Category: Antaranews.com

  • Ditjen Hubud berikan bantuan korban bencana Aceh-Sumatera

    Ditjen Hubud berikan bantuan korban bencana Aceh-Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan menyalurkan berbagai bantuan logistik dan kebutuhan darurat untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mempercepat pemulihan serta menjaga keselamatan masyarakat terdampak.

    “Kami turut berduka cita atas bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Oleh karena itu, kami mengirimkan bantuan langsung ke lokasi terjadinya bencana,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Adapun bantuan yang diberikan berupa sembako, obat-obatan, hingga alat personal hygiene. Bantuan dikirimkan dengan menggunakan pesawat King Air registrasi PK-CAQ dan PK-CAN milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

    “Penyaluran bantuan itu dilakukan sejak 29 November hingga 1 Desember 2025,” ujarnya.

    Bantuan disalurkan melalui tiga UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) di bawah Ditjen Hubud yakni UPBU Malikussaleh, UPBU Rembele, dan UPBU Dr. Ferdinand Lumban Tobing.

    Selain mengirimkan bantuan, pesawat milik BBKFP juga sekaligus menjemput pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) Wilayah II – Medan yang terisolasi akibat banjir dan jalan yang terputus saat bertugas di Lhokseumawe, Aceh.

    Tidak hanya dari kantor pusat, KOBU Wilayah II – Medan dan UPBU di wilayah kerja OBU II juga turut mengirimkan bantuan untuk para korban bencana alam di wilayah Sibolga dan Lhokseumawe menggunakan pesawat milik BBKFP.

    Pada kesempatan itu, PLN Kota Medan juga turut mengirimkan bantuan bagi para pegawainya di wilayah kerja yang terdampak bencana alam.

    Selain KOBU Wilayah II – Medan, KOBU Wilayah VI – Padang juga turut melakukan aksi kemanusiaan dengan memberikan pakaian layak pakai dan sembako kepada korban bencana alam di wilayah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatra Barat.

    Sebelumnya Kantor UPBU Kelas III Aek Godang juga turut peduli terhadap masyarakat Sipirok-Tapanuli Selatan yang terdampak bencana alam dengan menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial berupa pemberian makanan.

    Kegiatan itu, katanya, diharapkan dapat membantu meringankan beban dan menjadi penguat bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Saat ini, Ditjen Hubud tengah mendata seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Hubud khususnya Kantor Otoritas Bandara Wilayah II – Medan dan Wilayah VI – Padang yang terdampak bencana banjir dan longsor untuk dapat dikirimkan bantuan.

    “Semoga bantuan kecil yang kami kirimkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kami berharap hal ini juga mendorong pihak lainnya untuk turut serta membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan bantuan,” kata Lukman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan himpun bantuan Rp75,85 miliar untuk korban banjir Aceh-Sumatera

    Mentan himpun bantuan Rp75,85 miliar untuk korban banjir Aceh-Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil menghimpun dana bantuan Rp75,85 miliar dalam gerakan donasi nasional untuk korban bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai wujud kepedulian dan solidaritas seluruh pemangku kepentingan.

    Aksi kemanusiaan yang digelar di Aula Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa, berlangsung secara terbuka dan realtime, diikuti pegawai Kementan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta para mitra usaha sektor pertanian.

    Dalam waktu hanya satu jam, ajakan Mentan berhasil menghimpun sekitar Rp75,85 miliar. Meski jumlahnya besar, Mentan menegaskan seluruh donasi terkumpul tanpa paksaan.

    Setiap orang diberi ruang untuk menyumbang sesuai kemampuan, dan itu terlihat jelas ketika sejumlah pegawai menyumbang mulai dari Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, hingga Rp250.000.

    “Berapa pun kami terima. Ini semua niat baik kita semua untuk membantu rakyat,” kata Mentan Amran.

    Dalam arahannya, Amran menekankan bahwa solidaritas sosial bukanlah seremoni, melainkan panggilan moral bangsa.

    “Setiap bantuan adalah harapan. Kementan peduli,” ujarnya, mengajak masyarakat membantu dengan tulus, bukan karena kewajiban.

    Ia menyebut bencana itu sebagai ujian kemanusiaan yang menggerakkan hati banyak orang.

