Category: Antaranews.com

  • Ekspedisi Patriot hasilkan lima riset kawasan transmigrasi Manokwari

    Ekspedisi Patriot hasilkan lima riset kawasan transmigrasi Manokwari

    Manokwari (ANTARA) – Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi menyelesaikan rangkaian riset tiga bulan di kawasan transmigrasi Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat dengan menghasilkan lima rekomendasi strategis pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tersebut.

    Ketua Tim Ekspedisi Patriot Rijanti Rahayu Maulani di Manokwari, Kamis, mengatakan ekspedisi yang berlangsung sejak 1 September hingga 1 Desember 2025 itu, melibatkan tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Cenderawasih (Uncen) yang ditempatkan di Distrik Prafi, Masni, Sidey, dan Manokwari Utara.

    “Kami dibagi menjadi lima tim dan ditugaskan menghasilkan lima output untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi Prafi berbasis data ilmiah,” ujarnya.

    Ia merinci tim di Distrik Sidey menyusun laporan desain jangka pendek, menengah, dan jangka panjang pengembangan komoditas unggulan spesifik kawasan transmigrasi.

    Tim di Manokwari Utara mengerjakan desain kebijakan pemenuhan infrastruktur, konektivitas, dan layanan dasar.

    Tim di Distrik Masni menyiapkan rekomendasi evaluasi kawasan transmigrasi, sedangkan dua tim di Distrik Prafi fokus pada desain model kolaborasi kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi serta penanganan dan pencegahan konflik.

    Ia menjelaskan setiap tim terdiri atas lima orang, yakni seorang dosen dan empat mahasiswa atau alumnus. Total anggota tim 20 orang terdiri atas sembilan akademisi ITB dan 11 dari Uncen.

    Tim Ekspedisi Patriot sudah menyelesaikan 100 persen pekerjaan dan memberikan laporan serta rekomendasi kepada Pemkab Manokwari.

    Ia berharap, rekomendasi tersebut dapat menjadi manfaat nyata bagi pengembangan kawasan transmigrasi Prafi, terutama penguatan ekonomi dan pembangunan wilayah.

    “Kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah, perangkat distrik, dan OPD yang telah menyediakan data yang kami butuhkan,” kata Rijanti.

    Wakil Bupati Manokwari Mugiyono mengatakan kegiatan tersebut strategis bagi percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas melalui Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 132 Tahun 2019.

    Kehadiran Tim Ekspedisi Patriot bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun kawasan transmigrasi berbasis riset dan data ilmiah.

    Ia menjelaskan program Trans Patriot bagian dari lima program unggulan Kementerian Transmigrasi yang dirancang untuk mempercepat pembangunan kawasan melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan komoditas unggulan, serta penguatan kolaborasi multi pihak.

    “Riset tersebut menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan yang lebih terukur. Data dan rekomendasi tim patriot akan menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan investasi, dan pengembangan ekonomi unggulan di kawasan transmigrasi Prafi,” katanya.

    Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manokwari Jolanda Herlani Kwa mengatakan tim tinggal di lapangan untuk memetakan potensi, tantangan, serta sosialisasi terkait dengan pengembangan kawasan transmigrasi.

    Tim Ekspedisi Patriot mengumpulkan banyak informasi dan data yang berguna bagi pemkab sebagai bahan pertimbangan program kerja ke depan.

    Ia berharap, hasil riset menjadi dasar penguatan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan dan integrasi nasional melalui pengembangan kawasan transmigrasi.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL kerahkan KRI Semarang antar logistik korban banjir ke Nias

    TNI AL kerahkan KRI Semarang antar logistik korban banjir ke Nias

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut (AL) mengerahkan KRI Semarang-594 untuk mengantar logistik yang dibutuhkan korban banjir ke wilayah Nias, Sumatera Utara, Kamis.

    Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan, KRI tersebut baru bersandar hari ini.

    Dia menjelaskan KRI tersebut membawa logistik seberat 192 kilogram yang terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, susu, gula, sosis, pakaian anak serta selimut.

    “Barang bantuan tersebut didistribusikan langsung menggunakan helikopter HS-1305 (AS 565 MBe Panther) ke SDN 1 Mazo Nias sebagai salah satu lokasi terdampak,” kata Denih.

