Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Polda Metro Jaya siapkan pengamanan Reuni Akbar 212

    Polda Metro Jaya siapkan pengamanan Reuni Akbar 212

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan ​​​​​​Reuni Akbar 212 yang digelar kembali di Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12).

    Reuni tersebut dengan mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah”.

    “Kami juga akan memberikan pelayanan dalam hal pengamanan pelaksanaan sehingga pelaksanaan reuni akbar 212 ini bisa berjalan dengan aman dan tertib,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto, Senin.

    Budi menjelaskan, Polda Metro Jaya hadir dalam memberikan pelayanan ini agar situasi dapat berjalan dengan lancar.

    “Saling menghormati pengguna kendaraan jalur lalu lintas lainnya termasuk area-area yang digunakan oleh masyarakat lainnya,” kata dia.

    Namun Budi belum menyampaikan untuk jumlah personel Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat yang akan dikerahkan untuk pengamanan kegiatan tersebut.

    “Tetapi ini sifatnya doa bersama karena pelaksanaan di hari kerja ini dilaksanakan mulai dari pukul 17.00 sampai malam hari, karena pelaksanaan ada doa dan istighatsah,” katanya

    Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12) dengan mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah”.

    Ketua Steering Committee (SC) Ahmad Shobri Lubis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/11), mengatakan, tujuan utama acara tersebut adalah menguatkan persatuan umat, yang menjadi dasar Aksi Bela Islam 212 pada 2016.

    Spirit 212 yang dibangun sejak sembilan tahun lalu adalah untuk menguatkan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah dan Ukhuwah Insaniyah.

    “Spirit itu yang membangkitkan semangat kita dalam persatuan, maka tahun ini kita tetap mengadakan Reuni Akbar 212,” katanya.

    Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dimulai dengan “qiyamullail” (shalat malam) hingga Shalat Subuh berjamaah, rangkaian kegiatan tahun ini akan diawali dengan Shalat Magrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan dzikir, doa bersama dan tausiyah para ulama.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab tegaskan Presiden kebut akses darurat dan jembatan permanen

    Seskab tegaskan Presiden kebut akses darurat dan jembatan permanen

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet, Teddy Wijaya, menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mempercepat pembangunan akses darurat dan rekonstruksi jembatan permanen.

    “Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan akses darurat agar mobilitas masyarakat segera pulih, dan rekonstruksi jembatan permanen akan diprioritaskan agar transportasi dan ekonomi masyarakat dapat bangkit kembali,” kata Teddy dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin.

    Ia mengatakan Prabowo langsung bertolak menuju Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, usai melakukan peninjauan langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Senin.

    Prabowo kemudian menuju Desa Bambel Baru, Kabupaten Aceh Tenggara untuk meninjau langsung kondisi korban banjir yang kini tinggal di tenda-tenda darurat.

    Banjir besar yang melanda wilayah tersebut, memaksa sedikitnya 4.080 warga mengungsi, setelah air bah datang secara tiba-tiba dan merendam permukiman serta fasilitas publik.

    Selain meninjau fasilitas pengungsian seperti dapur umum, pos kesehatan, dan area logistik, Prabowo juga mendengarkan langsung cerita dan kebutuhan yang disampaikan warga.

    Menurut Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, seorang presiden datang ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.

    Teddy juga mengatakan, salah seorang warga meminta agar pemerintah membangun bendungan agar tidak terkena banjir setiap kali panen jagung.

    “Mendengarkan hal ini, Presiden pun akan memastikan pemerintah membangun bendungan di wilayah tersebut,” ujar dia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Kerja Komisi II DPR RI mengusulkan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP mencakup masalah-masalah keimigrasian, ekonomi, dan kedaulatan.

    Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa paradigma pengelolaan perbatasan wilayah negara harus terpadu dan menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan dari wajah negara.

    “Secara paradigmatik, apakah memang kita mau menjadikan dia (perbatasan, red) sebagai beranda depan NKRI atau halaman belakang? Kalau melihatnya dengan paradigma seperti itu, tentu pendekatannya harus holistik. Tidak bisa dengan katakanlah parsial-parsial, ada masalah ini kita selesaikan, ada masalah narkoba kita selesaikan, ada masalah lain kita selesaikan,” ujar Deddy pada rapat dengar pendapat Panja Komisi II DPR bersama Kemendagri dan BNPP di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    “Begitu kita buat PLBN Labang, mereka bikin kampung, jalan ratusan kilometer sampai ke ujung. demikian pula yang lain. Oleh karena itu, kita harus sudah mulai bicara tentang Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara,” kata menambahkan.

