Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • IPC Terminal Petikemas bukukan 3,26 juta TEUs jelang tutup tahun

    IPC Terminal Petikemas bukukan 3,26 juta TEUs jelang tutup tahun

    Jakarta (ANTARA) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) menjelang tutup tahun 2025 membukukan kinerja 3.269.607 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit) atau tumbuh 13,32 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 sebesar 2.885.249 TEUs.

    “Kinerja yang terus tumbuh menjadi indikator arus logistik di pelabuhan semakin efisien. Bagi kami, angka kinerja bukan sekadar capaian internal, tetapi cerminan kelancaran distribusi barang dari hulu ke hilir,” ujar Corporate Secretary IPC TPK Pramestie Wulandary dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Pramestie mengatakan bahwa peningkatan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas operasional di seluruh area kerja.

    Peningkatan kinerja tercatat hampir di seluruh wilayah operasional. Area Non-Tanjung Priok yang meliputi Sumatera dan Pontianak mencatatkan pertumbuhan 11,09 persen pada periode Januari–November 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Area Tanjung Priok menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 13,86 persen.

    Kinerja positif tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekspor sejumlah komoditas unggulan di berbagai wilayah. Di Panjang, komoditas Refined Glycerine tumbuh signifikan hingga 438,6 persen, diikuti ekspor kopi yang meningkat 201 persen.

    Sementara di Palembang, menurut dia, ekspor karet dan kelapa masing-masing tumbuh 119 persen dan 105 persen. Di Sumatera Barat, komoditas Gambier dan Cassia Vera juga menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 58,3 persen dan 25,4 persen.

    Adapun di Tanjung Priok, pertumbuhan dipengaruhi oleh kehadiran sejumlah layanan internasional dan domestik baru yang memperkuat arus petikemas.

    Sejalan dengan itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia pada periode Januari–Oktober 2025 mencapai 234,04 miliar dolar AS, tumbuh 6,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Ekspor nonmigas tercatat sebesar 223,12 miliar dolar AS atau naik 8,42 persen, sementara impor Indonesia mencapai 198,16 miliar dolar AS, meningkat 2,19 persen. Dengan capaian tersebut, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 35,88 miliar dolar AS.

    “Fokus kami adalah menjaga keandalan operasi agar pengguna jasa mendapatkan kepastian layanan di tengah meningkatnya aktivitas kepelabuhanan. Menjelang akhir tahun, kami memastikan seluruh terminal tetap beroperasi optimal untuk menjaga kelancaran arus barang,” ujar Pramestie.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur BI: Nilai tukar rupiah relatif stabil jelang akhir tahun

    Gubernur BI: Nilai tukar rupiah relatif stabil jelang akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah tercatat relatif stabil pada pertengahan Desember 2025 dibandingkan pada akhir November 2025.

    “Nilai tukar rupiah pada 16 Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.685 per dolar AS, relatif stabil bila dibandingkan dengan level akhir November 2025,” kata Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, pada Senin (24/11) di minggu terakhir November 2025 rupiah dibuka pada level Rp16.706 per dolar AS.

    Rupiah terus bergerak menguat hingga menyentuh level terendah dalam minggu tersebut sebesar Rp16.634 per dolar AS pada Kamis (27/11), lalu melemah menjadi Rp16.641 per dolar AS pada Jumat (28/11).

    “Perkembangan nilai tukar rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional dan mitra dagang Indonesia, bahkan tercatat menguat bila dibandingkan dengan mata uang negara maju, kecuali AS,” ujar Perry.

    Ia mengatakan, stabilitas rupiah tersebut didukung oleh kebijakan Bank Indonesia melalui intervensi pasar Non-Deliverable Forward (NDF), baik di luar negeri maupun domestik (DNDF), pasar spot, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Ia menuturkan, faktor lain yang mendukung stabilitas kurs adalah tambahan pasokan valuta asing (valas) dari korporasi, seiring dengan peningkatan konversi valas ke rupiah oleh eksportir sebagai dampak positif dari penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Nilai tukar rupiah diperkirakan akan stabil didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Perry.

    Sebagai upaya dalam menjaga stabilitas nilai tukar, BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 16-17 Desember 2025.

