Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • TNI AL kerahkan KRI Dr Soeharso untuk antar logistik ke Aceh

    TNI AL kerahkan KRI Dr Soeharso untuk antar logistik ke Aceh

    “Total sembako yang disalurkan di KRI Soeharso sebanyak 500 sak beras, 250 dus mie 350 dus air mineral, minyak goreng, snack ada matras untuk tempat tidur dan beberapa karung gula beberapa karung pakaian baru dari Jakarta,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI AL mengerahkan KRI rumah sakit Dr Soeharso untuk mendistribusikan logistik sekaligus memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir di Tamiang, Aceh, Kamis.

    Dansatgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL di Sumatera Kolonel Laut (P) Afif Yuhardi Putera mengatakan kegiatan merupakan bentuk dari komitmen TNI AL mendukung proses pemulihan pascabencana banjir di Aceh.

    Afif menjelaskan, untuk hari ini KRI Dr Soeharso membawa logistik yang terdiri dari makanan hingga pakaian untuk para korban banjir di Tamiang.

    “Total sembako yang disalurkan di KRI Soeharso sebanyak 500 sak beras, 250 dus mie 350 dus air mineral, minyak goreng, snack ada matras untuk tempat tidur dan beberapa karung gula beberapa karung pakaian baru dari Jakarta,” kata Afif saat dikonfirmasi di lokasi.

    Logistik tersebut dibagikan kepada kapal-kapal nelayan untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah terdampak banjir melalui jalur sungai. Selain lewat jalur sungai, TNI AL juga mengerahkan helikopter untuk mengantar logistik ke titik yang sulit diakses lewat jalur darat.

    Tidak hanya mendistribusikan logistik, KRI Dr Soeharso juga sempat memberikan layanan kesehatan kepada beberapa masyarakat korban banjir.

    Satgas TNI AL bersama warga memuat logistik bantuan bencana alam ke perahu nelayan di KRI dr Soeharso-990,perairan, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (4/12/2025). Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL melalui KRI dr Soeharso mendistribusikan logistik bantuan bencana alam sebanyak 500 karung beras, 250 dus mie, 350 air mineral, minyak goreng, gula dan matras melalui jalur laut untuk wilayah terdampak bencana di Aceh Tamiang. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

    Menurut Afif, KRI ini memang telah dilengkapi ragam fasilitas kesehatan berkualitas seperti ruang operasi, ruang rawat hingga fasilitas rontgen layaknya rumah sakit pada umumnya. Personel KRI juga terdiri dari prajurit dan petugas kesehatan dari TNI dan Universitas Pertahanan.

    Afif melanjutkan, di waktu yang sama, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat juga tengah digerakkan ke wilayah Sibolga untuk melakukan tugas yang sama yakni memberikan logistik sekaligus membuka layanan kesehatan untuk para korban.

    Afif memastikan, kegiatan pendistribusian bantuan ini akan terus dilakukan oleh jajaran TNI AL guna mendukung proses pemulihan pascabencana.

    Senada dengan hal tersebut, Komandan KRI Dr Soeharso Letkol Laut (P) Imam Budi Hajar mengatakan pihaknya akan terus bertugas di wilayah Aceh Tamiang hingga situasi kondusif.

    “Sampai benar benar pulih, jadi tanpa batas waktu. Kecuali dari pimpinan dan pemerintah menyatakan selesai,” tutup dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP pastikan seluruh kabupaten/kota dapat alokasi program BSPS

    Menteri PKP pastikan seluruh kabupaten/kota dapat alokasi program BSPS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk pertama kalinya pemerintah menargetkan bahwa pada 2026 program renovasi rumah rakyat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hadir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

    “Tahun 2026, pertama kalinya dalam sejarah, kami pastikan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang terlewat,” ujar Maruarar Sirait yang biasa disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, masih ada 224 kabupaten/kota yang belum mendapat alokasi pada 2025 dan juga termasuk 22 kabupaten/kota yang lima tahun tidak menerima BSPS.

    Untuk pertama kalinya juga, Ara mengatakan bahwa seluruh proses penyaluran BSPS akan menggunakan indikator resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penentuan prioritas.

    Indikator itu mencakup persentase penduduk miskin tertinggi, jumlah penduduk miskin terbesar, gini rasio tertinggi, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, jumlah desa tertinggal terbanyak, dan jumlah penduduk desil 1–4 dengan Rumah Tidak Layak Huni paling banyak.

