.

    “Waktu ditanya petugas, pelaku ini mengaku hanya menabrak tiang dan dia berbelit-belit memberikan penjelasan,” kata dia

    Ia mengatakan, jika terdakwa mau membantu dan tidak berbelit-belit nyawa ayah mungkin masih tertolong.

    “Ayah saya meninggal setelah mengalami pendarahan setelah tiga hari dirawat,” kata dia.

    Ia mengatakan, tidak ada itikad baik dari terdakwa sejak awal kejadian kecelakaan maut itu terjadi kepada keluarganya.

    Namun, saat kasus ditangani oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, pelaku tabrak lari tidak ditahan oleh polisi. Pelaku mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan sakit.

    “Kami berharap hukum itu harus ada dan pelakunya harus dihukum yang seberat-beratnya, karena orang ini meskipun perempuan tapi tidak punya hati,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah capai 78 persen

    Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah capai 78 persen

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei terbaru Indonesian Social Survey (ISS) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 78 persen.

    “Secara umum, masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap sesama dan lembaga negara. Namun, aspek ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar,” ungkap Direktur Eksekutif ISS Whinda Yustisia dalam diskusi publik bertajuk “80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Manusia Indonesia Saat Ini?” yang digelar di Jakarta, Kamis dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Untuk diketahui, ISS merilis survei nasional terbaru yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

    Hasil survei tersebut menunjukkan potret masyarakat yang semakin optimis, dengan tingkat kebahagiaan dan rasa aman yang tinggi, meskipun tantangan di sektor ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

    Whinda menyampaikan bahwa indeks kualitas hidup nasional berada di angka 65 dari 100, yang dikategorikan sebagai “cukup baik”.

    Survei dilakukan pada Juli 2025 terhadap 2.200 responden dari 38 provinsi, dengan mengukur tujuh aspek utama kualitas hidup: kesejahteraan psikologis (67,3), kesehatan (70,1), keamanan (72,3), kepercayaan sosial dan institusi (70,2), partisipasi politik (69,7), kesejahteraan ekonomi (42,6) serta kualitas lingkungan (62,9).

    Meskipun skor kesejahteraan ekonomi menjadi yang terendah, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah justru tinggi mencapai 78 persen.

    ISS menemukan bahwa kepuasan itu lebih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti rasa aman, legitimasi politik, dan kualitas layanan dasar.

    Dari 39 indikator yang diukur, hanya delapan yang signifikan dalam menjelaskan tingkat kepuasan terhadap pemerintah, di antaranya kepuasan hidup, fasilitas pendidikan, rasa aman, serta kepercayaan terhadap presiden, wakil presiden, menteri, TNI, dan jalannya demokrasi.

    “Kepercayaan terhadap Presiden bahkan mencapai angka tertinggi sejak era reformasi, yaitu 90,9 persen,” sebut Whinda.

    Salah satu program pemerintah yang mendapat respons paling positif, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu diingat spontan oleh 67 persen responden, dikenal oleh 89 persen, dan dinilai bermanfaat oleh 82 persen responden.

    Kendati demikian, sebagian masyarakat merasa manfaat MBG masih terbatas dan belum sepenuhnya meringankan beban ekonomi rumah tangga.

    Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal yang turut hadir dalam diskusi itu mengatakan MBG merupakan salah satu intervensi utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat, khususnya dari sisi pengeluaran keluarga.

    “Meski tidak menambah pendapatan langsung seperti bantuan tunai, MBG membantu mengurangi beban belanja harian. Misalnya, dua anak sekolah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp600.000 per bulan,” jelas Fithra.

    Hingga Agustus 2025, program MBG telah menjangkau antara 12 hingga 20 juta penerima manfaat serta menyerap sekitar 290 ribu tenaga kerja. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan, termasuk renovasi 800 madrasah, 11.686 sekolah, dan peningkatan kualitas guru.

    Fithra menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

    “Pertumbuhan industri akan sia-sia jika masyarakat tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Maka dari itu, pembangunan harus menyiapkan manusia Indonesia agar siap menghadapi era society 5.0,” ujarnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

    DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menilai pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dalam skema konvensional seharusnya disikapi secara positif sebagai momentum pemerintah daerah (pemda) untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi fiskal masing-masing.

