Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Masyarakat dinilai perlu mendukung pengoperasian RDF Rorotan

    Masyarakat dinilai perlu mendukung pengoperasian RDF Rorotan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menilai masyarakat Jakarta perlu mendukung pengoperasian Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara dengan terus mendorong perbaikan teknis dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan.

    “Kesadaran kolektif ini penting agar Jakarta dapat keluar dari ketergantungan tunggal pada Bantargebang dan beralih menuju sistem pengelolaan sampah modern yang mandiri dan ramah lingkungan,” kata Sugiyanto di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, RDF Plant Rorotan bukan sekadar proyek teknis, melainkan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung target nasional pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

    “Saya menilai langkah Gubernur Pramono Anung Wibowo itu sebagai sebuah terobosan yang realistis dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang,” ujar Sugiyanto.

    Untuk itu, kata dia, masyarakat Jakarta semestinya ikut memberikan dukungan moral dan sosial terhadap langkah pemerintah.

    Dukungan tersebut, sambung dia, dapat dilakukan dengan terus mendorong perbaikan teknis dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan di sekitar RDF Rorotan.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memerintahkan agar komisioning RDF Plant Rorotan dihentikan sementara hingga memiliki kendaraan pengangkut sampah yang layak.

    “Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta untuk sementara komisioningnya dihentikan terlebih dahulu, dipersiapkan sampai dengan adanya truk kompaktor yang bisa membawa sampah ke Rorotan, karena persoalannya di sana,” kata Pramono, Selasa (4/11).

    Saat ini, dia mengungkapkan pihaknya sedang mendalami persoalan di RDF Rorotan.

    “Yang menjadi masalah adalah ketika sampahnya dilakukan mobilisasi atau pengangkutan, truknya itu tidak compact, sehingga air lindinya tumpah. Inilah yang menyebabkan bau,” jelas Pramono.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS DKI: sektor perdagangan serap paling banyak tenaga kerja

    BPS DKI: sektor perdagangan serap paling banyak tenaga kerja

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, merujuk Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, mengungkapkan sektor perdagangan menyerap paling banyak tenaga kerja di Jakarta, yakni 23,01 persen.

    “Dari 5,13 juta orang penduduk yang bekerja, terserap pada berbagai lapangan usaha. Yang tertinggi pada sektor perdagangan, 23,01 persen,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu.

    Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja, yaitu akomodasi dan makan minum (12,67 persen), pengangkutan dan pergudangan (11,83 persen), industri pengolahan (11,14 persen), serta aktivitas jasa lainnya (9,4 persen).

    Lebih lanjut, Hasanudin mengatakan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak sejak Agustus 2024-Agustus 2025, yakni sektor aktivitas jasa lainnya dengan jumlah 12 ribu orang, diikuti sektor pengadaan air, sampah dan daur ulang (4.780 orang) serta sektor perdagangan (2.610 orang).

    Sementara pada Agustus 2025 terhadap Februari 2025, lapangan usaha aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial, industri pengolahan, dan aktivitas profesional dan perusahaan menyerap tenaga kerja terbesar.

    “Sementara untuk Februari, yang tertinggi di sektor aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial di 39.950 orang. Juga ada di industri pengolahan 21,41 ribu orang dan di aktivitas profesional dan perusahaan 20.750 orang,” ujar Hasanudin.

    BPS DKI juga mencatat jumlah penduduk usia kerja di Jakarta sebesar 8,43 juta orang atau meningkat 65.800 orang dibandingkan Agustus 2024. Jumlah ini terdiri dari angkatan kerja sebanyak 5,46 juta orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 2,97 juta orang.

    Kemudian, dari total 5,46 juta angkatan kerja, sekitar 5,13 juta orang di antaranya bekerja, sementara sisanya pengangguran.

    “Besaran pengangguran 330 ribu orang, sebelumnya di Agustus (2024) 338 ribu orang. Perubahan ini kita bandingkan dengan Agustus 2024,” ungkap Hasanudin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS DKI catat 330 ribu orang di Jakarta masih menganggur

    BPS DKI catat 330 ribu orang di Jakarta masih menganggur

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, sebanyak 330 ribu orang dari 5,46 juta angkatan kerja di Jakarta masih belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur.

    Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 7.660 dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 338 ribu orang.

    “Besaran pengangguran 330 ribu orang, sebelumnya di Agustus (2024) 338 ribu orang. Perubahan ini kita bandingkan dengan Agustus 2024,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan jumlah penduduk usia kerja di Jakarta tercatat sebanyak 8,43 juta orang atau meningkat 65.800 orang dibandingkan Agustus 2024. Jumlah ini terdiri dari angkatan kerja sebanyak 5,46 juta orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 2,97 juta orang.

    Kemudian, dari 5,46 juta angkatan kerja, sekitar 5,13 juta orang bekerja, sementara sisanya pengangguran.

    Dia mengatakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 mencapai 6,05 persen, yang berarti terdapat sekitar enam orang menganggur dari 100 orang angkatan kerja. Angka tersebut turun sebesar 0,16 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

    Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki mencapai 6,21 persen atau lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan yang hanya 5,79 persen.

    Sementara berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT Agustus 2025 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2024.

    Pada Agustus 2025, TPT tamatan SMA umum merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,18 persen. TPT terendah terjadi pada tamatan SD ke bawah sebesar 2,83 persen.

    Sedangkan pada Agustus 2024, TPT tertinggi terjadi pada tamatan SMA kejuruan dan terendah pada tamatan SMP.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MKD putuskan Uya Kuya tak langgar kode etik karena korban hoaks

    MKD putuskan Uya Kuya tak langgar kode etik karena korban hoaks

    Mahkamah berpendapat bahwa Surya Utama justru adalah korban pemberitaan bohong

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik Anggota DPR RI yang dinonaktifkan, Surya Utama alias Uya Kuya, tidak melanggar kode etik karena dirinya justru korban penyebaran berita bohong atau hoaks.

    Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin mengatakan video-video Uya Kuya yang berjoget-joget di berbagai lokasi hingga menjadi sorotan publik itu tidak terkait dengan kenaikan gaji DPR.

    “Mahkamah berpendapat bahwa Surya Utama justru adalah korban pemberitaan bohong,” kata Imron saat membacakan putusan MKD DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Meski begitu, dia berpendapat seharusnya Uya Kuya langsung aktif menyampaikan klarifikasi atas video-videonya itu yang dibentuk sebagai berita bohong. Akibatnya, kemarahan publik itu pun membuat rumah Uya dijarah oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    “Bahwa karena itu tuh nama baik Teradu III Surya Utama harus dipulihkan dan juga kedudukannya di DPR RI sebagai Anggota DPR RI,” kata dia.

    Adapun MKD memutuskan Uya Kuya dan Adies Kadir tak melanggar kode etik dalam sidang tersebut, sedangkan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio diputuskan melanggar kode etik hingga tetap dinyatakan nonaktif dari DPR RI dengan kurun waktu yang berbeda-beda.

    Putusan itu ditetapkan dalam permusyawaratan MKD pada hari Rabu 5 November 2025 yang dihadiri Pimpinan dan Anggota MKD, yang menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Edukasi tanggap darurat penting untuk masyarakat pesisir

    Anggota DPR: Edukasi tanggap darurat penting untuk masyarakat pesisir

    Basarnas sudah melakukan tugas dengan sangat baik, tapi upaya pencegahan lewat edukasi langsung ke masyarakat seperti ini juga tak kalah penting

    Indramayu (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin menekankan pentingnya kegiatan edukasi dan pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk mengurangi potensi keadaan darurat.

    Menurut Daniel, kegiatan edukasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di Indramayu, khususnya untuk menghadapi bencana.

    “Edukasi seperti ini sangat penting. Masyarakat perlu tahu langkah pertama apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” katanya di Indramayu, Rabu.

    Atas dasar itu, pihaknya sangat mendukung kegiatan pelatihan dan edukasi yang dilaksanakan oleh Basarnas di Kabupaten Indramayu.

    Ia menyebutkan pelatihan yang diikuti 160 peserta itu menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat agar siap menghadapi potensi bencana, terutama menjelang musim hujan.

    Pelatihan ini, kata dia, meliputi teori dan praktik langsung pertolongan pertama atau first aid, sehingga masyarakat dapat menolong diri sendiri maupun orang lain dalam situasi darurat.

