Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • MPR nilai desa diatur banyak kementerian jadi persoalan

    MPR nilai desa diatur banyak kementerian jadi persoalan

    Banyak kementerian yang mengatur tentang desa. Karena banyak yang mengatur maka terjadi tumpang tindih kewenangan dan implementasi program

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Hindun Anisah menilai bahwa tata kelola desa yang diatur oleh lebih dari satu kementerian, justru menimbulkan persoalan kelembagaan.

    Dengan begitu, menurut dia, masih ada dualisme dalam pengaturan desa. Di satu sisi desa dipandang sebagai entitas sosiologis dan kultural, tapi di sisi lain desa ditetapkan sebagai bagian dari struktur pemerintahan.

    “Banyak kementerian yang mengatur tentang desa. Karena banyak yang mengatur maka terjadi tumpang tindih kewenangan dan implementasi program,” kata Hindun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa” di Yogyakarta, Senin (1/12), menurut dia, kini desa diatur oleh tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, dia pun menyoroti soal pengaturan dari Bab VI Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah. Menurut dia, poin tersebut masih perlu didiskusikan terkait relevansinya dengan perkembangan zaman.

    “Apakah rumusannya sudah cukup ideal dan masih relevan dengan perkembangan zaman, atau mungkin memerlukan penajaman dan penyesuaian,” kata dia.

    Dalam hubungan pusat dan daerah, menurut dia, konstitusi menegaskan adanya hubungan yang seimbang, baik dari sisi kewenangan, kelembagaan, keuangan, maupun juga pengawasan.

    “Tapi implementasinya, kita lihat masih menghadapi tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata dia.

    Pada diskusi tersebut, Wakil Rektor UGM Arie Sujito menyebutkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 sesungguhnya telah membuat desa menjadi hidup. Dari UU itu, menurut dia, desa mengalami kemajuan secara signifikan.

    “Ada gerakan partisipasi masyarakat, ekonomi desa berproses seiring program dan praktik pemberdayaan, kerja sama antar-desa dan tumbuh sejumlah inovasi komunitas, ada nadi demokrasi kewargaan di level praksis desa,” katanya.

    Namun seiring pembengkakan teknokrasi daerah dan desa, dia menilai telah terjadi kemerosotan implementasi kebijakan. Menurut dia, desa mengalami birokratisasi dan instrumentasi berlebihan yang membuat kewenangan desa secara sistematik menguap ke level pemerintah dan pemerintahan daerah atas nama justifikasi dan sinkronisasi administrasi keuangan.

    “Terjadi tumpang tindih program, program serupa dengan pendekatan berbeda dari dua kementerian seringkali tidak sinkron bahkan kontradiktif di lapangan, menimbulkan kebingungan birokrasi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri beri penghargaan pemerintah daerah berprestasi pada 2025

    Kemendagri beri penghargaan pemerintah daerah berprestasi pada 2025

    Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berprestasi sepanjang 2025 melalui ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025.

    Apresiasi tersebut diberikan Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group. Penilaian terhadap pemda bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Sebanyak 57 penghargaan diberikan kepada 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 16 kota.

    “Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Apresiasi Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini menjadi penyelenggaraan yang ketiga sejak pertama kali digelar. Penilaian apresiasi pada tahun ini dilakukan melalui dua jalur utama, yakni tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) .

    Penilaian tata kelola mencakup berbagai indikator, seperti Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta realisasi pendapatan daerah. Data tersebut diperkuat dengan indeks dari lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), KemenPAN-RB, dan Komisi Informasi Pusat.

    Sementara, penilaian akselerasi PSN didasarkan pada kategori strategis, yakni penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, perbaikan akses layanan pendidikan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi pertambangan dan olahannya, pertumbuhan ekonomi non-pertambangan, penurunan ketimbangan kesejahteraan masyarakat. Penilaian ini mengacu pada kebijakan nasional dan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

    Tito menambahkan metode penilaian menempatkan daerah pada kelompok yang setara berdasarkan kelompok fiskal masing-masing, yakni: rendah, sedang, dan tinggi. Tujuannya agar persaingan berlangsung adil dan proporsional.