    “Ini merupakan stimulan bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Kapasitas fiskal daerah bisa diperkuat dengan instrumen-instrumen kreatif di luar ketergantungan pada pusat,” kata Tamsil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia lantas mencontohkan penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk mendanai proyek bernilai ekonomi tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat.

    “Obligasi daerah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana bagi daerah untuk membangun kepercayaan pasar. Dengan tata kelola yang transparan, obligasi dapat menjadi motor pembangunan baru yang menegaskan kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

    Dia juga mencontohkan pemerintah kota madya dapat memaksimalkan jalur utilitas sebagai potensi komersial yang mendukung penataan kota yang lebih modern dan mampu memperkuat pendapatan asli daerah.

    “Alternatif pendapatan itu banyak. Mulai dari pengelolaan aset, pengembangan kawasan ekonomi, sektor energi, hingga jalur utilitas, yang penting adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan inovasi fiskal dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat,” ucapnya.

    Di sisi lain, senator itu mengingatkan kepala daerah memiliki peran sentral dalam merancang dan merencanakan program pembangunan guna mendorong pemerintah daerah mengembangkan sumber-sumber pendapatan berbasis potensi lokal.

    “Otonomi daerah telah memberi ruang yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi. Ruang itu harus dimanfaatkan dengan kebijakan yang berani, kreatif, dan berpihak pada masyarakat,” katanya.

    Dia pun menegaskan bahwa pembangunan daerah harus digerakkan secara gradual dengan kombinasi antara kebijakan pusat dan inisiatif lokal sebab menurutnya pengurangan dana transfer konvensional justru menjadi ujian sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan potensinya.

    “Inisiatif daerah harus bergerak lebih kuat. Sinergi antara pusat dan daerah akan menentukan seberapa tangguh kita membangun kemandirian fiskal ke depan,” ucapnya.

    Tamsil pun menuturkan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah semakin besar dan telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi Astacita.

    Dia berharap program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, dan ketahanan pangan menjadi katalisator baru bagi tumbuhnya ekonomi daerah, sekaligus memberikan dampak langsung pada masyarakat.

    “Kita memasuki era baru arsitektur kebijakan anggaran negara yang dibingkai visi besar Astacita. TKD tidak lagi jadi instrumen tunggal keberpihakan pusat pada daerah. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” tuturnya.

    Dia berharap pula program ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga fasilitas kesehatan, semuanya mengalir ke daerah dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa kebijakan anggaran pemerintah saat ini didesain untuk menopang agenda pembangunan yang terpadu di bawah orkestra Astacita.

    “Tujuannya jelas, agar orkestra pembangunan nasional menghasilkan harmoni pemerataan dan distribusi keadilan. Presiden punya agenda besar mengikis ketimpangan spasial. Semua daerah harus maju bersama. Kendati demikian, daerah tetap diberikan ruang seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (15/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mengalami penurunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat.

    Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta.

    Menurut dia, manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    Sebagai contoh, program perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, program pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi dan non-energi, hingga program ketahanan pangan seperti lumbung pangan dan cadangan pangan oleh Bulog.

    Menkeu menyebut program-program itu, dan program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, memakan alokasi sebesar Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR jajal transaksi QRIS Indonesia di Osaka Expo, Jepang

    Anggota DPR jajal transaksi QRIS Indonesia di Osaka Expo, Jepang

    Saya bangga karena QRIS yang lahir di Indonesia kini bisa digunakan di Jepang. Ini bukan hanya soal teknologi…,

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mencoba langsung sistem pembayaran nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di event Indonesia Pavilion di Osaka, Jepang.

    Kawendra menyampaikan kebanggaannya atas capaian baru QRIS, yang kini resmi dapat digunakan di Jepang. Capaian tersebut juga bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

    Dia mengatakan, dirinya berhasil melakukan transaksi dengan lancar menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

    “Saya bangga karena QRIS yang lahir di Indonesia kini bisa digunakan di Jepang. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga simbol bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi pembayaran modern di tingkat global,” kata Kawendra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, hal ini menandai kemudahan baru bagi masyarakat Indonesia ketika beraktivitas di luar negeri dan juga bukti Indonesia dalam memimpin transformasi digital, khususnya di bidang sistem pembayaran.

