Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Polisi segera panggil tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi

    Polisi segera panggil tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya segera melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.

    “Kami berharap mudah-mudahan dari para tersangka bisa memenuhi panggilan kami sehingga hak yang bersangkutan sebagai warga negara untuk menyampaikan klarifikasinya dalam bentuk berita acara itu dipenuhi juga oleh yang bersangkutan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Kepolisian menetapkan sebanyak delapan orang tersangka dalam kasus ini. Ada pun ke delapa tersangka dibagi ke dalam dua klaster.

    Iman mengungkapkan alasan penetapan delapan tersangka menjadi dua klaster dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka.

    “Dalam hasil penyidikan kami yang diperoleh fakta dari hasil penyidikan tersebut tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka,” jelasnya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.

    “Telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit dan manipulasi data elektronik,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Asep menjelaskan delapan orang tersangka ini dibagi ke dalam dua klaster yaitu klaster pertama adalah ES, KTR, MRF, RE, dan DHL, kemudian klaster kedua adalah RS, RHS, dan TT.

    “Untuk tersangka dari klaster pertama dikenakan Pasal 310, Pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27a Juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE,” katanya.

    Sementara untuk klaster kedua dikenakan dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27a Junto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi libatkan ahli dalam penetapan tersangka ijazah palsu Jokowi

    Polisi libatkan ahli dalam penetapan tersangka ijazah palsu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya melibatkan sejumlah ahli dalam penetapan delapan tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara dimana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    “Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangannya sebagai saksi ahli,” katanya.

    Selanjutnya Asep menyampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal.

    “Dari Itwasda, dari Wasidik, Propam, dan juga Bidkum dengan dukungan hasil penyidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing,” ucapnya.

    Selain itu, Asep menjelaskan penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gajah Mada yang menegaskan bahwa Ijazah Joko Widodo adalah asli dan sah.

    “Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik,” katanya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.

    “Telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit dan manipulasi data elektronik,” kata Asep.

    Dia menjelaskan delapan orang tersangka ini dibagi ke dalam dua klaster yaitu klaster pertama adalah ES, KTR, MRF, RE, dan DHL, kemudian klaster kedua adalah RS, RHS, dan TT.

    “Untuk tersangka dari klaster pertama dikenakan Pasal 310, Pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27a Juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE,” katanya.

    Sementara untuk klaster kedua dikenakan dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27a Junto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro tetapkan 8 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi

    Polda Metro tetapkan 8 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.

    “Telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit dan manipulasi data elektronik,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Asep menjelaskan delapan orang tersangka ini dibagi ke dalam dua klaster yaitu klaster pertama adalah ES, KTR, MRF, RE, dan DHL, kemudian klaster kedua adalah RS, RHS, dan TT.

    “Untuk tersangka dari klaster pertama dikenakan Pasal 310, Pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27a Juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE,” katanya.

    Sementara untuk klaster kedua dikenakan dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27a Junto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk melaporkan soal tudingan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya.

    “Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” kata Jokowi saat ditemui di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (30/4).

    Jokowi yang keluar dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 12.25 WIB, menyebutkan dirinya sengaja turun langsung melapor karena sudah tidak menjabat.

    Sementara itu Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah asli.

    Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengemukakan bahwa hasil tersebut didapatkan usai penyelidik bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri memeriksa ijazah tersebut secara saintifik.

    “Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM (nomor induk mahasiswa) 1681/KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satpel LH Cakung berencana tutup TPS PIK Penggilingan

    Satpel LH Cakung berencana tutup TPS PIK Penggilingan

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup (Satpel LH) Kecamatan Cakung berencana menutup tempat penampungan sampah (TPS) perkampungan industri kecil (PIK) di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur.

    “Terkait rencana, kami LH sebenarnya ingin menutup TPS PIK di Penggilingan Cakung ini,” kata Kepala Satpel LH Kecamatan Cakung Encep Suryana saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Rencana ini muncul menyusul banyaknya keluhan warga yang terganggu oleh tumpukan sampah yang menimbulkan bau menyengat dan menghambat akses jalan di wilayah tersebut.

    Dia menyebut, langkah tersebut belum bisa dilakukan karena pihaknya masih menunggu ketersediaan lokasi pengganti yang bisa dijadikan TPS baru.

    “Ingin menutup TPS ini, tapi belum ada atau belum dapat titik TPS baru. Jadi kemungkinan masih kami gunakan sementara waktu,” ujarnya.

    Menurutnya, penumpukan sampah di lokasi itu terjadi karena keterbatasan armada dan tingginya volume sampah harian yang dibuang warga.

    Kondisi itu kerap membuat truk pengangkut tidak mampu mengangkut seluruh timbunan dalam satu kali pengoperasian, sehingga sampah menumpuk di badan jalan dan menimbulkan bau.

