Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Program Magang Nasional 2025 di industri digital sangat penting sebagai upaya peningkatan pekerja terampil di sektor tersebut.

    “Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan,” kata Menko Airlangga dalam keterangan bersama Telkom Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal ini juga senada dengan perkembangan sektor digital yang menjadi salah satu kunci utama pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyoroti kebutuhan talenta pada bidang kecerdasan buatan (AI) di Indonesia yang semakin meningkat.

    “AI bagi Indonesia potensinya besar di berbagai sektor. Pertama tentu infrastrukturnya sendiri, data center kita butuh. Kemudian yang kedua nanti di sektornya itu sendiri, apakah itu kesehatan, apakah itu di Industri 4.0 dan juga di industri kreatif dan inovatif. Nah ini juga butuh tenaga-tenaga (terampil),” kata dia.

    “Jadi saya minta Telkom untuk mengejar ini. Karena AI ini kan kita butuh data. There is no AI without data. Dan data collection itu adalah labor intensive,” tambahnya.

    Sejalan, Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan juga menyampaikan Program Magang Nasional 2025 bagi lulusan perguruan tinggi ini menjadi sarana penting bagi talenta muda untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di berbagai bidang, mulai dari data analyst, developer, AI, hingga project management dan bidang digital lainnya.

    “Telkom berkomitmen memberikan pengalaman terbaik yang inklusif dan berorientasi digital, sejalan dengan visi kami untuk menyiapkan SDM unggul bagi industri digital masa depan,” ujar Willy.

    Ia menambahkan, pihaknya siap untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menyukseskan Program Magang Nasional kali ini.

    Sementara itu, TelkomGroup telah mengakomodir 632 peserta magang lulusan dari berbagai Universitas di seluruh Indonesia.

    Adapun keseluruhan jumlah tersebut, merupakan peserta magang yang berasal dari periode (batch) 1 dan 2 Program Magang Nasional.

    Pada batch pertama yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober 2025 sampai 19 April 2026, TelkomGroup telah menerima sebanyak 246 orang peserta magang.

    Selanjutnya, pada batch ke- 2 dengan periode magang dari tanggal 24 November 2025 sampai 23 Mei 2026, terdapat 386 peserta magang yang melakukan magang di lingkungan TelkomGroup.

    Keseluruhan peserta tidak hanya menjalani magang di Telkom tetapi juga ditempatkan di berbagai anak perusahaan yang meliputi Telkomsel, Telkomsat, Telkom Property, Telkom Landmark Tower dan Telkom Data Ekosistem.

    Program ini diikuti peserta magang yang berasal dari beragam wilayah, termasuk Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Denpasar, Pontianak, Samarinda dan Makassar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM tegaskan komitmen perkuat akses dan peluang usaha bagi difabel

    BKPM tegaskan komitmen perkuat akses dan peluang usaha bagi difabel

    Kita juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan terus meningkatkan peran penyandang disabilitas atau difabel untuk pemajuan ekonomi, lewat penguatan akses dan peluang usaha.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu menyampaikan penguatan akses tersebut dikukuhkan pihaknya dalam Peraturan Menteri investasi dan Hilirisasi Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dengan akses prioritas bagi penyandang disabilitas.
    ‎
    Tidak hanya itu, kata dia, kementerian juga mewajibkan pelaku usaha skala besar yang mendapatkan perizinan untuk bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Dalam skema tersebut, UMKM disabilitas mendapat prioritas sebagai mitra, sehingga peluang usaha bagi kelompok disabilitas semakin terbuka.

    “Jadi semua ini kami lakukan tentunya dengan satu tujuan yaitu membuka jalan dan untuk memberikan akses yang sebesar-besarnya agar kaum disabilitas memainkan peranan yang penting dalam rangka pertumbuhan perekonomian nasional ke depannya,” ucapnya.

    Lebih lanjut, selain memperkuat akses dari sisi regulasi, kata dia pihaknya juga menegaskan komitmen peningkatan akses usaha bagi difabel melalui peningkatan kompetensi.

    Menurutnya, BKPM secara rutin menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas, seperti lokakarya atau workshop, sosialisasi kesadaran publik, pelatihan standar aksesibilitas, teknik pendampingan, layanan penerjemahan, serta asistensi lainnya.

    “Kita juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyatakan, terbitnya 3 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rentang satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan bukti ekonomi nasional terus tumbuh.

    Pihaknya mencatat dalam satu tahun pemerintahan ini, jumlah NIB yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) yang semula 10,6 juta telah melonjak menjadi 14 juta atau naik 3,4 juta unit usaha.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI susun revisi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

    DKI susun revisi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menyusun revisi peraturan daerah (Perda) soal perlindungan perempuan dan anak untuk mencegah kekerasan di Jakarta.