    Ia menilai, ini adalah suatu kebanggaan mengingat pertama kalinya QRIS dipakai secara resmi di luar kawasan ASEAN. Bagi Indonesia, pencapaian ini merupakan kemampuan sistem pembayaran domestik menembus pasar global.

    Kawendra berharap, kehadiran QRIS di Jepang diharapkan mempermudah wisatawan asal Indonesia dalam bertransaksi tanpa harus menukar mata uang asing, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor integrasi pembayaran digital lintas batas.

    “Bayangkan, kita ke Jepang tidak perlu repot bawa banyak uang tunai atau menukar rupiah ke yen. Cukup dengan QRIS, semua bisa lebih praktis dan transparan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPT: RAN PE 2025-2029 cakup pelindungan saksi dan korban terorisme

    BNPT: RAN PE 2025-2029 cakup pelindungan saksi dan korban terorisme

    BNPT melalui kebijakan RAN PE berupaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung korban menggapai masa depan dengan penuh optimisme,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2025–2029 akan terdapat tema khusus terkait pelindungan saksi dan pemenuhan hak korban terorisme.

    “BNPT melalui kebijakan RAN PE berupaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung korban menggapai masa depan dengan penuh optimisme,” ujar Komjen Pol. Eddy dalam acara Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk Para Korban Terorisme Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan, dukungan korban itu termasuk mendorong keterlibatan aktif mereka dalam perdamaian dan rekonsiliasi sebagai credible voices alias pemberian suara kredibel.

    Dia menegaskan, negara hadir melindungi dan memberikan perhatian besar terhadap korban tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

    Eddy menambahkan, BNPT terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di mana salah satu implementasinya berupa tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103/PUU-XXI/2023 yang memperpanjang batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu dari 3 tahun menjadi 10 tahun sejak diundangkan.

    Hingga putusan MK tersebut ditetapkan, BNPT telah menerbitkan 25 Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh LPSK melalui asesmen untuk pemberian kompensasi.

    “Berkat kolaborasi BNPT dan LPSK, sejumlah korban telah menerima kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara. Hari ini pun kita menyaksikan langsung pemberian kompensasi tersebut,” ungkap dia.

    Sementara itu, Ketua LPSK Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Achmadi menekankan, peringatan para korban terorisme merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen Negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang layak bagi korban.

    “Hari ini, kita hadir untuk menunjukkan bahwa para korban tidak dilupakan. Kita berkumpul memberikan penghormatan sekaligus meneguhkan komitmen bahwa mereka berhak atas perlindungan dan pemulihan yang layak,” tutur Brigjen Pol. (Purn) Achmadi dalam kesempatan yang sama.

    Dia menilai, keberhasilan perlindungan terhadap korban sangat bergantung pada solidaritas dan kolaborasi seluruh pihak terkait.

    Tahun ini, kata dia, tema peringatan acara, yakni Bersatu dalam Harapan: Aksi Bersama untuk Korban Terorisme mengingatkan solidaritas merupakan kekuatan.

    Dengan demikian, dikatakan bahwa LPSK, BNPT, dan instansi terkait lainnya telah membuktikan melalui kolaborasi erat dan progresif, ratusan korban terorisme masa lalu telah memperoleh kompensasi, bantuan medis, serta rehabilitasi psikologis dan sosial.

    Dukungan internasional pun datang dari Badan PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Kepala Kantor Penanggung Jawab UNODC Indonesia Zoe Anderton menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia, khususnya BNPT dan LPSK.

    Pasalnya, kata dia, kedua lembaga menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia, martabat, dan pemulihan korban.

    “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) siap terus bekerja sama berbagi praktik baik global dan memastikan strategi pencegahan tetap berlandaskan hak asasi manusia,” ucap Zoe.

    Acara peringatan tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri 100 peserta dari kementerian/lembaga terkait, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, organisasi internasional, masyarakat sipil, serta kelompok korban terorisme.