    “Dengan pendekatan berbasis data dan komitmen pemerataan, BSPS diharapkan menjadi program yang semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh keluarga Indonesia,” kata Ara.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pelaksanaan dua program unggulan di sektor perumahan pada tahun 2026 mendatang. Kedua program tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat Indonesia.

    Kedua program perumahan tersebut bisa terlaksana dengan baik untuk Kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Program BSPS sangat penting untuk mengentaskan backlog 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia.

    Selanjutnya ada program rumah subsidi sebanyak 500.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mendorong penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP pastikan ekonomi biru permudah aktivitas nelayan kecil

    KKP pastikan ekonomi biru permudah aktivitas nelayan kecil

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan implementasi kebijakan ekonomi biru memberikan dampak langsung terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, dengan mempermudah aktivitas melaut sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara di Jakarta, Kamis, mengatakan dari lima kebijakan ekonomi biru yang dijalankan, dua di antaranya berkaitan langsung dengan sektor perikanan, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan perikanan budi daya.

    Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

    Menurut Koswara, objek terbesar dari kebijakan tersebut adalah aktivitas nelayan.

    “Kebijakan penangkapan ikan terukur harus dijalankan karena yang memiliki kemampuan mengambil ikan dalam jumlah besar bukanlah nelayan kecil, melainkan pengusaha dengan alat tangkap masif,” ujar dia.

    Ia menjelaskan dengan penerapan ekonomi biru, nelayan kecil akan lebih mudah menangkap ikan karena pertumbuhan stok tetap terjaga.

    Selain mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, Koswara mengatakan bahwa ekonomi biru juga bertujuan melindungi laut dan sumber dayanya melalui perluasan kawasan konservasi laut.

    KKP mencatat luas kawasan konservasi Indonesia pada 2023 sebesar 29,27 hektare, atau setara dengan 9 persen dari total luas laut nasional.

    “Dengan adanya kawasan konservasi, tempat perkembangbiakan ikan akan terjaga. Nelayan kecil yang tidak memiliki kemampuan melaut jauh akan lebih mudah mencari ikan di pesisir, terutama di sekitar penanaman mangrove,” kata Koswara.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris mengatakan kebijakan perikanan terukur merupakan sistem kuota tangkap yang ditetapkan untuk menjamin keberlanjutan.

    Ia mencontohkan produksi perikanan tangkap nasional mencapai 12 juta ton, sementara maximum sustainable yield (MSY) berada di angka 10 juta ton.

    MSY adalah batas maksimum jumlah ikan yang dapat ditangkap dari suatu stok perikanan tanpa mengurangi kemampuan stok tersebut untuk pulih dan tetap lestari. Konsep ini menjadi acuan internasional dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

    “Jadi nanti diukur berapa kuota untuk masyarakat, usaha besar, dan menengah. Dengan adanya sistem kuota ini justru menjamin keberlanjutan untuk masyarakat bisa menangkap ikan karena bisa dideteksi berapa yang bisa diambil,” kata Ahmad.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP siapkan bantuan hunian untuk korban banjir di Sumatera

    Menteri PKP siapkan bantuan hunian untuk korban banjir di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan bantuan hunian untuk korban bencana banjir bandang di Sumatera.

    “Saat ini para direktur jenderal (Dirjen), mulai dari Dirjen Tata Kelola Pengendalian Risiko (TKPR) di Sumatera Utara, Dirjen Perumahan Perdesaan di Aceh, hingga Dirjen Kawasan Permukiman yang baru kembali dari Sumatera Barat, masih bergerak di lapangan untuk memetakan kebutuhan hunian masyarakat terdampak,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dirinya menegaskan kesiapan penuh Kementerian PKP dalam membantu pemerintah daerah menangani dampak banjir bandang di Sumatera.

    Meski penetapan lokasi relokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah, Kementerian PKP siap mendampingi dengan dukungan teknis agar keputusan yang diambil aman dan tepat.

    “Kami membantu pemda dengan pengalaman teknis kami, memastikan lokasi yang diusulkan aman, dekat sekolah, rumah sakit, pasar, dan akses kerja warga,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penanganan hunian, Kementerian PKP telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

    “Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit, dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Ara.

    Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) Kementerian PKP untuk mengecek rumah korban terdampak bencana di Sumatera.

    Dia sudah meminta jajarannya bergerak cepat di lapangan agar bantuan dapat segera dilaksanakan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Eka Arifa Rusqiyati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ipemi tekankan peran perempuan bagi pembangunan nasional

    Ipemi tekankan peran perempuan bagi pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) Ingrid Kansil menekankan peran strategis perempuan dalam pembangunan nasional, karena mampu menggerakkan keluarga, menguatkan ekonomi dan sosial, serta memberi kontribusi besar membentuk masa depan bangsa.