    “Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional,” ucap Perry.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank BJB perkuat sinergi dengan Kemenko Kumham untuk layanan keuangan

    Bank BJB perkuat sinergi dengan Kemenko Kumham untuk layanan keuangan

    Bandung (ANTARA) – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) memperluas sinergi layanan perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).

    Corporate Secretary Bank BJB Herfinia dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah awal memperkuat kolaborasi guna memberikan nilai bagi kedua pihak.

    “Bank BJB dan Kemenko Kumham Imipas akan terus mengeksplorasi peluang sinergi baru. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi kedua pihak,” ujar dia.

    Herfinia menjelaskan bahwa MoU ini menjadi payung hukum pengembangan pemanfaatan produk dan jasa perbankan di lingkungan kementerian, termasuk pengelolaan dana operasional, layanan simpanan, dan optimalisasi transaksi keuangan yang mudah dan efisien.

    Ia menambahkan Bank BJB telah melayani pembayaran Tunjangan Kinerja bagi 247 pegawai Kemenko Kumham Imipas dengan lancar sejak April 2025 sehingga tercipta kepercayaan untuk memperluas kerja sama ke layanan perbankan lainnya.

    “Sejak April 2025, Bank BJB telah melayani pembayaran Tunjangan Kinerja bagi 247 pegawai Kemenko Kumham Imipas dengan lancar, sehingga tercipta kepercayaan untuk memperluas keria sama ke layanan perbankan lainnya,” katanya, menjelaskan.

    Pada kesempatan tersebut, hadir Direktur Pengganti Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Bank BJB Nunung Suhartini, beserta jajaran manajemen. Dari pihak Kemenko Kumham hadir Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Sekretaris Kemenko R Andika Dwi Prasetya, serta jajaran lainnya.

    Sinergi itu diharapkan memberikan manfaat nyata bagi kementerian, pegawai, dan pemegang saham Bank BJB melalui pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

    Bank BJB dan Kemenko Kumham Imipas akan terus mengeksplorasi peluang kerja sama baru yang memberikan nilai tambah bagi kedua pihak, sekaligus menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah.

    Pewarta: Ilham Nugraha
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ORI: Penguatan investasi-hilirisasi prasyarat bebas middle income trap

    ORI: Penguatan investasi-hilirisasi prasyarat bebas middle income trap

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menekankan pentingnya penguatan tata kelola investasi dan hilirisasi nasional sebagai prasyarat utama agar Indonesia terbebas dari jebakan kelas pendapatan menengah (middle income trap).

    Dalam pemaparan Laporan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI Tahun 2025 di Jakarta, Rabu, anggota Ombudsman RI Hery Susanto menilai peluang Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi besar masih terbuka lebar.

    “Namun, tanpa perbaikan mendasar pada aspek tata kelola, kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan kebijakan, transformasi ekonomi berisiko berjalan timpang,” kata Hery dalam acara tersebut, yang dipantau secara daring.

    Berdasarkan proyeksi, kata dia, Indonesia diperkirakan baru keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada rentang 2036 hingga 2038.

    Ia berpendapat rentang waktu tersebut berpotensi semakin mundur apabila pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan tata kelola investasi dan hilirisasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    Adapun kajian sistemik bertajuk Pengawasan Program Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap disusun menggunakan metode kualitatif.

    Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi grup terarah (FGD), tinjauan lapangan, penelusuran dan analisis regulasi, serta dokumentasi kegiatan.

    Data dihimpun dari seluruh pemangku kepentingan dengan mengedepankan pendekatan koordinasi eptahelix, yakni kolaborasi antara Ombudsman, pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, serta pers, guna memastikan kajian bersifat komprehensif dan objektif.

    Kajian Ombudsman RI mencatat Indonesia saat ini masih berada pada kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper middle income country) dengan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita sekitar 4.800 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5.100 dolar AS pada periode 2023-2024, di mana masih cukup jauh dari ambang negara berpendapatan tinggi.

    Ombudsman RI juga menemukan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas tata kelola di sejumlah daerah. Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi hingga 35,26 persen, namun nilai kepatuhan pelayanan publik relatif lebih rendah.