    “Merah Putih memanggil! Saudara kita terkena bencana, dan sebagai anak bangsa kita wajib mengulurkan tangan,” tegasnya.

    Mentan Amran juga mengingatkan keberhasilan usaha seharusnya melahirkan budaya berbagi, terutama bagi mereka yang rentan.

    “Kepada semua, khususnya para mitra, kalau bisnisnya mau maju, rajin memberi apalagi kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang sedang terkena bencana,” ucapnya.

    Antusiasme para donatur bahkan membuat Mentan Amran berkelakar.

    “Alhamdulillah baru kami terima tadi pagi, masih kecil tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah kurang lebih Rp75 miliar. Kalau begini saya mau berdiri di sini sampai sore,” ungkapnya.

    Untuk menjamin transparansi, Mentan Amran menantang jajarannya mengecek aliran dana secara langsung.

    “Jangan lihat besar kecilnya, yang penting ikhlas. Coba aku tes secara live, masuk nggak ke rekening itu. Coba Dirjen, masuk nggak sumbangannya,” ujarnya.

    Posko kemanusiaan Kementan membuka rekening khusus BRI 2123.01.000535.564 bagi masyarakat yang ingin membantu.

    Mentan kemudian memanjatkan doa agar gerakan kemanusiaan itu menjadi ladang amal bagi semua.

    “Kelak di akhirat nanti semoga kita bertemu atas kebaikan yang sudah kita lakukan,” ungkapnya.

    Ia memastikan seluruh bantuan segera disalurkan melalui Tim Tanggap Darurat Kementan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bapanas, dan lembaga kemanusiaan.

    “Kita harus bantu mereka. Ini musibah. Kalau kita bersama-sama, pasti lebih ringan,” ujarnya.

    Kepada panitia penggalangan dana, Mentan Amran memberikan pesan tegas agar segera salurkan dan tidak salah sasaran. Sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

    Diketahui, gerakan serupa bukan kali pertama dilakukan Mentan Amran. Saat gempa Palu tahun 2018, ia juga berhasil menghimpun hampir Rp50 miliar hanya dalam waktu 30 menit.

    Menurut Amran, tingginya partisipasi publik mencerminkan kepercayaan terhadap integritas Kementan yang ia pimpin, dan terbangun dari sikap tegasnya termasuk dalam memberantas pungli di semua lini pelayanan. Hingga berita ini diturunkan, posko donasi masih dibuka dan dana terus bertambah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: KN Antares salurkan bantuan dan evakuasi korban banjir Aceh

    Kemenhub: KN Antares salurkan bantuan dan evakuasi korban banjir Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengerahkan Kapal Negara (KN) Antares untuk mempercepat penyaluran bantuan dan membantu evakuasi warga terdampak banjir di Aceh guna memastikan keselamatan serta kelancaran penanganan darurat.

    “Kapal tersebut membawa bantuan logistik dari berbagai lembaga serta komunitas masyarakat serta membantu warga terdampak banjir,” kata Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang Tohara dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan KN Antares diberangkatkan dari Sabang pada Senin (1/12) pukul 13.30 WIB dan tiba di Ulee Lheue pada pukul 16.00 WIB. Setibanya di pelabuhan, kapal langsung melakukan proses pemuatan bantuan kemanusiaan.

    “Setelah seluruh logistik terpasang dengan aman, KN Antares bertolak kembali dari Pelabuhan Ulee Lheue pada pukul 19.50 WIB menuju Pelabuhan Krueng Geukueh. Kapal diperkirakan tiba pada Selasa (2/12) pukul 10.00 WIB,” ujar Tohara.

    Dia menuturkan KN Antares dinakhodai Ricky Hasbalah dan membawa kru gabungan dari Disnav Sabang, SROP Ulee Lheue, serta personel SROP Blang Oi.

    Kapal tersebut memuat bantuan logistik dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) atau Poltekpel Malahayati yaitu beras kemasan 10 kg sejumlah 50 sak, 98 dus mi instan, dan 50 dus air mineral.

    Kemudian dari Aliansi Mahasiswa Provinsi Aceh, dengan bantuan yang disalurkan berupa pakaian kering 103 karung, beras 5 kg sebanyak 15 sak, mi instan 13 dus, air mineral 14 dus, serta sebanyak 33 karung pakaian kering dari STIS Al-Aziziyah Sabang.

