Category: Antaranews.com

Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

Jakarta (ANTARA) – Lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute mengungkapkan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang paling populer.

“Yang agak mengejutkan Purbaya effect, di survei kelihatan ada pengangkatan Purbaya,” kata Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto pada peluncuran Survei 1 Tahun Prabowo: Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis yang digelar di Jakarta, Jumat.

Sudarto mengungkapkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo didukung oleh kebijakan pada dua sektor utama, yakni ekonomi dan politik.

Pada sektor politik, empat kebijakan Presiden Prabowo yang terpopuler adalah pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, isu kemerdekaan Palestina dan diplomasi luar negeri, serta penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Kemudian di sektor ekonomi ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, pemulihan ekonomi rumah tangga, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Sudarto menjelaskan peringkat tersebut diperoleh dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada publik. Publik diminta memberikan tiga nama, nama yang pertama disebutkan mendapatkan tiga poin, nama kedua mendapatkan dua poin, dan nama ketiga mendapatkan satu poin.

“Nomor satu Purbaya Yudhi Sadewa 826 poin, skornya paling tinggi jauh di atas menteri-menteri lainnya,” kata Sudarto.

Berikut adalah daftar lengkap menteri terpopuler versi Great Institute:

1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (826)
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (155)
3. Menteri Agama Nasaruddin Umar (129)
4. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Tohir (93)
5. Menteri Luar Negeri Sugiono (74)
6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (59)
7. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (52)
8. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (46)
9. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (39)
10. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (32)

Sebelumnya, Great Institute mengungkapkan hasil survei dengan 85,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Data dalam survei tersebut dikumpulkan dengan menggunakan survei opini publik dengan data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert.

Sementara sumber data berasal dari 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas (5 persen margin error), yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebar di Jawa (59,7 persen), Sumatera (20,1 persen) dan Kawasan Indonesia Timur (20,1 persen).

Data yang juga digunakan dalam survei adalah data time-series resmi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, LPS dan OJK, serta Big Data 4,79 juta unggahan (query keywords) dari platform Media Mainstream Twiter/X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok_yang diambil pada periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025 melalui API.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 22:53
BNPT sebut pendekatan berbasis riset krusial hadapi ancaman terorisme

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan pendekatan berbasis pengetahuan dan riset menjadi faktor krusial dalam menghadapi dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pendekatan tersebut akan menjadi panduan BNPT secara akademis dan praktis.

“Dengan demikian, pendapat, saran, dan masukan dari kelompok ahli sangat dibutuhkan dalam memperkuat langkah-langkah kebijakan BNPT ke depan,” ujar Eddy pada Rapat Koordinasi dan Silaturahmi dengan Kelompok Ahli BNPT di Jakarta, Kamis (30/10), sebagaimana keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Maka dari itu, Eddy sangat berterima kasih setelah membaca beberapa masukan dari kelompok ahli yang luar biasa.

Menurut Eddy, masukan para ahli sangat penting sebagai landasan dalam menyusun strategi kebijakan BNPT yang berbasis data dan kajian ilmiah.

Salah seorang anggota kelompok ahli sekaligus Kepala Pertama BNPT Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Ansyaad Mbai menegaskan pentingnya penguatan tugas dan fungsi BNPT.

Ia juga mendorong peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak internasional dalam upaya penanggulangan terorisme.

“Kita perlu fokus untuk kontra narasi dan perlu memperkuat kolaborasi serta membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh internasional,” ujar Ansyaad.

Senada dengan hal itu, pakar kriminologi dan kepolisian Prof. Adrianus Eliasta Meliala mengatakan BNPT juga memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan yang bersumber dari kebencian.

“Saya berpikir bagaimana kalau dalam hal ini BNPT fokus pada hate, kejahatan kebencian,” kata Prof. Adrianus pada kesempatan sama.

Adrianus juga mendukung BNPT untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan mengembangkan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis secara optimal.

Rapat Koordinasi dan Silaturahmi dengan Kelompok Ahli BNPT digelar guna membahas berbagai isu terkini terkait terorisme serta memperkuat sinergi antara BNPT dan para pakar dalam penyusunan suatu kebijakan.

Melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Silaturahmi dengan Kelompok Ahli tersebut, BNPT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memperkaya perspektif akademik, serta memperkuat kebijakan berbasis bukti dalam setiap langkah penanggulangan terorisme di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 22:12
Komisi VII soroti masalah perizinan melalui sistem OSS di Bali

ANTARA – Komisi VII DPR RI menyoroti perizinan elektronik melalui online single submission (OSS) di Bali, saat kunjungan reses di Kantor TVRI, Denpasar, Jumat (31/10). Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty akan membahas masalah ini bersama Kementerian dan Lembaga terkait di Jakarta. (Rita Laura/Ni Putu Putri Muliantari, Rita Laura/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 22:08
Anggota DPR minta pemerintah buat peta jalan penataan tambang rakyat

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka meminta pemerintah menyusun roadmap atau peta jalan implementasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai langkah untuk menjamin kepastian usaha, perlindungan sosial, manfaat ekonomi yang lebih merata, dan kelestarian lingkungan di wilayah pertambangan.

Ia menilai bahwa penetapan WPR tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian legalitas, tetapi harus diikuti dengan penataan menyeluruh terhadap tata kelola penambangan rakyat sehingga nilai tambah sumber daya mineral dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah tambang.

“Negara perlu memastikan adanya pembinaan teknis, kelembagaan pengelola kolektif, dan pengawasan lingkungan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat bekerja dengan aman, memperoleh manfaat ekonomi yang layak, serta tetap menjaga keberlanjutan ekosistem,” kata Beniyanto di Jakarta, Jumat.

Dia mencontohkan bahwa ada kawasan Poboya di Kota Palu, di mana penambangan rakyat telah menjadi sumber ekonomi utama masyarakat selama bertahun-tahun. Tanpa struktur kelembagaan yang jelas dan pola pendampingan yang konsisten, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan hukum, ketidakpastian pendapatan, serta risiko kerusakan lingkungan.

Menurut dia, Poboya menunjukkan perlunya negara hadir bukan hanya melalui penertiban, tetapi melalui penataan yang terukur dan mendukung kesejahteraan warga secara langsung.

Dia menegaskan bahwa roadmap yang disusun pemerintah harus memuat kerangka pembentukan badan usaha atau koperasi pengelola sebagai wadah legal untuk mengatur produksi dan tata niaga mineral, sehingga nilai ekonominya tidak jatuh ke tengkulak atau pihak yang tidak bertanggung jawab.

Roadmap tersebut juga perlu memasukkan mekanisme pengendalian penggunaan bahan kimia yang lebih aman, penetapan zonasi operasi yang memperhatikan aspek geologi dan ekologi, serta pendampingan lapangan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, WPR dapat menjadi instrumen keadilan yang bukan hanya memberikan legalitas, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertambangan betul-betul kembali kepada masyarakat setempat dalam bentuk pendapatan yang lebih stabil, lapangan kerja lokal, dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Masyarakat dapat bekerja dengan tenang, menerima manfaat ekonomi yang layak, negara tetap menjaga kelestarian lingkungan, dan tata kelola minerba berlangsung tertib serta transparan,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 22:08
Pimpinan MPR: Proses pengobatan kanker butuh dukungan masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan dukungan masyarakat dan gerakan kemanusiaan sangat penting dalam upaya membangun dukungan masyarakat pada proses pengobatan kanker.

“Dalam menjalani proses pengobatan kanker yang panjang, para penderita dan keluarganya tidak boleh lengah dan lelah,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikannya pada acara Talkshow Project 24: 24Hrs Boxing Padding Marathon yang digelar dalam rangka penggalangan dana untuk penderita kanker anak yang diselenggarakan bersama Benih Baik dan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) di Jakarta, Jumat.

Rerie, sapaan akrab Lestari, yang juga penyintas kanker payudara itu mengapresiasi program 24Hrs Boxing Padding Marathon yang dilakukan Patrick Winata ini.

Karena itu, langkah mendukung pengobatan kanker saat ini merupakan keharusan dan harus dilakukan bersama-sama dengan berbagai cara.

