Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Menko Polkam minta personel TNI-Polri di Papua jaga kesehatan

    Menko Polkam minta personel TNI-Polri di Papua jaga kesehatan

    Jayapura (ANTARA) – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta personel TNI-Polri yang bertugas di Papua agar selalu menjangan kesehatan dan semangat dalam melaksanakan tugas.

    “Jangan melakukan pelanggaran saat bertugas di Papua dan selalu beretika dan kultur yang baik karena bila itu terjadi akan sangat mengganggu saat melaksanakan tugas,” kata Menko Polkam Djamari Chaniago kepada ANTARA di Jayapura, Kamis.

    Menko Polkam Djamari Chaniago juga mengingatkan agar personel TNI-Polri selalu siap saat bertugas karena kesiapan pasukan itu untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya masyarakat di Papua.

    Dari laporan yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri komandan di lingkungan TNI-Polri, khususnya yang bertugas di daerah rawan gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Menko Polkam menyatakan puas dengan apa yang sudah dikerjakan TNI-Polri di Papua dan berharap hal itu dapat terus dijaga.

    “Walaupun demikian diharapkan agar ke depan lebih baik lagi karena apapun yang dikerjakan personel TNI-Polri semata-mata demi bangsa dan negara,” ujarnya.

    Terkait penanganan KKB , Menko Polkam mengatakan “Apa yang dilakukan sudah baik terutama menyangkut KKB dan tinggal melanjutkan”..

    “Jangan sampai ada kesan terjadi sesuatu yang dapat merugikan apa yang sudah dikerjakan dan tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku serta sopan santun,” ujarnya lagi.

    Menko Polkam Djamari Chaniago yang berkunjung selama dua hari ke Jayapura, sebelumnya menyerahkan dia tali asih kepada tokoh masyarakat dan pelajar yang dipusatkan di Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kotaraja.​​​​​​​

    Menko Polkam Djamari Chaniago, pada Rabu (5/11), melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan TNI-Polri yang berada di wilayah kerja Kodam XVII Cendrawasih dan Polda Papua di Jayapura.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI data ulang eks pedagang Pasar Barito

    DKI data ulang eks pedagang Pasar Barito

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendata pedagang eks Pasar Barito untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan tepat menjelang batas akhir pendaftaran ulang pedagang pada 10 November 2025.

    “Kami jemput bola sebagai bagian dari ikhtiar semaksimal mungkin agar tidak ada pedagang eks Barito yang tertinggal,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim di Jakarta, Kamis.

    Menurut Chico, kebijakan penataan pedagang eks Barito ke Sentra Fauna dan Kuliner di Lenteng Agung menjunjung tinggi prinsip humanisme, keadilan dan kesetaraan.

    “Upaya itu tentu memperlihatkan bagaimana Pemprov DKI mengedepankan aspek humanisme, keadilan dan kesetaraan,” katanya.

    Hal itu, menurut Chico, yang senantiasa dipesankan oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno ke seluruh jajarannya.

    Chico mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah menyampaikan kepada seluruh pedagang eks Barito tanpa terkecuali terkait informasi pendaftaran ulang pedagang yang akan berpindah ke Sentra Fauna dan Kuliner di Lenteng Agung sejak.

    “Semua kemudahan akses, fasilitas perpindahan kami bantu, penggratisan sewa kios dan air selama 6 bulan pertama juga kami berikan,” ujar Chico.

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menyampaikan, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada para pedagang yang telah terverifikasi datanya.

    Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pedagang yang merasa belum menerima informasi terkait penataan, khususnya bagi mereka yang kurang aktif memantau media sosial.

    Pihaknya akan menyiapkan tanda terima dan mendokumentasikan penerima surat melalui foto. “Apabila ada yang menolak menerima, surat tersebut akan kami teruskan melalui RT atau RW setempat,” katanya.

    Ratu mengajak agar seluruh pedagang eks Barito segera melakukan pendaftaran ulang untuk menempati kios di Sentra Fauna dan Kuliner (SFK) Jakarta, Lenteng Agung, melalui tautan bit.ly/DaftarEksBaritoSFKLA.

    Pengumuman resmi daftar pedagang yang lolos seleksi dan berhak menempati SFK Jakarta akan disampaikan sebelum proses mobilisasi dan penempatan berlangsung.

    “Melalui tahapan ini, Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh proses penataan berjalan tertib, transparan, dan sesuai jadwal,” kata Ratu.

