Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Wamendagri: Forkopimda punya peran strategis jaga stabilitas

    Wamendagri: Forkopimda punya peran strategis jaga stabilitas

    Forkopimda juga memiliki peran dalam pemberdayaan lembaga lokal, seperti desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar dapat mendukung pemerataan ekonomi di tingkat daerah

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah serta mendorong percepatan pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan.

    “Selain menjaga keamanan, Forkopimda memiliki tanggung jawab mendukung pelaksanaan Astacita dan program strategis nasional pemerintah,” katanya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur Tahun 2025 di Surabaya, Selasa.

    Ia menjelaskan tugas tersebut memiliki dasar hukum jelas, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 tentang penyelenggaraan pemerintahan umum, serta diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022.

    Karena itu, ia menegaskan pentingnya sinergi dan integrasi kebijakan antara pusat dan daerah.

    “Forkopimda harus memastikan bahwa kebijakan pusat dapat terimplementasi dengan baik di provinsi, kabupaten, dan kota. Ini mencakup pemantauan, evaluasi program prioritas, dan memastikan tidak ada ketidaksinkronan kebijakan,” kata Wiyagus.

    Wiyagus menyebut Forkopimda juga memiliki peran dalam pemberdayaan lembaga lokal, seperti desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar dapat mendukung pemerataan ekonomi di tingkat daerah.

    “Program strategis nasional memiliki komponen lokal. Forkopimda harus ikut mendorong penguatan desa agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah,” tegasnya.

    Selain itu, Forkopimda juga diharapkan mampu menjaga harmoni sosial, termasuk dalam mengelola dinamika aspirasi masyarakat agar tetap berjalan dalam koridor hukum dan ketertiban.

    Terakhir, Wiyagus mengingatkan pentingnya memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa pemborosan dan kebocoran.

    “Pemerintahan daerah harus berjalan efektif. Sinergi Forkopimda adalah ruang untuk menyelesaikan persoalan di daerah secara cepat, sistematis, dan terukur,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Maman: Prabowo perintahkan percepat pembentukan SAPA UMKM

    Menteri Maman: Prabowo perintahkan percepat pembentukan SAPA UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pembentukan sistem satu data terintegrasi atau SAPA UMKM guna memperkuat layanan dan perlindungan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

    “Petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu SAPA UMKM,” kata Maman usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menurut Maman, sistem tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan 57 juta pelaku UMKM yang tersebar di berbagai daerah. Dengan jumlah yang besar, pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai sehingga dibutuhkan sistem berbasis teknologi dan digitalisasi.

    Maman menjelaskan SAPA UMKM akan menjadi platform terintegrasi yang mencakup berbagai layanan seperti perizinan, akses pembiayaan, serta pemasaran produk.

    “Tadi petunjuk Pak Presiden, yang sekarang sedang kita bangun yaitu namanya SAPA UMKM dan Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” kata dia.

    Sebelumnya pada Agustus lalu Menteri Maman menegaskan platform digital SAPA UMKM untuk memberikan pelayanan, perlindungan serta pemberdayaan dan pembinaan bagi pengusaha UMKM, bukan untuk memungut pajak.

    “SAPA UMKM adalah sebuah sistem yang kami buat, sekali lagi bukan untuk memungut pajak. Tapi sistem ini dibuat untuk memberikan pelayanan, perlindungan, serta pemberdayaan maupun pembinaan kepada UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/8).

    Menurut dia, hampir tidak mungkin Kementerian UMKM mampu menjangkau 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Maka dari itu dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi, Kementerian UMKM dalam waktu sekitar 3 bulan ke depan akan meluncurkan sebuah sistem super aplikasi yang bernama SAPA UMKM.

    Mohon doanya semoga bisa dilancarkan dan tentunya pasti nanti pada saat sistem itu diluncurkan akan masih banyak evaluasi-evaluasi, karena kami akan terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem ini. Namun itu semua kita buat demi untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Maman.