    Denih melanjutkan hingga saat ini, beberapa KRI milik TNI AL masih aktif mengantar logistik ke beberapa wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

    Tidak hanya KRI untuk mengangkut logistik, KRI rumah sakit juga dikerahkan untuk memberi layanan kesehatan gratis untuk korban banjir.

    Denih memastikan seluruh alutsista TNI AL siap dikerahkan kapan pun dibutuhkan demi membantu proses evakuasi dan pemulihan pascabencana.

    “Kehadiran KRI Semarang-594 beserta unsur pendukung lainnya menjadi wujud nyata TNI AL yang siap hadir membantu masyarakat dalam situasi darurat, memastikan bantuan dapat tiba dengan cepat dan tepat kepada warga yang membutuhkan,” tutup Denih.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, dalam pengambilan keputusan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam sidang uji materi Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi menyebut DPR tetap memiliki peran dalam pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) terkait UU itu.

    Utut membantah dalil para pemohon dalam perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 yang menyebut pengaturan pelaksanaan OMSP di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI meniadakan peran konstitusional DPR.

    “Tidak tepat apabila dinyatakan DPR kehilangan peran dalam OMSP,” kata Utut dalam laman resmi MK yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan DPR memiliki alat kelengkapan berupa komisi yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Masalah pertahan menjadi ruang lingkup Komisi I dengan mitra kerja termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI.

    “Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komisi dapat dilaksanakan melalui rapat kerja, pembentukan panitia kerja, maupun melalui kunjungan kerja,” ucapnya.

    Menurut dia, permohonan para pemohon agar pelaksanaan OMSP disamakan dengan operasi militer untuk perang (OMP), yakni atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara tidaklah tepat.

    Ia mengatakan kebijakan dan keputusan politik negara terhadap OMP diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

    “Sementara OMSP merupakan bagian dari tugas pokok TNI yang bukan dalam kondisi perang. Pelaksanaan OMSP sudah tepat diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden,” tutur dia.

    Utut menyampaikan pernyataan itu pada Rabu (3/12) dalam sidang lanjutan perkara nomor 197/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan presiden/pemerintah.

    Perkara tersebut dimohonkan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Imparsial, YLBHI, KontraS, AJI Indonesia, YLBH APIK Jakarta serta tiga pemohon perorangan.

    Salah satu yang dipersoalkan para pemohon adalah Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan OMSP diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

    Menurut mereka, ketentuan itu meniadakan peran konstitusional DPR dalam hal pemberian persetujuan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

    Para pemohon mendalilkan, setiap bentuk pengerahan TNI, baik operasi militer perang maupun selain perang, harus sepenuhnya dengan keputusan politik negara yang diformalkan melalui keputusan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

    “Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, yang melibatkan pemerintah—presiden dan DPR di saat yang bersamaan, dalam pengambilan keputusan,” dalil mereka, dikutip dari berkas permohonan.

    Koalisi masyarakat sipil itu meyakini keterlibatan DPR dalam memutuskan kebijakan OMSP merupakan bentuk pencegahan dari risiko kesewenang-wenangan.

    Maka dari itu, dalam petitumnya mereka meminta agar Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI diubah menjadi “Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono minta Bapenda cari peluang pemasukan daerah lewat hak penamaan

    Pramono minta Bapenda cari peluang pemasukan daerah lewat hak penamaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta agar mencari peluang tambahan pemasukan daerah melalui skema hak penamaan atau naming rights.

    Menurut dia, skema tersebut merupakan bagian dari strategi pembiayaan kreatif atau creative financing guna menambah pemasukan daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

    “Semuanya sekarang boleh dilakukan, yang disebut naming rights. Halte boleh, apa saja boleh, selama memberikan kontribusi pemasukan bagi DKI Jakarta,” kata Pramono dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Kamis.

    Dia menilai kerja sama dengan dunia usaha bukan hanya memperkuat pendanaan daerah, tetapi juga memperindah fasilitas publik melalui kolaborasi kreatif antara pemerintah dan pelaku usaha.

