Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • JNK minta pengemudi waspadai cuaca ekstrem dengan kurangi kecepatan

    JNK minta pengemudi waspadai cuaca ekstrem dengan kurangi kecepatan

    Madiun (ANTARA) – PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) meminta para pengemudi di ruas tol Ngawi-Kertosono untuk mewaspadai hujan deras dan cuaca ekstrem dengan mengurangi kecepatan kendaraan menjadi maksimal 70 kilometer per jam demi keselamatan berkendara di jalan tol.

    “JNK mengimbau pengguna jalan tol agar berhati-hati dan menurunkan kecepatan kendaraan saat hujan deras untuk menghindari risiko kecelakaan akibat aquaplaning atau hilangnya traksi ban dengan permukaan jalan,” ujar Direktur Utama PT JNK Arie Irianto di Madiun, Kamis.

    Menurut dia, meski jalan tol telah dirancang dengan kemiringan 2 persen untuk memudahkan aliran air, curah hujan ekstrem tetap dapat menimbulkan limpasan di permukaan jalan. Karena itu, pengendara diimbau tidak melaju lebih dari 70 kilometer per jam saat kondisi hujan deras.

    “Intinya, kurangi kecepatan. Tidak perlu terus-menerus pelan, tapi saat hujan ekstrem wajib mengurangi laju kendaraan,” katanya, menegaskan.

    JNK telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Langkah tersebut mencakup pemantauan kondisi jalan, kesiapan sistem operasi, hingga layanan informasi dan fasilitas di rest area.

    “Kami terus memantau data BMKG dan kondisi jalan tol. Saat hujan deras, kami memastikan tidak ada genangan yang berpotensi menimbulkan aquaplaning karena kondisi ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan,” katanya.

    Selain pemantauan jalan, PT JNK juga menyiagakan genset cadangan di setiap gerbang tol untuk mengantisipasi gangguan listrik akibat petir atau hujan lebat. Di sisi lain, papan informasi elektronik Variable Message Sign (VMS) akan menampilkan peringatan dan informasi kondisi cuaca secara real time kepada pengendara.

    Untuk pengguna yang ingin beristirahat, PT JNK juga menyiapkan rest area di sepanjang ruas Tol Ngawi-Kertosono agar pengemudi dapat berhenti sementara saat kondisi cuaca ekstrem.

    “Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas utama kami. Kami ingin memastikan perjalanan tetap aman dan nyaman, terutama di musim hujan seperti sekarang,” katanya.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri ingatkan pemda dukungan program Kopdeskel Merah Putih

    Wamendagri ingatkan pemda dukungan program Kopdeskel Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan sekretaris daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia untuk mendukung program prioritas nasional, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Bima menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera mempercepat pembangunan gerai Kopdeskel yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia.

    “Ditargetkan kita akan mulai pembangunan di bulan ini, dan akan selesai pembangunannya pada bulan Maret,” kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Bima Arya saat menutup Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    Bima mengatakan setiap gerai akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal dan kebutuhan barang.

    Skema teknis pendanaan dan pengembalian akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Yang pasti harus ada akselerasi untuk kesiapan pembangunannya,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian/lembaga terkait bertugas memastikan ketersediaan serta pemanfaatan lahan dan aset milik daerah atau negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai tersebut.

    Wamendagri meminta para sekda segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas di tingkat kecamatan. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan terpenuhinya empat kriteria utama lahan, yakni alas hak, luasan, lokasi strategis, dan kondisi lahan.

    “Jadi, ketika (sekda dan kepala Bapepeda) kembali ke daerah tolong langsung berkoordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) ini untuk memastikan ketersediaan lahan,” kata Bima.

    Bima Arya menjelaskan lahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, luas lahan yang memadai, mudah diakses masyarakat, serta berada di lokasi yang stabil dan bebas dari risiko bencana.

    Ia menegaskan bahwa dana Rp2,5 miliar untuk pembangunan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembebasan lahan.

    Terakhir, Bima menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rakor atas masukan dan kerja sama yang telah diberikan selama acara berlangsung.

    Ia menyebut banyaknya masukan program dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menyusun rencana pembangunan.

    Namun demikian, Bima menekankan bahwa pemerintah akan memfokuskan dukungan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM). Tujuannya agar jangan sampai penyesuaian dana transfer ke daerah berdampak terhadap SPM.

    “Semoga yang kita lakukan hari ini memberikan dampak yang signifikan bagi kita bersama, memastikan pelayanan publik terus berjalan, dan juga terhadap sinkronisasi pusat dan daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MKD nyatakan Rahayu Saraswati tetap Anggota DPR RI dan tidak nonaktif

    MKD nyatakan Rahayu Saraswati tetap Anggota DPR RI dan tidak nonaktif

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap merupakan Anggota DPR RI periode 2024-2029, sehingga statusnya tidak nonaktif.