    Ia menambahkan, keberadaan Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta dicanangkan menjadi ruang tumbuh baru bagi para pelaku UMKM sekaligus destinasi menarik bagi masyarakat.

    Dengan fasilitas yang lebih baik, pelaku usaha nantinya dapat meningkatkan daya saing dan produktivitasnya, sementara masyarakat memperoleh pengalaman wisata kuliner yang terintegrasi dengan konsep ruang publik yang nyaman.

    Dinas PPKUKM juga menyampaikan bahwa pedagang yang tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas waktu yang ditentukan akan kehilangan hak atas kiosnya. Kuota tersebut akan dialihkan kepada pedagang umum yang memenuhi syarat.

    Adapun persyaratan pendaftaran kios Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

    – Memiliki KTP dengan domisili DKI Jakarta

    – Melampirkan Kartu Keluarga (KK)

    – Satu KK hanya berhak menyewa satu kios

    – Tidak memiliki tempat usaha lain di wilayah DKI Jakarta

    – Memiliki usaha di bidang kuliner, hewan, atau perlengkapan hewan

    – Dilarang menyewakan atau memperjualbelikan kios kepada pihak lain

    – Tidak memiliki karyawan penjaga kios; penjaga wajib sesuai nama di KTP pendaftar

    – Setiap pendaftar akan melalui seleksi administrasi dan verifikasi

    – Melampirkan bukti foto penempatan kios pada loksem (contoh kode: 3525/3526/3530/J596)

    – Menyertakan Nomor Rekening Bank DKI yang terdaftar di Retribusi Online Sistem (ROS)

    – Melampirkan bukti pembayaran retribusi atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

    – Pedagang yang masih ada hubungan keluarga inti tidak diperkenankan menyewa kios tambahan. Satu keluarga hanya boleh satu kios (suami/ istri/anak/menantu).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Polkam minta personel TNI-Polri di Papua jaga kesehatan

    Menko Polkam: PYCH tumbuhkan kreativitas generasi muda Papua

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) merupakan fasilitas yang dapat menumbuhkan kreativitas untuk generasi muda dari Papua.

    “Di tempat ini, ide-ide besar, inovasi, serta semangat kewirausahaan anak muda Papua berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang nyata,” kata Djamari Chaniago saat peninjauan di Gedung PYCH, Jayapura, seperti dikutip siaran pers resmi Kemenko Polkam, Kamis.

    Menurut Djamari, sumber daya manusia di Papua memiliki potensi yang besar untuk menjadi agen penggerak kemajuan daerah dan bangsa.

    Kemajuan itu bisa diciptakan dengan melahirkan pemikir, pekerja seni ataupun pelaku usaha kreatif yang andal di berbagai bidang.

    Dengan kehadiran PYCH ini, diharapkan seluruh potensi sumber daya manusia anak muda di Papua dapat dibina dan terfasilitasi dengan baik demi kemajuan bersama.

    Djamari melanjutkan kini proses pembangunan dan pengelolaan gedung akan dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

    “BIN tidak hanya menjalankan fungsi intelijen, tetapi juga memperlihatkan wajah humanisnya, yakni membangun kepercayaan, memupuk potensi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan di wilayah timur Indonesia,” ujarnya.

    Oleh karenanya, Djamari berharap BIN dapat mempercepat pembangunan PYCH agar segera bisa digunakan oleh kalangan anak muda dari Papua.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bamsoet dorong pemerintah perkuat pertahanan siber negara

    Bamsoet dorong pemerintah perkuat pertahanan siber negara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera memperkuat pertahanan siber negara dengan menjalani dua langkah strategis.

    Langkah pertama, yakni meratifikasi United Nations Convention Against Cybercrime yang baru saja disahkan Majelis Umum PBB, dan kedua adalah mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

    Dua langkah tersebut, menurut Bamsoet (sapaan akrabnya) di Jakarta, Kamis, harus dijalankan agar Indonesia memiliki pondasi hukum yang kokoh dalam menghadapi ancaman kejahatan siber lintas negara.

    “Kita tidak bisa tinggal diam. Indonesia harus segera meratifikasi konvensi itu dan mempercepat pembentukan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai perangkat hukum nasional,” kata Bamsoet dalam keterangannya.

    Menurut laporan Cybersecurity Ventures yang dimiliki Bamsoet, tercatat perkiraan total kerugian akibat kejahatan siber global akan mencapai 10,5 triliun dolar AS pada tahun 2025.

    Lebih parah lagi, kejahatan siber kini tidak hanya berbentuk peretasan atau pencurian data, tetapi menyerang infrastruktur strategis negara, seperti bandara, rumah sakit, jaringan listrik dan sistem keuangan.