    Pewarta: Fathur Rochman/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD perintahkan prajuritnya tingkatkan wawasan

    KSAD perintahkan prajuritnya tingkatkan wawasan

    Anda semua ini tidak punya alasan untuk jadi bodoh, karena akses untuk mendapatkan pembelajaran dan informasi (kini) lebih cepat. Belajarlah dan bacalah untuk menambah wawasan serta lakukan inovasi demi pengembangan diri dan kemajuan satuan kalian

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memerintahkan prajuritnya untuk terus meningkatkan wawasan guna menunjang keberhasilan dalam menjalankan misi.

    Hal tersebut dikatakan Maruli saat memberikan amanat pada upacara penutupan Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVI Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Tahun Ajaran 2025, di Gedung Prof. Dr. Satrio, Seskoad, Bandung, Selasa.

    Menurut Maruli, prajurit TNI AD sudah memiliki fasilitas yang mudah diakses untuk mendapatkan pengetahuan, salah satunya yakni melalui Seskoad.

    “Anda semua ini tidak punya alasan untuk jadi bodoh, karena akses untuk mendapatkan pembelajaran dan informasi (kini) lebih cepat. Belajarlah dan bacalah untuk menambah wawasan serta lakukan inovasi demi pengembangan diri dan kemajuan satuan kalian,” kata Maruli dalam keterangannya kepada ANTARA.

    Dengan bermodalkan pengetahuan tinggi, Maruli yakin prajuritnya dapat memiliki kemampuan adaptif dan solutif yang tinggi dalam sebuah penugasan.

    Tidak hanya itu, Maruli juga meyakini wawasan yang luas dapat menjadikan prajuritnya terbuka akan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang.

    Dengan dasar tersebut, Maruli yakin para perwiranya yang berwawasan luas dapat membawa kemajuan untuk organisasi TNI AD, terutama di bidang mempertahankan kedaulatan negara.

    “Gunakan ilmu yang saudara peroleh untuk memberi solusi, bukan sekadar menjalankan rutinitas. Kita juga punya harga diri, supaya bangsa Indonesia bisa jadi bangsa yang dipandang dunia, dan kita punya kesempatan itu,” kata Maruli kepada siswa Seskoad di depannya.

    Untuk diketahui, pendidikan Reguler LXVI Seskoad TA 2025 diikuti oleh 255 perwira siswa yang terdiri dari 249 perwira TNI AD, tiga perwira TNI AL, dua perwira TNI AU, dan satu perwira Polri. Pendidikan berlangsung selama 16 minggu dan menjadi salah satu momentum pembentukan kader pemimpin TNI di masa depan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin: Pemutihan BPJS dibuka, peserta siap-siap registrasi ulang

    Cak Imin: Pemutihan BPJS dibuka, peserta siap-siap registrasi ulang

    Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka kesempatan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan pada akhir tahun ini.

    Muhaimin, seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, meminta peserta yang memiliki tunggakan untuk bersiap melakukan registrasi ulang agar kepesertaan BPJS Kesehatan dapat aktif kembali setelah program pemutihan diberlakukan.

    “Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini,” katanya.

    Ia menyebut bahwa peserta dengan tunggakan iuran akan diberi kesempatan untuk melakukan registrasi ulang agar status kepesertaannya kembali aktif.

    Muhaimin menjelaskan, melalui registrasi ulang tersebut, peserta yang sebelumnya nonaktif akibat menunggak iuran dapat kembali memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi tunggakan terlebih dahulu.

    “Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali,” ujar Muhaimin.

    Ketika ditanya soal mekanisme penanganan tunggakan iuran, Muhaimin menyatakan bahwa beban tersebut akan ditangani oleh BPJS Kesehatan dan sudah terintegrasi dalam pembiayaan pemerintah.

    “Ya, otomatis tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Nanti akan diumumkan segera,” katanya.