    “Daerah dengan fiskal tinggi bersaing dengan sesama daerah fiskal tinggi, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, daerah dengan fiskal rendah tetap punya peluang untuk menang,” ujarnya.

    Tito menilai pendekatan ini berhasil menampilkan daerah-daerah baru dengan prestasi signifikan. Misalnya, Kota Tual, Maluku berhasil menjadi kota dengan pengendalian inflasi tahunan terbaik. Demikian juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan pertumbuhan ekonomi non-pertambangan terbaik.

    “Ini kabar baik karena muncul wajah-wajah baru dalam daftar daerah berprestasi,” ujarnya.

    Sebagai bentuk apresiasi nyata, Kemendagri menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun dari total anggaran Rp7,8 triliun bagi daerah berprestasi. Tito menegaskan penghargaan ini bukan seremonial semata, melainkan motivasi agar kepala daerah terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

    “Kinerja yang baik pada akhirnya akan berbuah kepercayaan publik. Jika tata kelola pemerintahan bagus, maka masyarakat akan memberi penilaian positif terhadap pemimpinnya,” tuturnya.

    Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli, mengapresiasi inisiatif Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam memberikan penghargaan kepada pemda berprestasi. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberi apresiasi, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi daerah yang masih menghadapi tantangan.

    “Saya kenal Pak Tito sejak awal 2000-an ketika saya masih menjadi wartawan. Saya tahu logika berpikir beliau dalam mengelola birokrasi. Saat datang ke Tempo, Pak Tito ingin memberikan apresiasi kepada kepala daerah, sekaligus masukan konstruktif bagi yang masih perlu berbenah,” ujar Arif.

    Acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, dan para kepala daerah se-Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri pastikan kebutuhan dasar pengungsi di Gayo Lues terpenuhi

    Kemendagri pastikan kebutuhan dasar pengungsi di Gayo Lues terpenuhi

    “Prioritas utama kita adalah memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk tempat tinggal sementara, logistik, dan layanan kesehatan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) bersama unsur TNI, Polri, BPBD, dan perangkat lainnya terus bekerja memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana terpenuhi.

    “Prioritas utama kita adalah memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk tempat tinggal sementara, logistik, dan layanan kesehatan,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikannya saat meninjau lokasi pengungsian di Gayo Lues bersama Bupati Gayo Lues Suhaidi.

    Safrizal memastikan para pengungsi telah mendapat tempat penampungan sementara, layanan dapur umum, serta pemenuhan kebutuhan mendesak.

    Pemerintah daerah bersama Ditjen Bina Adwil terus memantau situasi lapangan untuk menentukan langkah pemulihan berikutnya.

    “Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh, semoga segera dikirimkan bantuan tambahan,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Bupati Gayo Lues Suhaidi menyampaikan kondisi terkini para pengungsi, ketersediaan logistik, hingga langkah-langkah penanganan lanjutan.

    “Hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia ada 3 orang, 1 orang masih dalam pencarian, pengungsi 14.850 jiwa/ 3.800 KK yang tersebar di seluruh wilayah Gayo Lues, warga terdampak 100 ribu lebih, 2.286 rumah terdampak dan sekitar 1500 unit rumah hanyut,” kata Suhaidi.

    Suhaidi mengungkapkan kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah helikopter untuk mengirimkan bantuan ke lokasi bencana yang jalur daratnya masih terputus.

    “Kami berharap bisa menempatkan 1 helikopter di Kabupaten Gayo Lues, sehingga kami bisa terbantu menyalurkan bahan logistik ke lokasi yang belum tembus jalur daratnya, sekalian memantau keberadaan saudara-saudara kita yang masih terjebak, bantuan logistik kepada 14.000 pengungsi dan obat-obatan kepada seluruh masyarakat,” ungkap Suhaidi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR ajak bangun solidaritas nasional hadapi bencana alam

    Wakil Ketua MPR ajak bangun solidaritas nasional hadapi bencana alam

    Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir harus dijawab dengan semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat yang terus ditumbuhkan, di samping upaya evaluasi dan mitigasi dari sejumlah aspek

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak seluruh elemen untuk membangun solidaritas nasional dan semangat gotong royong untuk menjadi energi positif di tengah kerentanan Indonesia terhadap bencana alam.