    Kegiatan diawali dengan mengheningkan cipta selama dua menit serentak di seluruh Indonesia, yang dilanjutkan dengan penampilan monolog bertajuk Aksi Kolektif untuk Korban Terorisme.

    Rangkaian acara ditutup dengan pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme serta Kick Off Penanganan Korban Terorisme Masa Lalu Pasca Putusan MK.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam RI minta Sumut cepat bentuk Tim Tanggap Insiden Siber 

    Kemenko Polkam RI minta Sumut cepat bentuk Tim Tanggap Insiden Siber 

    Percepatan pembentukan TTIS ini sangat perlu kita segerakan, karena faktanya baru 42 persen dari 552 pemerintah daerah memiliki TTIS,

    Medan (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI meminta Provinsi Sumatera Utara harus melakukan percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di daerah.

    “Percepatan pembentukan TTIS ini sangat perlu kita segerakan, karena faktanya baru 42 persen dari 552 pemerintah daerah memiliki TTIS,” ucap Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI Budi Eko P usai rapat koordinasi percepatan pembentukan dan penguatan TTIS di wilayah Sumut di Medan, Kamis.

    Sebab, lanjut dia, faktanya beberapa infrastruktur digital milik pemerintah telah mendapat serangan peretasan maupun pencurian data beberapa tahun terakhir.

    Seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktorat Jenderal dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan lainnya.

    “Makanya di sini kita melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Komdigi (Komunikasi dan Digital) agar masing-masing pemerintah daerah segera membentuk TTIS ini,” kata Eko.

    Pihaknya ke Sumatera Utara juga merupakan upaya mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam melakukan percepatan pembentukan TTIS.

    “Sesuai arahan bapak Presiden terbentuk dulu TTIS tahun ini, dan tahun depan baru kita lakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya,” papar Eko.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut Erwin Hotmansah Harahap menyatakan, Sumatera Utara hingga kini melakukan percepatan pembentukan TTIS di 24 kabupaten/kota se-Sumut.

    Namun, tutur dia, satu di antaranya tantangan yang dihadapi provinsi ini adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi teknis yang mumpuni.

    “SDM kita sangat minim jumlahnya untuk ASN di bidang persandian dan keamanan informasi hanya 10 orang. Itu yang mengcover 33 kabupaten/kota di Sumut,” katanya.

    Berdasarkan data, hingga kini di wilayah Sumatera Utara telah terdapat dua TTIS yang sedang berjalan, yakni Kota Medan dan Kabupaten Nias.

    Ada tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Deli Serdang, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padangsidimpuan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Tanjung Balai, termasuk Provinsi Sumut yang sudah membentuk TTIS.

    Terdapat 24 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah berproses membentuk TTIS, yakni Asahan, Batu Bara, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Binjai, Gunungsitoli, dan Sibolga.

    “Belum ada juga pejabat fungsional sandi. Hal ini tidak hanya terjadi di provinsi tetapi juga rata-rata di daerah di Sumut,” ujar Erwin.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baznas Jakbar bedah dua rumah di Tamansari

    Baznas Jakbar bedah dua rumah di Tamansari

    Jakarta (ANTARA) – Badan Amil Zakat Nasional/Badan Zakat Infak dan Sedekah (Baznas/Bazis) Jakarta Barat membedah dua unit rumah milik warga di Kelurahan/Kecamatan Tamansari.

    Dua unit rumah warga yang diresmikan di Jakarta, Kamis, merupakan milik Wira (36) warga Jalan Kebon Jeruk XII/63 RT 005/RW 04 dan Surjadi (68) warga Jalan Mangga Besar IV. U/62 BLK RT 012/RW 08 Kelurahan Tamansari.

    “Kelurahan Taman Sari tahun ini ada kuota dua rumah yang dibedah lewat program bedah rumah Baznas Bazis Jakarta Barat,” kata Lurah Tamansari, Abdul Malik Raharusun usai peresmian bedah rumah, Kamis.

    Ia menyebut, program bedah rumah itu bertujuan membantu warga kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni.

    “Baznas Bazis Jakarta Barat akan melakukan seleksi layak atau tidak masuk dalam program bedah rumah. Kami juga mengusulkan penambahan kuota rumah yang dibedah,” kata Malik.