    “Kedatangan KN Antares pada Selasa (2/12) pukul 10.00 WIB, kemudian melakukan proses pembongkaran logistik yang diserahkan kepada Posko KSOP Kelas IV Lhokseumawe,” jelasnya.

    Selain membawa logistik, KN Antares juga menjalankan misi evakuasi warga terdampak banjir. Pada Selasa (2/12) pukul 13.00 WIB, kapal dijadwalkan melakukan embarkasi 100 warga dari Lhokseumawe. Mereka akan diberangkatkan menuju Pelabuhan Ulee Lheue pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

    “Seluruh kru, peralatan, dan sistem navigasi kami dalam kondisi siap mendukung percepatan penanganan darurat banjir di Aceh. Kami memastikan seluruh kegiatan, baik distribusi bantuan maupun evakuasi berjalan aman, terkoordinasi, dan tepat waktu,” tambah Tohara.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub melalui seluruh unit kerja teknis di wilayah Aceh akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersampaikan dengan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas minta petani Lampung Selatan lindungi hutan cegah bencana

    Zulhas minta petani Lampung Selatan lindungi hutan cegah bencana

    Lampung Selatan, Lampung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta petani menjaga kawasan hutan lindung di Lampung Selatan sebagai benteng keselamatan masyarakat dengan mencegah alih fungsi lahan yang berpotensi memicu banjir dan longsor.

    “Kita jaga. Nah yang lindung, hutan lindung ini nggak boleh diapa-apakan. Dia boleh diambil manfaatnya. (Tanam) durian, durian buahnya kita ambil. Ada pala, cokelat. Kita ambil, tapi tidak boleh untuk lahan pertanian sayuran. Kalau ini kita potongnya, ganti (dengan) sayuran, di bawah banjir,” kata Zulhas di Lampung Selatan, Selasa.

    Dia menekankan hal itu saat berdialog dengan kelompok petani yang mengelola perhutanan sosial di Gunung Raja Basa di Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

    Ia menegaskan kerusakan lingkungan berpotensi menimbulkan longsor dan banjir besar sehingga seluruh masyarakat harus menjaga keseimbangan ekosistem agar daerah hulu hingga hilir tetap aman dari berbagai risiko bencana yang mengancam.

    Zulhas menyoroti kembali berbagai bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat yang menimbulkan adanya korban kehilangan keluarga dan rumah sebagai pengingat bahwa kerusakan lingkungan selalu membawa dampak tragis bagi masyarakat.

    Ia menekankan bahwa banyak warga kehilangan pasangan, anak, dan tempat tinggal hanya dalam semalam akibat bencana yang muncul ketika kawasan sekitar tidak dijaga, menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan tanpa perlindungan alam.

    “Kemarin nonton Aceh enggak? Lihat Aceh kan? Lihat Sibolga. Lihat Sumatera Utara. Lihat Sumatera Barat. Masya Allah sedih. Ada yang lagi tidur suami istri, besok pagi istrinya hilang. Ada yang suaminya hilang,” ujar Zulhas.

    Menurutnya, kondisi itu menjadi peringatan serius bagi masyarakat Lampung Selatan untuk menjaga Gunung Raja Basa karena kerusakan sedikit saja dapat menghancurkan seluruh kawasan sekelilingnya dan memicu bencana lebih besar.

    Zulhas menilai apabila kawasan tersebut rusak, hujan deras akan langsung menyapu wilayah sekitar sehingga menjaga hutan lindung menjadi langkah wajib demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

    “Itulah kalau lingkungan tidak kita jaga. Maka saya titip betul dari dulu Gunung Raja Basa ini. Kalau ini rusak, habis kita. Seluruh keliling gunung, habis. Begitu ada hujan, tersapu bersih,” tegasnya.

    Ia menjelaskan hutan lindung tetap dapat dimanfaatkan lewat hasil alam seperti durian, pala, cokelat, dan buah-buahan lain namun tidak boleh dialihfungsikan menjadi lahan sayuran yang memicu banjir parah di wilayah.

    Zulhas mengingatkan petani bahwa penebangan pohon di kawasan lindung akan menghilangkan fungsi penyangga air sehingga wilayah atas terancam longsor sementara daerah bawah berpotensi mengalami banjir besar yang merugikan banyak pihak.

