Category: Antaranews.com

Sampah sisa acara Reuni Akbar 212 di Monas capai 26,43 ton

Jakarta (ANTARA) – Kepala Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat Slamet Riyadi mengatakan kegiatan Reuni Akbar 212 yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas) pada Selasa (2/12) malam menyisakan sebanyak 26,43 ton sampah.

“Jenis sampah yang diangkut bervariasi, namun mayoritas sampah plastik,” kata Kepala Sudin LH Jakarta Pusat Slamet Riyadi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan sebanyak 600 petugas kebersihan gabungan dari wilayah di luar Jakarta Pusat diterjunkan selama berlangsungnya kegiatan Reuni Akbar 212.

Dia merinci jumlah petugas dari Jakarta Pusat sebanyak 150 orang, Jakarta Barat 75 orang, Jakarta Utara 75 orang, Jakarta Selatan 75 orang, Jakarta Timur 75 orang dan Unit Pelaksana Sub-Sistem (UPS) Badan Air 150 orang.

Menurut dia, selama kegiatan pembersihan, petugas mengumpulkan sebanyak 26,43 ton sampah berbagai jenis setelah acara tersebut selesai.

Sementara itu, Kasie pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (PSLB3) Sudin LH Jakarta Pusat Aditya Surya menuturkan sejumlah armada yang dikerahkan dalam pengangkutan sampah itu, antara lain truk sampah 20 unit, roadsweeper (kendaraan penyapu jalan) 20 unit, truk tangki bersih 6 unit, truk air kotor 6 unit, mobil lintas 13 unit, bus toilet 22 unit dan 600 kantong plastik.

“Bukan hanya pengangkutan sampah yang dilakukan, namun penyediaan kendaraan toilet, air bersih juga kami lakukan,” tutur Aditya.

Area dalam Monas hingga seluruh Jalan Medan Merdeka tidak luput dari pembersihan petugas. Pengangkutan sampah dimulai dari pukul 00.00 hingga 03.00 WIB.

“Semua sampah dibawa ke TPS Monas dulu, yang kemudian dibawa ke TPS Bantargebang,” terang Aditya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:58
Gubernur Bali bakal setop akomodasi Airbnb

Denpasar (ANTARA) –

Gubernur Bali Wayan Koster bakal menyetop praktik akomodasi Airbnb karena dinilai tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Nanti akan dikaji dan kami akan ajukan supaya itu disetop,” kata Koster di sela Musyawarah Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali ke-15 di Denpasar, Bali, Rabu.

Menurut dia, keberadaan akomodasi yang dipasarkan berbasis digital itu mempengaruhi pendapatan daerah khususnya pos PAD dari komponen pajak perhotelan dan restoran.

Ia mengungkapkan kunjungan turis meningkat namun tidak sejalan dengan tingkat hunian perhotelan di Bali khususnya yang tergabung di bawah naungan asosiasi PHRI Bali.

Koster bahkan menyebutkan ada lebih dari 2.000 unit hotel dan vila tidak berizin di Bali yang harus ditertibkan.

Untuk itu, ia mengajak pelaku pariwisata untuk kompak membantu pemerintah menertibkan akomodasi yang tak berkontribusi untuk pendapatan daerah itu.

“Itu (Airbnb) tidak sepenuhnya menghidupi ekonomi lokal Bali, itu yang terjadi sekarang. Belum lagi ada yang ilegal dan nakal, semua akan kami tertibkan, tidak ada ampun. Kita harus kompak, tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi kita semua,” ucapnya ketika memberikan sambutan kepada peserta Musda.

Sementara itu, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati mengungkapkan saat ini anggota organisasinya mencapai 378 akomodasi.

Jumlah itu tidak sebanding dengan akomodasi yang melakukan pemasaran daring yang diperkirakan mencapai 16 ribu unit.

Terkait praktik Airbnb, lanjut dia, dijalankan di antaranya oleh orang asing (WNA) yang mengontrak rumah warga kemudian dipasarkan kembali dalam bentuk sewa harian melalui platform digital tersebut.

“Itu sangat merugikan tren peningkatan kunjungan wisatawan tidak linier dengan pendapatan asli daerah dan tingkat hunian,” katanya.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJpb) Provinsi Bali hingga Oktober 2025, realisasi PAD di Pulau Dewata mencapai Rp15,3 triliun atau 71 persen dari total pagu mencapai Rp21,5 triliun.

Realisasi itu tumbuh 9,58 persen dibandingkan periode sama 2024.

Ada pun pajak daerah berkontribusi besar terhadap PAD di Bali yaitu mencapai Rp12 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp7,13 triliun berasal dari pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang tumbuh 14,76 persen secara tahunan.