    “Serangan siber sudah menjadi alat geopolitik baru. Negara yang tidak siap bisa lumpuh tanpa satu pun peluru ditembakkan. Karena itu, keamanan siber bukan lagi urusan teknis, tapi soal kedaulatan,” jelas Bamsoet.

    Ia mendorong pemerintah agar bergerak cepat melakukan dua langkah strategis tersebut demi memastikan keamanan data nasional sekaligus menjaga infrastruktur strategis negara.

    “Bayangkan bila sistem perbankan diretas atau jaringan listrik dan bandara lumpuh bersamaan. Dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Karenanya RUU KKS harus segera disahkan agar negara memiliki dasar hukum yang tegas untuk melindungi infrastruktur strategis tersebut,” ujarnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD minta prajuritnya tidak khianati negara dan terus layani rakyat

    KSAD minta prajuritnya tidak khianati negara dan terus layani rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para prajuritnya untuk tidak mengkhianati negara dan terus meningkatkan pengabdian dengan melayani masyarakat.

    Hal tersebut dikatakan Maruli saat memberikan pengarahan kepada prajurit dalam kunjungan kerjanya di Makodam II/Sriwijaya, Palembang, Rabu (5/10).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, Maruli menekankan loyalitas kepada negara menjadi dasar utama seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya.

    “Tentara tidak boleh berkhianat, tegak lurus semuanya (loyalitas), apapun yang terjadi tegak lurus, tidak usah ikut gosip-gosip segala macam,” kata dia kepada para prajuritnya.

    Sikap tegak lurus itu, lanjut Maruli, dapat dibangun dengan memperkuat kekompakan antara sesama prajurit di semua lini pangkat dan jabatan.

    Dengan memupuk kekompakan, Maruli yakin seluruh prajurit akan memiliki jiwa loyalitas yang sama dan akan saling membangun satu sama lain demi memberikan pelayanan terbaik kepada negara.

    “Kalau kita kompak semua, tidak akan ada apa-apa di Indonesia ini. Jangan sampai terpengaruh oleh segala macam pengaruh apapun,” jelas Maruli.

    Untuk memperkuat loyalitas tersebut, Maruli juga memastikan seluruh prajuritnya mendapatkan fasilitas yang layak untuk hidup dari mulai rumah hingga fasilitas kesehatan.

    Salah satu fasilitas yang dimaksud yakni pembangunan dan renovasi rumah dinas maupun rumah non-dinas (rumah pribadi) yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP).

    Usai memberikan pengarahan, Maruli melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau kawasan Asrama Militer Sekojo, Palembang. Di lokasi tersebut, dia meninjau hasil perbaikan 157 unit rumah dinas prajurit yang dikerjakan melalui program swakelola TNI AD dan swadaya Kodam II/Sriwijaya. Rehabilitasi ini juga mencakup rumah dinas prajurit di wilayah Bangka.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah bahas kerja sama maritim dan pendidikan dengan Rusia

    Khofifah bahas kerja sama maritim dan pendidikan dengan Rusia

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membahas peluang kolaborasi strategis bidang maritim dan pendidikan saat menerima kunjungan kehormatan Penasihat Presiden Federasi Rusia Nikolai Patrushev di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Rabu (5/11).

    “Kami ingin menyampaikan terima kasih dengan waktu yang sangat pendek di Jatim Delegasi Tinggi Rusia memberikan kesempatan kami untuk mendapatkan berbagai informasi strategis pada pertemuan siang hari ini,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Kamis.

    Ia menambahkan kerja sama dengan Federasi Rusia dapat mencakup investasi untuk dermaga, shipbuilding, peningkatan sumber daya manusia, serta penelusuran sejarah hubungan Rusia dan Indonesia.

    Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyoroti posisi strategis Jawa Timur sebagai simpul konektivitas nasional yang mendukung distribusi logistik wilayah Indonesia timur. Ia menyebut 80 persen logistik kawasan timur dipasok dari Jawa Timur.

    “Pemerintah pusat memang menempatkan industri maritim ada di Surabaya dan wilayah lain di Jawa Timur. Dari jalur tol laut secara nasional ada 39 jalur tol laut, 21 di antaranya dari Tanjung Perak Surabaya. Sekarang Jawa Timur sedang bersiap, kita menyebut gerbang baru Nusantara,” ungkapnya.

    Ia menegaskan konektivitas antarwilayah di Indonesia timur sangat bergantung pada transportasi laut.