    Diketahui Zulhas mengajak sejumlah duta besar negara Eropa mengunjungi perhutanan sosial di Lampung Selatan untuk menunjukkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta peluang kolaborasi internasional.

    Duta besar negara Eropa itu di antaranya Norwegia, Belanda, Prancis, Jerman, dan Belgia. Hadir pula perwakilan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP).

    Dalam kegiatan itu, Zulhas bersama para dubes hingga perwakilan UNDP menyerahkan 3.000 bibit kopi dan kakao secara simbolis kepada kelompok tani di desa tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit kopi dan kakao di kawasan perhutanan sosial itu

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin optimistis pengusaha sokong ekonomi tumbuh 5,5 persen di 2026

    Kadin optimistis pengusaha sokong ekonomi tumbuh 5,5 persen di 2026

    ANTARA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis pelaku usaha bisa turut menggerakkan perekonomian nasional hingga tumbuh 5,5 persen pada 2026. Usai Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta, Selasa (2/12), Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan akan meningkatkan nilai investasi pada 2026 dan memastikan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dalam penyusunan upah minimum regional UMR tahun depan. (Sanya Dinda Susanti/Ibnu Zaki/Satrio Giri Marwanto/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah serap Rp25 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Pemerintah serap Rp25 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana senilai Rp25 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 2 Desember 2025.

    Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penerimaan masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp69,64 triliun.

    Serapan terbesar berasal dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp5,5 triliun dari penawaran masuk Rp7,19 triliun.

    Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,45991 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

    Serapan berikutnya berasal dari seri FR0102 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,15 triliun dari penawaran masuk Rp6,73 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74988 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

    Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp3,85 triliun dari FR0107 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp7,71 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,54987 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

    Dari seri FR0105 (pembukaan kembali), dimenangkan dana sebesar Rp3,25 triliun dari penawaran masuk Rp5,41 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,77971 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

    Kemudian, pemerintah menyerap dana sebesar Rp2 triliun dari tiga seri, yakni SPN01260103 (penerbitan baru), SPN12261203 (penerbitan baru), dan FR0108 (pembukaan kembali).

    Seri SPN01260103 menerima penawaran masuk sebesar Rp2,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 4,55000 persen dan jatuh tempo 3 Januari 2026.

    Seri SPN12261203 menerima penawaran masuk Rp4,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,00000 persen dan jatuh tempo 3 Desember 2026.

    Sedangkan, seri FR0108 menerima penawaran masuk senilai Rp16,14 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,23928 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

    Serapan selanjutnya yaitu seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan senilai Rp1,25 triliun dengan penawaran masuk tertinggi sebesar Rp17,41 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,71000 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

    Terakhir, pemerintah menyerap dana senilai Rp1 triliun dari seri SPN12260305 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp1,35 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,70000 persen dengan jatuh tempo 5 Maret 2026.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah serap Rp25 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Pemerintah serap Rp25 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana senilai Rp25 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 2 Desember 2025.

    Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penerimaan masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp69,64 triliun.

    Serapan terbesar berasal dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp5,5 triliun dari penawaran masuk Rp7,19 triliun.

    Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,45991 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

    Serapan berikutnya berasal dari seri FR0102 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,15 triliun dari penawaran masuk Rp6,73 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74988 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

    Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp3,85 triliun dari FR0107 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp7,71 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,54987 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

    Dari seri FR0105 (pembukaan kembali), dimenangkan dana sebesar Rp3,25 triliun dari penawaran masuk Rp5,41 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,77971 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

    Kemudian, pemerintah menyerap dana sebesar Rp2 triliun dari tiga seri, yakni SPN01260103 (penerbitan baru), SPN12261203 (penerbitan baru), dan FR0108 (pembukaan kembali).

    Seri SPN01260103 menerima penawaran masuk sebesar Rp2,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 4,55000 persen dan jatuh tempo 3 Januari 2026.

    Seri SPN12261203 menerima penawaran masuk Rp4,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,00000 persen dan jatuh tempo 3 Desember 2026.