    Untuk mengatasi kondisi itu sementara waktu, kata Encep, pihaknya akan melakukan pengangkutan massal dengan bantuan alat berat hari ini. Hal ini bersamaan dengan hari libur petugas gerobak agar proses pengangkutan lebih optimal.

    “Kemungkinan masih kami gunakan TPS ini dengan cara petugas gerobak menaikkan sendiri sampahnya ke truk yang telah kami sediakan,” kata dia.

    Rencana penutupan TPS itu diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pengelolaan sampah yang lebih tertib dan ramah lingkungan di wilayah Cakung.

    Pemerintah Kota Jakarta Timur bersama jajaran Satpel LH terus berupaya memperbaiki sistem persampahan agar warga dapat menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

    Sebanyak enam truk besar berupa mesin pengangkat (shovel loader) untuk mengangkut sampah di Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, hari ini.

    Truk besar tersebut akan mengangkut sampah untuk dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

    Pengangkutan itu melibatkan 10 personel, terdiri dari pengemudi, pengawas, dan kru yang bertugas menutup muatan dengan terpal.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Modifikasi cuaca dinilai pengaruhi lahan pertanian urban di Jakarta

    Modifikasi cuaca dinilai pengaruhi lahan pertanian urban di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Petani urban menilai operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pempprov) DKI Jakarta berpotensi mempengaruhi kondisi lahan pertanian di wilayah perkotaan Jakarta, terutama terhadap tanaman sayuran yang sensitif terhadap perubahan pola hujan.

    “Hujan, apalagi hujan ekstrem di Jakarta, sangat berpengaruh terhadap teman-teman petani urban. Banyak lahan kami yang awalnya bukan untuk pertanian, seperti di tepi sungai atau tanah miring,” kata petani urban Jagakarsa, Latif di Jakarta Selatan, Jumat.

    Latif mengatakan bahwa curah hujan yang tidak menentu belakangan ini berdampak langsung pada proses tanam dan pengolahan kompos.

    Menurut dia, kelembapan tinggi akibat hujan berkepanjangan juga memperlambat proses pengomposan yang menjadi sumber utama pupuk organik bagi petani urban.

    Sebaliknya, saat cuaca terlalu kering, proses dekomposisi berjalan lambat dan kualitas kompos menurun.

    “Kalau terlalu basah, pengomposan jadi lama. Tapi kalau terlalu kering, mikroorganismenya mati, nutrisinya hilang,” katanya.

    Latif menjelaskan, sebagian besar petani urban di Jakarta menanam sayuran daun seperti kangkung, bayam, dan sawi yang sangat bergantung pada stabilitas cuaca.

    Perubahan mendadak pada curah hujan akibat modifikasi cuaca dapat menyebabkan batang tanaman patah, daun rusak, hingga peningkatan serangan hama.

    Untuk mengantisipasi dampak tersebut, komunitas petani di RW 6 Cipedak ini berinisiatif mengolah sampah organik rumah tangga menjadi kompos. Hasil kompos itu kemudian digunakan kembali di kebun-kebun warga agar tanah tetap subur tanpa harus bergantung pada pupuk sintetis.

    “Kami mencoba menutup siklusnya sendiri. Sampah dapur diolah jadi kompos, dipakai menanam, hasilnya kembali ke masyarakat. Ini juga mengurangi sampah yang dibuang ke Bantar Gebang,” ujarnya.

    Dengan demikian, dia berharap pemerintah dapat memperhitungkan dampak modifikasi cuaca terhadap pertanian perkotaan, yang kini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Jakarta.

    “Kami tidak tahu teknis modifikasi cuaca seperti apa, tapi harapannya kebijakan itu tidak hanya melihat dari sisi teknis cuaca, melainkan juga dari sisi masyarakat yang terdampak, termasuk petani kota,” katanya.

    Latif menambahkan, sinergi antara kebijakan pengendalian cuaca dan program lingkungan di tingkat masyarakat dapat membantu mitigasi perubahan iklim di perkotaan, salah satunya pengolahan kompos dan kebun komunitas sebagai bagian dari mitigasi iklim yang nyata.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI DKI optimistis ekonomi Jakarta akhir 2025 tumbuh 5,4 persen

    BI DKI optimistis ekonomi Jakarta akhir 2025 tumbuh 5,4 persen

    Geliat kebangkitan ekonomi itu luar biasa di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta optimistis ekonomi Jakarta pada akhir tahun 2025 tumbuh pada kisaran 4,6 hingga 5,4 persen secara tahunan, ditopang salah satunya banyaknya pelaksanaan konser dan olahraga di ibu kota.