    “MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029,” kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam di Jakarta, Kamis.

    Adapun keputusan itu dilakukan guna menindaklanjuti surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 perihal surat keterangan terkait keanggotaan Saudari Rahayu Saraswati.

    Dia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah MKD DPR RI melakukan pembahasan dan mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara MKD. Selain itu, dia mengatakan MKD DPR RI juga memutuskan hal itu berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

    Menurut dia, MKD akan terus menjalankan tugas konstitusionalnya secara profesional, independen, dan berpedoman pada prinsip-prinsip penegakan etik dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif.

    Sebelumnya pada Rabu (10/9), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

    Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Kemudian Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota DPR RI pun menonaktifkan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu setelah menyatakan mengundurkan diri.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Koperasi Merah Putih transformasi ekonomi daerah pesisir

    Kemendagri: Koperasi Merah Putih transformasi ekonomi daerah pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mendorong transformasi ekonomi daerah pesisir Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka memperkuat ekonomi biru dan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan.

    Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang utama ekonomi biru. Hal ini adalah bagian dari agenda nasional untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi bertajuk Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Kawasan Pesisir.

    Amran menegaskan pentingnya forum koordinasi ini untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terintegrasi dengan destinasi wisata bahari di kawasan strategis.

    Pemerintah mendorong pemanfaatan kawasan khusus seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di daerah pesisir sebagai potensi penggerak ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen.

    Amran berharap, melalui rapat ini dapat terhimpun data penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di wilayah pesisir berbasis sektor pariwisata.

    Hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan model integrasi koperasi dengan pengembangan destinasi bahari di KSPN, sekaligus menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penguatan koperasi di kawasan pesisir.

    Dalam rapat tersebut, perwakilan Kementerian Koperasi Eko Sari Budirahayu menjelaskan bahwa pihaknya tengah berfokus pada pendampingan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Tenaga pendamping ini berperan dalam pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, pendampingan akses SIMKOPDES, hingga memastikan koperasi dapat mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan.

    Dari perspektif sektor kelautan dan pariwisata, Eka Kurniadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan dukungan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

    Sementara itu, Utari Widyastuti dari Kementerian Pariwisata menambahkan, program Desa Wisata juga turut mendukung penyelenggaraan Koperasi Merah Putih melalui kolaborasi lintas kementerian guna memperkuat ekosistem pariwisata berbasis desa

    Menutup rapat, Hanafi, Kasubdit Kawasan Khusus Ditjen Bina Adwil, menegaskan bahwa koperasi nelayan eksisting tidak diwajibkan bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih, kecuali bagi koperasi yang masih pasif.

    “Transformasi bersifat sukarela bagi koperasi yang sudah maju,” jelasnya.

    Ia menambahkan, sinergi antar kementerian antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperkuat kelembagaan, operasional, serta optimalisasi potensi ekonomi kawasan pesisir.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker: Magang Nasional dapat cetak talenta muda dan kompeten

    Menaker: Magang Nasional dapat cetak talenta muda dan kompeten

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program Magang Nasional bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi yang didukung oleh dunia usaha berkontribusi untuk mencetak talenta muda dan kompeten.

    “Melalui program magang, perusahaan tak hanya mendapatkan akses ke talenta muda, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mencetak generasi pekerja yang kompeten dan berdaya saing global,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Menaker mengatakan program Magang Nasional merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan siap menghadapi tantangan industri masa depan.

    “Kontribusi perusahaan dalam program ini adalah langkah nyata dalam mendukung Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” ujar Yassierli.

    Dengan menjadi penyelenggara program pemagangan, Menaker mengatakan perusahaan dapat membina langsung lulusan perguruan tinggi agar siap kerja sesuai kebutuhan industri dan menyaring sekaligus menilai potensi tenaga kerja sebelum direkrut secara permanen.

    “Manfaat lainnya, perusahaan dapat mengurangi biaya pelatihan dan meningkatkan citra perusahaan sebagai pelaku usaha yang peduli terhadap pembangunan bangsa,” katanya.

    Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengajak kalangan dunia usaha segera bergabung dalam program Magang Nasional 2025 tahap (batch) 2 dengan kuota yang disediakan sebanyak 80 ribu peserta.

    “Partisipasi aktif dunia usaha sangat dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja,” ujar Yassierli.

    Lebih jauh, ia menjelaskan selama 6 bulan, peserta magang akan menerima uang saku setara UMK melalui Bank Himbara, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung oleh pemerintah.