    Sedangkan, seri FR0108 menerima penawaran masuk senilai Rp16,14 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,23928 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

    Serapan selanjutnya yaitu seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan senilai Rp1,25 triliun dengan penawaran masuk tertinggi sebesar Rp17,41 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,71000 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

    Terakhir, pemerintah menyerap dana senilai Rp1 triliun dari seri SPN12260305 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp1,35 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,70000 persen dengan jatuh tempo 5 Maret 2026.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Zulhas: Stok beras dan jagung aman, tak perlu impor sebutir pun

    Menko Zulhas: Stok beras dan jagung aman, tak perlu impor sebutir pun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan stok beras dan jagung nasional berada pada kondisi aman, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor sebutir pun sepanjang tahun ini.

    Zulhas mengatakan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang konsisten memperkuat sektor pangan menjadi kunci utama keberhasilan menjaga produksi tetap stabil, sehingga kebutuhan nasional dapat dipenuhi tanpa ketergantungan impor.

    “Dukungan Presiden yang luar biasa, kita saudara-saudara tahun ini tidak impor beras lagi, walaupun satu butir,” kata Zulhas dalam jumpa pers usai kegiatan bertajuk “Penanaman Jagung Menuju Swasembada Pangan” di Lampung Selatan, Lampung, Selasa.

    Zulhas menuturkan stok beras di gudang Bulog mencapai sekitar 4 juta ton, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bukti kuatnya ketahanan pangan Indonesia.

    Ia juga mengapresiasi kontribusi Polri dalam percepatan perluasan tanam jagung yang terbukti mendorong peningkatan produksi secara nyata dan memperkuat kesiapan nasional menuju swasembada berkelanjutan.

    Selain itu, dukungan TNI dalam pembukaan sawah baru, penguatan distribusi pangan, serta pendampingan petani dinilai berperan besar menjaga rantai pasok tetap stabil dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

    Zulhas menekankan hasil nyata tersebut mencerminkan kekuatan gotong royong Indonesia, sebab tanpa kolaborasi seluruh unsur bangsa tidak mungkin tercapai kondisi produksi yang kuat dan surplus seperti saat ini.

    “Apa buktinya? Tahun lalu kita impor beras 4,5 juta ton, tahun ini impornya nol. Beras kita di gudang Bulog ada 4 juta ton. Jadi, kita sekarang jagung dan beras tahun ini tidak impor lagi,” beber Zulhas.

    Ia juga menjelaskan nilai tukar petani (NTP) meningkat dari 116 menjadi 124 berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menegaskan kesejahteraan petani terus membaik seiring menguatnya fondasi ketahanan pangan nasional.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

    “Satu liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” kata Mentan.

    Mentan Amran sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk melakukan penyegelan terhadap beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh, Minggu (23/11/2025), lalu kembali dilakukan penyegelan terhadap 40 ton beras impor ilegal di Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (24/11/2025).

    Penyegelan beras impor tersebut karena tidak memiliki izin impor dari pemerintah pusat serta sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras demi mewujudkan kemandirian pangan nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nilai asuransi barang milik negara capai Rp91 triliun di 2025

    Nilai asuransi barang milik negara capai Rp91 triliun di 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan nilai barang milik negara (​​​​​BMN) yang diasuransikan sebesar Rp91 triliun pada 2025.

    Menurut dia, nilai tersebut terdiri atas asuransi melalui anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp61 triliun dan skema baru Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) senilai Rp30 triliun.

    “Saya ingin menantang industri asuransi untuk memikirkan bagaimana mempercepat asuransi atas barang milik negara ini,” kata Suahasil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah sebelumnya telah menjalankan program asuransi BMN sebagai strategi mentransfer risiko bencana atas BMN kepada industri asuransi sejak 2019.

    Namun, seiring dengan tantangan fiskal program, pemerintah meluncurkan asuransi BMN berbasis PFB.

    Skema ini bertujuan untuk menciptakan dana asuransi bersama untuk perlindungan aset publik, termasuk pemulihan atas risiko kerusakan BMN, sehingga pelayanan umum yang berkelanjutan dan berkesinambungan tetap dapat dilaksanakan.

    Dana PFB dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang bersumber dari APBN, APBD, hibah, investasi, dan penerimaan klaim asuransi.

    Pelaksanaan awal asuransi BMN berbasis PFB diterapkan pada tiga kementerian percontohan, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

    Ke depan, pemerintah pusat menargetkan agar pemerintah daerah juga dapat menjadi peserta asuransi dari PFB, sehingga barang milik daerah (BMD) ikut terlindungi.