PBJT barang dan jasa tertentu meliputi makanan, minuman, perhotelan hingga kesenian dan hiburan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:56
Komisi XI setujui usulan OJK naikkan batas free float ke 10-15 persen

Dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.

Jakarta (ANTARA) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka menaikkan batas free float untuk continuous listing obligation dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi minimal 10-15 persen sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar.

“Dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK dan BEI, di Jakarta, Rabu.

Komisi XI DPR RI juga menyetujui OJK untuk menyusun kebijakan free float baru, di antaranya mencakup perhitungan jumlah saham free float pada saat pencatatan perdana hanya memperhitungkan saham yang ditawarkan kepada publik, dengan mengecualikan pemegang saham per-IPO.

Kemudian, menyetujui usulan yang mewajibkan perusahaan tercatat baru untuk mempertahankan minimal free float saat tercatat selama satu tahun setelah tanggal pencatatan.

Dalam Rapat Kerja ini, Komisi XI DPR RI memberikan penguatan bagi OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan pengaturan terkait regulasi free float yang mengarah pada penguatan big cap dan kebijakan free float yang diarahkan untuk meningkatkan likuiditas pasar, mencegah risiko manipulasi harga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, serta memperkuat pendalaman pasar modal.

“Komisi XI DPR RI menyetujui upaya OJK dan BEI untuk meningkatkan free float sebagai bagian dari pendalaman pasar modal dan penguatan perekonomian nasional,” ujar Dolfie.

Di sisi lain, Dolfie mengingatkan bahwa penyesuaian free float harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu dirancang secara bertahap, terukur, dan diferensiatif, diiringi penguatan basis investor domestik, didukung oleh insentif dan pengawasan yang efektif, serta tetap menjaga kepentingan strategis nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan bahwa pasar modal Indonesia akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, khususnya mendorong penguatan perusahaan skala menengah dan kecil.

Kebijakan free float merupakan aturan batas jumlah saham suatu perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas kepada publik.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:53
Pemkot Jakut siaga hadapi potensi banjir rob di pesisir utara Jakarta

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara (Jakut) bersiaga menghadapi potensi banjir rob atau banjir pesisir di kawasan pesisir utara yang diprediksi terjadi pada 4 hingga 5 Desember 2025.

“Berdasarkan laporan Time Forecast, puncak pasang diperkirakan berlangsung pada 5 Desember 2025, dengan estimasi ketinggian muka air di kawasan Pasar Ikan mencapai sekitar +260 mPP,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam kondisi tersebut, sejumlah wilayah hampir dipastikan terdampak banjir rob, yaitu Kamal, Muara Angke, Baywalk Pluit, Sunda Kelapa, RE Martadinata, dan Blencong Marunda.

Meski demikian, kata dia, kawasan Baywalk Pluit diperkirakan lebih aman dari ancaman banjir rob karena pembangunan tanggul mitigasi di kawasan itu sudah rampung.

Dia menuturkan fenomena pasang diprediksi mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB dan akan surut lebih cepat karena durasinya yang pendek.

“Kami meminta seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sebaik-baiknya,” ujar Ika.

Pemkot Jakarta Utara juga mengimbau masyarakat di kawasan pesisir untuk tetap waspada dan rutin memantau informasi resmi mengenai pasang laut, mengamankan barang-barang yang berada di area rendah, menghindari aktivitas di daerah pesisir saat puncak pasang, serta segera melaporkan jika terjadi genangan melalui kanal layanan pemerintah.

“Kami memastikan seluruh perangkat wilayah, operator pompa, hingga tim satgas siap bekerja 24 jam untuk menjaga keselamatan warga dan menekan dampak rob semaksimal mungkin,” tutur Ika.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini banjir rob yang diprediksi terjadi pada 1 hingga 8 Desember 2025 akibat fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fenomena Fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) sehingga berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta.

Banjir rob itu diprediksi puncaknya pasang maksimum pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB di sejumlah wilayah, antara lain Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:49
Pemkot Jakut siaga hadapi potensi banjir rob di pesisir utara Jakarta

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara (Jakut) bersiaga menghadapi potensi banjir rob atau banjir pesisir di kawasan pesisir utara yang diprediksi terjadi pada 4 hingga 5 Desember 2025.

“Berdasarkan laporan Time Forecast, puncak pasang diperkirakan berlangsung pada 5 Desember 2025, dengan estimasi ketinggian muka air di kawasan Pasar Ikan mencapai sekitar +260 mPP,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam kondisi tersebut, sejumlah wilayah hampir dipastikan terdampak banjir rob, yaitu Kamal, Muara Angke, Baywalk Pluit, Sunda Kelapa, RE Martadinata, dan Blencong Marunda.

