Category: Antaranews.com

BI terbitkan PADG Derivatif PUVA pasca-alih tugas dari Bappebti

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing (derivatif PUVA) sebagai tindak lanjut peralihan tugas dari Bappebti.

PADG Derivatif PUVA berlaku efektif mulai 1 Desember 2025. Menurut BI, proses penyusunan dilakukan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga orkestrasi pengaturan.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA kepada bank sentral bukan hanya sebuah mandat baru, tetapi juga peluang bagi BI untuk memperluas instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pendalaman PUVA.

PADG Derivatif PUVA bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dalam upaya untuk menciptakan produk Derivatif PUVA yang variatif dan likuid, pricing yang efisien dan kredibel, pelaku pasar yang aktif dan kompeten, dan Infrastruktur pasar yang berstandar internasional.

“Untuk itu, BI berupaya menghadirkan tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan modern mulai dari perizinan, pengawasan, hingga pelindungan konsumen,” kata Destry.

BI telah melaksanakan pengaturan dan pengawasan derivatif PUVA sejak 10 Januari 2025, setelah dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Peralihan tugas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Hal ini juga merupakan pelaksanaan mandat UU PPSK serta PP Nomor 49 Tahun 2024, yang menjadi dasar penerbitan PADG Derivatif PUVA oleh BI.

PADG secara komprehensif mengatur aspek product, pricing, participant, dan infrastruktur (3P+I) sejalan dengan visi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

Pedoman yang dituangkan secara terintegrasi mengatur ekosistem, perizinan, pengawasan, pelaporan, tata kelola, pelindungan konsumen, hingga penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di pasar derivatif PUVA.

Langkah ini diharapkan akan mewujudkan pasar derivatif yang modern, maju, dan inovatif dengan harga acuan yang kredibel, pelaku yang kompeten, dan infrastruktur yang andal dan aman.

Keberlanjutan sinergi antara BI, Bappebti, dan OJK serta kolaborasi erat dari pelaku pasar dan penyelenggara infrastruktur pasar sebagai penggerak utama transaksi derivatif PUVA dinilai menjadi kunci dalam memastikan pasar derivatif PUVA semakin berkembang dan bertata kelola yang baik.

Menurut BI, sinergi seluruh pemangku kepentingan inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi pengembangan ekosistem pasar derivatif Indonesia ke depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyambut baik inisiatif BI dalam mendorong penciptaan pasar uang yang dalam dan likuid.

Ia menegaskan bahwa PADG Derivatif PUVA merupakan bagian penting dari reformasi sektor keuangan sesuai amanat UU PPSK, serta menjadi pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek.

“OJK mendukung perlunya koordinasi erat antarotoritas untuk menjaga konsistensi standar perlindungan investor dan mencegah arbitrase regulasi,” kata Inarno.

Sejalan dengan itu, Kepala Bappebti Tirta Karma Sanjaya juga menyampaikan dukungan atas peralihan kewenangan Derivatif PUVA kepada BI.

Tirta pun menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam penyusunan regulasi turunan, sinkronisasi perizinan serta peningkatan tata kelola dan kapasitas pelaku pasar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:55
Istana sebut pemerintah masih sanggup atasi bencana, stok pangan cukup

“Untuk sementara ini belum (buka peluang) ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,”

Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, termasuk stok pangan yang masih cukup untuk korban.

Pernyataan Prasetyo tersebut menanggapi soal peluang bantuan internasional yang akan masuk jika bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Untuk sementara ini belum (buka peluang) ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Pras, sapaan akrabnya, menyampaikan pemerintah Indonesia mengapresiasi atas perhatian dari negara-negara sahabat yang memberikan perhatian, baik dalam bentuk bantuan langsung, maupun keprihatinan.

Namun di sisi lain, pemerintah mengklaim masih sanggup mengatasi bencana itu sendiri, dengan kecukupan stok pangan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke daerah terdampak.

“Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” kata Pras.

Dari sisi pangan, pemerintah menyatakan bahwa stok cukup. Sementara untuk BBM, pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Pertanina agar pasokan BBM dapat didistribusi, meskipun lewat jalur udara.

Pras menilai distribusi BBM jalur udara diakui memang tidak normal, namun menyesuaikan dengan kondisi bencana di lapangan.

“BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” kata Pras.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan kelancaran pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat di daerah-daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Pratikno mengatakan hingga saat ini sebanyak 500 ribu ton paket bantuan telah dikirimkan ke sejumlah daerah terdampak bencana.

“Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak, termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” kata Pratikno.

Ia menyampaikan koordinasi antarkementerian/lembaga terus diperkuat untuk memastikan kelancaran pengiriman dan distribusi logistik maupun pencarian korban.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:55
RI tetap catat surplus perdagangan dengan AS meski ada tarif Trump

Dampak penerapan tarif impor Amerika belum terlalu signifikan karena banyak eksportir yang melakukan ‘front loading’

Jakarta (ANTARA) – Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan Indonesia masih mampu mencatat surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sepanjang Januari—Oktober 2025, meski terdapat tekanan dari penerapan tarif impor oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Dian Ayu, surplus perdagangan tersebut terjadi karena banyak eksportir melakukan front loading atau percepatan pengiriman barang sebelum tarif impor AS resmi diberlakukan awal Agustus 2025. Kondisi ini membuat Neraca Perdagangan Indonesia dengan AS tetap terjaga.

“Dampak penerapan tarif impor Amerika belum terlalu signifikan karena banyak eksportir yang melakukan front loading,” ujar Dian Ayu dalam paparan Economic Outlook 4Q2025 yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tim ekonom Bank Mandiri menunjukkan bahwa AS dan India menjadi dua negara dengan surplus terbesar bagi Indonesia sepanjang Januari–Oktober 2025.

Surplus perdagangan dengan AS meningkat signifikan dari 11,6 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 14,9 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2025, atau tumbuh 28,4 persen.

Sementara itu, surplus perdagangan dengan India menurun dari 12,6 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 11,3 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun 2025, atau turun 10,3 persen.

Kendati demikian, India tetap tercatat sebagai mitra dagang dengan surplus terbesar kedua bagi Indonesia.

Sementara itu, Indonesia mencatat defisit perdagangan yang semakin dalam dengan China, dari -9,3 miliar dolar AS pada Januari—Oktober 2024 menjadi 16,3 miliar dolar AS pada periode tersebut tahun 2025.

Berdasarkan komoditas, surplus perdagangan Indonesia masih ditopang oleh komoditas utama seperti minyak nabati terutama crude palm oil (CPO), dengan nilai surplus mencapai 28,1 miliar dolar AS.

Selanjutnya, komoditas batu bara dan gas menyumbang surplus sebesar 22,6 miliar dolar AS. Adapun besi dan baja turut memberikan dukungan dengan surplus sebesar 15,8 miliar dolar AS.

Dian Ayu menekankan bahwa perkembangan ekspor perlu terus didukung melalui pembukaan perjanjian perdagangan baru, baik bilateral maupun regional.

“Sehingga bisa menjadi bantalan apabila memang ada nanti potensi tekanan akibat penerapan tarif AS,” kata dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:48
Mantan Wagub Bali terpilih pimpin PHRI 2025-2030

Denpasar (ANTARA) –

Mantan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati terpilih kembali memimpin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali periode 2025-2030.

“Ke depan ini perubahan tren pariwisata dan edukasi anggota terutama usaha wisata yang kecil menjadi salah satu tugas kerja,” kata Tjokorda di Denpasar, Bali, Rabu.

Ia terpilih secara aklamasi karena hanya ada satu calon alias tanpa lawan yang dilakukan dalam Musyawarah Daerah (Musda) PHRI Bali ke-15.

Digitalisasi pariwisata juga menjadi tugas kerja dalam lima tahun mendatang karena sudah menjadi kebutuhan industri dan wisatawan saat ini.

Pekerjaan rumah penting lainnya, lanjut dia, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menertibkan akomodasi ilegal, termasuk usaha perhotelan dan restoran yang belum bergabung dalam asosiasi.

Agar dapat terdaftar dalam asosiasi maka usaha tersebut harus mengantongi perizinan di antaranya nomor induk berusaha hingga klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLBI).

Pasalnya apabila akomodasi tersebut tidak berizin, maka berpotensi menimbulkan kehilangan pendapatan pajak untuk pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota.

Saat ini, sebanyak 378 akomodasi perhotelan dan restoran yang bernaung di bawah asosiasi itu.

Sedangkan, lanjut dia, jumlah akomodasi yang dipasarkan secara daring diperkirakan mencapai 16 ribu unit.