    Sebaliknya, Kepulauan Riau menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pelayanan publik.

    Dari sisi lingkungan, aktivitas hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara berdampak pada peningkatan polusi udara, antara lain karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan nitrogen dioksida (NO2), yang memerlukan pengawasan berkelanjutan.

    Kajian juga mencatat dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada industri nikel, sementara kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih terbatas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sejumlah wilayah belum sepenuhnya berdampak optimal pada penyerapan tenaga kerja lokal.

    Berdasarkan temuan kajian, Ombudsman RI menyampaikan lima saran strategis kepada pemerintah pusat dan daerah, yakni penguatan koordinasi lintas sektor dan kesinambungan kebijakan, pemerataan investasi dan infrastruktur pendukung, dukungan afirmatif bagi investor dalam negeri, pengawasan lingkungan yang lebih ketat, serta kebijakan investasi dan hilirisasi yang inklusif melalui peningkatan SDM lokal dan serapan tenaga kerja.

    Ombudsman RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan investasi dan hilirisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kualitas pelayanan publik, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian global.

    “Risiko ketidakpastian masih membayangi, termasuk pengaruh dinamika geopolitik global. Namun demikian, Pemerintah juga terus melakukan antisipasi terhadap berbagai risiko tersebut,” ujar Susiwijono.

    Ia menyampaikan terdapat sinyal optimisme pada tahun 2025, tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Dari berbagai indikator, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas 5 persen.

    Susiwijono juga menyatakan dukungan instansinya terhadap kajian yang dilakukan Ombudsman RI. Menurutnya, kajian tersebut penting sebagai bahan masukan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional ke depan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Balai Karantina Sumsel fasilitasi ekspor minyak kelapa ke Malaysia

    Balai Karantina Sumsel fasilitasi ekspor minyak kelapa ke Malaysia

    Untuk memfasilitasi ekspor komoditas itu, tim kami telah melakukan pemeriksaan dan standarisasi sesuai dengan negara tujuan ekspor,

    Palembang (ANTARA) – Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Sumatera Selatan memfasilitasi ekspor perdana minyak kelapa mentah (crude coconut oil-CNO) asal Kabupaten Banyuasin melalui Pelabuhan Boom Baru Palembang ke Malaysia.

    “Untuk memfasilitasi ekspor komoditas itu, tim kami telah melakukan pemeriksaan dan standarisasi sesuai dengan negara tujuan ekspor,” kata Kepala BKHIT Sumsel Sri Endah Ekandari, di Palembang, Rabu.

    Menurut dia, peran penting BKHIT Sumsel dalam memastikan produk perkebunan dan olahannya yang akan diekspor memenuhi standar keamanan dari mikroorganisme pengganggu tumbuhan dan persyaratan teknis dari negara tujuan.

    Rangkaian tindakan karantina dilakukan secara ketat, mulai dari pemeriksaan fisik, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat fitosanitari.

    Fitosanitari adalah serangkaian tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan sebelum mengekspor komoditas pertanian dan perkebunan.

    Dengan melalui pendampingan tim BKHIT Sumsel, diharapkan produk yang akan diekspor itu benar-benar memenuhi standar dan persyaratan sehingga ketika sampai di negara tujuan ekspor tidak mengalami masalah atau penolakan.

    Minyak kelapa mentah (CNO) yang melalui proses pemeriksaan ketat sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan negara tujuan ekspor, diharapkan pembeli merasa puas dan membuat kontrak permintaan secara berkelanjutan dengan volume yang lebih besar.

    Minyak kelapa mentah dari Kabupaten Banyuasin, Sumsel itu diekspor untuk memenuhi permintaan industri kosmetika di Malaysia, kata Kepala BKHIT Sumsel.

    Sementara Pimpinan PT Sukatani Perkasa Wiliam Chandra mengatakan, perusahaannya mendapat pesanan minyak kelapa mentah (CNO) 126 ton dari produsen kosmetika Malaysia.

    “Ekspor 126 ton CNO yang secara langsung dari Pelabuhan Boom Baru Palembang ke Malaysia, dilakukan bertahap mulai 15 Desember 2025 sebanyak 21 ton dengan nilai Rp600 juta,” jelas Wiliam.