    “Kita sedang menyusun revisi perda itu. Perda 8/2011 akan menjadi dua Perda, yaitu Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA),” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta Iin Mutmainnah di Jakarta Selatan, Rabu.

    Iin menjelaskan, revisi ini juga bagian dari menjawab keprihatinan terhadap kasus penculikan dan pembunuhan anak laki-laki di Jakarta Selatan, bernama Alvaro Kiano Nugroho (6) oleh tersangka Alex Iskandar (49).

    Dia menambahkan revisi itu akan masuk dalam pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada 2026.

    “Substansi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga sudah kami masukkan di dalam revisi perda tersebut,” ucapnya.

    Kemudian di luar dua perda itu, pihaknya juga sedang menyusun dua perda lainnya sebagai langkah untuk optimalisasi ataupun penguatan dari sisi keluarga, yaitu Perda Pembangunan Keluarga dan Perda Perlindungan Penduduk.

    “Jadi, total ada empat perda yang akan kami bahas di Bapemperda pada 2026,” ucapnya.

    Maka itu, revisi perda ini sebagai langkah regulasi untuk payung hukum dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak di DKI Jakarta.

    Kemudian, pihaknya juga sedang menyusun Instruksi Gubernur (Ingub) mengenai satuan tugas (Satgas) PPA berbasis masyarakat. Salah satunya menghadirkan relawan pendamping korban kekerasan.

    “Itu, adalah salah satu langkah kami bekerja sama dengan semua pihak, termasuk komponen masyarakat dan nanti akan masuk dalam komponen Satgas PPA berbasis masyarakat tersebut,” ucapnya.

    Berdasarkan data yang dikumpulkan, Dinas PPAPP DKI mencatat telah menangani sebanyak 2.104 kasus kekerasan perempuan dan anak hingga awal Desember 2025.

    Angka itu menunjukkan kenaikan 10 persen dari kasus 2024, namun sisi positifnya terungkap bahwa masyarakat saat ini mulai berani melapor jika melihat maupun mengalami kekerasan.

    Diimbau juga kepada masyarakat untuk segera melaporkan dugaan ke Jakarta Siaga 112 serta Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak 081317617622.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) sangat berguna menangani proses pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatera.

    “Kita langsung merasakan gunanya batalyon- batalyon TP (Batalyon Teritorial Pembangunan). Jadi mereka sekarang yang banyak bergerak di daerah-daerah bencana untuk membantu masyarakat,” kata KSAD saat ditemui ketika jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut Maruli, sedari awal pihaknya sudah mengerahkan personel BTP yang berada di kawasan terdekat banjir untuk membantu proses evakuasi.

    Mereka telah melakukan ragam upaya dari mulai mencari korban yang tertimbun, mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir hingga membagikan logistik ke titik lokasi yang susah diakses.

    Tidak hanya itu, TNI AD juga telah mengerahkan anggota BTP untuk menenangkan masyarakat korban banjir yang sebelumnya menjarah minimarket di Sumatera Utara.

    “Tentang penjarahan, memang mereka (masyarakat) mungkin resah, takut tidak dapat makan, tapi sekarang kami sudah terjunkan anggota ke daerah-daerah yang belum terakses sehingga mereka bisa mengatur masyarakat di sana,” jelas Maruli.

    Hingga saat ini, para prajurit BTP masih berada di lokasi banjir wilayah Sumatera untuk membantu proses evakuasi dan distribusi logistik.

    Maruli memastikan para pasukan BTP tersebut akan terus bertugas di sana hingga situasi berjalan kondusif.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) menjadi payung hukum dalam perlindungan pekerja perempuan di sektor kelapa sawit.

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Baginda Siagian di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa Permentan 33/2025 mengikat seluruh perusahaan sawit terkait lima kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

    “Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Industri Sawit Melindungi Pekerja Perempuan dan Menghapus Pekerja Anak”.

    Menurut dia, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO.

    Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia.

    Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta – 8 juta tenaga kerja tidak langsung, lanjutnya, bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada sektor ini.

    “Sawit menyumbang 3,5 persen terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,” katanya.

    Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan, seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya alat pelindung diri (APD), minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata.

    Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit.

    “Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak,” katanya.

    Meski demikian, lanjutnya, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut.

    Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menyatakan kerangka hukum sebenarnya sudah kuat seperti UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO, namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat.

    Ia mendorong agar perusahaan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pekerja di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang siaga 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar perkebunan sawit.