    Tak hanya itu, dia juga meminta kepada wali kota dan bupati agar mengoptimalkan peluang kerja sama dengan perusahaan atau perseorangan untuk memperindah Jakarta.

    Dia menekankan Jakarta tidak lagi bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata karena kebutuhan pelayanan publik dan infrastruktur semakin tinggi.

    Pramono pun memandang skema naming rights memungkinkan fasilitas publik, seperti halte, taman, jalur pejalan kaki, atau ruang terbuka dikelola bersama dengan sektor swasta tanpa mengurangi fungsi layanan kepada masyarakat.

    Lebih lanjut, dia menegaskan skema tersebut dapat menjadi peluang kolaborasi yang lebih luas, termasuk melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

    Bahkan, dia mengakui beberapa pihak sudah mulai tertarik mensponsori sejumlah ruang Kota Jakarta yang sedang dipercantik.

    Untuk itu, Pramono berharap skema tersebut dapat mendorong percepatan penataan kota, termasuk pembuatan taman-taman kecil, penghijauan kolong jalan tol dan jembatan, serta revitalisasi halte dan ruang publik lainnya.

    Apabila kolaborasi itu berjalan, sambung dia, maka Jakarta akan semakin modern, rapi, dan nyaman tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag sebut Harbolnas momentum strategis pacu daya beli di akhir 2025

    Mendag sebut Harbolnas momentum strategis pacu daya beli di akhir 2025

    Harbolnas menjadi salah satu strategi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) merupakan momentum strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada akhir tahun 2025.

    “Harbolnas menjadi salah satu strategi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Oleh karena itu, Harbolnas tidak hanya dipandang sebagai perayaan belanja, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun,” kata Mendag, di Jakarta, Kamis.

    Mendag mengatakan, Harbolnas tahun ini akan diselenggarakan dalam satu pekan, yakni pada tanggal 10-16 Desember, dengan puncaknya pada Jumat (12/12).

    Ajang ini pun, katanya lagi, merupakan upaya bersama dalam mendukung perkembangan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik Indonesia, dengan memberikan ruang bagi produk dan pelaku usaha dalam negeri.

    Mendag menyampaikan, Harbolnas diharapkan mampu terus menyumbang peningkatan nilai transaksi, yang selalu ditunjukkan dari tahun ke tahun.

    “Total penjualan selama Harbolnas 2024 mencapai Rp31,2 triliun, meningkat 22 persen dibandingkan Harbolnas tahun 2023 yang mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp25,7 triliun. Kontribusi transaksi produk lokal sebesar Rp16,1 triliun atau 52 persen dari total nilai transaksi Harbolnas,” kata Mendag.

    “Harbolnas tahun ini (ditargetkan) peningkatan transaksi sebesar 5-10 persen atau sebesar Rp33-34 triliun, meningkat sebesar 10 persen dibandingkan capaian tahun 2024 yaitu sebesar Rp31,2 triliun,” ujarnya menambahkan.

    Untuk mencapai target tersebut, Mendag Busan menilai sinergi antara pemerintah, industri dan pelaku usaha sangat dibutuhkan.

    Ia menyampaikan, kolaborasi ini juga ditunjukkan melalui rangkaian kegiatan Road to Harbolnas dalam bentuk pelatihan 500 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    “Kami mengharapkan momentum Harbolnas ini dapat dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat branding produk lokal, memberikan tempat yang lebih besar bagi produk lokal dan yang paling penting membangun keberdayaan masyarakat terhadap produk Indonesia,” kata Mendag.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo cerita bayi panda yang lahir di Indonesia ke Ketua MPR China

    Prabowo cerita bayi panda yang lahir di Indonesia ke Ketua MPR China

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bercerita tentang seekor bayi panda yang baru lahir di Indonesia kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Sebagaimana dipantau dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, dalam pertemuan itu, awalnya Prabowo dan Wang Huning membahas guci yang berada di salah satu ruangan di Istana Merdeka.

    Setelah itu, Presiden Prabowo menunjukkan foto panda yang baru melahirkan bayi beberapa waktu yang lalu. Prabowo mengatakan sang induk panda telah berada di Indonesia selama satu dekade.