    Sementara itu, pendaftaran perusahaan dalam program Magang Nasional batch 2 dibuka 24 Oktober dan ditutup 5 November mendatang.

    Perusahaan yang berminat dapat mendaftar melalui platform digital SIAPkerja di https://maganghub.kemnaker.go.id.

    Pemerintah menargetkan program Magang Nasional 2025 batch 2 sudah bisa berjalan pada pertengahan November 2025.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PTPP raih kontrak proyek Malolos-Clark Railway di Filipina Rp3,16 T

    PTPP raih kontrak proyek Malolos-Clark Railway di Filipina Rp3,16 T

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan BUMN sektor konstruksi PT PP (Persero) Tbk (PTPP) resmi dipercaya sebagai kontraktor utama internasional dalam proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina dengan nilai sebesar 6,8 juta dolar AS atau sekitar Rp3,16 triliun.

    Proyek itu merupakan bagian dari North-South Commuter Railway (NSCR), yaitu jalur kereta sepanjang 147 kilometer yang menjadi tulang punggung mobilitas nasional Filipina, yang mana PTPP akan membangun struktur rel layang sepanjang 1,2 kilometer dan satu stasiun empat lantai di kawasan Blumentritt, Metro Manila.

    “Kepercayaan ini menunjukkan bahwa PTPP tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga dipercaya oleh pemilik proyek luar negeri. Kami membawa standar rekayasa, manajemen risiko, dan konstruksi hijau khas Indonesia ke level global,” ujar Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo sebagaimana keterbukaan informasi di BEI, Jakarta, Kamis.

    Seiring kehadiran di proyek NSCR yang didanai oleh Asian Development Bank (ADB) dan Japan International Cooperation Agency (JICA), Joko mengatakan menjadi bukti kemampuan PTPP memenuhi standar seleksi internasional yang sangat ketat, mulai dari aspek teknis, finansial, hingga tata kelola (governance).

    “Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa brand PTPP kini diakui sejajar dengan kontraktor global terkemuka di Asia,” ujar Joko.

    Selain membawa reputasi Indonesia, menurut dia, keikutsertaan perseroan di proyek itu juga akan memperkuat portofolio internasional perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang ekspansi proyek luar negeri di masa mendatang, sejalan dengan strategi Go Global 2025-2030.

    Dalam melaksanakan proyek di jantung Metro Manila yang padat, ia menjelaskan PTPP menerapkan pendekatan smart engineering dan digital construction, di antaranya Monoline Design yaitu efisiensi fondasi untuk meminimalkan pembebasan lahan, dan Giant Plumb Bob yaitu teknologi presisi tinggi untuk ketegakan bore pile.

    Kemudian, ACC Document Routing (Autodesk Construction Cloud) yaitu sistem digital yang mempercepat verifikasi dokumen lintas tim.

    Selain itu, perseroan juga menerapkan prinsip green infrastructure, yang diproyeksikan mampu menurunkan emisi karbon hingga 60.000 ton per tahun, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (sustainability commitment) di kawasan Asia Tenggara.

    Seiring semakin banyaknya proyek internasional yang digarap, Joko menjelaskan perseroan memperkuat diversifikasi pendapatan, eksposur global, serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis perusahaan.

    Ia mengatakan proyek Malolos–Clark Railway menjadi bukti nyata bahwa PTPP, diantaranya memiliki kapasitas finansial dan teknis diakui lembaga internasional, dipercaya oleh pemerintah asing dan lembaga multilateral, serta secara strategis berperan membawa nama Indonesia dalam industri konstruksi global.

    “Ini bukan sekadar proyek rel, tapi momentum kebangkitan konstruksi Indonesia di kancah global. PTPP siap memperluas jejak, meningkatkan nilai perusahaan, dan memperkuat kepercayaan investor,” ujar Joko.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SPPG Polri distribusikan MBG perdana ke dua sekolah di Kelapa Gading

    SPPG Polri distribusikan MBG perdana ke dua sekolah di Kelapa Gading

    Jakarta (ANTARA) –

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Polda Metro Jaya Pegangsaan Dua secara perdana mengirimkan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dua sekolah di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    “Alhamdulillah, kemarin distribusi program makan bergizi gratis sukses disalurkan sebanyak 1.010 porsi kepada penerima manfaat,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan sebanyak 1.010 porsi makanan bergizi itu disalurkan kepada 706 pelajar Sekolah MI Nur At-Taqwa di Kelapa Gading dan 304 pelajar Sekolah MTS Nur At-Taqwa di Kelapa Gading.