    “Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir harus dijawab dengan semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat yang terus ditumbuhkan, di samping upaya evaluasi dan mitigasi dari sejumlah aspek,” kata Lestari di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menurut dia, jumlah korban jiwa bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) hingga Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah dan ratusan orang masih dinyatakan hilang.

    Dia menilai perubahan cuaca ekstrem yang terjadi harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana.

    Dia pun mendorong upaya mitigasi bencana dan sosialisasi kepada masyarakat terus ditingkatkan sebagai bagian upaya menekan jumlah korban.

    Selain itu, menurut dia, mekanisme penanganan masyarakat terdampak bencana juga harus menjadi perhatian serius.

    Kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah, menurut dia, harus terus ditingkatkan baik dengan membangun kolaborasi kuat dalam melaksanakan tanggap darurat bencana, maupun membangkitkan solidaritas masyarakat.

    Anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan bahwa semua upaya mitigasi dan tanggap darurat yang digalang bersama itu perlu mampu menjadi energi positif dalam menghadapi potensi ancaman bencana alam di sejumlah daerah di tanah air.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PN Jaksel tolak praperadilan Paulus Tannos

    PN Jaksel tolak praperadilan Paulus Tannos

    Jakarta (ANTARA) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima atau menolak permohonan gugatan praperadilan dari buron kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik Paulus Tannos melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Dalam pokok perkara menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim tunggal Halida Rahardhini di ruangan sidang utama PN Jakarta Selatan, Selasa.

    Halida menilai permohonan praperadilan Paulus Tannos itu prematur (error in objecto).

    Dengan demikian, melalui putusan sidang praperadilan ini juga, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP terkait Paulus Tannos tetap dilanjutkan.

    “Permohonan Praperadilan a quo adalah ‘error in objecto’ dan bersifat prematur untuk diajukan,” ucapnya.

    Adapun pertimbangan terkait vonis tidak dapat menerima gugatan praperadilan Paulus Tannos yakni penangkapan dan penahanan terdakwa dilakukan otoritas Singapura.

    “Bukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia KPK atau termohon menurut hukum acara yang diatur dalam KUHAP,” ucapnya.

    Dia menambahkan, gugatan yang diajukan oleh Paulus ditetapkan tidak termasuk dalam objek praperadilan sebagaimana aturan yang berlaku.

    Maka itu, gugatan praperadilan ini dinyatakan prematur untuk diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Sementara, tim Biro Hukum KPK, Indah menyatakan bahwa pihaknya menghargai keputusan dari hakim PN Jaksel yang menolak gugatan praperadilan Paulus Tannos.

    Dia juga membenarkan bahwa memang Paulus ditangkap oleh otoritas Singapura, bukan KPK. Maka, proses hukum acara yang ada di Singapura tidak berdasarkan hukum acara di Indonesia.

    “Kami menghargai dan terima kasih terhadap keputusan hakim pra-peradilan yang telah menolak permohonan dari pemohon,” ucap Indah.

    KPK mengumumkan bahwa Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin telah ditangkap di Singapura pada awal Januari 2025. Saat ini, yang bersangkutan sedang menjalani proses ekstradisi di pengadilan Singapura.

    Paulus Tannos ditetapkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik pada 13 Agustus 2019. KPK menduga kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut sekitar Rp2,3 triliun.

    Namun, Paulus Tannos melarikan diri ke luar negeri dan mengganti identitasnya. Dia lantas dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron komisi antirasuah itu sejak 19 Oktober 2021.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembangunan turap Kali Krukut Jalan NIS ditarget selesai Desember 2025

    Pembangunan turap Kali Krukut Jalan NIS ditarget selesai Desember 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menargetkan pembangunan turap Kali Krukut segmen Jalan NIS, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan selesai pada Desember 2025.