    “Jadi panda ini diberi 10 tahun yang lalu. Baru kemarin melahirkan satu bayi,” ucap Prabowo.

    Kepala Negara menjelaskan bahwa panda tersebut baru melahirkan seekor anak. Presiden menyebut sang induk panda tidak dapat dipisahkan dari anaknya dan masih terus menjaga satwa itu.

    Prabowo juga menyampaikan pihak Taman Safari Indonesia meminta dirinya memberikan nama kepada bayi panda tersebut sehingga dipilihlah nama Satrio Wiratama, dengan panggilan harian Rio.

    “Taman Safari minta saya kasih nama. Saya kasih nama Satrio Wiratama. Artinya pejuang, mulia, yang berani, dan berbudi luhur. Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio,” kata Prabowo.

    Mendengar arti nama anak panda tersebut, Wang Huning sempat berseloroh bahwa panda tersebut perlu dikirim ke militer, yang disambut tawa Prabowo.

    Wang Huning juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan kelahiran panda di Indonesia, yang dianggap sebagai hal yang tidak mudah.

    “Tidak mudah sekali,” ucap Wang Huning.

    Prabowo mengatakan Panda tersebut sudah berada di Indonesia selama 10 tahun dan baru melahirkan saat dirinya telah menjabat sebagai Presiden.

    Wang Huning lalu menyampaikan pepatah China Ji Ren Tian Xiang yang dimaknai sebagai tanda keberuntungan atau pertanda baik bagi seseorang.

    “Ada satu pepatah di Tiongkok bahwa Ji Ren Tian Xiang. Itu maksudnya, orang yang … akan selalu bertemu dengan hal-hal baik,” kata Wang Huning.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dan Ketua MPR China tegaskan komitmen perkuat kerja sama

    Prabowo dan Ketua MPR China tegaskan komitmen perkuat kerja sama

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

    Menurutnya, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk terus meningkatkan hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

    “Jadi mereka berbicara kerja sama bilateral kita yang sudah sangat baik. Tadi dijelaskan kembali komitmen kedua negara, Bapak Presiden dan juga Ketua Parlemen China, juga mengatakan komitmen untuk terus meningkatkan kerja sama,” kata Arrmanatha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan pertemuan tersebut tidak menghasilkan penandatanganan kerja sama baru. Baik Indonesia maupun China, lanjut Arrmanatha, sama-sama ingin meneruskan komitmen kemitraan strategis.

    “Tadi hanya menekankan kembali apa yang sudah kita lakukan, saling komitmen untuk meningkatkan kerja sama,” ujarnya.

    Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan.

    Selain bertemu Presiden Prabowo, Ketua MPR China juga akan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.

    ‎Pertemuan tersebut akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama kemitraan ekonomi dan sosial budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.

    ‎Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk membangun kemitraan masa depan yang saling menguntungkan, sejalan dengan visi stabilitas kawasan dan kesejahteraan rakyat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo terima pimpinan MPR China di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo terima pimpinan MPR China di Istana Merdeka

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12). Wang Huning mengunjungi Indonesia dalam penguatan diplomasi parlemen dan bilateral kedua negara. (Aria Cindyara/Cahya Sari/Rayyan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendorong transisi energi transportasi publik berbasis listrik

    Mendorong transisi energi transportasi publik berbasis listrik

    ANTARA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan penyelesaian tantangan rasio elektrifikasi nasional yang masih berada pada angka 98 persen dengan mempercepat transisi energi melalui pembangunan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mendorong adopsi electrifying lifestyle di masyarakat. (Azhfar Muhammad Robbani/Syamsul Rizal/Keysha Annisa/Rayyan/Ahmad Faishal Adnan)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HIN dan IVF Group mulai bangun layanan fertilitas di KEK Sanur

    HIN dan IVF Group mulai bangun layanan fertilitas di KEK Sanur

    Inisiatif ini menjawab kebutuhan ribuan masyarakat Indonesia akan layanan fertilitas berkualitas, sekaligus menghadirkan teknologi dan tenaga medis berstandar internasional,

    Denpasar (ANTARA) – Hotel Indonesia Natour, anak perusahaan PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, bersama Alpha IVF Group, jaringan klinik fertilitas terkemuka asal Malaysia, mulai membangun pusat layanan fertilitas berstandar internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.

