Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa jangan sampai distribusi bantuan logistik untuk bencana banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatera, justru tidak bermanfaat bagi korban.
Dia mengatakan banyak wilayah bencana yang jalur daratnya terputus, membuat pendistribusian bantuan dilakukan melalui udara. Namun, menurut dia, cara pemberian bantuan tersebut dianggap kurang efektif atau kurang baik.
“Itu juga perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, langkah-langkah tersebut harus dipikirkan untuk memberikan bantuan yang terbaik bagi masyarakat terdampak. Dia memastikan pemerintah dan DPR terus berkomunikasi untuk bersinergi menemukan jalan terbaik.
Untuk saat ini, menurut dia, seluruh sumber saya masih difokuskan untuk masa tanggap darurat karena masih banyak korban yang belum ditemukan dan beberapa wilayah yang terisolasi.
Setelah itu, menurut dia, kekuatan akan difokuskan untuk masa rehabilitasi atau masa pemulihan bencana, baik terkait dengan rekonstruksi infrastruktur maupun rehabilitasi persoalan lainnya.
“Itu dulu yang sebaiknya kita fokuskan karena memang situasi alam atau kondisi cuaca masih tidak menentu,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.
“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.