    “Di tengah dinamika zaman, perempuan Indonesia membuktikan bahwa tidak hanya mampu menggerakkan keluarga, tetapi juga menggerakkan ekonomi, sosial, dan masa depan bangsa,” kata Ingrid dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menekankan hal itu dalam penghargaan Perempuan Inspiratif Indonesia (PII) 2025 dan peluncuran buku Perempuan Inspiratif Indonesia 2025, dalam rangka menjelang peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember.

    Momentum itu sekaligus membuka Pameran industri kecil menengah (IKM) Ipemi yang berlangsung 3-5 Desember 2025. Kegiatan yang digelar di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), itu merupakan kolaborasi antara Ipemi, Kemenperin, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

    Menurut Ingrid, perempuan merupakan fondasi penting pembangunan nasional. Sehingga dia berharap perempuan akan terus berkarya dan mengambil peran strategis dalam masyarakat.

    Sejak awal berdiri, kata Ingrid, Ipemi meyakini bahwa pemberdayaan perempuan merupakan investasi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Instrumennya, melalui program pelatihan, pendampingan UMKM, dan penguatan jejaring.

    “Kami berkomitmen menghadirkan ruang bagi perempuan untuk tumbuh dan memimpin,” ucap anggota DPR RI periode 2009-2014 itu.

    Ingrid memastikan, penghargaan PII diberikan kepada sosok yang luar biasa, karena telah berkontribusi nyata sesuai bidangnya masing-masing. Mulai dari pengusaha, pendidik, inovator, penggerak sosial, hingga pemimpin komunitas.

    Selain Ingrid dan Sekjen Ipemi Nurwahidah Saleh, acara ini turut dihadiri Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, serta anggota DPD RI yang juga Ketua Ipemi Kalbar Erlinawati.

    “Dan kali ini bersama Pemprov Kalbar. Karena tiap tahunnya, Ipemi menyajikan suguhan tematik yang selain memperkenalkan produk-produk unggulan, juga budaya, dan tarian khas daerah,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia menyebutkan total perempuan yang menerima penghargaan PII 2025 sebanyak 40 orang. Mereka adalah perempuan Indonesia mampu mendobrak batas, membuka peluang, dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

    Menurutnya, penghargaan itu bukan sekadar apresiasi, melainkan pengakuan bahwa peran perempuan merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional.

    “Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi lebih banyak perempuan untuk terus berkarya, percaya pada potensinya, dan tidak pernah ragu mengambil peran strategis dalam masyarakat,” harap Ingrid.

    Adapun buku Perempuan Inspiratif Indonesia 2025 memotret kisah dan gagasan perempuan hebat sebagai warisan pengetahuan, dan diharapkan Ingrid menjadi inspirasi bagi perempuan muda mencari arah dan motivasi.

    Ingrid menegaskan pula bahwa kegiatan itu menjadi rangkaian Hari Ibu yang menghormati peran penting perempuan Indonesia dalam sejarah, perjuangan, keluarga, serta kontribusi mereka bagi pembangunan nasional.

    Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengajak anggota Ipemi pandai memaksimalkan peluang khususnya, investasi di Kalbar.

    Krisantus mencontohkan, dengan modal Rp10 juta, investor bisa dapat lahan seluas 100×100 meter. “Potensi, peluang sangat luar biasa. Silakan ibu-ibu, pengusaha muslimah investasi di Kalbar,” katanya.

    Selain iklim investasi yang menarik, Krisantus juga menyebut Kalbar kaya akan sumber daya, salah satunya kratom. Bahkan ada pengusaha yang mampu memproduksi 3 juta ton per jam.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Atasi banjir, Jakbar bersihkan tali-tali air ruas jalan di Cengkareng

    Atasi banjir, Jakbar bersihkan tali-tali air ruas jalan di Cengkareng

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat membersihkan sampah yang menyumbat tali-tali air pada sejumlah titik ruas jalan untuk mengatasi banjir di wilayah Cengkareng pada Kamis.

    “Kami koordinasi dengan Sudin SDA untuk membersihkan tali-tali air pada sejumlah titik ruas jalan,” kata Sekretaris Kecamatan Cengkareng, Abdul Rasyid di Jakarta.

    Apalagi, kata dia, hujan deras mulai turun sejak siang hari sehingga dikhawatirkan terjadi genangan dan banjir.