    “Hari ini kita melakukan groundbreaking Alpha IVF sebagai fondasi penting membangun pusat kesehatan berstandar internasional sejalan dengan apa yang dicanangkan dan visi pemerintah untuk membangun health and wellness destination di Bali,” kata Direktur Utama PT. Hotel Indonesia Natour Christine Hutabarat setelah groundbreaking di Kawasan KEK Sanur, Denpasar, Bali, Kamis.

    Pembangunan Alpha IVF & Women’s Specialist-Bali tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan fasilitas kesehatan seluas 6.343 m² yang dikelola oleh PT Alpha IVF dan SPOG Bali (ASPOBA), anak perusahaan Alpha IVF Group.

    Christine Hutabarat menyampaikan, kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat transformasi Sanur sebagai destinasi wisata kesehatan kelas dunia.

    “Inisiatif ini menjawab kebutuhan ribuan masyarakat Indonesia akan layanan fertilitas berkualitas, sekaligus menghadirkan teknologi dan tenaga medis berstandar internasional,” katanya.

    Dia menjelaskan, kehadiran Alpha IVF akan memberikan nilai tambah signifikan bagi peningkatan kualitas kesehatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Christine menambahkan, pengalaman global Alpha IVF akan semakin mengokohkan posisi KEK Sanur sebagai pusat layanan kesehatan unggulan yang melayani masyarakat Indonesia maupun wisatawan mancanegara.

    Fasilitas tersebut akan menghadirkan layanan fertilitas komprehensif, termasuk program bayi tabung (IVF), layanan obstetri dan ginekologi, serta berbagai layanan kesehatan wanita dan anak.

    Pusat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fertilitas, kesehatan wanita, dan wisata medis dengan standar internasional.

    “Kami yakin kolaborasi ini akan menjadi katalis bagi terciptanya ekosistem wisata kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif, sehingga memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi internasional,” katanya.

    Sementara itu, Group Managing Director Alpha IVF Group Dato’ Dr. Colin Lee menyatakan, Indonesia memiliki kebutuhan yang terus berkembang dalam layanan fertilitas. Karena itu, Alpha IVF dibangun di Bali untuk lebih dekat melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.

    “Kehadiran kami di Bali bertujuan membawa standar internasional lebih dekat kepada masyarakat, sekaligus mendukung visi pemerintah menjadikan KEK Sanur pusat wisata kesehatan terkemuka di kawasan ini,” katanya.

    Pusat ini akan menjadi satu-satunya pusat fertilitas unggulan di KEK Sanur dan menjadi bagian penting dari ekspansi Alpha IVF Group di Indonesia.

    Selain memberikan layanan medis berkualitas, fasilitas ini akan menjadi anchor bagi pengembangan ekosistem kesehatan wanita dan fertilitas, termasuk transfer pengetahuan kepada tenaga medis lokal, peningkatan kapasitas klinis, serta penguatan layanan reproduksi modern di Asia Tenggara.

    Melalui proses seleksi yang ketat, Alpha IVF Group ditunjuk sebagai operator internasional berdasarkan kapabilitas klinis, rekam jejak global, dan reputasi kelas dunia memastikan hanya institusi terbaik yang dapat beroperasi di kawasan ini.

    Pembangunan pusat fertilitas di The Sanur tidak hanya memperluas akses terhadap layanan medis inovatif, tetapi juga memperkuat ekosistem kesehatan nasional yang modern dan berorientasi masa depan, menempatkan The Sanur sebagai destinasi unggulan global bagi solusi kesehatan generasi berikutnya.

    KEK Sanur merupakan kawasan kesehatan dan pariwisata pertama di tanah air yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 Juni 2025.

    Kawasan seluas 41,26 hektare itu menjadi salah satu proyek strategis nasional yang dirancang untuk menampung berbagai fasilitas unggulan modern dan terintegrasi, mulai dari fasilitas medis bertaraf internasional, akomodasi hotel dan MICE, dan pusat riset kesehatan.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.