Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • FPPJ optimis Sekda DKI yang baru lebih memperhatikan pemuda

    FPPJ optimis Sekda DKI yang baru lebih memperhatikan pemuda

    Jakarta (ANTARA) – Forum Pemuda Peduli Jakarta optimis terhadap kepemimpinan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang baru, Uus Kuswanto, karena pemuda di Ibu Kota akan lebih diperhatikan.

    “Kami percaya sekda baru dapat membawa energi positif dalam birokrasi,” kata Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah di Jakarta, Senin.

    Endriansyah yang akrab disapa Rian menilai pergantian ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk semakin memperhatikan pembangunan sumber daya pemuda di Ibu Kota.

    “Kami dari FPPJ mengucapkan selamat kepada Pak Uus Kuswanto atas amanah baru sebagai Sekda DKI Jakarta menggantikan Pak Marullah Matali yang telah mengakhiri masa baktinya,” ujarnya.

    Rian menilai Uus Kuswanto sebagai birokrat berpengalaman yang memahami dinamika Jakarta dan kebutuhan masyarakat, termasuk kalangan pemuda.

    Rian menjelaskan, selama ini isu pemuda kerap tenggelam di tengah dinamika pembahasan pembangunan fisik dan perencanaan kota.

    Ia berharap Uus dapat memberikan ruang lebih besar bagi keterlibatan generasi muda dalam program-program strategis daerah. “Harapan kami sangat besar. Pemuda adalah aset utama Jakarta,” katanya.

    Pihaknya ingin sekda baru dapat lebih memberikan perhatian terhadap pemberdayaan pemuda, baik dalam bentuk pelatihan, peningkatan kapasitas, beasiswa maupun ruang kreativitas yang memadai.

    Selain itu, FPPJ mendorong agar Pemprov DKI membuka kanal partisipasi publik yang lebih inklusif serta menjalin komunikasi yang kuat dengan seluruh pihak, khususnya komunitas pemuda di berbagai wilayah.

    Hal ini dinilai penting untuk memastikan aspirasi generasi muda terserap dan diimplementasikan dalam kebijakan.

    Pihaknya selalu siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan Jakarta yang lebih maju dan ramah pemuda. “Dengan pengalaman dan rekam jejak Pak Uus, kami optimistis visi tersebut dapat terwujud,” katanya.

    Dengan penetapan Uus Kuswanto sebagai Sekda DKI Jakarta, FPPJ berharap terjadi penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pemuda sebagai langkah menuju pembangunan sumber daya manusia yang lebih unggul dan berdaya saing.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Abdul Kholik meminta pemerintah untuk mempercepat dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang telah tertunda lama karena mandek hampir 18 tahun sejak pertama kali diajukan pada 2007.

    Ia mengatakan RUU tersebut sudah diserahkan DPD RI kepada DPR RI pada 31 September 2025 sebagai inisiatif resmi. DPR RI kemudian meneruskan surat tersebut kepada Presiden pada 12 November 2025, meminta penunjukan menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan.

    “Posisinya kini hanya menunggu surat dari Presiden. DPD RI sudah mengawal hampir dua periode. Ini bukti komitmen kami terhadap daerah kepulauan,” kata Kholik di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan RUU itu dirancang untuk memberikan afirmasi dan perlindungan bagi provinsi-provinsi berbasis kepulauan. RUU itu penting untuk membangun kerangka pemerintahan yang mampu menjawab ketimpangan akses, konektivitas, hingga pengelolaan sumber daya kelautan.

    Menurut ia, ada sedikitnya 18 provinsi yang tergolong daerah kepulauan, sebagian di antaranya merupakan pintu masuk ke perairan internasional dan kawasan strategis Indo-Pasifik.

    “Jika daerah kepulauan berdaya, mereka bukan hanya menjadi benteng pertahanan alami Indonesia, tetapi juga menjadi kontributor ekonomi besar melalui pemanfaatan sumber daya laut,” katanya.

    Menurut Kholik, mahalnya biaya logistik antarpulau adalah risiko struktural yang dapat memperburuk kerentanan nasional, terutama saat krisis. Tanpa simpul transportasi dan jaringan distribusi yang konsisten, Indonesia akan menghadapi diskonektivitas yang membahayakan stabilitas ekonomi.