    “Indonesia bagian timur tidak bisa disambung dengan perjalanan darat seperti kereta api, oleh karena itu untuk konektivitas Indonesia bagian timur memang membutuhkan transportasi laut selain tentu transportasi udara,” katanya.

    Selain sektor maritim, Khofifah juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan di bidang kemaritiman.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Sahroni langgar kode etik sementara Uya Kuya tidak

    Politik kemarin, Sahroni langgar kode etik sementara Uya Kuya tidak

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah terjadi pada Rabu (5/11), dan berikut lima berita pilihan untuk Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari MKD DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni melanggar kode etik, sementara Surya Utama alias Uya Kuya tidak melanggarnya.

    1. MKD putuskan Sahroni langgar kode etik karena pernyataan tak bijak

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI yang dinonaktifkan, Ahmad Sahroni, melanggar kode etik karena melontarkan pernyataan yang tidak bijak.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. MKD putuskan Sahroni-Eko Patrio langgar kode etik dan tetap nonaktif

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan hukuman tambahan dengan memperpanjang masa nonaktif sebagai anggota DPR RI.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. MKD putuskan Uya Kuya tak langgar kode etik karena korban hoaks

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik Anggota DPR RI yang dinonaktifkan, Surya Utama alias Uya Kuya, tidak melanggar kode etik karena dirinya justru korban penyebaran berita bohong atau hoaks.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Prabowo terima 49 nama calon pahlawan, ada Soeharto dan Gus Dur

    Presiden Prabowo Subianto menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, termasuk ada nama Presiden Ke-2 RI Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto dan Presiden Ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU berupaya jaga kawasan udara jalur ALKI II dan IKN

    TNI AU berupaya jaga kawasan udara jalur ALKI II dan IKN

    “Satrad baru yang tengah disiapkan ini nantinya akan memperkuat kemampuan deteksi dan pemantauan pergerakan pesawat di wilayah udara bagian tengah hingga timur Indonesia,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI AU berupaya memastikan kawasan udara di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dari perairan selatan Kalimantan hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat diawasi dengan ketat.

    Salah satu upaya yang dilakukan yakni meninjau progres pembangunan infrastruktur Satuan Radar (Satrad) baru di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Takalar, Sulawesi Selatan yang dilakukan langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi, Rabu.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta mengatakan, Tedi sempat meninjau beberapa fasilitas satrad yang masih dalam proses pembangunan dari mulai tower dan denah lahan yang akan digunakan.

    Tidak hanya itu, lanjut I Nyoman, Tedi dan beberapa jajaran pejabat TNI AU yang hadir juga sempat membahas fasilitas apa saja yang perlu disiapkan di satrad baru ini.

    “Satrad baru yang tengah disiapkan ini nantinya akan memperkuat kemampuan deteksi dan pemantauan pergerakan pesawat di wilayah udara bagian tengah hingga timur Indonesia,” jelas I Nyoman.

    Dalam proses pembangunannya, pihaknya menemui beberapa kendala yang menghambat pembangunan satrad salah satunya yakni faktor curah hujan.

    Karenanya, Tedi meminta kepada pihak pembangun infrastruktur untuk menambah jumlah pekerja guna mempercepat waktu pengerjaan.

    “Wakasau menegaskan kepada pihak pelaksana pembangunan infrastruktur untuk memperhatikan ketepatan waktu dan menjaga kualitas kerja, dengan menambah pekerja sebanyak 4 kali lipat untuk mengantisipasi musim hujan serta libur natal dan idul fitri,” jelas I Nyoman.

    Dengan demikian, diharapkan Satrad Banjarbaru dan Takalar ini dapat secepatnya selesai dan digunakan untuk menjaga langit IKN dan ALKI II.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri tegaskan daerah tak sendirian jalani pengalihan TKD

    Mendagri tegaskan daerah tak sendirian jalani pengalihan TKD

    “Pak Menteri Keuangan Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah tidak sendirian menjalani kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan pemerintah pusat siap membantu daerah yang menghadapi kesulitan

    “Pak Menteri Keuangan Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Tito menegaskan pengalihan TKD bukan langkah pemangkasan, tetapi upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

    Kebijakan pengalihan TKD menjadi ujian bagi banyak pemerintah daerah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Aceh telah menyampaikan bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi masa transisi fiskal tersebut.

    Dukungan nyata datang dari Mendagri, yang melakukan supervisi langsung terhadap daerah, termasuk Aceh, untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak menekan ekonomi masyarakat.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh M. Nasir, menyampaikan apresiasi kepada Mendagri yang terus memberi perhatian serius terhadap Aceh selama masa transisi pengalihan TKD.