    Dengan mengusulkan dibentuknya undang-undang, menurut Deddy, akan memberi kewenangan yang lebih besar kepada BNPP untuk secara independen mengelola perbatasan wilayah karena hal tersebut selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo tentang pembangunan di perbatasan.

    “Makanya saya berkali-kali usul supaya badan ini coba dibuat lebih kuat karena sebenarnya kan ada kemauan dari presiden sebenarnya untuk membangun perbatasan ini,” katanya.

    Deddy mengatakan menguatnya kewenangan BNPP di perbatasan akan memudahkan gerakan pembangunan yang dilakukan. Hal itu akan mengoptimalkan pemberian anggaran, birokrasi yang cepat, hingga penguatan di lini sektor, termasuk UMKM dan pendidikan.

    “Jadi, saya usul, mungkin bisa dibuatkan drafnya, nanti kita dorong supaya menjadi usulan DPR,” jelasnya.

    BNPP saat ini sedang merencanakan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini terkendala anggaran dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

    Sekretaris BNPP Komjen Polisi Makhruzi Rahman menjabarkan BNPP memerlukan adanya dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan di batas wilayah negara.

    Adapun, poin ketiga yang menjadi kesimpulan BNPP berbunyi, “Dalam rangka pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sekaligus penguatan tugas dan fungsi BNPP, perlu diberikan dukungan payung hukum, dan alokasi anggaran dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dikoordinasikan oleh BNPP RI” menjadi tolok ukur DPR menampung usulan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekspor Jakarta capai 14,43 miliar dolar AS

    Ekspor Jakarta capai 14,43 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat nilai ekspor Jakarta secara kumulatif sejak Januari hingga Oktober 2025 mencapai 14,43 miliar dolar, tumbuh 30,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    “Perkembangannya secara kumulatif dari mulai Januari sampai dengan Oktober 2025, ada peningkatan 30,87 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” ujar Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin dalam Rilis Berita Statistik BPS DKI Jakarta di Jakarta, Senin.

    Hasanudin menyampaikan, peningkatan nilai ekspor sektor non-migas, yakni sebesar 3,41 miliar dolar AS (31,05 persen) mendorong pertumbuhan positif pada ekspor secara kumulatif pada periode ini.

    Pertumbuhan ekspor non-migas ini disebabkan meningkatnya nilai ekspor hasil industri pengolahan pada Januari hingga Oktober 2025 yang naik sebesar 3,44 miliar dolar AS (32,62 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Lalu, berdasarkan negara tujuan ekspor, nilai ekspor ke Amerika Serikat (AS) mengalami peningkatan terbesar. Yakni 610,53 juta dolar AS (48,64 persen) pada periode Januari hingga Oktober 2025 dibandingkan ekspor Januari hingga Oktober 2024.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Nurul Hasanudin dalam kegiatan Rilis Berita Statistik BPS DKI Jakarta, di Jakarta, Senin (1/12/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Nilai ekspor ke negara tersebut pada Januari hingga Oktober 2025 mencapai 1,86 miliar dolar AS.

    Peningkatan ini memicu tumbuhnya ekspor Jakarta pada periode ini, dengan kelompok komoditas alas kaki sebesar 424,59 juta dolar AS (90,53 persen), mendorong peningkatan ekspor ke Amerika Serikat.

    “Negara-negara tujuan ekspor yang paling besar ada ke Amerika Serikat. Dan ke Amerika Serikat juga ada peningkatan yang cukup tinggi, di 48,64 persen, lalu Tiongkok meningkat 12,73 persen, juga ada Singapura, Thailand dan Filipina,” katanya.

    Adapun nilai ekspor Jakarta mencapai 1,62 miliar dolar AS pada Oktober 2025, tumbuh 12,48 persen dibandingkan Oktober 2024. Peningkatan ekspor periode ini juga didorong peningkatan ekspor non-migas, yakni sebesar 183,20 juta dolar AS.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Jakarta (ANTARA) – Deretan kader PDI Perjuangan yang berlatar belakang penyanyi, Kris Dayanti, Once, dan Chicha Koeswoyo menghibur anak penyintas HIV/AIDS (ADHA) dalam acara peringatan Hari AIDS Sedunia yang digelar PDIP di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    Tawa riang dan sorak-sorai pecah di antara puluhan anak-anak, untuk sejenak melupakan diagnosis HIV/AIDS (ADHA) yang melekat pada diri mereka.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Sri Rahayu, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Momen mengharukan tercipta ketika KD bernyanyi dan menyapa anak-anak tersebut langsung. Dengan penuh kehangatan menyanyikan lagu hits Usah Kau Lara Sendiri, KD tak segan menyapa, melambaikan tangan, dan tersenyum kepada anak-anak yang duduk di barisan depan. Suasana hangat dan penuh empati itu menyelimuti acara tersebut.