    “Mungkin sekitar akhir Desember,” kata Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Anwar mengatakan, pembangunan turap berbahan batu kali ini bertujuan untuk mengatasi limpasan air kali ke permukiman warga saat debit air tinggi.

    Selain melakukan pembuatan turap yang cukup tinggi, pihaknya juga meminta Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan untuk menambah kapasitas pompa air yang tersedia di sekitar lokasi.

    Hal itu agar ketika terjadi hujan lokal ataupun kiriman dari Bogor, warga tidak terdampak banjir.

    “Katanya bulan ini selesai pembuatannya, mudah-mudahan akan berfungsi normal dalam mengatasi permasalahan banjir di sini,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan, Santo menjelaskan pembuatan turap sepanjang 700 meter dengan tinggi sekitar empat meter ini dilakukan sejak Agustus 2025 dan ditargetkan rampung pada pertengahan bulan ini.

    Adapun prosesnya sampai saat ini sudah terealisasi pembangunannya mencapai 580 meter, sisa 120 meter lagi masih proses pembangunan.

    “Untuk kendala, mungkin di beberapa segmen memiliki tebing yang curam, tanggul eksisting yang sangat rusak dan berpotensi longsor. Kemudian tanggul eksisting di sini, kurang tinggi, hingga terjadi penyempitan alur. Tapi sudah kita tangani dengan baik,” ucap Santo.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta pada awal tahun menyebut akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung dan Kali Krukut pada tahun ini dengan total anggaran mencapai Rp232 miliar.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mempertimbangkan membangun rumah susun (rusun) di kawasan Kali Krukut segmen Jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini perkembangan keterbukaan informasi publik di Jakarta

    Ini perkembangan keterbukaan informasi publik di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi publik di kota metropolitan itu meningkat signifikan.

    “Peningkatan itu tampak dari jumlah peserta E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) setiap tahunnya,” kata Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin dalam penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kinerja Tahun 2024 kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta, di Jakarta Pusat, Selasa.

    Ia merinci pada 2024, peserta E-Monev sebanyak 519 badan publik atau naik hampir 1.000 persen dibanding 2017.

    Lalu, pada 2025, peserta naik jadi 829 badan publik atau naik hampir 50 persen dari tahun sebelumnya.

    E-Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) adalah sistem elektronik untuk memantau (monitoring) dan menilai (evaluasi) kinerja pelaksanaan program, proyek, atau kebijakan secara daring, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas tata kelola.

    Selain itu, kata Luqman, jumlah badan publik dengan predikat informatif juga meningkat.

    “Pada 2024, sebanyak 67 badan publik meraih predikat informatif dan jumlahnya kembali melonjak pada 2025,” kata dia.

    Ia mengatakan, pihaknya konsisten melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik ke kampus-kampus, masyarakat tingkat RT/RW, hingga melakukan kunjungan ke berbagai badan publik.

    Pihaknya juga membuka klinik pelatihan bagi badan publik yang masih berada pada kategori kurang informatif atau tidak informatif.

    “Mereka bisa datang ke kantor kami untuk pendampingan. Sedangkan badan publik yang informatif dapat penghargaan Zona Informatif sebagai bentuk apresiasi,” ucap Luqman.

    Luqman menyampaikan terdapat lima aspek utama yang perlu dipertahankan dan diperkuat oleh komisioner KI DKI Jakarta periode berikutnya.

    “Pertama, penguatan kolaborasi antara KI DKI Jakarta dengan SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan badan publik mengenai Perda Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” kata dia.

    Kedua, lanjut dia, penyempurnaan mekanisme kuesioner penilaian diri (self assessment questionnaire/ SAQ) dalam E-Monev, terutama melalui pelibatan unsur akademisi dan masyarakat dalam uji akses.

    “Lalu ketiga, keberlanjutan program klinik pelatihan sebagai percepatan peningkatan kualitas layanan informasi,” lanjut dia.