    Ia menambahkan, program ini menjadi bagian dari langkah pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan membayar iuran.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada dua lembaga khusus, Gibran minta pembangunan Papua lebih cepat

    Ada dua lembaga khusus, Gibran minta pembangunan Papua lebih cepat

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta pembangunan di Papua lebih cepat dengan adanya dua lembaga khusus yang dibentuk pemerintah, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Pleno BP30KP didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halum yang juga Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    “Karena sekarang sudah ada dua lembaga, ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus dua kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat. Manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat,” kata Wapres dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, Selasa.

    Gibran menjelaskan bahwa dua lembaga khusus yang dibentuk pemerintah, terutama Komite Eksekutif Papua yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada bulan lalu, bersifat saling melengkapi agar tujuan Presiden dalam percepatan pembangunan di Papua segera terwujud.

    Menurut Gibran, pembangunan di Papua harus berkelanjutan, tidak bisa hanya dilakukan dalam kurun waktu 1-2 tahun.

    Gibran pun memaparkan sejumlah indikator yang harus diperhatikan, seperti usia harapan hidup di Papua, prevalensi stunting, jumlah rumah sakit, jumlah Puskesmas, hingga jumlah masyarakat yang sudah melakukan Cek Kesehatan Gratis.

    “Kalau di RPJMN 2025-2029 ini rencana ada 24 rumah sakit yang akan dibangun di wilayah Papua,” kata Gibran.

    Pada saat kunjungannya ke Jayapura pada bulan lalu, Gibran mengungkapkan peralatan rumah sakit sudah cukup memadai dan lengkap, seperti CT-Scan MRI, Head Lab, Mammography, Digital Panoramic, hingga dokter spesialis.

    Gibran berharap masyarakat Papua yang hendak melakukan pengobatan tidak perlu diterbangkan lagi ke Makassar, karena mampu ditangani di Papua.

    Adapun Gibran kembali melakukan kunjungan kerja ke Papua, yakni di Manokwari, Papua Barat, pada 4-5 November 2025 untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

    Presiden menekankan bahwa Papua harus menjadi prioritas pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: TNI wajib siapkan fasilitas dan SDM berkualitas untuk A400M

    Pengamat: TNI wajib siapkan fasilitas dan SDM berkualitas untuk A400M

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan TNI harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perawatan pesawat angkut baru TNI AU A400M.

    “A400M adalah pesawat canggih. Butuh ekosistem pembinaan yang mumpuni, pasokan suku cadang yang terjamin, dan fasilitas perawatan yang sesuai standar,” kata Fahmi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Tidak hanya di bidang perawatan secara umum saja, Fahmi menilai TNI juga harus mampu meningkatkan teknologi yang ada di dalam A400M demi menyesuaikan dengan kebutuhan konsep pertahanan udara di masa depan.

    Hal tersebut bisa dilakukan TNI dengan menggandeng industri pertahanan dalam negeri ataupun luar negeri.

    Dengan perawatan dan pemutakhiran teknologi yang konsisten, Fahmi yakin A400M bisa menjadi pesawat yang mempunyai kapabilitas tinggi dalam menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP) ataupun operasi militer perang.

    “A400M merupakan investasi dalam kemampuan negara untuk hadir, baik di medan tempur, di wilayah bencana, maupun di panggung kemanusiaan dunia,” kata dia.

    “Nah kita ingin melihat konsistensi dan keberlanjutannya di masa depan. Karena kekuatan negara mestinya memang tidak hanya diukur dari kemampuan menembak, tetapi juga dari kemampuan menolong,” tutup Fahmi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: TNI wajib siapkan fasilitas dan SDM berkualitas untuk A400M

    Pengamat sebut A400M simbol modernisasi TNI AU

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai pesawat A400M yang baru saja dibeli Kementerian Pertahanan merupakan simbol modernisasi TNI AU.

    Hal tersebut dikatakan Fahmi karena A400M merupakan pesawat angkut yang kelasnya berada di atas pesawat angkut lain yang sudah dimiliki TNI AU.