    Ia berjabat tangan, memberikan semangat, dan berfoto bersama. Untuk sesaat, wajah-wajah polos itu bersinar, bebas dari beban stigma yang sering kali mereka tanggung.

    Setelah selesai menyanyikan lagu tersebut, KD lalu memanggil koleganya, Once dan Chicha untuk bergabung bersamanya menghibur anak-anak penyintas HIV/AIDS.

    Mereka lalu menyanyikan lagu Laskar Pelangi yang mendapatkan respons antusias dari anak-anak.

    Di balik gemerlap hiburan, acara ini menjadi wadah penegasan komitmen advokasi PDIP untuk isu HIV/AIDS. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dengan tegas menyoroti masih adanya kesulitan akses obat dan diskriminasi di fasilitas kesehatan.

    Sebagai langkah advokasi yang sangat personal dan langka, Charles secara berani membuka jalur komunikasi langsung untuk para penyintas.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujarnya, seraya memberikan nomor kontak pribadinya.

    Komitmen yang sama ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, yang membuka acara dengan semboyan Jauhi virusnya, bukan orangnya!. Seruan ini sekaligus menegaskan posisi partai dalam melawan stigma sosial yang masih melekat pada ODHA dan ADHA.

    Acara yang dihadiri oleh sejumlah elite partai, termasuk Ketua DPP Ganjar Pranowo dan Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, ini menutup hari dengan pesan yang jelas: perang melawan AIDS bukan hanya tentang obat dan kebijakan, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang penuh dukungan, kepedulian, dan senyuman yang tulus bagi para penyintas, terutama anak-anak.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FPPJ optimis Sekda DKI yang baru lebih memperhatikan pemuda

    FPPJ optimis Sekda DKI yang baru lebih memperhatikan pemuda

    Jakarta (ANTARA) – Forum Pemuda Peduli Jakarta optimis terhadap kepemimpinan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang baru, Uus Kuswanto, karena pemuda di Ibu Kota akan lebih diperhatikan.

    “Kami percaya sekda baru dapat membawa energi positif dalam birokrasi,” kata Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah di Jakarta, Senin.

    Endriansyah yang akrab disapa Rian menilai pergantian ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk semakin memperhatikan pembangunan sumber daya pemuda di Ibu Kota.

    “Kami dari FPPJ mengucapkan selamat kepada Pak Uus Kuswanto atas amanah baru sebagai Sekda DKI Jakarta menggantikan Pak Marullah Matali yang telah mengakhiri masa baktinya,” ujarnya.

    Rian menilai Uus Kuswanto sebagai birokrat berpengalaman yang memahami dinamika Jakarta dan kebutuhan masyarakat, termasuk kalangan pemuda.

    Rian menjelaskan, selama ini isu pemuda kerap tenggelam di tengah dinamika pembahasan pembangunan fisik dan perencanaan kota.

    Ia berharap Uus dapat memberikan ruang lebih besar bagi keterlibatan generasi muda dalam program-program strategis daerah. “Harapan kami sangat besar. Pemuda adalah aset utama Jakarta,” katanya.

    Pihaknya ingin sekda baru dapat lebih memberikan perhatian terhadap pemberdayaan pemuda, baik dalam bentuk pelatihan, peningkatan kapasitas, beasiswa maupun ruang kreativitas yang memadai.

    Selain itu, FPPJ mendorong agar Pemprov DKI membuka kanal partisipasi publik yang lebih inklusif serta menjalin komunikasi yang kuat dengan seluruh pihak, khususnya komunitas pemuda di berbagai wilayah.

    Hal ini dinilai penting untuk memastikan aspirasi generasi muda terserap dan diimplementasikan dalam kebijakan.

    Pihaknya selalu siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan Jakarta yang lebih maju dan ramah pemuda. “Dengan pengalaman dan rekam jejak Pak Uus, kami optimistis visi tersebut dapat terwujud,” katanya.

    Dengan penetapan Uus Kuswanto sebagai Sekda DKI Jakarta, FPPJ berharap terjadi penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pemuda sebagai langkah menuju pembangunan sumber daya manusia yang lebih unggul dan berdaya saing.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Abdul Kholik meminta pemerintah untuk mempercepat dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang telah tertunda lama karena mandek hampir 18 tahun sejak pertama kali diajukan pada 2007.