    Dana yang digunakan untuk program bedah rumah berasal dari pengumpulan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) masyarakat. Kelurahan Tamansari, termasuk salah satu wilayah yang telah berkontribusi dalam pengumpulan ZIS.

    “Pengumpulan dana ZIS di wilayah Tamansari, sekitar Rp89 juta. Dana ini tertinggi di Jakarta Barat,” ujarnya.

    Melalui kegiatan ini, ia berharap, Wira dan Surjadi bersama keluarganya bisa tinggal dengan nyaman tanpa takut kebocoran saat musim hujan.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bazis menargetkan membedah 112 rumah warga pada 2025.

    “Targetnya 112 rumah yang tersebar di 56 wilayah kelurahan di Jakarta Barat. Setiap wilayah kelurahan, dua kegiatan bedah rumah,” kata Koordinator Wilayah Baznas Bazis Jakarta Barat, Heru Nurwanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (25/6).

    Heru menyebut bahwa pihaknya telah melakukan 18 kegiatan bedah rumah sejak Januari hingga Juni 2025 di wilayah Jakarta Barat.

    “Jadi sudah ke-18 kali kegiatan bedah rumah dari target 112 program bedah rumah tahun ini. Sedangkan yang ‘on progress’ sebanyak 65 rumah. Artinya masih berproses,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi selidiki penganiayaan terhadap pengemudi mobil di Tangsel

    Polisi selidiki penganiayaan terhadap pengemudi mobil di Tangsel

    Jakarta (ANTARA) – Pihak kepolisian masih menyelidiki penganiayaan terhadap seorang pengemudi mobil berinisial BP (59) yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Selasa (19/8).

    “Kejadiannya terjadi pada Selasa (19/8) sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Kencana Loka Raya, Kelurahan Rawa buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,” kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Tangerang Selatan, AKP Agil Sahril dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Peristiwa itu berawal ketika korban (pelapor) bersama istrinya sedang mengendarai mobil, kemudian saat berada di tempat kejadian, korban ingin berbelok kanan, namun dari arah berlawanan pelaku (terlapor) mengendarai sepeda motor dan berhenti mendadak.

    “Kemudian terlapor turun dari sepeda motor dan langsung memukul kaca mobil,” katanya.

    Saat korban membuka kaca mobil, pelaku melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dan sebuah gitar.

    “Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka lebam pada wajah dan lecet di tangan,” ucapnya.

    Selanjutnya korban melaporkan pelaku yang masih dalam lidik ke Polres Tangerang Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

    Peristiwa penganiayaan tersebut juga sempat viral di instagram melalui akun @viralciledug. Dalam video tersebut terlihat pengendara sepeda motor melakukan penyerangan terhadap pengendara mobil berwarna putih.

    “Pelaku yang mengendarai sepeda motor berbonceng tiga, merasa terhadang dengan mobil korban dan langsung menonjok dan memukul mobil korban dengan gitar,” tulis akun tersebut.

    Akun tersebut juga menuliskan korban keluar dari mobil untuk mencari tempat aman dan para pelaku dengan beringasnya masih berusaha menghantam korban bersama rekannya sampai dilerai oleh satpam ruko di sekitar TKP.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakbar masih telusuri anak yang putus sekolah

    Pemkot Jakbar masih telusuri anak yang putus sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat masih terus menelusuri anak-anak yang putus sekolah di wilayahnya menyusul adanya temuan 48 anak yang putus sekolah di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur.

    “Masih kita coba telusuri lagi, pelajari motifnya anak-anak itu putus sekolah. Kemudian kita fasilitasi. Sehingga, jangan sampai ada lagi anak yang benar-benar putus sekolah di Jakarta Barat karena tidak difasilitasi,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Pihaknya pun sudah memfasilitasi 20 anak yang putus sekolah di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur untuk kembali belajar di sekolah paket, yakni SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) 07 di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng.

    “Masih kita cari lagi. Data terbaru masih ada di Sudin Pendidikan,” katanya.

    Dia menilai anak-anak yang putus sekolah di Jakarta Barat memiliki motif yang beragam.