    “Kenapa A400M saya sebut simbol? Karena dia sekaligus menandai pergeseran paradigma modernisasi: dari sekadar menambah kuantitas menjadi lompatan kualitas menuju strategic air mobility,” kata Fahmi saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.

    Fahmi menjelaskan sejauh ini TNI AU sudah memiliki tiga kelas pesawat angkut yang terdiri dari kelas ringan, menengah hingga berat. Pesawat angkut kelas ringan yang dimiliki TNI AU yakni NC-212i/CN-235 untuk rute pendek dan landasan terbatas.

    Lalu ada pesawat angkut kelas menengah CN-295 yang mampu membawa logistik seberat sembilan ton. Terakhir ada ada pesawat angkut berat Hercules C-130 dan C-130J Super Hercules yang selama ini jadi tulang punggung utama TNI AU dalam melakukan misi pengangkutan.

    Dengan hadirnya A400M, Fahmi menilai TNI AU sangat jelas berupaya untuk meningkatkan kelas kualitas jajaran pesawat angkut Indonesia.

    “Kalau CN-235/CN-295 mewakili kemandirian industri dan C-130J memastikan kesinambungan angkut berat klasik, maka A400M membawa Indonesia ke liga negara yang punya mobilitas strategis setara kawasan,” jelas Fahmi.

    Selain itu, kehadiran A400M sangat selaras keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin melanjutkan misi perdamaian dunia, salah satunya di jalur Gaza.

    Pasalnya, A400M merupakan pesawat angkut multifungsi yang dapat digunakan untuk misi drop of logistik seperti yang sudah dilakukan ataupun evakuasi warga sipil korban perang.

    Bahkan, lanjut Fahmi, Prabowo memang benar-benar ingin menjadikan A400M menjadi ambulans udara.

    “Jadi kalau Presiden menyebutnya bisa jadi ambulans udara atau pesawat pemadam kebakaran, ya itu bukan retorika. Secara teknis, itu sangat mungkin dilakukan,” kata Fahmi.

    Walau demikian, Fahmi mengingatkan bahwa intensitas pemakaian A400M harus beriringan dengan peningkatan fasilitas pesawat serta kualitas SDM para awak dan teknisinya. Hal tersebut harus dilakukan agar A400M dapat terus beroperasi dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR ungkap warga Kaltim minta pemerintah untuk perbaiki jalan

    Anggota DPR ungkap warga Kaltim minta pemerintah untuk perbaiki jalan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum mengungkapkan dia banyak menerima keluhan dari warga yang selama ini mendambakan adanya perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan-jalan rusak di Kalimantan Timur (Kaltim).

    Infrastruktur jalan lintas wilayah di Kalimantan Timur, kata dia, menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Banyak daerah di pelosok belum terhubung karena akses yang buruk sehingga menghambat pemerataan pembangunan.

    “Kasihan, bertahun-tahun jalan lintas yang menghubungkan wilayah di Kaltim seperti dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu, dari Kutai Timur ke Berau, kondisi infrastrukturnya rusak, berlubang, rawan banjir dan longsor,” kata Harum di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan salah satu jalur di Kaltim yakni jalur lintas Sotek-Bongan merupakan ruas strategis yang menghubungkan empat kabupaten yakni Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat. Bahkan menjadi akses penting pendukung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Namun karena belum tersentuh pembangunan, menurut dia, mobilitas warga jadi terhambat, bahkan akses ke rumah sakit sangat sulit dan penuh perjuangan. Dia pun mendesak pembangunan ruas jalan antar wilayah di Kaltim harus menjadi prioritas untuk menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan.

    Di sisi lain, dia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkomitmen untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur merata dan berkeadilan agar masyarakat pedalaman juga bisa menikmati jalan yang mantap.

    Dia mengaku optimis, infrastruktur jalan poros di wilayah Kaltim akan mendapat prioritas pembangunan dari APBN Pemerintah Pusat maupun APBN Pemprov Kaltim.