Meski demikian, kata dia, kawasan Baywalk Pluit diperkirakan lebih aman dari ancaman banjir rob karena pembangunan tanggul mitigasi di kawasan itu sudah rampung.

Dia menuturkan fenomena pasang diprediksi mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB dan akan surut lebih cepat karena durasinya yang pendek.

“Kami meminta seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sebaik-baiknya,” ujar Ika.

Pemkot Jakarta Utara juga mengimbau masyarakat di kawasan pesisir untuk tetap waspada dan rutin memantau informasi resmi mengenai pasang laut, mengamankan barang-barang yang berada di area rendah, menghindari aktivitas di daerah pesisir saat puncak pasang, serta segera melaporkan jika terjadi genangan melalui kanal layanan pemerintah.

“Kami memastikan seluruh perangkat wilayah, operator pompa, hingga tim satgas siap bekerja 24 jam untuk menjaga keselamatan warga dan menekan dampak rob semaksimal mungkin,” tutur Ika.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini banjir rob yang diprediksi terjadi pada 1 hingga 8 Desember 2025 akibat fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fenomena Fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) sehingga berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta.

Banjir rob itu diprediksi puncaknya pasang maksimum pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB di sejumlah wilayah, antara lain Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:49
KPPU ingatkan pencegahan praktik “kartel pangan” di program MBG

Tujuannya sederhana, jangan sampai ada pihak yang mengambil rente dari piring rakyat.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam mencegah adanya praktik “kartel pangan” dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden (Prabowo Subianto) agar pemilihan mitra dilakukan secara transparan dan memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta koperasi, bukan didominasi oleh segelintir pemasok besar,” kata Wakil Ketua KPPU Aru Armando dalam jumpa media di Jakarta, Rabu.

“Tujuannya sederhana, jangan sampai ada pihak yang mengambil rente dari piring rakyat,” ujarnya menambahkan.

Dalam Surat Saran Nomor 176/K/S/VIII/2025 kepada Presiden RI tertanggal 26 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kemitraan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Aru mengatakan pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi.

“Pemilihan mitra yayasan dilakukan secara transparan dengan verifikasi lapangan yang melibatkan pemangku kepentingan. Lalu, verifikasi (untuk) memastikan yayasan telah bermitra dengan UMKM, BUMDes, dan koperasi, dan mengutamakan UMKM, BUMDes, dan koperasi sebagai pemasok bahan baku,” ujar Aru.

Rekomendasi lainnya, yaitu pencegahan praktik persekongkolan dalam pengadaan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan peralatan makan.

Selain itu, Aru menilai perlu adanya pendampingan kementerian teknis dalam penyusunan serta pengawasan perjanjian kemitraan.

“KPPU siap mendampingi Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, serta Badan Gizi Nasional berdasarkan kewenangan UU No. 20/2008 dan UU No. 5/1999,” katanya lagi.

Selain pengawasan untuk program MBG, Aru mengatakan KPPU juga memberikan atensi khusus untuk program strategis lainnya yaitu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih.

“KPPU mendukung penuh penguatan koperasi, namun mengingatkan agar desain tata kelolanya tidak menutup akses bagi pelaku usaha desa lainnya,” ujar Aru.

Ia mengatakan, saat ini KPPU tengah melakukan kajian terkait Kopdes Merah Putih untuk memastikan bahwa penguatan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat berjalan selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Menurut Aru, koperasi memiliki peran penting dalam mendukung UMKM, meningkatkan akses pembiayaan, dan memperkuat ekonomi desa.

“Namun, tanpa desain tata kelola yang tepat, keberadaan koperasi berpotensi menimbulkan hambatan masuk, diskriminasi terhadap pelaku non-anggota, atau dominasi pasar di tingkat lokal,” katanya lagi.

Melalui kajian ini, Aru mengatakan KPPU dapat menilai apakah model Kopdes/Kopkel Merah Putih mampu memperkuat daya saing UMKM secara inklusif, serta mengidentifikasi risiko distorsi pasar yang perlu dicegah sejak awal.

Kajian ini, ujarnya pula, juga penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan agar koperasi dapat tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang adil, terbuka, dan mampu menciptakan ekosistem usaha desa yang kompetitif dan berkelanjutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:49
OJK catat 90 kasus pinjol ilegal di Papua sepanjang 2025

ANTARA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua mencatat sebanyak 90 pengaduan terkait pinjaman online ilegal yang diterima selama periode Januari-November 2025. Terkait hal ini, Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua, Viktorinus Donny Vika Permana, pada Rabu (3/12), menilai tren tersebut perlu mendapat perhatian serius, karena banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. (Laksa Mahendra/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:46
ESDM: PLTA Batang Toru punya IPPKH, perlu tanam kembali pohon

PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen, ini pun izin PPKH-nya belum terbit.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian ESDM menyatakan bahwa PLTA Batang Toru sudah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan perlu menjalankan kewajibannya untuk menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Eniya memperbarui informasi yang dia sampaikan sebelumnya. Saat ini PLTA Batang Toru sudah mengantongi IPPKH dan berkewajiban menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Keduanya, menanam pohon dan menyetor PNBP,” ujar Eniya.