    Ia mengatakan DPD RI pun akan menggelar rapat koordinasi nasional pada Selasa (2/12), yang akan mempertemukan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, enam gubernur kepulauan, bupati dan wali kota, hingga perguruan tinggi.

    Langkah itu ditujukan sebagai upaya konsolidasi nasional untuk menyatukan aspirasi dan membangun tekanan kolektif agar pemerintah segera mengeluarkan surat resmi pembahasan.

    “Dengan kesepahaman yang solid, kita berharap RUU Daerah Kepulauan tidak lagi terjebak dalam penundaan. Undang-undang ini adalah instrumen strategis untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan sekaligus kepentingan nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Koster tetap tolak lift kaca meski forum bendesa minta lanjut

    Koster tetap tolak lift kaca meski forum bendesa minta lanjut

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan tetap menolak pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Pendia, Kabupaten Klungkung, meskipun muncul sikap-sikap berlawanan dari forum bendesa adat setempat.

    Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Senin, merespons beredarnya video Forum Paiketan Pasikian Bendesa Adat Sejebag Nusa Penida yang meminta proyek tetap dilanjutkan karena lift dirasa akan meningkatkan kesejahteraan warga.

    “Itu kan aspirasi, tapi tidak mungkin dilanjutkan, sudah dilihat kan pelanggarannya,” ucapnya.

    Dalam video yang beredar, ketua forum bernama I Ketut Gunaksa meminta pemerintah memberi solusi agar pembangunan lift kaca tetap berlanjut secara legal dan sesuai ketentuan.

    Koster menegaskan hal itu tidak mungkin sebab selain tak mengantongi izin lengkap sejak awal, investor juga membangun di pesisir pantai dan tebing yang melanggar perundang-undangan yang sampai kapan pun tak bisa diutak-atik.

    Ia membedah, bahwa izin yang dimiliki perusahaan yaitu PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group hanya PBG untuk sebuah loket masuk di atas tebing seluas 500 meter.

    Namun faktanya, mereka membangun lift kaca dengan restoran sepanjang 840 meter bahkan menyentuh wilayah pesisir yang merupakan tanah negara.

    “Izin PBG-nya hanya 500 meter, yang di loket tiket saja, lift tidak masuk, tapi dia (perusahaan) memasukkan dalam lampiran, lalu kategori bangunannya di perizinan sederhana, tapi sebenarnya bangunan ini luar biasa bukan lagi berisiko rendah, tapi risiko sangat tinggi,” ujar Koster.

    “Lalu membangun bukan di atas haknya, ini adalah punya negara dan tidak ada rekomendasi atau izin dari siapapun, tanah itu setelah dikaji pansus dan saya ikut bahas memang terjadi pelanggaran bahkan bisa pidana,” sambungnya.

    Jika dikaitkan demi kesejahteraan warga Nusa Penida, ia menegaskan kebijakan Pemprov Bali ini justru demi Nusa Penida yang merupakan berlian sakral yang harus diarahkan dengan baik pembangunannya.

    Menurut dia ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan disana, tidak harus mengorbankan masa depan hanya demi pembangunan yang karakteristiknya tidak sesuai dengan pulau tersebut.

    “Tentu saja pembangunan di wilayah lain di Nusa Penida boleh, asal tata ruangnya harus benar, amdal, dan persyaratan-persyaratan lainnya supaya maju secara berkesinambungan, itulah ini perlu diluruskan supaya kita memiliki pemahaman yang sama,” kata dia.

    Penghentian dan arahan pembongkaran lift kaca di tebing Pantai Kelingking ini juga sudah terbukti menghantarkan dampak positif, dimana calon investor di Bali sekarang lebih jujur dan memiliki kesadaran dalam memilih area.

    Mereka sejak dini menyusun kajian dan berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk memastikan investasinya ke depan legal dan berjalan baik.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dono Kasino Indro dilantik jadi anggota DPRD Lombok Tengah

    Dono Kasino Indro dilantik jadi anggota DPRD Lombok Tengah

    Lombok Tengah (ANTARA) – Dono Kasino Indro dari Partai PKS dilantik menjadi anggota DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dapil Pujut-Praya Timur melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu untuk sisa masa jabatan tahun 2024-2029.

    “Saudara Dono Kasino Indro menggantikan Mahruf dari Fraksi PKS untuk sisa masa jabatan 2024-2029,” kata Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan, saat sidang paripurna di kantor DPRD di Lombok Tengah, Senin.