    Keempat, perluasan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik ke berbagai kampus dan lapisan masyarakat, serta peningkatan aspek hadiah dan hukuman (reward and punishment) bagi badan publik sesuai kepatuhan terhadap Perda KIP.

    “Kemudian kelima, penguatan regulasi dan anggaran, termasuk dorongan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik dan penyediaan nomenklatur anggaran penguatan KIP di setiap badan publik,” ujar dia.

    Menurut Luqman, keberadaan Perda KIP sangat dibutuhkan agar kewajiban badan publik dalam menyiapkan anggaran, SDM dan mekanisme layanan informasi memiliki dasar hukum yang lebih kokoh.

    “Kita perlu Perda KIP itu supaya penguatan layanan informasi punya dasar hukum lebih kuat di Jakarta,” kata Luqman menegaskan.

    Ia menambah­kan, setiap pelaksanaan E-Monev juga selalu menghasilkan kajian akademik yang memuat rekomendasi strategis bagi badan publik.

    “Dari pengalaman kami, rekomendasi itu sangat efektif untuk memperkuat ekosistem keterbukaan informasi. Inilah yang harus terus diwujudkan ke depan,” kata Luqman.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri: Tambang emas ilegal Mandalika berjalan sepekan

    Polri: Tambang emas ilegal Mandalika berjalan sepekan

    “Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, aktivitas penambangan emas ilegal di lokasi tersebut diketahui telah berjalan sekitar satu minggu,”

    Lombok Tengah (ANTARA) – Polres Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan lokasi diduga tambang emas ilegal di dekat Mandalika atau di Desa Kuta, Kecamatan Pujut yang menelan korban jiwa tersebut baru berjalan satu minggu atau sepekan.

    “Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, aktivitas penambangan emas ilegal di lokasi tersebut diketahui telah berjalan sekitar satu minggu,” kata Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah Iptu Lukluk Il Maqnun di Lombok Tengah, Selasa.

    ‎Korban saat itu melakukan aktivitas pencarian emas bersama dua rekannya. Salah satu dari mereka, saudara inisial ZUL, berada sekitar 1,5 meter di bawah posisi dua rekan lainnya. Saat itu, terdapat pula dua orang tak dikenal yang sedang memukul batu untuk mencari emas dengan menggali lubang.
    ‎
    ‎”Tiba-tiba terjadi longsor, menimbun seluruh penambang yang berada di bawah tebing. Dua korban yang tidak tertimbun langsung berupaya melakukan penyelamatan manual menggunakan tangan dan cangkul,” katanya.

    Dalam proses evakuasi sekitar setengah meter, ditemukan tiga korban tertimbun dua di antaranya selamat dan satu meninggal dunia yakni saudara Hemaldi (29) asal Desa Bonder.
    ‎
    ‎Setelah evakuasi, korban selamat dibawa ke Puskesmas Batujai, sedangkan korban meninggal langsung dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan.
    ‎
    “‎Lokasi tambang berada di tebing pantai yang hanya bisa diakses menggunakan sampan, dengan waktu tempuh sekitar lima menit dari bibir pantai,” katanya.

    Atas kejadian tersebut, Polres Lombok Tengah mengambil langkah tegas terhadap seluruh aktivitas penambangan emas ilegal yang meresahkan dan membahayakan keselamatan warga.
    ‎
    ‎“Kami melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab longsor sekaligus mengumpulkan bukti-bukti terkait aktivitas tambang emas ilegal di kawasan itu. Kegiatan tersebut jelas melanggar hukum dan membahayakan warga. Penegakan hukum akan kami lakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.
    ‎
    Oleh karena itu, pihak Polres Lombok Tengah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanah longsor mengakibatkan seorang penambang emas ilegal meninggal dunia di kawasan Pantai Mosrak Gunung Dundang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut.
    ‎
    ‎”Insiden tanah longsor tersebut terjadi pada Minggu, (30/11) sekitar pukul 12.30 Wita, mengakibatkan seorang penambang meninggal dunia,” katanya.
    ‎
    ‎Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas tambang ilegal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa.
    ‎
    “Lokasi tersebut telah dipasangkan garis polisi untuk proses penyelidikan,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI data ulang TPU untuk atasi krisis lahan makam

    DKI data ulang TPU untuk atasi krisis lahan makam

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendata ulang tempat pemakaman umum (TPU) untuk mengatasi krisis lahan makam di Ibu Kota.