    Jika terwujud, kata Wamenkeu, Indonesia akan memiliki sistem pengelolaan aset berbasis mitigasi risiko yang modern dan diakui secara internasional.

    Di sisi lain, Wamenkeu juga menekankan pentingnya kesiapan industri asuransi nasional dalam menyediakan produk, layanan, dan tata kelola yang sehat.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki peran penting untuk memahami perkembangan program asuransi BMN tersebut.

    “Tahun 2026, saya akan meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memantau seluruh kementerian dan lembaga sebagai pengguna barang harus diasuransikan barang milik negaranya,” tutur Wamenkeu.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi tanam jagung program Polri capai 883 ribu ha

    Realisasi tanam jagung program Polri capai 883 ribu ha

    Lampung Selatan, Lampung (ANTARA) – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mencatat realisasi tanam jagung program Polri mencapai 883 ribu hektare sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi nasional dan mendukung target swasembada pangan pada 2025.

    Dedi mengatakan Polri mendapat target total luas tanam jagung mencapai 1,3 juta hektare hingga akhir kuartal keempat 2025.

    “Alhamdulillah Polri sudah menanam di lahan 883 ribu hektare,” kata Wakapolri dalam jumpa pers usai kegiatan bertajuk “Penanaman Jagung Menuju Swasembada Pangan” di Lampung Selatan, Lampung, Selasa.

    Dia menuturkan pihaknya menargetkan adanya penambahan luas tanam hingga mencapai 1 juta hektare pada Desember 2025, sehingga memperkuat fondasi peningkatan produksi jagung nasional serta dapat mencapai target awal yakni 1,3 juta hektare.

    “Insya Allah sampai dengan bulan Desember ini kita (kami menargetkan) bisa mencapai 1 juta hektare untuk tanam jagung,” ujarnya.

    Polri sebagai lembaga negara yang mendapat mandat dalam produksi jagung dari Presiden Prabowo Subianto, terus berupaya agar bisa mencapai target itu sehingga mendukung swasembada pangan secara keseluruhan.

    Oleh karena itu, Wakapolri bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Forkopimda setempat melakukan penanaman bibit jagung serentak di daerah itu yang dipusatkan di Desa Ruguk dan Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan.

    Ia menjelaskan kegiatan tanam serentak jagung kembali digelar di Lampung pada kuartal keempat, sebagai upaya memperluas kontribusi Polri dalam penguatan sektor tanaman pangan strategis nasional.

    Dia menyebutkan capaian hasil panen jagung hingga kuartal keempat diperkirakan mencapai 2,8 juta ton berdasarkan data Satgas Ketahanan Pangan Polri yang memantau produksi dari berbagai wilayah secara terkoordinasi.

    Target produksi nasional untuk Polri dalam program itu mencapai 4 juta ton jagung pada 2025, sejalan dengan koordinasi intensif bersama Kementerian Pertanian dan jajaran terkait lainnya.

    Polri optimistis dapat mencapai target 4 juta ton dengan dukungan percepatan tanam yang diselesaikan pada Desember, termasuk perluasan lahan tanam hingga mendekati 1 juta hektare akhir tahun.

    Di Lampung, total luas tanam jagung secara umum telah mencapai sekitar 2.800 hektare, dengan realisasi kegiatan Selasa ini menambah 89 hektare sebagai bagian dari perluasan tanam tahap terakhir.

    Wakapolri menambahkan serapan jagung oleh Bulog juga menunjukkan perkembangan positif, karena Lampung menjadi salah satu provinsi dengan capaian tertinggi mendekati 90 persen atau sekitar 23 ribu ton dari target nasional.

    Lampung diproyeksikan mampu memenuhi target tanam dan panen karena konsistensi produktivitas daerah yang terus meningkat, sehingga memperkuat kontribusi provinsi terhadap produksi jagung nasional.

    “Bapak Kapolri (Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo) berkomitmen dengan Bapak Menko Pangan (Zulkifli Hasan) dengan pihak terkait lainnya, dengan seluruh kelompok tani bisa mewujudkan swasembada pangan, jagung khususnya,” kata Wakapolri.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ini semuanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani jagung,” tambah Wakapolri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.