    Ia mengatakan pelantikan ini untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor : 100.3.3.1-490 tahun 2025 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

    Selain itu, berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan kedua jadwal kegiatan DPRD Lombok Tengah masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026.

    “Kami berharap saudara semoga dapat bekerja sama menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kita semua dengan sebaik-baiknya, sesuai sumpah yang telah diucapkan tadi,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, mengucapkan selamat mengemban amanah sebagai anggota DPRD Lombok Tengah.

    Menurut dia, pengucapan sumpah atau janji yang sudah dilakukan bukan hanya sebagai prosedur formal, tetapi merupakan komitmen moral dan konstitusional yang mengikat, baik secara hukum etika maupun spiritual.

    “Sebagai wakil rakyat memiliki tanggungjawab besar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan pembangunan dan menjalin sinergi dengan Pemda untuk kemajuan Lombok Tengah,” katanya.

    Ia berharap dengan pengalaman, dedikasi dan semangat pengabdian yang dimiliki dapat melanjutkan perjuangan dan pengabdian secara maksimal dan penuh tanggungjawab.

    Pada sisi lain, ia menyampaikan bahwa proses PAW merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan telah diatur secara konstitusional.

    “Kami berharap, fungsi legislatif dapat terus berjalan semakin optimal dan kolaborasi antara DPRD dan Pemda dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Jaya serahkan bantuan bagi korban bencana di Sumatera

    Polda Metro Jaya serahkan bantuan bagi korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya Peduli menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Penyaluran ini sebagai wujud empati solidaritas dan kepedulian Polri, khususnya Polda Metro Jaya untuk membantu saudara kita yang mengalami musibah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin.

    Budi menjelaskan bantuan kemanusiaan ini didistribusikan secara bertahap yang akan bekerja sama dengan Polda dan Pemerintah setempat agar pendistribusiannya tertib, cepat dan tepat sasaran.

    Adapun bantuan yang diserahkan itu berupa beras sebanyak 350 karung atau 17.500 kg, 5.000 karton mi instan, 2.500 karton minyak, 1.250 karung atau 62.500 kg gula, selimut 1.250 kodi, sarung 1.250 kodi, air mineral 2.500 karton, popok sebanyak 250 karton, biskuit 1.250 karton, susu 2.500 karton, lilin 125 karton, teh 5.000 karton dan kopi 2.500 karton.

    Sejumlah bantuan Polda Metro Jaya bagi bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Mapolda Metro Jaya, Senin (1/12/2025). ANTARA/Ilham Kausar

    Menurut dia, Polri hadir bukan hanya dalam tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, tetapi juga melakukan tanggung jawab moral dalam sisi kemanusiaan.

    “Beliau (Kapolda Metro Jaya) berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat, dan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak musibah bencana,” ucapnya.

    Polda Metro Jaya tidak hanya sekedar memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman dan tapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat, mengajak seluruh elemen untuk terus menguatkan semangat gotong royong dan kepedulian bersama.

    Sementara untuk prosedur pengiriman bantuan, tambah dia, bantuan tersebut akan dibawa menuju kargo Bandara Soekarno-Hatta dan selanjutnya akan dikirim melalui pesawat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDi Perjuangan Charles Honoris, yang bertugas di Komisi Kesehatan, memastikan layanan optimal bagi penyintas HIV adalah kewajiban partai.

    “Layanan kesehatan adalah hak dari setiap warga negara dan tentunya tidak boleh ada diskriminasi sama sekali,” kata Charles Honoris dalam peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 yang diselenggarakan PDIP di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    PDI Perjuangan bakal memanfaatkan momentum peringatan Hari AIDS Sedunia untuk fokus pada isu krusial mengenai hak dan akses kesehatan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak-anak penyintas (ADHA).

    Charles Honoris menyoroti bahwa masih banyak kesulitan di lapangan, terutama terkait akses mendapatkan obat dan adanya diskriminasi di fasilitas layanan kesehatan. Sebagai langkah konkret, ia secara terbuka menawarkan jalur komunikasi langsung untuk advokasi.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujar Charles, seraya memberikan nomor kontak pribadinya agar penyintas bisa langsung menghubungi.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menekankan bahwa jumlah penyintas HIV yang semakin banyak menuntut adanya tanggung jawab kolektif dari semua pihak.