Pernyataan tersebut merespons Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengungkit kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatera Utara sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera.

Jatam menyampaikan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu daerah aliran sungai (DAS) utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting namun kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

Menurut Eniya, justru PLTA harus menjaga kesuburan dan melakukan penghijauan di hulu sungai, sebab perlu mempertahankan debit air.

“Jadi, kurang tepat kalau (PLTA) menyebabkan banjir,” kata Eniya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengakui terjadi perubahan bentang alam wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera, termasuk di dekat PLTA dan tambang emas.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan melibatkan perguruan tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk melakukan kajian daya dukung dan tampung lingkungan di tengah aktivitas perusahaan di wilayah terdampak banjir di daerah tersebut.

Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12) mencatat 753 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 orang luka-luka, disertai kerusakan infrastruktur berat yang menghambat akses bantuan ke berbagai lokasi.

Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana pada Senin. Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan oleh pemerintah di wilayah Sumatera untuk menekan curah hujan di wilayah tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:44
Pemkot Jaksel ajak masyarakat berani laporkan tindak kekerasan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho mengajak masyarakat, khususnya peserta Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan tindak kekerasan pada anak dan perempuan.

“Saya mengajak kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk para kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang menjadi garda terdepan pemerintah untuk berani bersuara. Jangan takut untuk lapor (jika temukan tindak kekerasan pada anak dan perempuan), karena hak Anda dilindungi dan dijamin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Ali di Ruang Dirgantara, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut dia, masalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dipandang sebelah mata. Terlebih, jumlah kasus yang masuk ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Jakarta Selatan mencapai 410 kasus.

“Saya yakin, ini merupakan sebuah gunung es yang sebenarnya masih banyak yang belum berani melapor,” ujar Ali.

Dia pun menuturkan kegiatan kampanye tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan anak.

“Mari mendukung dan peduli terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucap Ali.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta menggelar kampanye HAKTPA yang dimulai pada 22 November 2025, dengan salah satu cara, yakni menempelkan stiker pada moda transportasi umum dan fasilitas umum.

Untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan berbagai upaya dan kebijakan serta program strategis, di antaranya membentuk Pos Sapa (Pos Sahabat Perempuan dan Anak), Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) percontohan, dan relawan KRPPA.

Kemudian, Pemprov DKI juga membentuk Satgas Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah yang bekerja sama dengan Suku Dinas Pendidikan, dan ruang bermain yang aman bagi anak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta menggelar sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAP) Jakarta Selatan itu diikuti 155 peserta yang terdiri dari kader PKK, Dasa Wisma, pengelola RPTRA, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pengurus RT/RW dan pendamping penyandang disabilitas.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:40
BPJPH sebut edukasi menjadi fondasi penguatan ekosistem halal

Edukasi halal harus dipandang sebagai bagian dari pembentukan kultur atau budaya halal.

Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa edukasi halal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Tertib Halal sekaligus memperkuat ekosistem halal nasional.

“Ketika masyarakat memahami urgensi standar halal dan para produsen produk atau pemilik usaha juga menerapkannya, maka ekosistem halal akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan pemahaman publik terkait urgensi sertifikat halal dinilai juga menjadi kunci literasi halal sekaligus memastikan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

“Oleh karena itu, edukasi halal harus dipandang sebagai bagian dari pembentukan kultur atau budaya halal,” katanya lagi.

Haikal mengatakan, selama ini BPJPH terus memperluas jangkauan literasi melalui sosialisasi, edukasi, publikasi, literasi, pendampingan, bahkan hingga fasilitasi sertifikasi halal.

Upaya ini termasuk untuk para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta aktor-aktor layanan sertifikasi halal di luar BPJPH seperti para pendamping Proses Produk Halal (PPH), penyelia halal, auditor halal, dan juru sembelih halal.

Lebih jauh, langkah ini digalakkan juga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, perguruan tinggi, pusat halal (halal center), pakar, peneliti, komunitas, swasta, asosiasi, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

“Upaya kolaboratif ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,” kata Haikal.

“Melalui edukasi yang merata dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, BPJPH berharap ekosistem halal nasional tumbuh menjadi lebih kuat, inklusif, produktif dan berkelanjutan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:35