    Dia menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar, dimana anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani sehingga hal itu harus dilihat secara hati-hati.

    Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak, Marja Yulianti menyebutkan 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).

    Menurut dia, sekitar 69 persen perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat.

    Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia.

    Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya, tambahnya, akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini.

    “Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakbar masih data penghuni lahan di Pegadungan Kalideres

    Pemkot Jakbar masih data penghuni lahan di Pegadungan Kalideres

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat masih mendata dan validasi warga penghuni lahan 31,5 hektare di Pegadungan, Kalideres.

    “Masih dilakukan pendataan oleh Kelurahan Pegadungan,” kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Dirja Kusuma saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Adapun proses pendataan dan validasi warga berlangsung di RT 005/08 dan RT 006/04 Pegadungan, Kecamatan Kalideres.

    Lurah Pegadungan, Anugerah Sholiha Susilo menyebut, hasil pendataan sementara menunjukkan terdapat 121 kepala keluarga yang mengokupasi lahan tersebut.

    “Jadi, 36 KK ber-KTP DKI, kemudian 85 KK tidak ber-KTP DKI Jakarta,” ujar Anugerah saat dikonfirmasi terpisah.

    Adapun warga ber-KTP DKI akan ditawarkan untuk pindah ke rumah susun (rusun) yang ada di Jakarta.

    “Untuk yang ber-KTP DKI Jakarta, akan direlokasi ke rumah susun (rusun),” ujar dia.

    Anugerah tak merinci tak merinci tindakan apa yang akan diberikan kepada mereka yang tak ber-KTP DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto membenarkan bahwa adanya pemilik lain, selain Pemprov DKI Jakarta atas lahan di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres yang bakal dijadikan sebagai tempat pemakaman umum (TPU) baru.

    “Ada sebagian yang punya pemprov, ada yang punya pribadi,” kata Uus saat dihubungi di Jakarta, Rabu (26/11).

    Hal itu disampaikan Uus menyusul adanya penghuni lahan, warga Kampung Bilik, yang mempersoalkan dualisme kepemilikan lahan tempat mereka tinggal.

    Uus mengatakan penggusuran untuk pembuatan TPU baru hanya akan dilakukan pada lahan milik Pemprov DKI.

    “Yang penting kita amankan yang punya kita saja. Lahan milik orang lain, tidak akan kita apa-apain,” kata Uus.

    Adapun bukti serta batas-batas kepemilikan Pemprov DKI atas lahan itu tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 484 tahun 1991.

    “Kita sesuai dengan SHP-nya. Kan ada SHP-nya,” kata Uus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri kompensasi pembelian BBM di wilayah terdampak bencana

    Pemerintah beri kompensasi pembelian BBM di wilayah terdampak bencana

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memberikan keringanan pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Ini dilakukan agar masyarakat tetap mudah mendapatkan BBM, menunjang mobilisasi alat berat dan kendaraan operasional pemerintah, serta pelayanan darurat lainnya.

    “Sesuai arahan Presiden dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa prioritas penanganan di wilayah bencana adalah pemulihan ketersediaan listrik, BBM dan LPG,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

    Kata dia, keringanan ini bertujuan untuk mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, yang pelaksanaannya akan dilakukan lebih lanjut oleh PT Pertamina (Persero), dan PT Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha pelaksana penugasan.

    Lebih lanjut, kata dia, pihaknya meminta Pertamina agar segera menindaklanjuti ini, dengan memberikan keringanan pembelian JBT minyak solar dan JBKP Pertalite agar dapat dilakukan secara manual tanpa menggunakan QR code, dan memberikan prioritas pembelian JBT minyak solar dalam rangka kelancaran penanggulangan bencana.

    “BPH Migas memberikan keringanan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite untuk kendaraan dinas pemerintah dan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite dapat dilakukan secara manual (tanpa menggunakan QR code) di wilayah tanggap darurat pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama masa tanggap darurat sejak 28 November 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Aceh,” kata dia lagi.

    Adapun masa tanggap darurat di Sumatera Utara terhitung sejak 27 November 2025 sampai dengan 10 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

    Sementara masa tanggap darurat di Sumatera Barat terhitung sejak 25 November 2025 sampai dengan 8 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

    Pemerintah kata dia, terus berupaya untuk memulihkan pasokan dan distribusi BBM di tengah kondisi bencana. PT Pertamina Patra Niaga juga telah menjalankan skema alternative dan emergency dalam mendistribusikan BBM di wilayah terdampak bencana.