    “Apakah itu terkait dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, atau mungkin anaknya malas sekolah. Mungkin juga terkait dengan masalah kenakalan anak-anak. Makanya, kita telusuri juga latar belakang mereka putus sekolah,” kata Uus.

    Pihaknya juga meminta sekolah-sekolah dan masyarakat di Jakarta Barat untuk mencari tahu informasi mengenai anak-anak yang putus sekolah.

    “Mudah-mudahan dengan informasi dari tetangga, masyarakat sekitar, kita bisa temukan anak-anak kita yang putus sekolah,” ujarnya.

    Sebelumnya, sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat putus sekolah.

    Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim saat mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (14/8).

    “Data yang sudah masuk, ada 48 anak. Mereka asalnya dari (Kelurahan) Duri Kosambi, Semanan, Tegal Alur. Rata-rata usia SD dan menuju SMP ada juga sebagian,” kata Lukmanul di lokasi, Kamis (14/8).

    Berdasarkan keluhan yang diterima, kata Lukman, anak-anak itu putus sekolah karena kesulitan ekonomi.

    “Penyebab utamanya setelah kami selidiki ada beberapa faktor sih. Yang pertama memang ekonomi orangtuanya tidak mampu terus, kadang-kadang ini sebagian juga ada anak yatim. Akhirnya anaknya tidak sekolah,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Jakarta raih tiga penghargaan di ajang Lomba Digitalisasi Pasar

    Bank Jakarta raih tiga penghargaan di ajang Lomba Digitalisasi Pasar

    Jakarta (ANTARA) – Bank Jakarta berhasil meraih tiga penghargaan pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI), Perumda Pasar Jaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

    Ketiga kategiri penghargaan yang diperoleh Bank Jakarta, yakni sebagai Mitra Perbankan Terbaik Kategori Pasar B (Pasar Koja) dan Pasar A (Pasar Mayestik), serta sebagai Mitra Bank Literasi Keuangan Terbaik Kedua.

    Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Bank Jakarta.

    Menurut dia, Bank Jakarta menjadikan lomba digitalisasi pasar ini sebagai ajang untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan.

    “Kami memandang digitalisasi pasar tradisional sebagai bagian dari transformasi ekosistem keuangan Jakarta. Upaya ini tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi melalui QRIS dan EDC, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem keuangan formal,” ujar Agus.

    Dalam lomba yang diikuti sejumlah bank, seperti BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI itu bertujuan untuk mendorong pasar tradisional beralih ke sistem pembayaran digital demi menciptakan transaksi yang lebih cepat, aman, dan transparan.

    Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menyampaikan bahwa Bank Jakarta akan terus meningkatkan kolaborasi dengan Pasar Jaya serta mendorong digitalisasi pasar ke depannya.

    Ia bahkan menyebut ajang ini menjadi momentum ke depan bagi Bank Jakarta untuk mendorong digitalisasi pasar-pasar di seluruh Jakarta.

    “Kami meyakini digitalisasi pasar akan berdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Arie.

    Sementara itu, Kepala Pasar Mayestik Dewi Ratna Furi juga turut bersyukur Pasar Mayestik menerima penghargaan kategori “Pasar Digital Terbaik Tipe A” pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar.

    Dia pun menyambut baik berbagai upaya literasi keuangan yang dilakukan oleh industri perbankan, terutama Bank Jakarta yang ditunjuk sebagai mitra utama Pasar Mayestik dalam melakukan digitalisasi.

    “Kolaborasi antara Pasar Mayestik dan Bank Jakarta dalam lomba ini merupakan langkah yang sangat positif dan strategis. Ini bukan sekadar tren, tapi sebuah kebutuhan untuk memastikan pasar tradisional tetap relevan dan berdaya saing di tengah era ekonomi digital,” kata Dewi.

    Diketahui, dari 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya, sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasi percontohan.

    Pasar-pasar tersebut dipilih secara acak dengan mempertimbangkan klasifikasi (kelas A, B, dan C) serta jumlah tempat usaha yang aktif. Mereka bersaing dalam beberapa kategori, yakni Program Literasi Teraktif, Digitalisasi Keuangan Terbaik, dan Akses Keuangan Termasif.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.