Tokoh Puri Ubud itu sudah menjadi Ketua PHRI Bali sejak 2005 dan selama empat periode berturut-turut maju tanpa penantang.

Selama kepemimpinannya, ia telah melalui sejumlah peristiwa penting dan berkontribusi memajukan industri pariwisata di Bali di antaranya Bom Bali II, flu burung, krisis keuangan global, hingga terparah pandemi COVID-19.

Sementara itu, terkait kunjungan wisatawan asing, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, jumlah kunjungan wisman selama periode Januari-Oktober 2025 mencapai 5,89 juta atau naik hampir 11 persen dibandingkan periode sama 2024.

Selama 2025, kunjungan wisman diperkirakan melampaui capaian 2024 yang mencapai titik tertinggi sebanyak 6,3 juta wisman.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:44
Kapolri Listyo Sigit diangkat jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI

“Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,”

Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dalam acara Pembukaan Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu.

Sigit yang mengemban jabatan baru tersebut pun menegaskan komitmennya soal mengawal hak dan kesejahteraan elemen buruh di Indonesia.

“Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,” ucapnya.

Dengan begitu, ujarnya, pesan yang disuarakan buruh selama ini bisa tersampaikan dan tidak timbul distorsi iklim perusahaan.

“Kenyamanan perusahaan tetap terjaga. Itu yang tentunya terus kita dorong,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sigit juga mendorong Desk Ketenagakerjaan Polri bisa bekerja lebih maksimal dalam menyelesaikan sengketa industrial yang terjadi antara buruh dan pengusaha.

“Ini semua untuk menjaga agar keadilan tetap terjaga,” ujarnya.

Selain itu, ia memastikan akan mencari solusi bagi buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) agar bisa mendapatkan kesempatan melalui lapangan pekerjaan baru.

“Tentunya saya dan seluruh anggota jajaran akan selalu siap untuk menjadi fasilitator yang menghubungkan antara kepentingan buruh, pengusaha, maupun pemerintah sebagai semua yang diperjuangkan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gena Nena Wea mengatakan bahwa Listyo Sigit merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan buruh.

“Ini merupakan hal yang sangat luar biasa untuk perjuangan buruh karena beliau bukan hanya saat ini, ada beberapa hal yang beliau dorong. Bahkan, jauh sebelum jadi Kapolri, beliau sudah bersama kami berjuang untuk buruh,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengangkatan Listyo Sigit sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI sebagai pribadi, bukan sebagai Kapolri.

“Kalaupun beliau pensiun nanti, pada saatnya nanti beliau akan tetap menjadi Ketua Dewan Penasihat,” ujarnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:41
Wamendag dorong produk RI lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mendorong para pelaku usaha di Tanah Air menghasilkan produk, yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan agar semakin diterima pasar global.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, saat ini produk-produk berkelanjutan telah menjadi tren global.

“Saya melihat negara di kawasan Eropa dan Amerika saat ini telah mulai memiliki minat pada produk-produk yang sustainable atau lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, saya rasa para pelaku usaha dan industri di tanah air dapat lebih lagi memperhatikan aspek hijau dari produksi dan keberlanjutan dari bahan baku mereka,” kata Wamendag Roro Esti saat acara talkshow bertajuk “Aksi Nyata untuk Bumi Lestari” di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP Golkar itu menambahkan dalam upaya menciptakan masa depan yang berkelanjutan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Pada periode Januari-Oktober 2025, Indonesia meraih surplus perdagangan internasional cukup signifikan yakni sebesar 33,5 miliar dolar AS.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM, yang juga Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perkebunan bersinggungan dengan lingkungan hidup.

Oleh karenanya, ketika mendapat mandat menjadi Menteri ESDM, Bahlil menjadikan isu lingkungan ini sebagai input konstruktif dalam pembuatan kebijakan dan tata kelola terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang diarahkan bagi pelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Sementara, Wakil Menteri ESDM Yuliot memaparkan kontribusi nyata sektor energi dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup salah satunya adalah pengembangan roadmap infrastruktur ketenagalistrikan nasional yang berkapasitas 69,5 GW dan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) yang masuk dalam RUPTL PLN 2025-2034.