    “Insya Allah dalam 3-5 tahun ke depan masyarakat di daerah Kaltim sudah bisa menikmati jalan mulus antar wilayah. DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan bagi masyarakat agar bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kaltim,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: A400M sejajarkan TNI dengan militer negara kawasan Asia

    Pengamat: A400M sejajarkan TNI dengan militer negara kawasan Asia

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai kehadiran pesawat angkut A400M membuat TNI, terkhusus TNI AU sejajar dengan negara-negara yang memiliki kekuatan militer kuat di kawasan Asia.

    “A400M menempatkan TNI AU setara dengan beberapa kekuatan udara regional utama. Saat ini hanya sedikit negara di Asia yang mengoperasikan A400M, misalnya Malaysia dan Korea Selatan,” kata Khairul Fahmi.

    Menurut Fahmi, kehadiran A400M di TNI AU menunjukkan kesetaraan kekuatan militer di kawasan karena pesawat ini memungkinkan Indonesia melalukan operasi militer jarak jauh, baik dalam konteks regional maupun misi internasional.

    Selain itu, A400M juga bisa menjadi jembatan bagi Indonesia untuk membangun diplomasi pertahanan dengan negara negara di kawasan. Salah satu yang dapat dilakukan yakni melibatkan A400M dalam operasi militer ataupun kemanusiaan dengan negara lain.

    Dengan demikian, eksistensi kekuatan pertahanan Indonesia di mata internasional akan semakin menguat.

    “Pesawat ini memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia sedang membangun postur pertahanan yang modern, kredibel, profesional, dan berorientasi perdamaian,” jelas Fahmi.

    Walau demikian, Fahmi mengingatkan TNI AU bahwa intensitas pemakaian A400M harus selaras dengan peningkatan fasilitas pesawat serta kualitas SDM para awak dan teknisinya.

    Hal tersebut harus dilakukan agar A400M dapat terus beroperasi dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri minta kepala daerah bangun ekosistem inovasi berbasis riset

    Wamendagri minta kepala daerah bangun ekosistem inovasi berbasis riset

    Semua penemuan di negara-negara maju, kota-kota yang advance, itu pasti didorong oleh riset yang serius

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk membangun ekosistem inovasi yang berbasis riset berkelanjutan sebagai fondasi tata kelola pemerintah daerah (Pemda) yang sehat.

    “Ekosistem ini harus dibangun. Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja,” kata Bima dalam kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

    Bima menilai suksesi kepemimpinan di daerah sering kali tidak diiringi kesinambungan inovasi.

    Menurutnya, banyak inovasi masih sekadar mengincar penghargaan dan insentif dibanding memperkuat ekosistem inovasi secara jangka panjang.

    “Nah, tantangannya Bapak dan Ibu sekalian, terutama rekan-rekan kepala daerah, ekosistem ini harus dibangun,” ujarnya.

    Bima menjelaskan, ekosistem inovasi merupakan proses berkelanjutan yang ditopang riset mendalam. Tanpa dasar riset yang serius, inovasi sulit memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Semua penemuan di negara-negara maju, kota-kota yang advance, itu pasti didorong oleh riset yang serius,” kata Bima.

    Ia mendorong kepala daerah untuk menggandeng lembaga penelitian seperti Badan Penelitian dan Pengembangan, think tank, hingga perguruan tinggi guna menghasilkan inovasi berkualitas.

    Bima juga mengingatkan pentingnya memperkuat landasan hukum agar inovasi dapat terimplementasi sebagai program resmi daerah.

    Untuk itu, Bima meminta kepala daerah menyusun payung hukum melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Daerah (Perda).

    “Nonsense inovasi bisa berdiri sendiri berkelanjutan tanpa adanya pengaturan kelembagaan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa inovasi sejati tercermin dari solusi yang konkret, nilai tambah yang jelas, integrasi yang kuat dalam sistem pemerintahan, serta bukti manfaat yang nyata, bukan hanya narasi atau pengakuan sepihak.

    “Jadi, sayang sekali kalau inovasi itu hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semu atau bahkan untuk popularitas kepala daerah,” kata Bima.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.