    Dalam pendistribusiannya, kata dia, Polsek Kelapa Gading menurunkan personel dengan satu unit mobil dan satu unit sepeda motor patroli.

    “Dalam pendistribusian ini, kami menyalurkan makanan berupa nasi putih, ayam teriyaki, wortel, kol, edamame dan pisang,” ujar Seto.

    Sebelum melakukan pendistribusian, Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan uji coba makanan di SPPG Pegangsaan Dua Kelapa Gading pada Rabu (15/10).

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz mengungkapkan uji coba itu bertujuan menjamin keamanan dari makanan bergizi gratis tersebut sehingga dapat disajikan sesuai dengan selera siswa-siswi.

    Lebih lanjut, dia menuturkan SPPG Kelapa Gading ditargetkan menyalurkan makanan untuk 3.066 penerima manfaat di enam sekolah yang berlokasi di Jakarta Utara.

    “Sebelumnya, SPPG ini sudah melalui serangkaian pemeriksaan kualitas dan persiapan yang matang sebelum melakukan pendistribusian makanan,” ungkap Erick.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puluhan petugas jaga kebersihan dan keamanan venue POPNAS di Jaktim

    Puluhan petugas jaga kebersihan dan keamanan venue POPNAS di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Unit Pengelola Teknis (UPT) Gelanggang Remaja Jakarta Timur menyiagakan 96 petugas kebersihan dan keamanan di enam venue selama pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) XI.

    “Sebanyak 96 petugas tersebut akan ditempatkan di enam lokasi arena pertandingan yang tersebar di wilayah Jakarta Timur,” kata Kepala UPT Gelanggang Jakarta Timur Dedi Dwi Widodo di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebutkan masing-masing venue akan disiapkan 10 petugas keamanan dan enam petugas kebersihan. Mereka akan bersiaga selama acara berlangsung, mulai 1 hingga 10 November 2025.

    Enam venue yang digunakan sebagai lokasi perhelatan ajang tersebut, yakni Gelanggang Olahraga Jakarta Timur untuk cabang olahraga tenis meja dan para tenis meja, dan GOR Pulo Gadung sebagai venue bulu tangkis.

    Kemudian, GOR Ciracas untuk bola basket putri, Stadion Ciracas sebagai venue panahan, Lapangan BMX untuk cabang sepeda BMX, serta Gedung Senam untuk cabang olahraga senam.

    Menurut Dedi, apabila jumlah petugas yang disiagakan masih kurang, maka pihaknya akan menambah personel dari gelanggang olahraga lainnya di Jakarta Timur.

    “Kami ingin memberikan yang terbaik dalam melayani atlet, ofisial, dan penonton di event bergengsi berskala nasional ini, terutama di venue yang digunakan untuk dua cabang olahraga sekaligus,” jelas Dedi.

    Dia menambahkan keenam venue tersebut ditutup sementara waktu pada 1-10 November 2025 untuk kegiatan selain POPNAS dan PEPARPENAS.

    “Setelahnya, dibuka kembali seperti biasanya. Selama ditutup, warga yang biasa menggunakan venue itu bisa beralih ke gelanggang olahraga lainnya di Jakarta untuk melakukan aktivitas olahraganya,” ucap Dedi.

    Pemerintah Kota Jakarta Timur juga mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan pelaksanaan kedua ajang olahraga pelajar nasional tersebut.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR tekankan langkah antisipatif hadapi potensi banjir

    Menteri ATR tekankan langkah antisipatif hadapi potensi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya langkah antisipatif dan kolaboratif antarkementerian dan lembaga untuk menghadapi potensi banjir menjelang musim hujan periode Januari-Februari 2026.

    Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan penertiban bangunan di atas sempadan sungai, waduk, danau, situ, dan sumber air lainnya.

    “Januari-Februari nanti akan masuk musim hujan. Mana daerah yang berpotensi banjir di kawasan Jabodetabekpunjur dan kawasan strategis nasional, kita tertibkan (bangunan di sepanjang sempadan) dari sekarang supaya nanti ketika banjir tidak ramai dan saling tuding. Kita mau kerja sistemik,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Nusron mengatakan kawasan sempadan merupakan hak bersama yang tidak dapat dimiliki atau disertifikatkan oleh individu.

    “Sempadan sungai, danau, waduk, situ, dan sumber air lainnya itu masuk common right, hak bersama, bukan hak pribadi (private right). Karena ini common right, maka harusnya yang menyertifikatkan adalah pemerintah, otoritas yang bertanggung jawab terhadap sempadan itu, apakah pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota,” katanya.

    Sebelumnya, Nusron menyatakan pihaknya siap melakukan audit tata ruang, sertifikat dan bangunan di sepanjang sempadan danau dan sungai dalam rangka memitigasi bencana banjir.