    Sejumlah titik ruas jalan tersebut adalah Jalan Raya Duri Kosambi, RW 01 Kelurahan Duri Kosambi, Jalan Dharmawanita 1, RW 01, Kelurahan Rawa Buaya, Jalan Outer Ring Road RW 17 Kelurahan Cengkareng Barat dan Jalan Daan Mogot KM 13, Kelurahan Cengkareng Timur.

    Dari lima titik ruas jalan tersebut, genangan terjadi di Jalan Outer Ring Road RW 17 Kelurahan Cengkareng Barat dan Jalan Daan Mogot KM 13, Kelurahan Cengkareng Timur.

    “Jadi dengan dikurasnya tali-tali air dari sumbatan sampah, aliran air bisa kembali berfungsi normal,” kata dia.

    Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Cengkareng, Aria Raksa mengatakan, pihaknya mengerahkan sebanyak 10 petugas untuk mengatasi sejumlah titik ruas jalan yang tergenang.

    “Sempat tergenang Jalan Daan Mogot KM 13 dan Jalan Outer Ring Road, depan Puskesmas Cengkareng. Tapi, sekarang sudah surut semua.” ujarnya.

    Kendati sudah mulai surut, pihaknya akan menyiagakan petugas untuk memonitor pada sejumlah titik ruas jalan rawan genangan. “Kami tetap siaga. Terutama di Jalan Raya Daan Mogot, untuk antisipasi genangan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PU: Penyusunan program infrastruktur 2027 berpedoman Asta Cita

    Wamen PU: Penyusunan program infrastruktur 2027 berpedoman Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan penyusunan program infrastruktur tahun anggaran 2027 berpedoman pada Asta Cita.

    Ia mengatakan tiga strategi Kementerian PU di tahun 2027 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Prioritas Nasional.

    “Pertama, memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita, dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah,” ujar Diana dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) di Jakarta, Kamis.

    Strategi kedua melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target instruksi presiden (Inpres) melalui dukungan pembangunan jaringan irigasi, penanganan jalan dan jembatan daerah, dukungan infrastruktur PU di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN), serta revitalisasi madrasah, pembangunan sekolah rakyat, dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Terakhir, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional di bidang infrastruktur,” kata Diana.

    Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Bob Arthur Lombogia mengatakan Rakorbangwil merupakan tahapan awal pemrograman infrastruktur PU sesuai amanat regulasi nasional, dan menjadi ruang penyelarasan bagi seluruh pemangku kepentingan.

    “Pembukaan Rakorbangwil Tahun 2025 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kick off dimulainya rangkaian penyiapan program dan kegiatan keterpaduan infrastruktur PU Tahun Anggaran 2027,” ujar Bob.

    Kawasan atau lokus prioritas yang akan ditangani melalui dukungan infrastruktur PU TA 2027, yaitu pada kawasan swasembada pangan, air dan energi nasional, kawasan komoditas unggulan, kawasan pertumbuhan, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana.

    Rangkaian kegiatan Rakorbangwil akan dilanjutkan dengan sosialisasi dan input catatan pemerintah daerah pada aplikasi Sistem Informasi Pemrograman atau SIPro tanggal 4-9 Desember 2025. Kemudian sesi Desk Rakorbangwil yang akan diselenggarakan pada tanggal 11-17 Desember 2025.

    Pada Desk tersebut, ia mengatakan akan dilakukan pembahasan secara mendetail mengenai kesiapan kawasan atau lokus prioritas untuk mendapatkan dukungan program infrastruktur PU TA 2027 serta membahas dan menyeleksi rencana program dan kegiatan TA 2027 yang selaras dengan Asta Cita atau Prioritas Nasional 2025-2029.

    “Kami harapkan di akhir rangkaian kegiatan Rakorbangwil ini, kita dapat menyepakati kawasan atau lokus prioritas beserta dukungan infrastruktur PU yang akan ditangani bersama di Tahun 2027. Penutupan Rakorbangwil akan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara K/L dan pemerintah provinsi sebagai dasar penajaman lebih lanjut program PU tahun 2027,” kata Bob.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Menhut Raja Juli tak bisa disalahkan soal kerusakan hutan

    Anggota DPR: Menhut Raja Juli tak bisa disalahkan soal kerusakan hutan

    “Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta m tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak bisa disalahkan secara sepihak terkait kerusakan hutan di Indonesia.

    Firman mengingatkan, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya.

    “Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta m tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Penegasan itu sampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Raja Juli Antoni yang juga membahas soal bencana banjir dan longsor di beberapa daerah

    Menurutnya, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir. Melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya.

    Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.

    “Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita,” jelasnya.