    Pewarta: Yudi Abdullah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaringan PRIMA tingkatkan akseptasi QR lintas negara di Malaysia

    Jaringan PRIMA tingkatkan akseptasi QR lintas negara di Malaysia

    Jakarta (ANTARA) – PT Rintis Sejahtera, pengelola Jaringan PRIMA (ATM/debit/pembayaran), berupaya untuk memperkuat akseptasi cross-border QR payment (pembayaran QR lintas negara) di Malaysia dengan mengadakan pertemuan bersama pelaku sistem pembayaran negara tersebut.

    Forum tersebut dihadiri oleh dua mitra Jaringan PRIMA, yaitu BCA dan BRI, serta pelaku sistem pembayaran Malaysia PayNet dan Touch ’n Go (TNG Digital) untuk membahas perkembangan, tantangan, dan arah penguatan ekosistem pembayaran digital kawasan.

    Senior Vice President PT Rintis Sejahtera Mathias Ananto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital yang andal dan terintegrasi.

    Ia juga menegaskan bahwa cross-border QR payment bukan hanya mengenai inovasi sistem pembayaran tetapi juga fondasi bagi ekonomi digital kawasan yang saling terhubung.

    “Jaringan PRIMA berkomitmen untuk memperkuat interoperabilitas, memitigasi risiko transaksi, dan membantu menciptakan pengalaman pembayaran yang aman dan praktis bagi wisatawan Indonesia saat bertransaksi di Malaysia,” kata Mathias.

    Diskusi yang diselenggarakan di Penang, Malaysia, menjadi ruang dialog santai namun mendalam mengenai integrasi QRIS (Indonesia) dan DuitNow (Malaysia).

    Pertemuan juga membahas implementasi cross-border QR payment yang memberikan kemudahan bagi wisatawan Indonesia ketika bertransaksi di Malaysia.

    Untuk diketahui, Penang yang dikenal sebagai destinasi favorit untuk wisata kesehatan dan rekreasi kembali menjadi titik penting dalam perkembangan transaksi antarnegara karena tingginya mobilitas masyarakat Indonesia.

    Diskusi antara Jaringan PRIMA, PayNet, TNG Digital, BRI dan BCA turut membahas data terbaru terkait peningkatan signifikan transaksi lintas negara, sekaligus membahas strategi untuk mendorong adopsi bagi pengguna.

    Hal itu selaras dengan harapan PayNet agar wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia dapat mengadopsi DuitNow QR sebagai metode pembayaran yang lebih seamless dan praktis.

    Account Manager Business International PayNet Sofiya Qistina Ain menyampaikan bahwa bagi wisatawan, keamanan dan kemudahan merupakan hal utama saat bertransaksi di luar negeri.

    Oleh sebab itu, melalui integrasi DuitNow QR dan QRIS, Qistina menyampaikan pihaknya ingin memastikan pengguna Indonesia dapat berbelanja di Malaysia dengan cara yang sudah familiar, aman, dan tanpa hambatan.

    “Kami juga terus memberikan edukasi dan menyempurnakan pengalaman pengguna agar pembayaran lintas negara terasa senatural pembayaran di dalam negeri,” katanya.

    Sementara itu, Manager Crossborder Payments TNG Digital Fang Xin Yin mengatakan bahwa transaksi outbound dan inbound antara Malaysia dan Indonesia tumbuh signifikan dibanding tahun lalu, menandakan besarnya potensi pembayaran QR antara kedua negara.

    “Untuk inbound ke Malaysia, kami mencatat pertumbuhan 240 persen year on year dari transaksi pengguna Indonesia. Untuk outbound ke Indonesia, pertumbuhannya bahkan mencapai 320 persen,” katanya.

    Langkah kolaboratif menjadi salah satu fokus utama, khususnya dalam membuat konten edukasi bagi wisatawan Malaysia maupun Indonesia mengenai sistem pembayaran cross-border QR payment.