    Menurut dia, audit tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat dengan target sebelum Januari-Februari 2026, mengingat biasanya banjir terjadi di kawasan Jabodetabek pada periode tersebut.

    Kementerian ATR/BPN nantinya mengecek masih ada berapa tanah yang disertifikatkan yang dapat dibatalkan. Hal ini karena lahan itu berlokasi di atas sempadan sungai.

    Fungsi sempadan itu, lanjutnya, untuk mengamankan sungai, untuk mengamankan debit air, supaya airnya tidak melimpah ke daratan atau di luar sungai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM pastikan kualitas Pertalite di Jatim dalam kondisi baik

    Menteri ESDM pastikan kualitas Pertalite di Jatim dalam kondisi baik

    saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen, dan penyaluran BBM untuk subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Jawa Timur dalam kondisi baik.

    Menurut dia, hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Kementerian ESDM menunjukkan bahwa kualitas BBM jenis Pertalite di lokasi tersebut berada dalam kondisi baik.

    Hasil ini, dalam keterangannya, yang dikutip di Jakarta, Kamis, sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang sempat muncul beberapa waktu terakhir.

    “Di sini, saya pikir clear, karena ada dari Lemigas, kemudian dari Dirjen (Direktur Jenderal) Migas, ada Dirut (Direktur Utama) Pertamina Patra Niaga, yang punya tugas untuk menyediakan stok sampai kemudian menyalurkan. Ini Pak Ega Dirutnya (PT Pertamina Patra Niaga) dan Ibu BPH Migas, Ibu Erika, yang mengontrol stok dan penyaluran BBM subsidi,” ujar Bahlil saat mengecek kualitas BBM Pertalite di salah satu SPBU Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (29/10/2025).

    Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta menjadi tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan penurunan kualitas BBM di sejumlah wilayah.

    Menteri Bahlil menyebut bahwa kegiatan pengecekan ini merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah menindaklanjuti laporan masyarakat di wilayah Lamongan, Gresik dan Tuban, Jatim, terkait kendaraan bermotor yang mengalami kendala seusai menggunakan BBM Pertalite.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah bersikap transparan terhadap hasil pengecekan di lapangan.

    “Saya akan melakukan rapat langsung di Kementerian ESDM untuk mengecek perkembangan apa yang menjadi kunjungan lapangan hari ini di lokasi-lokasi yang ditengarai, yang diinformasikan ada problem. Nanti, kalau ada apa-apa, kita sampaikan,” paparnya.

    Bahlil juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas BBM sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kebutuhan energi masyarakat.

    Ia juga mengingatkan Pertamina Patra Niaga agar menjamin kualitas produk yang dijual di lapangan.

    “Kita meminta kepada Pertamina jangan main-main ya. Saya nggak main-main. Sekalipun BUMN, tapi saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen, dan penyaluran BBM untuk subsidi,” sebutnya.

    Dalam kegiatan ini, Menteri ESDM turut pula didampingi Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

    Stok BBM Terkendali

    Selain mendampingi Menteri ESDM, Erika Retnowati juga melakukan kunjungan ke Fuel Terminal (FT) Malang untuk memastikan stok dan pasokan BBM subsidi dan kompensasi tetap aman.

    Dalam kunjungan itu, Erika menegaskan pentingnya kesiapan pasokan menjelang periode akhir tahun.

    “Kita harus bisa memastikan bahwa Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti bisa berjalan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya. Stok BBM harus tersedia cukup hingga akhir tahun, penyaluran dan distribusinya berjalan lancar,” tambahnya.

    Erika juga mengingatkan bahwa faktor cuaca ekstrem dan kondisi geografis dapat menjadi tantangan dalam penyaluran energi.

    “Semoga kendala-kendala dalam penyediaan dan distribusi BBM tidak banyak terjadi. Kita harus memastikan stok BBM cukup karena dapat berdampak atau memunculkan kondisi atau isu-isu yang tidak kita inginkan,” harapnya.

    FT Malang, yang berdiri sejak 1947, memiliki 10 unit tangki dengan kapasitas total 6.987 kiloliter dan disuplai dari Integrated Terminal Surabaya, Jatim.

    BBM dari terminal ini disalurkan untuk 114 SPBU, 150 Pertashop, dan 1 stasiun pengisian diesel nelayan (SPDN), serta untuk kebutuhan industri dan instansi lain.

    Kunjungan ke terminal ini juga diikuti Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Sales Area Manager Retail Malang Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Alam Kanda Winali, serta Fuel Terminal Manager Malang Doly Pratama Yudha.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.