    “Bencana sering datang tanpa diduga. Dengan pelatihan ini, masyarakat bisa bertindak cepat dan tidak panik ketika menghadapi keadaan genting,” ujarnya.

    Daniel menilai kegiatan semacam ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, melalui peningkatan kapasitas warga pesisir dalam mengantisipasi bencana.

    “Basarnas sudah melakukan tugas dengan sangat baik, tapi upaya pencegahan lewat edukasi langsung ke masyarakat seperti ini juga tak kalah penting,” katanya.

    Legislator asal Indramayu itu menambahkan, Basarnas selama ini telah bekerja responsif dalam setiap operasi pencarian dan penyelamatan, meski masih memerlukan dukungan peralatan di lapangan.

    Ia menyebutkan dukungan itu penting agar Basarnas, memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dalam menjalankan tugas kemanusiaan di berbagai wilayah.

    Daniel memastikan DPR RI, khususnya Komisi V yang bermitra dengan Basarnas, akan terus memberikan dukungan agar kinerja lembaga tersebut semakin optimal.

    “Dalam rapat terakhir, kami di DPR sudah membahas perencanaan anggaran tahun 2026. Insya Allah akan ada penambahan dukungan anggaran untuk Basarnas,” ujarnya.

    Daniel pun mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga lingkungan sebagai langkah pencegahan bencana yang bisa dilakukan sejak dini.

    “Sebagian besar bencana muncul karena perilaku manusia yang tidak menjaga kebersihan dan lingkungan. Jadi mari sama-sama menjaga alam agar risiko bencana bisa diminimalkan,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MKD sebut Adies tak langgar kode etik karena masalah wawancara saja

    MKD sebut Adies tak langgar kode etik karena masalah wawancara saja

    nama baik teradu satu Adies Kadir harus dipulihkan, demikian juga kedudukannya di DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI yang dinonaktifkan, Adies Kadir, tidak melanggar kode etik karena permasalahannya adalah soal kekeliruan pernyataan gaji dan tunjangan DPR ketika wawancara dengan media massa.

    Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin saat membacakan putusan MKD di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, mengingatkan Adies Kadir agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media apabila menyangkut hal teknis.

    Imron mengatakan Adies Kadir perlu menyiapkan data yang lengkap dan akurat sebelum menyampaikan pernyataan.

    “Terkait (pernyataan) gaji dan tunjangan DPR yang tidak tepat, namun sudah diralat oleh teradu satu Adies Kadir, maka Mahkamah berpendapat bahwa teradu tidak memiliki niat untuk menghina atau melecehkan siapa pun,” kata Imron saat membacakan putusan MKD.

    Dia mengatakan bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan Adies Kadir sudah sangat tepat.

    Dengan putusan itu, Adies Kadir pun dinyatakan tetap aktif sebagai anggota DPR RI dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

    “Bahwa karena itu nama baik teradu satu Adies Kadir harus dipulihkan, demikian juga kedudukannya di DPR RI,” kata Imron.

    Sebelumnya, pada 19 Agustus 2025, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan bahwa ada tunjangan tambahan bagi anggota DPR RI berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan serta komponen tunjangan lainnya, termasuk tunjangan beras.

    Namun, sehari setelahnya, yakni 20 Agustus 2025, Adies menyampaikan klarifikasi dan mengaku salah menyampaikan data terkait tunjangan bagi anggota DPR RI, bahwa sebenarnya tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, yakni sebesar Rp200 ribu dan tunjangan BBM sebesar Rp3 juta per bulan.

    “Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/8).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MKD putuskan Sahroni-Eko Patrio langgar kode etik dan tetap nonaktif

    MKD putuskan Sahroni-Eko Patrio langgar kode etik dan tetap nonaktif

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan hukuman tambahan dengan memperpanjang masa nonaktif sebagai Anggota DPR RI.

    Dengan tetap dinonaktifkan dari Anggota DPR RI, Sahroni, Eko, dan Nafa, diputuskan untuk tidak mendapatkan hak keuangan alias gaji dari DPR RI. Namun durasi hukuman perpanjangan masa nonaktif terhadap ketiga orang itu berbeda-beda.