Meski akses pengobatan kanker saat ini sudah lebih baik, proses pengobatan kanker yang panjang membutuhkan sarana pendukung lainnya, seperti rumah singgah.

Anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat, keberadaan rumah singgah sangat penting bagi pasien kanker dalam menjalani pengobatan.

Selain bisa sebagai tempat belajar bagi para penderita kanker dalam memahami prosedur pengobatan, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, rumah singgah juga mampu mendorong kepedulian dalam meningkatkan kualitas pengobatan kanker di tengah masyarakat.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 22:04
Wamendagri ungkap empat syarat untuk lahan Kopdeskel Merah Putih

“Saya akan lebih perjelas lagi, lahan itu ada empat yang harus dipertimbangkan,”

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemenuhan empat syarat strategis dalam menyiapkan lahan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Saya akan lebih perjelas lagi, lahan itu ada empat yang harus dipertimbangkan,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Bima menjelaskan, syarat pertama yang harus dipastikan adalah kejelasan status kepemilikan lahan. Kepala desa perlu memeriksa dengan cermat apakah lahan merupakan aset desa/kelurahan, kabupaten, provinsi, atau kementerian/lembaga. Syarat kedua, lahan yang disiapkan harus memiliki luasan minimal 1.000 meter persegi untuk bangunan dan area parkir.

“Secara keseluruhan sekitar seribu meter atau menyesuaikan kondisi. Nah, itu untuk luasan lahan,” ujarnya.

Syarat ketiga, lokasi lahan harus strategis dan mudah diakses warga agar Kopdeskel Merah Putih benar-benar dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat desa.

Syarat keempat, lahan harus siap pakai dan tidak berada di kawasan rawan bencana sesuai karakteristik daerah masing-masing.

“Jadi, pastikan lahan itu matang, tidak ada lagi pekerjaan cut and fill yang susah. Kalau sekadar perapian, tidak apa-apa. Dan pastikan kualitas dari tanah itu stabil, tidak di lokasi rawan bencana,” ujarnya.

Bima juga menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Kopdeskel Merah Putih di tingkat kecamatan untuk bergerak aktif berkoordinasi dengan kepala desa dalam mengidentifikasi lahan sesuai kriteria tersebut.

“Jadi, para camat tolong lebih aktif dan progresif lagi berkoordinasi dengan teman-teman Kades semua, dan kemudian nanti melakukan identifikasi lahan-lahan tadi bersama,” tuturnya.

Apabila terdapat kendala teknis dalam identifikasi lahan Satgas Kecamatan dan kepala desa dapat berkonsultasi langsung dengan PT Agrinas Pangan Nusantara melalui portal resmi.

Adapun untuk kendala berkaitan dengan kepemilikan lahan, koordinasi dapat dilakukan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri.

“Terkait alas hak atau kepemilikan ini langsung kita juga menyiapkan PIC dari Ditjen Pemdes dan Keuda,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memetakan lahan di 270 desa, dengan 67 lokasi sebagai target, dan 30 di antaranya memenuhi syarat. Ia menilai upaya tersebut sebagai bentuk komitmen nyata daerah, termasuk pemanfaatan data pengurus koperasi yang terintegrasi dalam Command Center.

“Saya men-challenge lah Kabupaten Sumedang ini untuk menjadi kota/kabupaten pertama di Jawa Barat yang terbanyak ya, kesiapan lahannya,” kata Bima.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 22:02
Rosan: Lotte, EcoPro, dan Posco perluas investasi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan perkembangan sejumlah investasi berskala besar asal Korea Selatan yang tengah berjalan di Indonesia.

Rosan, di sela-sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Jumat, menyebut perusahaan besar asal Negeri Ginseng itu seperti Lotte, EcoPro, dan Posco yang terus memperluas komitmen investasinya di Tanah Air.

“Saya bertemu dengan beberapa perusahaan yang sudah ke Indonesia, dengan EcoPro, Lotte, nanti saya juga bertemu juga bertemu karena memang mereka menyelesaikan investasi dengan nilainya 4 miliar dolar AS,” katanya.

Ia mengatakan, chairman dari perusahaan Lotte diagendakan datang ke Indonesia untuk berdiskusi dengan Danantara seputar partisipasi dalam proyek chemical milik Lotte di Indonesia.