Wamen Yuliot menambahkan roadmap tersebut memperhitungkan sebaran potensi EBT di masing-masing kawasan di Indonesia dan juga memperhitungkan jaringan transmisi sepanjang 47.768 kilometer sirkuit.

Yuliot juga menyoroti meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Jadi, inilah yang perlu kita lakukan, bagaimana kita melakukan aksi nyata, itu sesuai dengan topik kita hari ini untuk bumi yang lebih lestari. Jadi kegiatan-kegiatan ini akan memberikan dampak, aksi nyata,” ujar Yuliot.

Sedangkan, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menegaskan komitmen Indonesia terhadap isu lingkungan dan energi semakin menguat seiring perubahan struktur kemitraan di parlemen pada periode 2024-2029.

Ia menuturkan posisi Indonesia dalam isu lingkungan hidup sangat kuat, baik secara internal maupun eksternal.

Hal ini tampak dari keberadaan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kementerian khusus serta penguatan mitigasi lingkungan dalam proses perizinan pertambangan di bawah Kementerian ESDM.

Sementara itu, pegiat lingkungan Nadia Mulya memaparkan ancaman besar yang kini dihadapi manusia akibat polusi plastik.

Dalam sebuah riset, ia menyebut bahwa masyarakat Indonesia memiliki kandungan mikroplastik tertinggi dibanding banyak negara lain.

Karena itu, ia bersama gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mendorong keberanian pemerintah dalam kebijakan fiskal.

“Cukai bijih plastik adalah instrumen penting. Plastik telah terbukti membahayakan dan kita memerlukan pembatasan berbasis regulasi agar perubahan terjadi secara sistematis,” ucap Nadia.

Hadir pula dalam acara Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono secara daring dan akademisi Natalis Situmorang.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:41
Geliat Tanah Minangkabau menuju transisi energi hijau

Kota Padang (ANTARA) – Dalam kurun beberapa tahun terakhir, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus menggencarkan peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini selaras dengan kebijakan PT PLN Persero yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang memasifkan penggunaan energi hijau dan bersih.

Di Sumbar, transisi energi fosil ke EBT secara perlahan, namun pasti, sudah mulai dirasakan masyarakat, salah satunya keberadaan puluhan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik.

Saat ini, terdapat 63 SPKLU tiang (pole mounted charging) maupun nontiang yang tersebar di 73 lokasi kabupaten dan kota se-Sumbar. Teranyar, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar menambah 30 SPKLU tiang guna memperluas jangkauan pengisian kendaraan listrik, masing-masing dengan daya 22 kilowatt (kW) dan 100 kW, sehingga total keseluruhan 93 unit.

Dari jumlah itu, dua SPKLU di antaranya merupakan ultra fast charging, tujuh fast charger, 51 medium fast charger serta 31 slow charger yang tersebar di 33 lokasi. Pemasangan tersebut, sekaligus dalam rangka menyiapkan serta mengantisipasi peningkatan volume kendaraan listrik saat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Berdasarkan data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Provinsi Sumbar, saat ini tercatat ada 630 unit kendaraan listrik roda dua serta 139 kendaraan listrik roda empat. Artinya, puluhan SPKLU tiang maupun nontiang itu sudah cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Sumbar Heri Kurniawan Indarto mengatakan penambahan 30 SPKLU tiang itu dalam rangka untuk mendukung transisi penggunaan kendaraan listrik di Ranah Minang.

Apalagi, kata dia, berkaca dari Idul Fitri 2024, dimana mobilitas kendaraan listrik yang masuk ke Provinsi Sumbar tergolong besar. Oleh sebab itu, PLN mengantisipasi agar tidak terjadi antrean panjang di SPKLU pada saat hari besar keagamaan pada 2025 dengan menambah keberadaan SPKLU.

Puluhan SPKLU tersebut tersebar di beberapa titik, dengan kapasitas yang bervariasi, yakni 22 kW hingga 200 kW. Tidak hanya itu, pada 2026 PLN UID Sumbar juga berencana menambah sekitar 20 unit SPKLU yang saat ini sedang dalam tahap menunggu pagu anggaran guna membangun fasilitas kendaraan listrik di Ranah Minang.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumbar Ajrun Karim mengatakan pemerintah bersama PLN akan terus memaksimalkan berbagai potensi EBT yang ada di Ranah Minang. Selain membangun SPKLU, PLN juga sedang menyiapkan salah satu agenda besar, yakni pembangunan PLTS terapung dengan kapasitas mencapai 90 Megawatt peak (MWp). Proyek besar ini akan dikerjakan langsung oleh PT PLN Indonesia Power.