    “Menyatakan teradu lima, Ahmad Sahroni, terbukti telah melanggar kode etik DPR,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun saat membacakan putusan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Untuk Sahroni, MKD DPR RI memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berupa nonaktif selama enam bulan, berlaku sejak putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai NasDem.

    Sedangkan untuk Nafa Urbach, MKD DPR RI memutuskan untuk menjatuhkan hukuman nonaktif selama tiga bulan, berlaku sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasdem.

    “Meminta teradu dua, Nafa Urbach, untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk ke depannya,” kata Adang.

    Dan untuk Eko Patrio, MKD DPR RI menjatuhkan hukuman nonaktif selama empat bulan, berlaku sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP PAN.

    Selain ketiga pihak itu, MKD DPR RI memutuskan untuk mengaktifkan kembali Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai Anggota DPR RI. Kedua pihak teradu itu dinyatakan tidak melanggar kode etik oleh MKD

    Adang pun menyampaikan bahwa putusan itu ditetapkan dalam permusyawaratan MKD pada hari Rabu 5 November 2025 yang dihadiri Pimpinan dan Anggota MKD, yang menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan.

    Sebelumnya pada akhir Agustus 2025, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan kadernya yang menjadi Anggota DPR RI karena menuai sorotan publik yang juga terkait adanya aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

    Sejumlah Anggota DPR RI yang dinonaktifkan itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Partai Golkar, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan Anggota DPR RI Nafa Urbach dari Partai NasDem, serta Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta kepala daerah terus tingkatkan kapabilitas pemerintahan

    Mendagri minta kepala daerah terus tingkatkan kapabilitas pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas pemerintahan, salah satunya melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Gelombang II Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

    “Kita menyadari bahwa kita memerlukan peningkatan kemampuan pemantapan kapabilitas para pimpinan daerah. Karena kita menggunakan prinsip pemerintahan kita yang semidesentralisasi, di mana ada sebagian kewenangan yang dimiliki diserahkan kepada daerah,” kata Tito pada Pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Rabu.

    Mendagri mengatakan kepala daerah memegang peran sentral dalam mengelola pemerintahan di wilayah masing-masing. Apalagi Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas administrasi yang tinggi.

    Tito membandingkan Indonesia dengan negara berpenduduk besar, seperti China, India, dan Amerika Serikat yang berbasis daratan, sehingga tantangannya relatif lebih rendah. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pengelolaan pemerintahan menjadi jauh lebih menantang.

    “Negara kepulauan, masyarakat yang tersebar di seluruh pulau, di gunung, di lembah, dan lain-lain. Jadi memang tidak gampang. Nah, ini semua diserahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. Kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk peraturan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati,” ujarnya.

    Kebijakan tersebut, lanjut Mendagri, berdampak langsung pada masyarakat sehingga kemampuan kepala daerah harus terus diperkuat. Terlebih lagi, kepala daerah yang terpilih pada pilkada memiliki latar belakang beragam, tidak hanya dari kalangan birokrat, tetapi juga pengusaha, artis, hingga seniman.

    “Sehingga memerlukan kemampuan-kemampuan khusus untuk sebagai pemimpin di daerah, yang membuat kebijakan untuk masyarakatnya. Dan masyarakat kita salah satu negara yang paling kompleks,” jelasnya.

    Mendagri juga menyebut empat tipologi masyarakat, yakni masyarakat berbasis informasi, industri, agrikultur, dan pra-agrikultur (terisolasi). Indonesia memiliki seluruh tipologi tersebut sehingga para pemimpin daerah perlu memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang mumpuni untuk menghadapinya.

    “Nanti salah satu paket kemampuan untuk memperkuat wawasan nusantara dan manajerial itu dilaksanakan di kelas, terutama di Lemhannas, dan kemudian nanti ada teknis pemerintahan di BPSDM Kemendagri,” tambahnya.

    Para peserta nantinya juga akan mengikuti pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Peserta akan diajak memperdalam cara berpikir kritis mengenai faktor-faktor yang membuat pelayanan publik di negara tersebut berjalan baik, serta melihat praktik yang relevan diterapkan di daerah.