    “Ibu Ketua Umum selalu menyampaikan kepada kita semua, karena jumlah penyintas HIV ini bukan semakin turun, tetapi semakin banyak dengan berbagai sebab. Maka kita semua punya tanggung jawab,” jelas Sri Rahayu.

    Sri Rahayu mengajak para penyintas, keluarga, dan kader partai untuk membangun komunikasi yang intensif, khususnya bagi anak-anak yang harus mendapatkan edukasi tentang cara mengakses pengobatan lanjutan.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” katanya, menekankan perlunya keterbukaan di antara semua pihak agar persoalan dapat diatasi secara bersama-sama.

    Acara kepedulian ini juga dimeriahkan oleh berbagai penampilan. Selain penampilan puisi, penyanyi cilik Savia turut mendendangkan lagu bertema motivasi yang membangkitkan semangat, yaitu “Jangan Menyerah” dari D’Masiv dan lagu “Aku Pasti Bisa” dari Citra Scholastika.

    Kader PDI Perjuangan, Kris Dayanti, juga turut menyumbangkan suara emasnya dengan lagu hits “Usah Kau Lara Sendiri”.

    Penampilan-penampilan ini memberikan suntikan semangat dan keceriaan bagi seluruh anak-anak dan keluarga yang hadir..

    Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPP PDIP bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning yang kembali menegaskan semboyan yang digemakan para elite partai: “Jauhi virusnya, bukan orangnya!”

    Hadir Ketua DPP Ganjar Pranowo, Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike, serta anggota DPRD DKI Jakarta.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator: Korban kebakaran di Jatipulo belum dapat perhatian

    Legislator: Korban kebakaran di Jatipulo belum dapat perhatian

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyebutkan puluhan warga yang menjadi korban kebakaran akibat kabel SUTET milik PLN di Kelurahan Jatipulo, Jakarta Barat, hingga kini belum mendapatkan perhatian karena hingga saat ini mereka masih mengungsi.

    “Ternyata sampai sekarang warga belum mendapatkan perhatian. Masih banyak tahapan yang harus dilalui dan sebagainya. Dua pekan ini waktu yang cukup panjang,” kata Aziz di Jakarta, Senin.

    Dia meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyampaikan keluhan warga ke PLN agar mereka segera mendapatkan bantuan yang memang selayaknya diterima.

    “Kami berharap Pak Gubernur bisa langsung turun tangan mengadvokasi warga kami di Jatipulo agar langsung menghubungi PLN. Sehingga, dapat disegerakan bantuan berupa pembangunan rumah untuk mereka,” ujarnya.

    Menurut dia, kebakaran yang terjadi pada Minggu (16/11) itu disebabkan kabel SUTET milik PLN putus dan menimpa rumah dan menyebabkan 61 rumah di daerah itu hangus terbakar.

    Ia menyebutkan bahwa warga yang menjadi korban sudah mendapatkan bantuan terutama kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang, namun mereka belum mendapatkan kepastian kapan rumahnya berdiri lagi.

    “Tidak selayaknya BUMN sebesar PLN menunda sampai dua pekan untuk memberikan bantuan kepada warga membangun rumah mereka. Karena warga saat ini masih tidur di musola, masjid, dan di rumah keluarga mereka,” katanya.

    Sebelumnya, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat membenarkan bahwa kebakaran di Jalan Tomang Banjir Kanal, Gang Pelita 08, RT 08/RW 04 Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (16/11) akibat kabel jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) putus.

    Hal itu disampaikan Manager Komunikasi&TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat (UIT JBB) Gita Kurniawan Ginting dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

    “PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Bara bergerak menangani gangguan akibat putusnya ‘Ground Steel Wire’ (GSW) pada jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Karet Lama-Angke yang terjadi di Kelurahan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat,” katanya.

    Gita menuturkan, pihaknya telah menurunkan puluhan personel untuk mengamankan jaringan listrik di sekitar area usai kebakaran terjadi.

    “Puluhan petugas dikerahkan untuk mengamankan instalasi serta memastikan area di sekitar jaringan tetap dalam kondisi aman,” kata Gita.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI kerahkan pesawat angkutkirim logistik ke titik banjir Sibolga

    TNI kerahkan pesawat angkutkirim logistik ke titik banjir Sibolga

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI AU mulai mengerahkan pesawat angkut untuk mengirim logistik dengan metode air drop di kawasan Sibolga, Sumatera Utara, hari ini.