    “Masyarakat diimbau dapat membeli BBM sesuai kebutuhan, agar kondisi pemenuhan energi, seperti BBM, di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD evaluasi metode pembagian logistik pasca insiden beras tercecer

    KSAD evaluasi metode pembagian logistik pasca insiden beras tercecer

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi metode pemberian logistik dengan cara dilemparkan dari helikopter.

    Hal tersebut dia katakan merespon soal logistik beras yang sempat rusak dan tercecer di tanah karena rusak akibat dilempar dari helikopter.

    “Setelah ada yang pecah (kotak logistik) kita evaluasi lagi, sekarang kita berupaya sampai sekarang tidak terjadi lagi,” kata dia, saat jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Di waktu dan tempat yang sama, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menjelaskan alasan kenapa saat itu helikopter tidak bisa mendarat sehingga harus melempar logistik dari udara.

    “Pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel sehingga diputuskan oleh pilot, barang (logistik) itu tetap didrop,” kata dia.

    Ia melanjutkan bantuan logistik tersebut tetap dijatuhkan dari helikopter demi memenuhi kebutuhan para korban terdampak banjir bandang yang wilayahnya sulit diakses dengan jalur darat.

    “Tetapi dari pada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata dia.

    Ia mengatakan pihaknya akan terus mengirimkan bantuan dengan hati-hati demi memastikan logistik dalam kondisi baik dan layak dipakai para korban terdampak banjir.

    Sebelumnya, video viral di media sosial yang memperlihatkan warga memungut bantuan berupa beras yang tercecer di tanah. Berdasarkan keterangan video yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi di wilayah Sumatera Utara.

    Beras tersebut tercecer lantaran kemasannya pecah karena dijatuhkan dari atas helikopter TNI. Walaupun beras telah berserakan di tanah, warga terlihat tetap memungut beras-beras itu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejagung sebut RUU PSDK perlu perkuat jejaring LPSK di banyak daerah

    Kejagung sebut RUU PSDK perlu perkuat jejaring LPSK di banyak daerah

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undangan-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) perlu memperkuat jejaring Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) di banyak daerah.

    Plt Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana mengatakan selama ini LPSK kerap berperan untuk turut memverifikasi korban-korban yang memerlukan perlakuan khusus, termasuk pemberian restitusi. Namun, hal itu tidak maksimal terlaksana di seluruh daerah di Indonesia.

    “Demikian juga mereka juga memberikan kewenangan-kewenangan lain yang tentu saja memberikan akses pada korban,” kata Asep saat rapat harmonisasi RUU PSDK di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, RUU PSDK juga diperlukan untuk memberikan pelindungan yang lebih kepada saksi dan korban. Nantinya, kata dia, saksi maupun korban tidak semata-mata hanya menyampaikan hal yang diketahui kepada penyidik, tetapi juga menyampaikan perasaan dan pandangannya.

    Selain itu, menurut dia, pelindungan juga tidak hanya perlu diberikan kepada korban, tetapi juga harus dilakukan kepada keluarganya. Dalam beberapa kasus kejahatan seksual, menurut dia, keluarga korban juga membutuhkan perhatian khusus.

    “Sehingga kalau kita sepakat bahwa undang-undang akan disempurnakan, tentu juga ada perluasan-perluasan kewajiban negara ataupun kehadiran negara dalam konteks perluasan terhadap (pelindungan) korban tersebut,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mendorong diaturnya mekanisme formal antara Kejaksaan dan LPSK dalam penanganan perkara-perkara tertentu yang prioritas. Termasuk juga, kata dia, dalam mekanisme akuntabilitas, standar operasi prosedur, dan indikatornya.

    “Kami harapkan dalam undang-undang ini adalah bagaimana memperkuat koordinasi yang struktural, koordinasi yang kemudian terlembagakan, koordinasi kolaborasi yang kemudian semakin terpadu,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Presiden Prabowo instruksikan bencana di Sumatera ditangani nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pratikno melanjutkan seluruh kementerian dan lembaga juga telah diinstruksikan untuk ekstra responsif dalam penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

    “Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif, dan memastikan (seluruhnya, red.) fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengarahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa dari TNI dan Polri,” ujar Pratikno.

    Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga menekankan Presiden Prabowo menginstruksikan ada peningkatan respons terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.

    “Instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, ada peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

    “Jadi, yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Presiden, termasuk TNI, Polri, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red.), dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” kata Menko PMK Pratikno menjawab pertanyaan wartawan.

    Di Posko Bantuan Bencana Sumatra Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin jumpa pers mengenai penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Jumpa pers terkait penanganan bencana di Halim hari ini dihadiri sejumlah pejabat, selain Menko PMK dan Seskab Teddy, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.