Selain itu, kata Rosan, perusahaan EcoPro juga menyiapkan investasi baru senilai 2 miliar dolar AS untuk ekspansi di sektor hilirisasi, khususnya pada rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV Battery).

Rosan menambahkan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan pimpinan EcoPro di Seoul, yang bahkan membuka peluang bagi Danantara untuk turut memiliki saham dalam proyek tersebut.

Lebih lanjut, Rosan menyebut Danantara tengah mengkaji tawaran kepemilikan 35 persen saham di proyek chemical Lotte di Cilegon dengan nilai ekuitas sekitar 1,7 miliar dolar AS.

“Ini proyek juga sudah selesai. Risikonya juga lebih terukur, kita bisa lihat potensi-potensi ke depannya sekarang saya perintahkan untuk segera mengkaji penawaran dari Lotte ini,” ucapnya.

Terkait mekanisme pendanaan, Rosan menjelaskan bahwa kemungkinan Danantara akan berinvestasi secara langsung, tanpa melalui BUMN.

Ia juga menyinggung adanya pembicaraan lanjutan dengan Posco terkait rencana perluasan kerja sama bersama Krakatau Steel di sektor baja.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 21:58
Prabowo katakan negosiasi tarif AS nol persen masih berlangsung

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait penerapan tarif nol persen untuk sejumlah komoditas masih terus berlangsung.

“Iya masih terus negosiasi,” ujar Prabowo di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat waktu setempat.

Negosiasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama perdagangan antara kedua negara, khususnya untuk komoditas tertentu yang menjadi unggulan ekspor Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam kesempatan yang sama, mengatakan bahwa pembahasan lebih lanjut dengan AS terkait negosiasi tersebut akan dilakukan setelah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi APEC.

Dia menjelaskan komoditas yang diusulkan untuk mendapatkan tarif nol persen serupa dengan yang diterapkan Malaysia, seperti produk sawit, kakao, karet, dan sejumlah komoditas lainnya yang tidak diproduksi di Amerika Serikat.

Airlangga juga menyampaikan bahwa untuk komoditas critical minerals atau mineral kritis, pembahasan akan dilakukan secara terpisah.

“Critical mineral pembahasan sendiri, terkait dengan suplay chain dan dalam joint statement kita sebutnya sebagai industrial communities,” kata dia.

Diketahui, Indonesia membidik hasil negosiasi dengan Amerika Serikat dapat mengurangi tarif terhadap minyak sawit hingga 0 persen, sebagaimana yang disepakati antara Amerika Serikat dengan Malaysia.

“Ini (negosiasi tarif sawit) masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam diskusi-diskusi, paling tidak kita bisa sama dengan Malaysia,” ucap Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika di Jakarta, Rabu (29/10).

Pernyataan tersebut terkait dengan Malaysia yang berhasil memperjuangkan pengurangan tarif impor ke Amerika Serikat dari nilai sebelumnya 25 persen menjadi 19 persen sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan tarif resiprokal dengan AS yang baru ditandatangani.

Untuk produk-produk unggulan Malaysia seperti minyak sawit, produk karet, produk kayu, komponen penerbangan, dan produk farmasi, dibebaskan oleh AS dari tarif 19 persen tersebut, alias menjadi 0 persen atau bebas tarif.

Indonesia berharap mendapatkan hasil negosiasi yang serupa dari Amerika Serikat.

Dengan tarif 0 persen untuk produk sawit Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat, Putu berharap Indonesia bisa menempati posisi persaingan yang setara dengan Malaysia di pasar Amerika Serikat.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 21:53
DPD RI jaring calon Duta DPD RI untuk jadi jembatan negara-masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjaring calon Duta DPD RI 2025 sebagai inisiatif strategis untuk menjaring putra-putri terbaik daerah yang mampu menjadi jembatan antara lembaga negara dan masyarakat di tingkat akar rumput.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan program ini menjadi bagian dari komitmen DPD RI untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan nasional dan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi.