    “Nanti kita akan survei, mendata semua,” kata Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, Fajar Sauri saat ditemui di TPU Menteng Pulo 2 Jakarta, Selasa.

    Fajar mengatakan sejumlah TPU yang menjadi sasaran yakni seperti di Tegal Alur, Jakarta Barat dan Bintaro, Jakarta Selatan.

    Ia memperkirakan, kendala yang dialami yakni pendekatan kepada masyarakat. Namun, hal itu dapat teratasi dengan bekerjasama dengan pemerintah kota dan jajaran.

    Kemudian, pihaknya juga menggandeng Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta untuk memastikan warga terdampak relokasi mendapatkan fasilitas hunian layak seperti rumah susun.

    Oleh karena itu, katanya, diharapkan dengan okupasi data TPU menjadi upaya bagi pemerintah untuk mengatasi krisis lahan makam.

    “Kalau sekarang, ini kita lagi mendata di beberapa TPU yang memang kira-kira harus kita okupasi, mengingat lahan untuk TPU semakin berkurang,” ucapnya.

    Sementara 69 TPU yang tersebar di DKI Jakarta sudah penuh atau tak bisa menampung jenazah baru, hanya melayani pemakaman dengan sistem tumpang jenazah.

    Saat ini, Jakarta masih memiliki ketersediaan lahan sebanyak 118.348 petak makam.

    Apabila pelayanan rata-rata 100 jenazah per hari, maka ada 11 lahan pemakaman yang masih tersedia itu hanya untuk tiga tahun ke depan.

    Adapun 11 TPU tersebut meliputi TPU Rawa Terate, Jakarta Timur; TPU Cipayung, Jakarta Timur; TPU Cilangkap, Jakarta Timur; TPU Bambu Apus, Jakarta Timur; TPU Rorotan, Jakarta Utara; TPU Cipinang Besar, Jakarta Timur; TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan; TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan; TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan dan TPU Tegal Alur, Jakarta Barat.

    Selain itu, ada juga TPU Pengadungan, Jakarta Barat seluas 65 hektare yang masih perlu dilakukan pengerukan atau pematangan lahan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bareskrim selidiki asal kayu gelondongan dalam banjir di Sumatera

    Bareskrim selidiki asal kayu gelondongan dalam banjir di Sumatera

    “Sedang penyelidikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menyelidiki asal kayu gelondongan yang ikut terbawa dalam banjir di Sumatera.

    “Sedang penyelidikan,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan bahwa asal kayu gelondongan tersebut belum diketahui. Namun, penyelidikan saat ini tengah berjalan.

    Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah menelusuri sumber-sumber kayu yang terbawa banjir di Sumatera, termasuk potensi berasal dari pembalakan dan praktik ilegal lainnya, mengingat sebelumnya terungkap sejumlah kasus peredaran kayu ilegal di wilayah terdampak.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan terkait kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera dapat berasal dari beragam sumber mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar (illegal logging).

    Fokus Ditjen Gakkum, ujarnya, adalah menelusuri secara profesional setiap indikasi pelanggaran dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” jelasnya.

    Hal itu karena sepanjang 2025 saja, Gakkum Kemenhut sudah menangani sejumlah kasus terkait pencucian kayu ilegal di sekitar wilayah terdampak banjir di Sumatera. Termasuk di Aceh Tengah pada Juni 2025 saat penyidik mengungkap penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 meter kubik kayu ilegal.

    Tidak hanya itu, di Solok, Sumatera Barat pada Agustus 2025 berhasil diungkap kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu/log, 2 unit ekskavator, dan 1 unit bulldozer.

    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” tuturnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.