    Pengalaman ini diharapkan memberi inspirasi bagi para kepala daerah agar sepulangnya nanti dapat mendorong lahirnya inovasi dan kreasi di wilayah masing-masing.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Jaya siapkan sarana dan prasarana hadapi darurat bencana

    Polda Metro Jaya siapkan sarana dan prasarana hadapi darurat bencana

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk menghadapi situasi darurat bencana.

    “Menyiapkan di antaranya 179 unit perahu karet berbagai jenis, 50 mesin tempel, 480 pelampung, 150 helm SAR, 20 gergaji mesin, serta 230 peralatan pendukung lainnya,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri saat memimpin apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan seluruh perlengkapan tersebut telah siap digunakan kapanpun saat dibutuhkan, baik untuk evakuasi maupun penyelamatan korban.

    Dia juga mengatakan sinergi lintas instansi merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi bencana.

    “Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan TNI, BNPB, BPBD, Basarnas, Pemda DKI, serta elemen masyarakat untuk menjamin keselamatan warga,” ucap Asep.

    Tak berhenti sampai di situ, dia juga meminta agar masyarakat ikut berperan aktif melaporkan setiap potensi bencana kepada posko atau kantor polisi terdekat sehingga dapat segera ditangani.

    “Kita tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Mudah-mudahan wilayah kita dijauhkan dari bencana,” ujar Asep.

    Pada Rabu, Polda Metro Jaya menggelar apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya.

    Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan diikuti sebanyak 715 personel gabungan dari berbagai instansi, mulai dari TNI, Basarnas, BNPB, BPBD, hingga elemen masyarakat.

    Kegiatan tersebut juga digelar secara serentak di seluruh Indonesia, sesuai dengan instruksi Kapolri.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangkoarmada RI terima Brevet Kompetensi Principal Warfare Officer

    Pangkoarmada RI terima Brevet Kompetensi Principal Warfare Officer

    Jakarta (ANTARA) – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mendapatkan Brevet Kompetensi Principal Warfare Officer (PWO) di Mako Kodiklatal Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/11).

    Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, dijelaskan penghargaan itu diberikan kepada 11 pejabat bintang di lingkungan pejabat tinggi TNI AL.

    “Penghargaan diberikan kepada para Laksamana TNI-AL korps pelaut yang pernah bertugas di KRI jenis kombatan/penempur di jajaran Satuan-Satuan Koarmada sebagai garda terdepan kekuatan TNI-AL,” kata Denih saat dikonfirmasi ANTARA lewat pesan singkat, Rabu.

    Denih dan 10 perwira tinggi lainnya mendapat brevet tersebut karena dianggap berjasa mengembangkan kualitas pendidikan PWO sehingga melahirkan para perwira korps pelaut yang terpilih sebagai pengawak kapal-kapal perang bersenjata modern.

    Para jebolan pendidikan di TNI AL itu, kata Denih, juga berperan sebagai perwira pengendali tempur laut yang adaptif terhadap perkembangan era pertempuran.

    “Korps pelaut penyandang PWO hasil didik Pusdikopsla/Selapa di bawah Kodiklatal ini, selain profesional, juga diharapkan memiliki keunggulan jiwa militansi yang tinggi,” jelas dia.

    Denih berharap pemberian brevet ini bisa meningkatkan motivasi seluruh pejabat tinggi AL untuk menghasilkan perwira-perwira terbaik guna menjaga kedaulatan laut Indonesia.

    Untuk diketahui, 11 perwira tinggi yang menerima kehormatan ini yaitu, Wakasal Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, Pangkoarmada RI Laksdya TNI Denih Hendrata, Irjenal Laksdya TNI Achmad Wibisono, Irjen TNI Laksdya TNI Hersan, Staf Khusus Kasal Laksdya TNI Agus Hariadi, Asrena Kasal Laksda TNI H. Krisno Utomo, Asops Kasal Laksda TNI Yayan Sofiyan, Wadan Kodiklatal Laksda TNI Singgih Sugiharto, Pangkoarmada I Laksda TNI Haris Bima Bayuseto, Danseskoal Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, dan Gubernur AAL Laksda TNI Sigit Santoso.

    Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Letjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dalam siaran pers mengatakan brevet kehormatan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi dan kesiapsiagaan TNI AL kepada para perwira tinggi dalam menjalankan operasi demi kemajuan TNI Angkatan Laut.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.