Rencana pembangunan PLTS terapung merupakan upaya pemerintah, setelah sebelumnya berhasil membangun PLTS terapung berkapasitas 192 MWp di Cirata, Kabupaten Purwakarta, dan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Selain itu, juga terdapat beberapa pekerjaan yang sedang berlangsung maupun dalam tahap pengusulan, di antaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), masing-masing di Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Bonjol di Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Tidak hanya itu, Sumbar juga sedang mengerjakan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMh) di sejumlah daerah.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:36
Banggar sarankan dana “on call” Rp4 triliun dipakai untuk bencana di Sumatera

Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah menyarankan dana on call atau dana siap pakai yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp4 triliun bisa digunakan untuk menangani bencana yang melanda Pulau Sumatera.

Dukungan anggaran tersebut, kata Said, untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

“Dalam jangka pendek, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan,” kata Said dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan sedih menyaksikan di berbagai media ada warga yang melakukan penjarahan toko dan gudang Bulog.

Said meyakini kondisi warga tersebut belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak dan kemungkinan dilakukan untuk mempertahankan hidup sehingga melakukan perbuatan yang sebenarnya di dalam hatinya tidak ingin dilakukan.

Maka dari itu, ia berharap penyediaan kebutuhan tanggap darurat bisa disegerakan agar lebih masif, seperti tempat pengungsian yang layak untuk perlindungan sementara, suplai kebutuhan makanan, layanan mandi, cuci, kakus (MCK), selimut, dan pakaian layak.

Khusus untuk kelompok rentan, seperti anak anak, Said mengatakan perlu juga diberikan layanan pemulihan trauma. “Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus masif untuk menemukan korban yang hilang,” ucapnya.

Selain itu, Said menambahkan anggaran on call tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan program pascatanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat pula menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran pada tahun 2026 dan seterusnya, karena untuk kebutuhan program tersebut sangat besar.

Ia menjelaskan kebutuhan rehabilitasi diberikan untuk memulihkan berbagai layanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.

Sementara untuk kebutuhan rekonstruksi, sambung Said, digunakan untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum, baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, pasar, dan sebagainya yang rusak.

“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi,” imbuhnya.

Bencana banjir bandang dan longsor disertai dengan ribuan kayu gelondongan telah meluluhlantakkan sejumlah kawasan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi melaporkan sebanyak 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 jiwa terluka, dan 576.300 jiwa mengungsi.

Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi untuk terus bertambah, dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan.

Said menyebut bencana di tiga provinsi itu sangat memilukan sehingga seluruh masyarakat harus berduka secara nasional.

Atas hal tersebut, ia mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban dan korban diharapkan meninggal dengan keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik.

“Untuk memberikan respons cepat dan terintegrasi, pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana ini,” ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:33
HMSP sambut positif langkah pemerintah tertibkan rokok ilegal

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pro-bisnis dan pro-ekonomi, kami juga mengapresiasi adanya penertiban rokok ilegal

Jakarta (ANTARA) – PT HM Sampoerna Tbk (kode saham: HMSP) menyambut positif langkah pemerintah yang melakukan penertiban terhadap peredaran rokok ilegal karena dapat memperkuat perlindungan industri legal serta membuka ruang kontribusi lebih besar bagi negara secara berkelanjutan.

“Kami berterima kasih karena kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pro-bisnis dan pro-ekonomi, dan kami juga mengapresiasi adanya penertiban terhadap rokok ilegal,” kata Presiden Direktur HMSP Ivan Cahyadi dalam acara paparan publik di Jakarta, Rabu.

Ivan memandang bahwa langkah penertiban rokok ilegal menjadi fondasi bagi pemulihan iklim usaha, terutama bagi pelaku industri legal yang selama ini terdampak oleh maraknya produk tidak bercukai.

Seiring dengan meningkatnya prospek pertumbuhan ekonomi nasional serta komitmen penegakan regulasi, Ivan meyakini industri rokok legal dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Di samping itu, perusahaan juga mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menerapkan tarif cukai rokok yang sama pada tahun ini dan tahun depan.