    “Sekarang sudah masuk di minggu kelima, kuartal IV-2025. Geliat kebangkitan ekonomi itu luar biasa di Jakarta. Selain bertumpu pada investasi, lapangan usaha sektor transportasi pergudangan, sektor ekonomi kreatif menjadi new engine of growth (sumber pertumbuhan baru) ekonomi DKI Jakarta,” kata Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan di Jakarta, Kamis (6/11).

    Penopang ekonomi Jakarta lainnya yakni realisasi berbagai program dan stimulus pemerintah dalam rangka akselerasi belanja, serta masih berlanjutnya pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.

    Iwan menyampaikan, stimulus paket ekonomi antara lain diskon tarif transportasi di akhir tahun serta paket 8+4+5 yakni 8 program akselerasi di tahun 2025, ditambah 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026, serta 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja juga akan berdampak positif terhadap ekonomi Jakarta, khususnya konsumsi rumah tangga masyarakat dalam jangka pendek.

    Implementasi paket 8+4+5 termasuk pelaksanaan program magang nasional untuk lulusan baru (fresh graduate), diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), dan lainnya.

    “Ini berbagai kebijakan-kebijakan yang mendorong untuk support pertumbuhan ekonomi,” kata Iwan.

    Adapun BI DKI Jakarta memperkirakan konsumsi rumah tangga di triwulan IV-2025 semakin menguat seiring momentum Natal dan Tahun Baru serta prospek ekonomi yang semakin baik.

    Ini terindikasi dari optimisme pada indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks ekspektasi konsumen (IEK), indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE), indeks penjualan eceran termasuk indeks perkembangan kegiatan dunia usaha.

    “Investasi dan konsumsi kami perkirakan di Q4 pasti akan terakselerasi, juga sektor-sektor jasa khususnya informasi dan komunikasi, serta meningkatnya penggunaan paket data internet, yang sejalan dengan semakin maraknya MICE,” ujar Iwan.

    Seiring dengan itu, sinergi antara Pemerintah DKI Jakarta, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta akan terus diperkuat melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

    Dengan berbagai upaya tersebut, tambah dia, inflasi Jakarta pada akhir 2025 dapat tetap terjaga dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen (secara tahunan/yoy).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sediakan payung, Jakarta diguyur hujan pada Jumat siang dan sore

    Sediakan payung, Jakarta diguyur hujan pada Jumat siang dan sore

    Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan Jumat siang hingga sore seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

    Informasi BMKG di akun Instagram yang dikutip di Jakarta, Jumat, menyebutkan, dari enam wilayah di DKI yaitu Jakarta Barat, Pusat, Utara, Selatan, Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu pada Jumat pagi rerata berawan tebal.

    Awan tebal yang menyelimuti Jakarta pada pagi hari akan menjadi hujan intensitas ringan di siang hingga sore hari. Kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang siang harinya masih diselimuti awan.

    Sedangkan untuk malam harinya hujan intensitas ringan terjadi di Jakarta Timur, sementara di Kabupaten Kepulauan Seribu terjadi hujan petir sedangkan sisanya berawan hingga berawan tebal.

    Diketahui bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 2,5 mm per jam, sementara hujan petir merupakan hujan yang turun disertai gemuruh petir.

    Untuk suhu udara di Jakarta pada hari yang sama yaitu pagi berkisar 25 derajat Celcius, siang 30 derajat Celcius, sore 29 derajat, dan malam hari 26 derajat Celcius.

    Untuk kecepatan angin 6-9 kilometer per jam, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang mencapai 9 km per jam.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPKP Jakbar vaksinasi ratusan hewan penular rabies di lima kelurahan

    KPKP Jakbar vaksinasi ratusan hewan penular rabies di lima kelurahan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat memvaksinasi 147 hewan penular rabies (HPR) secara serentak di lima kelurahan, Kamis.

    “Hari ini, sebanyak 137 HPR yang divaksinasi. Jenis HPR, anjing, kucing dan musang. Terbanyak yang divaksinasi tadi kucing sebanyak 106 ekor,” ujar Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Barat, Novy C Palit di Jakarta, Kamis.

    Ia menyebutkan, lima wilayah kelurahan yang menggelar layanan jemput bola vaksinasi HPR adalah Kelurahan Meruya Selatan (Kecamatan Kembangan), Kedaung Kaliangke (Cengkareng), Pegadungan (Kalideres), Keagungan (Taman Sari), dan Kebon Jeruk (Kebon Jeruk).

    Novy menambahkan, pihaknya terus melakukan vaksinasi HPR pada seluruh kelurahan di Jakarta Barat, di mana sejak Januari-Oktober tahun 2025, sebanyak 9.854 ekor HPR telaj divaksinasi.

    “Tahun ini targetnya sebanyak 9.236 HPR divaksinasi, realisasinya sudah 106,6 persen. Sudah melewati target,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) meminta kontribusi masyarakat khususnya para pemilik hewan penular rabies (HPR) untuk mengantisipasi penularan virus tersebut di wilayah setempat.

    Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakbar, Novy C. Palit mengatakan bahwa kontribusi tersebut dilakukan dengan membawa HPR ke lokasi vaksinasi yang telah ditentukan.

    “Salah satunya adalah mengantarkan hewan kesayangannya ke lokasi yang menjadi tempat vaksinasi yang telah ditentukan oleh pihak RT/RW, kelurahan maupun kecamatan saat tim Sudin KPKP Jakbar ada giat vaksinasi,” kata Novy.

    Imbauan tersebut disampaikan Novy menyusul rendahnya partisipasi masyarakat pemilik HPR untuk membawa HPR-nya ke lokasi vaksinasi.

    “Tantangan selalu ada kawan-kawan lapangan, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah,” ujar Novy.

    Lebih lanjut, Novy menuturkan bahwa membawa HPR ke lokasi vaksinasi juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemilik HPR terhadap lingkungan dan warga sekitar.

    “Masyarakat yang memiliki hewan kesayangan diharapkan untuk lebih memperhatikan kesehatan dan memelihara hewan kesayangannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pemilik hewan peliharaan terhadap lingkungan sekitarnya,” ungkap Novy.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapasitas pengolahan sampah RDF Rorotan akan dikurangi

    Kapasitas pengolahan sampah RDF Rorotan akan dikurangi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan uji coba Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan tetap berjalan, hanya kapasitas pengolahan sampahnya dikurangi untuk sementara waktu.

    “Nggak dihentikan. Sekarang kapasitasnya kita batasi sampai 1.000 (ton),” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Pramono menjelaskan, RDF Rorotan sebelumnya sempat beroperasi dengan kapasitas 2.000 hingga 2.500 ton sampah per hari.

    Namun peningkatan kapasitas itu justru menimbulkan sejumlah masalah di lapangan, salah satunya menimbulkan bau tak sedap yang tercium hingga kawasan permukiman warga.

    “Ketika dinaikkan jadi 2.000 (ton), bahkan sempat 2.500 (ton), mulai muncul problem. Sampahnya kena hujan, prosesnya terganggu, lalu truk-truk pengangkut yang lama meneteskan air lindi dan menimbulkan bau,” jelas Pramono.

    Menurut Pramono, masalah utama bukan pada fasilitas RDF-nya, melainkan pada sistem pengangkutan dan kondisi sampah yang dikirim ke lokasi.

    Karena itu, pihaknya memutuskan menurunkan sementara kapasitas RDF menjadi 1.000 ton per hari agar proses berjalan stabil.

    “Karena ketika 1.000 ton, masyarakat di sana juga diajak melihat cerobong dan sebagainya, cerobongnya bersih, tertata dengan baik, dan juga sampahnya teratur karena memang sampah yang digunakan untuk RDF itu sebaiknya 2 sampai dengan 5 hari,” jelas Pramono.

    Di sisi lain, Pramono menegaskan uji coba RDF tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    Dia juga memastikan armada pengangkut sampah yang sudah tua akan segera diganti agar proses distribusi lebih efisien dan tidak menimbulkan bau di jalan.

    “Sekarang ada 93 truk dari pengadaan 2024, dan pengadaan 2025 akan dipercepat. Truk lama ditarik untuk keperluan lain,” papar Pramono.

    Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram @pramonoanungw, ia juga menegaskan kepada jajarannya agar persoalan RDF Rorotan tidak dianggap sebagai persoalan yang biasa saja.

    Pramono ingin proses komisioning dapat dilakukan dengan hati-hati dan diawasi secara langsung.

    “Karena ini sensitif, maka ini harus ditangani dengan semangat crisis center,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono bantah isu warga baduy ditolak RS karena tak punya KTP

    Pramono bantah isu warga baduy ditolak RS karena tak punya KTP

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah isu soal viralnya seorang warga Baduy, yang merupakan korban pembegalan, ditolak rumah sakit (RS) di Jakarta karena tak ada KTP.

    “Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

    Pramono menjelaskan Pemprov DKI sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, untuk memastikan pelayanan terhadap warga Baduy tetap berjalan.

    Pramono mengatakan adanya kesalahpahaman dalam bahasa yang membuat masalah tersebut menjadi panjang.

    “Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu,” kata Pramomo.

    Pramono menegaskan tidak ada larangan atau penolakan dari pihak rumah sakit mana pun di Jakarta.

    Dinas Kesehatan, kata Pramono, langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya.

    “Yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk memastikan itu,” ujar Pramomo.

    Pramono juga menepis anggapan bahwa penolakan terjadi karena warga Baduy tidak memiliki KTP Jakarta.

    Pramono memastikan semua warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Jakarta akan tetap ditangani.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.