    Ia mengatakan RUU tersebut sudah diserahkan DPD RI kepada DPR RI pada 31 September 2025 sebagai inisiatif resmi. DPR RI kemudian meneruskan surat tersebut kepada Presiden pada 12 November 2025, meminta penunjukan menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan.

    “Posisinya kini hanya menunggu surat dari Presiden. DPD RI sudah mengawal hampir dua periode. Ini bukti komitmen kami terhadap daerah kepulauan,” kata Kholik di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan RUU itu dirancang untuk memberikan afirmasi dan perlindungan bagi provinsi-provinsi berbasis kepulauan. RUU itu penting untuk membangun kerangka pemerintahan yang mampu menjawab ketimpangan akses, konektivitas, hingga pengelolaan sumber daya kelautan.

    Menurut ia, ada sedikitnya 18 provinsi yang tergolong daerah kepulauan, sebagian di antaranya merupakan pintu masuk ke perairan internasional dan kawasan strategis Indo-Pasifik.

    “Jika daerah kepulauan berdaya, mereka bukan hanya menjadi benteng pertahanan alami Indonesia, tetapi juga menjadi kontributor ekonomi besar melalui pemanfaatan sumber daya laut,” katanya.

    Menurut Kholik, mahalnya biaya logistik antarpulau adalah risiko struktural yang dapat memperburuk kerentanan nasional, terutama saat krisis. Tanpa simpul transportasi dan jaringan distribusi yang konsisten, Indonesia akan menghadapi diskonektivitas yang membahayakan stabilitas ekonomi.

    Ia mengatakan DPD RI pun akan menggelar rapat koordinasi nasional pada Selasa (2/12), yang akan mempertemukan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, enam gubernur kepulauan, bupati dan wali kota, hingga perguruan tinggi.

    Langkah itu ditujukan sebagai upaya konsolidasi nasional untuk menyatukan aspirasi dan membangun tekanan kolektif agar pemerintah segera mengeluarkan surat resmi pembahasan.

    “Dengan kesepahaman yang solid, kita berharap RUU Daerah Kepulauan tidak lagi terjebak dalam penundaan. Undang-undang ini adalah instrumen strategis untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan sekaligus kepentingan nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Koster tetap tolak lift kaca meski forum bendesa minta lanjut

    Koster tetap tolak lift kaca meski forum bendesa minta lanjut

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan tetap menolak pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Pendia, Kabupaten Klungkung, meskipun muncul sikap-sikap berlawanan dari forum bendesa adat setempat.

    Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Senin, merespons beredarnya video Forum Paiketan Pasikian Bendesa Adat Sejebag Nusa Penida yang meminta proyek tetap dilanjutkan karena lift dirasa akan meningkatkan kesejahteraan warga.

    “Itu kan aspirasi, tapi tidak mungkin dilanjutkan, sudah dilihat kan pelanggarannya,” ucapnya.

    Dalam video yang beredar, ketua forum bernama I Ketut Gunaksa meminta pemerintah memberi solusi agar pembangunan lift kaca tetap berlanjut secara legal dan sesuai ketentuan.

    Koster menegaskan hal itu tidak mungkin sebab selain tak mengantongi izin lengkap sejak awal, investor juga membangun di pesisir pantai dan tebing yang melanggar perundang-undangan yang sampai kapan pun tak bisa diutak-atik.

    Ia membedah, bahwa izin yang dimiliki perusahaan yaitu PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group hanya PBG untuk sebuah loket masuk di atas tebing seluas 500 meter.

    Namun faktanya, mereka membangun lift kaca dengan restoran sepanjang 840 meter bahkan menyentuh wilayah pesisir yang merupakan tanah negara.

    “Izin PBG-nya hanya 500 meter, yang di loket tiket saja, lift tidak masuk, tapi dia (perusahaan) memasukkan dalam lampiran, lalu kategori bangunannya di perizinan sederhana, tapi sebenarnya bangunan ini luar biasa bukan lagi berisiko rendah, tapi risiko sangat tinggi,” ujar Koster.

    “Lalu membangun bukan di atas haknya, ini adalah punya negara dan tidak ada rekomendasi atau izin dari siapapun, tanah itu setelah dikaji pansus dan saya ikut bahas memang terjadi pelanggaran bahkan bisa pidana,” sambungnya.

    Jika dikaitkan demi kesejahteraan warga Nusa Penida, ia menegaskan kebijakan Pemprov Bali ini justru demi Nusa Penida yang merupakan berlian sakral yang harus diarahkan dengan baik pembangunannya.