“Semoga ini terus berkelanjutan dan semakin baik lagi, sehingga industri yang legal bisa berkembang dan bisa lebih berkontribusi kepada pemerintah. Karena tahun lalu aja kita sekitar Rp85 triliun untuk kontribusi pembayaran pajak Sampoerna dan cukai,” kata Ivan.

Adapun hingga akhir triwulan III 2025, Sampoerna mencatatkan pangsa pasar sebesar 30,9 persen dengan volume penjualan mencapai 59,4 miliar batang.

Perusahaan membukukan penjualan bersih sebesar Rp83,7 triliun, turun 5,3 persen year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp88,5 triliun.

Laba bersih tercatat sebesar Rp4,5 triliun, menurun 13,7 persen yoy dibandingkan periode yang sama pada 024.

Meski hingga akhir September 2025 menurun secara tahunan, perusahaan menyampaikan bahwa kinerja ini menunjukkan perbaikan dibandingkan semester I 2025 ketika laba bersih tercatat turun 36 persen yoy.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh tekanan daya beli konsumen dewasa sehingga bergeser ke produk dengan harga yang lebih rendah (downtrading) dan rokok ilegal.

Di tengah tantangan dan dinamika industri yang terus berkembang, Ivan menyampaikan bahwa Sampoerna tetap konsisten menjalankan strategi bisnis serta terus berinovasi demi memperkuat kualitas produk dan portofolio lintas segmen, baik di segmen rokok konvensional maupun produk bebas asap.

”Transformasi yang kami jalankan berfokus pada penerapan strategi portofolio lintas segmen yang mengedepankan inovasi untuk menjawab preferensi konsumen dewasa,” kata Ivan.

Dari sisi dampak terhadap perekonomian, perusahaan menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui jaringan sembilan fasilitas produksi di Pulau Jawa dan 43 mitra produksi sigaret (MPS) yang dimiliki dan dioperasikan oleh koperasi dan pengusaha daerah.

Sedangkan di sektor hulu, perusahaan bermitra dengan lebih dari 19.500 petani tembakau dan cengkih dengan jaminan pembelian.

Melalui program unggulan Sampoerna Retail Community (SRC), perusahaan juga telah memberdayakan lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia, dengan 90 persen di antaranya telah terdigitalisasi melalui ekosistem AYO by SRC.

Tak hanya itu, perusahaan melalui Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) tercatat telah melatih lebih dari 97.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.600 UMKM telah mendapatkan pendampingan lanjutan, dengan 200 di antaranya berhasil menembus pasar ekspor dan sekitar 80 persen telah bertransformasi secara digital.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok batal diterapkan pada 2026.

Meski batal menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya menyatakan telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok.

Salah satu strategi yaitu memperluas cakupan Kawasan Industri Hasil Tembakau. Kawasan ini menyediakan fasilitas penunjang yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.

Purbaya berencana menarik pembuat rokok ilegal masuk ke kawasan khusus tersebut, sehingga mereka juga bisa menjadi pemain dalam sistem serta membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:30
Mendagri ajak kepala daerah sumbang dana untuk bantu banjir Sumatera

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatera.

“Saya membayangkan bahwa kita ada 552 provinsi, kabupaten, kota, kalau bisa tolong saling solidaritas. Ini akan sangat bisa meringankan,” kata Tito saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Tito sendiri telah menerbitkan surat edaran pada tanggal 1 Desember 2025 agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut dia, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain.

“Dengan surat edaran yang kami buat tanggal 1 Desember itu menjadi payung hukum bagi rekan-rekan kepala daerah untuk bisa menghibahkan langsung, mentransfer langsung hibah dengan dasar surat edaran itu. Jadi, momentum ini saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah kita saling solid satu sama lain,” tuturnya.

Ia pun mengapresiasi sejumlah daerah yang telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara (Kaltara).

“Ada yang sudah memberikan. Saya tahu Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) sudah langsung berangkat ke Sumut, ke Medan, ya. Kemudian, dua hari lalu beliau memberikan bantuan dalam bentuk barang. Kemudian, Gubernur Bengkulu juga sudah, melalui Baznas-nya, itu Rp3 miliar sudah diberikan kepada daerah terdampak. Sulawesi Selatan Rp1,5 miliar, terima kasih. Kaltara Rp1 miliar,” ucap Mendagri.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:26