    Diskusi ini juga mengarah pada penyelarasan strategi tahun 2026 yang menargetkan peningkatan volume transaksi lintas negara hingga tiga kali lipat melalui perbaikan limit transaksi, penyempurnaan pengalaman pengguna (user journey), serta penguatan mitigasi risiko.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI perpanjang kebijakan pelonggaran kartu kredit hingga Juni 2026

    BI perpanjang kebijakan pelonggaran kartu kredit hingga Juni 2026

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan pelonggaran terkait kartu kredit (KK) dan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) hingga 30 Juni 2026.

    Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi transaksi.

    “Perpanjangan kebijakan kartu kredit dan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sampai dengan 30 Juni 2026 yang meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5 persen dari total tagihan,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, pihaknya juga memberikan kebijakan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit sebesar maksimum 1 persen dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100 ribu.

    Untuk tarif SKNBI, ia menyatakan biaya dari Bank Indonesia ke bank ditetapkan sebesar Rp1, dan tarif maksimum yang boleh dikenakan bank kepada nasabah senilai Rp2.900 per transaksi.

    Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah strategis bauran kebijakan BI untuk memastikan kinerja positif perekonomian menjelang pergantian tahun.

    Perry menuturkan, kebijakan lainnya mencakup penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah, strategi operasi moneter pro-market (pro-pasar), serta pemberian remunerasi pada excess reserves (kelebihan dana tunai atau simpanan) perbankan untuk mendorong penyaluran kredit.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dishub prediksi 7 juta orang masuk Kota Yogya saat Nataru

    Dishub prediksi 7 juta orang masuk Kota Yogya saat Nataru

    Yogyakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta memprediksi sekitar tujuh juta orang akan masuk ke Kota Yogyakarta selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Kepala Dishub Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho di Kota Yogyakarta, Rabu, mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari pergerakan orang dengan tujuan ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diperkirakan mencapai 9,38 juta orang.

    “Tujuan ke DIY sebesar 9,38 juta orang dan masuk ke Kota Yogyakarta sebesar tujuh juta orang,” kata dia.

    Agus Arif menjelaskan pergerakan masyarakat ke Kota Yogyakarta diperkirakan didominasi pengguna kendaraan pribadi sebanyak 3,86 juta orang, sedangkan 3,16 juta orang lainnya menggunakan angkutan umum.

    Dishub Kota Yogyakarta juga memprediksi kenaikan volume lalu lintas rata-rata mencapai 20 persen ketimbang lalu lintas harian rata-rata selama periode libur Nataru 2025/2026.

    Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Yogyakarta AKP Alvian Hidayat mengakui masih ada persoalan parkir liar di kawasan selatan Stasiun Tugu Yogyakarta yang kerap muncul saat musim liburan.

    Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut Alvian, kepolisian telah mendirikan pos pengamanan yang melibatkan petugas gabungan dari Polri, TNI, Satpol Pamong Praja, serta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN-PPATK sinergi untuk renovasi 15 rumah tak layak huni di tiga kota

    BTN-PPATK sinergi untuk renovasi 15 rumah tak layak huni di tiga kota

    Program bedah rumah ini sekaligus menjadi dukungan nyata BTN terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya target penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui program TJSL merenovasi rumah tidak layak huni dengan total 15 penerima manfaat di Jakarta, Bekasi, dan Cianjur.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa rumah merupakan fondasi kehidupan yang layak, sehat, dan bermartabat.

    Oleh karena itu, BTN memandang penting kolaborasi dengan PPATK dalam program Bedah Rumah “Rumah Bersih, Keuangan Bersih” ini agar pembangunan perumahan berjalan seiring dengan penguatan integritas keuangan.

    “Program bedah rumah ini sekaligus menjadi dukungan nyata BTN terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya target penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Nixon.

    Program ini juga sejalan dengan peringatan 23 tahun rezim Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Indonesia.

    Selama lebih dari dua dekade, PPATK bersama para pemangku kepentingan telah menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

    “Bagi BTN, semangat ini sejalan dengan peran kami sebagai bank pembiayaan perumahan nasional. Kami tidak hanya berkomitmen memperluas akses kepemilikan rumah, tetapi juga memastikan setiap proses pembangunan dilakukan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berintegritas,” ujar Nixon.