    Menurut dia ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan disana, tidak harus mengorbankan masa depan hanya demi pembangunan yang karakteristiknya tidak sesuai dengan pulau tersebut.

    “Tentu saja pembangunan di wilayah lain di Nusa Penida boleh, asal tata ruangnya harus benar, amdal, dan persyaratan-persyaratan lainnya supaya maju secara berkesinambungan, itulah ini perlu diluruskan supaya kita memiliki pemahaman yang sama,” kata dia.

    Penghentian dan arahan pembongkaran lift kaca di tebing Pantai Kelingking ini juga sudah terbukti menghantarkan dampak positif, dimana calon investor di Bali sekarang lebih jujur dan memiliki kesadaran dalam memilih area.

    Mereka sejak dini menyusun kajian dan berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk memastikan investasinya ke depan legal dan berjalan baik.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dono Kasino Indro dilantik jadi anggota DPRD Lombok Tengah

    Dono Kasino Indro dilantik jadi anggota DPRD Lombok Tengah

    Lombok Tengah (ANTARA) – Dono Kasino Indro dari Partai PKS dilantik menjadi anggota DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dapil Pujut-Praya Timur melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu untuk sisa masa jabatan tahun 2024-2029.

    “Saudara Dono Kasino Indro menggantikan Mahruf dari Fraksi PKS untuk sisa masa jabatan 2024-2029,” kata Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan, saat sidang paripurna di kantor DPRD di Lombok Tengah, Senin.

    Ia mengatakan pelantikan ini untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor : 100.3.3.1-490 tahun 2025 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

    Selain itu, berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan kedua jadwal kegiatan DPRD Lombok Tengah masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026.

    “Kami berharap saudara semoga dapat bekerja sama menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kita semua dengan sebaik-baiknya, sesuai sumpah yang telah diucapkan tadi,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, mengucapkan selamat mengemban amanah sebagai anggota DPRD Lombok Tengah.

    Menurut dia, pengucapan sumpah atau janji yang sudah dilakukan bukan hanya sebagai prosedur formal, tetapi merupakan komitmen moral dan konstitusional yang mengikat, baik secara hukum etika maupun spiritual.

    “Sebagai wakil rakyat memiliki tanggungjawab besar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan pembangunan dan menjalin sinergi dengan Pemda untuk kemajuan Lombok Tengah,” katanya.

    Ia berharap dengan pengalaman, dedikasi dan semangat pengabdian yang dimiliki dapat melanjutkan perjuangan dan pengabdian secara maksimal dan penuh tanggungjawab.

    Pada sisi lain, ia menyampaikan bahwa proses PAW merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan telah diatur secara konstitusional.

    “Kami berharap, fungsi legislatif dapat terus berjalan semakin optimal dan kolaborasi antara DPRD dan Pemda dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Jaya serahkan bantuan bagi korban bencana di Sumatera

    Polda Metro Jaya serahkan bantuan bagi korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya Peduli menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Penyaluran ini sebagai wujud empati solidaritas dan kepedulian Polri, khususnya Polda Metro Jaya untuk membantu saudara kita yang mengalami musibah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin.

    Budi menjelaskan bantuan kemanusiaan ini didistribusikan secara bertahap yang akan bekerja sama dengan Polda dan Pemerintah setempat agar pendistribusiannya tertib, cepat dan tepat sasaran.

    Adapun bantuan yang diserahkan itu berupa beras sebanyak 350 karung atau 17.500 kg, 5.000 karton mi instan, 2.500 karton minyak, 1.250 karung atau 62.500 kg gula, selimut 1.250 kodi, sarung 1.250 kodi, air mineral 2.500 karton, popok sebanyak 250 karton, biskuit 1.250 karton, susu 2.500 karton, lilin 125 karton, teh 5.000 karton dan kopi 2.500 karton.

    Sejumlah bantuan Polda Metro Jaya bagi bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Mapolda Metro Jaya, Senin (1/12/2025). ANTARA/Ilham Kausar

    Menurut dia, Polri hadir bukan hanya dalam tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, tetapi juga melakukan tanggung jawab moral dalam sisi kemanusiaan.

    “Beliau (Kapolda Metro Jaya) berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat, dan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak musibah bencana,” ucapnya.

    Polda Metro Jaya tidak hanya sekedar memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman dan tapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat, mengajak seluruh elemen untuk terus menguatkan semangat gotong royong dan kepedulian bersama.

    Sementara untuk prosedur pengiriman bantuan, tambah dia, bantuan tersebut akan dibawa menuju kargo Bandara Soekarno-Hatta dan selanjutnya akan dikirim melalui pesawat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.