“Melalui para duta ini, kami ingin menghadirkan wajah baru DPD yang lebih dekat dengan rakyat, terutama generasi muda. Mereka akan menjadi agen literasi konstitusi dan penyambung suara daerah dari lapisan paling bawah,” kata Sultan di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, kehadiran Duta DPD RI merupakan langkah inovatif untuk memperluas jangkauan lembaga dalam menangkap aspirasi masyarakat secara langsung.

Dia menegaskan, generasi muda, khususnya generasi Z, kini menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa. Mereka tidak hanya aktif di ruang digital, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap isu sosial, politik, dan ekonomi.

“DPD melihat potensi besar anak muda untuk berperan sebagai katalis perubahan. Karena itu, kita ingin menggerakkan mereka agar tidak hanya jadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berkontribusi nyata,” katanya.

Program Duta DPD RI, kata dia, diharapkan dapat membantu kantor DPD RI di ibu kota provinsi dalam menjalankan fungsi pelayanan aspirasi masyarakat di daerah.

Para duta akan berkolaborasi langsung dengan anggota DPD RI dan kepala kantor DPD di masing-masing provinsi untuk menyosialisasikan peran dan fungsi lembaga, sekaligus menampung aspirasi generasi muda di berbagai komunitas.

“Duta DPD akan berperan aktif di daerah, turun ke masyarakat, mengikuti forum-forum komunitas, hingga menjadi role model kepemimpinan muda. Mereka inilah yang akan membantu memastikan suara rakyat benar-benar sampai ke Senayan,” kata dia

Adapun dia menjelaskan pemilihan Duta DPD RI 2025 dibuka untuk warga negara Indonesia berusia 18 hingga 24 tahun, dengan latar belakang pendidikan minimal SMA/sederajat, berpenampilan menarik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki wawasan kebangsaan dan kemampuan komunikasi publik yang baik.

Peserta juga diwajibkan membuat video pendek berdurasi dua menit mengenai DPD RI dan ciri khas daerah masing-masing, yang diunggah ke akun Instagram mereka dengan menandai akun resmi DPD RI dan pimpinan lembaga.

Setelah pendaftaran yang berlangsung pada 27–31 Agustus 2025, tiga pasang calon terbaik dari tiap provinsi akan diseleksi kembali secara daring, sebelum ditetapkan satu pasang finalis yang mewakili provinsinya ke tahap karantina nasional di Jakarta.

Para finalis akan mengikuti karantina dan grand final di Jakarta pada 1–3 November 2025, dengan berbagai sesi pembekalan seperti wawasan kebangsaan, kepemimpinan muda, public speaking, etika, serta table manner.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 21:20
Airlangga sebut Hyundai siap dukung mobil nasional berbasis listrik

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional yang berbasis kendaraan listrik.

“Mereka siap dengan modal tertentu dan itu perlu pembahasan lebih detail dan tentu yang namanya kendaraan ini kan ada desainnya, ada basisnya, tetapi, basisnya yang dibahas berbasis EV (kendaraan listrik),” ujar Airlangga di sela agenda KTT APEC 2025 di Kota Gyeongju, Gyeongsang Utara, Korea Selatan, Jumat waktu setempat.

Menurut Airlangga, pembahasan mengenai skema kerja sama dengan raksasa otomotif Korea Selatan tersebut masih akan dilakukan lebih lanjut.

Selain Hyundai, Airlangga mengungkapkan sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan juga tengah menyiapkan investasi di Indonesia.

“Beberapa Korea kan sudah siap, kemarin Lotte Chemical sudah siap dan akan ada peresmian. Investasi sekitar 4 miliar dolar AS. Yang lain kan kalau Posco ada program terkait 10 juta ton. yaitu tahap berikutnya seperti apa,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri sudah siap menjalan proyek mobil nasional yang merupakan salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

‎Ia mengatakan dirinya juga sudah mengusulkan untuk menjadikan program mobil nasional ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan sudah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dipertimbangkan.

Agus menyampaikan dengan ditetapkannya program ini sebagai PSN akan mempercepat implementasi pembuatan mobil nasional di Tanah Air.

‎Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah telah memulai langkah awal untuk menghadirkan mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun mendatang.

‎”Saudara-saudara belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

‎Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan dalam negeri. Saat ini, tim pengembang disebut tengah bekerja menyiapkan hal tersebut.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 21:17