    Dia menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia. Bahkan Firman mengaku, merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.

    “Saya miris pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujarnya.

    Firman menyebut peristiwa bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk fokus pada penyelamatan lingkungan.

    Namun dia menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal.

    “Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh),” tuturnya

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baksos Natal, 2.000 paket sembako dibagikan kepada PJLP di Jakbar

    Baksos Natal, 2.000 paket sembako dibagikan kepada PJLP di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Yayasan Mawar Sharon Peduli (MSP) membagikan sebanyak 2.000 paket sembako kepada petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dalam rangka bakti sosial Natal pada Kamis.

    “Paket sembako yang diberikan sebanyak 2.000 paket sebagai bukti nyata kepedulian kepada para anggota kami yang bekerja di bidang lingkungan, kebersihan, sosial, kemasyarakatan dan bencana,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Barat, Yuli Hartono di Jakarta.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat mengapresiasi Yayasan MSP yang telah mengadakan aksi Natal berupa bakti sosial (baksos) pembagian sembako sekaligus panggung hiburan kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pasukan Pelangi dan PJLP di Jakarta Barat.

    “Semoga acara ini menjadi ladang amal jariyah bagi kita semua yang telah berpartisipasi. Mari kita terus bergerak bersama, peduli sesama, untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan peduli terhadap sesama dan lingkungan,” tutur Yuli.

    Pembina Yayasan MSP, Puji Harsono mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, Kepulauan Seribu, Tangerang, Bogor, Depok, Cikarang, Bekasi, Cirebon dan Bandung.

    “Ini menjadi komitmen kami untuk terlibat aktif di dalam memajukan lingkungan kerja di berbagai daerah,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Maman: Pemerintah akan tetapkan skema pemulihan UMKM terdampak

    Menteri Maman: Pemerintah akan tetapkan skema pemulihan UMKM terdampak

    Medan (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah akan menetapkan skema pemulihan bagi pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatra.

    Menurut Maman, pemerintah menyiapkan langkah khusus respons kerusakan usaha dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat di tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Senin (8/12) depan, kami akan rapat dengan 44 penyalur. Fokusnya memetakan UMKM terdampak di tiga provinsi, dan merumuskan insentif yang paling tepat,” kata Maman usai menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Gedung Serbaguna STAIN Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis.

    Ia mengatakan penanganan pemulihan bagi pelaku UMKM di tiga provinsi tersebut harus dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan usaha.

    “Perlakuannya tentu berbeda antara wilayah yang terdampak permanen, dan yang tidak permanen,” kata Maman.

    Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian UMKM perlu menyinkronkan dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar pemulihan berjalan sistematis.

    “Yang pasti, perlindungan bagi pelaku UMKM yang terdampak menjadi prioritas. Itu pesan dari Pak Prabowo,” kata Maman, menegaskan.

    Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti mengatakan Bank Sumut menjadi salah satu lembaga keuangan paling terdampak secara operasional.

    “Hingga akhir November tercatat 339 debitur UMKM di Sumatera Utara masuk kategori terdampak setelah banjir, banjir bandang, dan tanah longsor melanda 17 kabupaten/kota dalam beberapa pekan terakhir,” kata Arieta, menjelaskan.

    Ia mengatakan telah melakukan pendataan lapangan dan asesmen terhadap kondisi usaha debitur Bank Sumut, khususnya di Sumatera Utara.

    Selain itu ia juga mengatakan menyiapkan berbagai alternatif penanganan kredit yang bersifat adaptif, namun tetap berada dalam koridor regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Kami berempati atas situasi yang dialami para pelaku UMKM, dan pendataan terus kami lakukan. Kami menunggu pedoman dari pemerintah untuk memastikan seluruh langkah pemulihan berjalan seragam, dan tepat sasaran,” katanya.

    Arieta pun merinci, hal itu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan di Daerah Terdampak Bencana.

    Terdapat sejumlah opsi yang dapat diterapkan oleh Bank Sumut dalam mendukung pemulihan UMKM meliputi restrukturisasi kredit, penetapan ulang kualitas kredit hingga pemberian pembiayaan baru.

    Meski demikian, lanjut dia, keputusan pemerintah pekan depan menjadi momentum penting. “Setelah regulasi ditetapkan, Bank Sumut memastikan akan bergerak cepat mengimplementasikan kebijakan pemulihan sesuai arahan pemerintah dan OJK”.

    “Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyalur pembiayaan lainnya. Dengan harapan pemulihan UMKM bisa berjalan cepat, dan masyarakat kembali punya harapan untuk memulai usaha,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.