    “Operasi airdrop menggunakan pesawat angkut TNI AU, Hercules. Sedangkan, dropping dengan sistem helibox menggunakan pesawat CN 295 dan Casa 212,” kata Freddy saat dihubungi ANTARA Jakarta, Senin.

    Freddy mengatakan metode itu dilakukan TNI lantaran sampai saat ini akses jalur darat menuju Sibolga masih terputus akibat tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Logistik yang dikirimkan pihak TNI, di antaranya berupa makanan siap saji, obat-obatan, tenda darurat hingga pakaian yang masih layak digunakan.

    Sambil mengirimkan logistik, Freddy mengatakan personel TNI yang lain juga akan terus melakukan proses evakuasi korban di lokasi banjir Sibolga.

    Tidak hanya di Sibolga saja. Freddy memastikan pengiriman logistik dan pengerahan pasukan juga akan terus dilakukan di dua wilayah banjir lainnya yakni Aceh dan Sumatera Barat.

    “Pengiriman logistik masih terus berlangsung hingga saat ini. Seluruh jalur darat, laut, dan udara, tetap dioptimalkan untuk memastikan bantuan cepat sampai kepada masyarakat,” kata dia.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kapal berukuran besar saat ini berhasil sandar di pesisir Sibolga untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi mengingat jalur darat menuju daerah tersebut terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Selepas meninjau pengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, Presiden Prabowo juga memastikan pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules setiap hari bolak-balik mengangkut bantuan dan sejumlah logistik yang dibutuhkan pengungsi dari titik penyimpanan bantuan menuju daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan di posko pengungsi GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR: Situasi bencana di Sumatera sudah tertangani 

    Ketua MPR: Situasi bencana di Sumatera sudah tertangani 

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Ahmad Muzani mengatakan situasi bencana yang terjadi di sebagian lokasi di Pulau Sumatera sudah tertangani setelah melihat kemampuan sinergi antara sejumlah pemerintah daerah.

    Atas hal itu, menurut ia, penetapan status bencana nasional akan bergantung kepada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    Muzani mengatakan penetapan bencana nasional memerlukan Keputusan Presiden (Keppres). “Pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari ke berapa, sudah bisa ditangani,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa tidak perlu ada aksi-aksi penjarahan karena pemerintah sedang melakukan tindakan-tindakan cepat untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana.

    Muzani meminta kepada aparat kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bisa cepat memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.

    “Sehingga apa yang diberitakan (penjarahan) itu bisa cepat dicegah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kapal berukuran besar saat ini berhasil sandar di pesisir Sibolga, Sumatera Utara, untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi mengingat jalur darat menuju daerah tersebut terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Selepas meninjau pengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, Presiden Prabowo juga memastikan pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules setiap hari bolak-balik mengangkut bantuan dan sejumlah logistik yang dibutuhkan pengungsi dari titik penyimpanan bantuan menuju daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan di posko pengungsi GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Presiden tekankan penanganan bencana cepat dan menyeluruh

    Seskab: Presiden tekankan penanganan bencana cepat dan menyeluruh

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan penanganan bencana banjir di Sumatera dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

    “Presiden menekankan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh,” kata Teddy dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin.

    Teddy menyampaikan Presiden Prabowo bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan helikopter Caracal TNI AU menuju Kabupaten Tapanuli Tengah.

    Setibanya di wilayah terdampak, Presiden menuju GOR Pandan yang dijadikan pusat koordinasi penanganan bencana, termasuk peninjauan dapur umum dan distribusi logistik bagi masyarakat.

    Di lokasi tersebut, Presiden juga melihat kesiapan posko kesehatan serta posko pengungsian yang menampung warga dari sejumlah kecamatan yang terdampak banjir.

    Presiden Prabowo menyatakan pemerintah telah merumuskan prioritas penanganan darurat, di antaranya percepatan distribusi bahan bakar, pemulihan jaringan listrik, serta pembukaan akses menuju desa-desa yang masih terisolasi.

    Teddy mengatakan Presiden Prabowo memastikan langkah-langkah penanganan darurat telah dijalankan oleh instansi terkait dan bantuan telah menjangkau seluruh wilayah terdampak.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada semua instansi, termasuk TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum hingga pemerintah daerah yang telah bekerja dalam menangani bencana.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.