    Ia mengakui, Pemprov Aceh sempat khawatir tidak dapat mendanai sejumlah program prioritas daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, berkat arahan dan pendampingan langsung Mendagri, kekhawatiran itu perlahan teratasi. Pemerintah Provinsi Aceh mulai melakukan rasionalisasi anggaran secara bertahap, tanpa mengganggu perekonomian masyarakat.

    “Saya kira apa yang dilakukan Pak Mendagri sudah sangat tepat. Beliau memberi saran-saran konkret kepada kami. Walaupun penyesuaian TKD berat bagi Aceh, arahan beliau sangat membantu,” kata Nasir.

    Nasir mengungkapkan, Mendagri turun langsung mendampingi banyak pemerintah daerah dalam merancang skenario menghadapi pengalihan TKD.

    Di Aceh, arahan Mendagri dirumuskan ke dalam tiga strategi utama: Memastikan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi, memangkas kegiatan yang belum mendesak serta mengoptimalkan kegiatan yang sudah didanai agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

    “Kami pastikan kegiatan yang kami jalankan punya dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata Nasir.

    Menurutnya, perhatian Mendagri menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pengalihan TKD tidak ditujukan untuk melemahkan daerah, melainkan untuk mendorong efisiensi dan ketahanan fiskal pemerintah daerah.

    Lebih jauh, Ia menilai Mendagri memahami betul situasi yang dihadapi pemerintah daerah. Tito tak hanya memberi instruksi, tetapi juga menghadirkan solusi konkret agar program pusat dapat menjadi kompensasi terhadap perubahan alokasi TKD di daerah.

    “Kami yakin Pak Mendagri dan jajaran pemerintah pusat tidak akan meninggalkan kami. Beliau memahami kondisi Aceh yang punya karakteristik khusus,” ujar Nasir.

    Ia berharap, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terus dijaga dalam semangat kolaboratif, bukan sekadar hubungan administratif, agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

    Hal serupa disampaikan Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan, yang mengakui peran aktif Mendagri Tito Karnavian dalam membantu pemerintah daerah kepulauan menghadapi tantangan inflasi dan logistik.

    “Perhatian konkret beliau terasa dalam pengendalian inflasi. Di Sabang, kalau pasokan pangan terganggu karena cuaca, harga bisa naik. Untungnya, ada rapat pengendalian inflasi rutin setiap Senin,” ujarnya.

    Harun berharap, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berlanjut, tidak hanya soal pengalihan TKD, tetapi juga dalam mendampingi eksekusi program strategis nasional yang dapat dimodifikasi menjadi stimulus ekonomi kerakyatan di Sabang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAU minta MOT dijalankan demi asah kemampuan tempur pilot

    KSAU minta MOT dijalankan demi asah kemampuan tempur pilot

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono meminta jajarannya melaksanakan latihan Mission Oriented Training (MOT) 2025 layaknya simulasi pertempuran di udara demi mengasah kemampuan para penerbang tempurnya.

    Hal tersebut dikatakan Tonny saat memberikan pengarahan kepada Pelaku dan Komando Latihan (Kolat) MOT 2025 di Gedung ACMI, Lanud Iswahjudi, Magetan, Selasa (4/11).

    Dalam siaran pers resmi TNI AU yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, Tonny mengatakan MOT terdiri dari beragam sesi latihan dari mulai menggunakan flight simulator hingga simulasi pertempuran menggunakan pesawat tempur sungguhan.

    Rangkaian latihan harus dilalui para penerbang tempur guna melatih ketepatan, kecepatan penerbang serta koordinasi antarsatuan agar setiap unsur siap menghadapi situasi pertempuran sesungguhnya.

    Tidak hanya itu, Tonny juga mengingatkan kepada para penerbangnya untuk memperhatikan sistem keselamatan diri dan pesawat selamat menjalankan latihan.

    Hal tersebut harus menjadi perhatian utama pilot demi memastikan keselamatan diri dan fasilitas yang dimiliki TNI AU.

    “Tidak ada keberhasilan yang layak dibanggakan jika harus mengorbankan nyawa atau merusak alutsista. Terbanglah dengan aman, kuasai prosedur darurat, dan patuhi aturan,” jelas Tonny.

    Dengan adanya latihan ini, Tonny berharap TNI AU dapat semakin kuat dan mampu mempertahankan wilayah udara Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.