    Lebih dari sekadar perbaikan fisik, program ini juga membawa pesan penting bahwa masyarakat, khususnya MBR, perlu dilindungi tidak hanya dari keterbatasan hunian, tetapi juga dari risiko transaksi keuangan ilegal, seperti judi online, investasi bodong, maupun praktik pencucian uang.

    “Hunian yang layak dan keuangan yang bersih merupakan fondasi bagi masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan,” tegas Nixon.

    Ia mengamini bahwa tantangan perumahan nasional masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Jawa Barat baru sekitar 54,17 persen rumah tangga yang menempati rumah layak huni, sementara sekitar 45,83 persen lainnya masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.

    “Artinya, hampir satu dari dua rumah tangga di Jawa Barat masih membutuhkan perhatian dan intervensi bersama,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa komitmen lembaganya dalam menjaga integritas tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan analisis transaksi keuangan, melainkan juga diwujudkan melalui aksi nyata di tengah masyarakat.

    Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada PPATK agar menyelamatkan setiap uang rakyat, PPATK turut menjalankan program pembangunan rumah bagi masyarakat.

    “Pesan Presiden Prabowo jelas kepada kami, selamatkan setiap uang rakyat. Karena itu, PPATK juga punya program membangun rumah seperti yang dilakukan BTN. Dananya berasal dari sumbangan gaji para pegawai,” kata Ivan.

    Ia berharap, rumah yang dibangun dapat menjadi tempat yang bukan sekadar untuk berteduh. Tapi juga menjadi pusat kehidupan keluarga.

    “Saya berharap rumah baru yang dibangunkan BTN kepada bapak-ibu bisa menjadi tempat untuk berkumpul, beribadah, dan merawat generasi berikutnya. Dari sanalah keluarga bisa tumbuh menjadi keluarga yang sejahtera,” kata Ivan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemen UMKM: 14,6 juta UMKM transformasi dari sektor informal ke formal

    Kemen UMKM: 14,6 juta UMKM transformasi dari sektor informal ke formal

    Kementerian UMKM fokus pada penguatan produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat sebanyak 14,66 juta pelaku usaha mikro berhasil bertransformasi dari sektor informal ke formal sepanjang tahun 2025.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, di Jakarta, Rabu, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi usaha mikro agar lebih produktif, berdaya saing, dan terhubung dengan ekosistem ekonomi nasional.

    “Sepanjang 2025, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian UMKM fokus pada penguatan produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro. Hasilnya, jutaan pengusaha mikro kini semakin terhubung dengan sistem formal,” ujar Riza dalam keterangan pers kementerian.

    Selain itu, Kementerian UMKM juga mencatat sebanyak 6,5 juta produk telah bersertifikat halal dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Dari sisi pembiayaan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 11 Desember 2025 mencapai Rp257,9 triliun kepada 4,38 juta debitur, dengan proporsi penyaluran ke sektor produksi mencapai 60,8 persen.

    Angka tersebut melampaui target dan berpotensi menciptakan 7,7 hingga 11,6 juta lapangan kerja.

    Selain penyaluran KUR, Kementerian UMKM juga mendorong perluasan akses pembiayaan non-KUR dengan memanfaatkan sertifikat tanah (SHAT), purchase order, invoice, hingga kekayaan intelektual sebagai agunan alternatif.

    Riza menyebut skema pembiayaan berbasis kolaborasi lintas sektor tersebut telah menjangkau ratusan pengusaha mikro di berbagai daerah.

    Penguatan akses pasar turut menjadi fokus utama. Sepanjang 2025, tercatat 2.804 usaha mikro terlibat dalam kemitraan usaha dengan nilai letter of intent mencapai Rp29 miliar.

    Keterlibatan UMKM sebagai pemasok dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga meningkat signifikan, menjangkau 12.740 UMKM dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 2,25 juta orang.

    “Kemitraan dan integrasi usaha mikro dalam rantai pasok terus meningkat, dengan 6.545 penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 5.305 usaha mikro telah terhubung ke dalam 1.240 toko digital,” ujar Riza.

    Memasuki 2026, Riza menegaskan Kementerian UMKM akan melakukan akselerasi kebijakan agar usaha mikro semakin naik kelas dan berkelanjutan, melalui penguatan legalitas, perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta integrasi dalam rantai pasok nasional.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.