Category: Antaranews.com

  • Sembilan TPS liar di Jakarta Barat ditutup

    Sembilan TPS liar di Jakarta Barat ditutup

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Barat menutup sembilan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di sejumlah wilayah setempat untuk menjaga rantai pengolahannya.

    “Ada sembilan TPS liar di sejumlah wilayah kelurahan yang kami tutup. Itu untuk menjaga aset lahan fasos-fasum (fasilitas sosial – fasilitas umum), juga pengawasan rantai pengolahan sampah. Karena TPS-TPS itu tidak masuk daftar,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Barat, Ahmad Hariadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Adapun sembilan TPS itu meliputi TPS PLN, TPS Bohlam, TPS TPU Gadog di Kelurahan Kedoya Utara, TPS Pasar Patra di Kelurahan Duri Kepa, TPS RW 03 di Kelurahan Rawa Buaya.

    Kemudian TPS RW 05 di Kelurahan Cengkareng Barat, TPS Presidi dan IPEKA di Kelurahan Meruya Utara, serta TPS Mercu Buana di Kelurahan Meruya Selatan.

    “Tujuan lainnya itu supaya tidak ada lagi penumpukan-penumpukan sampah di TPS yang sudah ditutup,” katanya.

    Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan, setelah TPS liar ditutup, pihaknya akan mengembalikan fungsi area itu sebagai fasos dan fasum sesuai peruntukannya.

    “Areal itu kita manfaatkan kembali buat ‘urban farming’ dan taman,” tambahnya.

    Selain menindak, TPS ilegal, pihaknya juga secara insidental menindak pelaku pembuang sampah ilegal.

    “Saya lupa jumlahnya. Tapi di Jakarta, Sudin LH Jakbar yang paling banyak mendenda oknum yang buang sampah sembarangan,” ujar Hariadi.

    Data LH Jakarta Barat menyebut, hingga Oktober 2023, ada 120 TPS terdaftar di daerah itu. Jumlah itu terus bertambah dari tahun-tahun sebelumnya, karena pada 2019, baru ada 36 TPS.

    Menurut Hariadi, pengadaan TPS di lingkungan warga dilakukan berdasarkan Instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2014.

    “Bahwa penetapan TPS atau depo sampah berasal dari musyawarah masyarakat. Jadi sifat pengadaan dari bawah ke atas, bukan sebaliknya,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN minta pemda libatkan multipihak kembangkan inovasi

    BSKDN minta pemda libatkan multipihak kembangkan inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya pemerintah daerah (pemda) untuk menggandeng banyak pihak dalam mengembangkan ekosistem inovasi.

    Langkah tersebut perlu menjadi perhatian pemda sehingga ekosistem terbangun dengan tidak hanya mengandalkan unsur dari pemerintah. Para pihak tersebut, di antaranya masyarakat dan asosiasi profesi.

    Yusharto melalui keterangannya di Jakarta, Jumat mencontohkan inovasi Ekonomi Peka Gender Berbasis Kolaborasi dan Integrasi Sistem Industri Pangan Rumah Tangga yang dapat melibatkan berbagai pihak dalam pengerjaannya.

    Inovasi yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Kepulauan Bangka Belitung tersebut memiliki unit usaha yang tidak sedikit sehingga dukungan dari pihak lain diperlukan.

    “Bagaimana Kadin (Kamar Dagang dan Industri) masuk ke situ dan unsur-unsur yang lain barangkali bisa berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah untuk memperkuat inovasi,” katanya.

    Hal itu disampaikan Yusharto saat menanggapi presentasi inovasi yang disampaikan oleh Pemkab Bangka secara virtual. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar BSKDN Kemendagri.

    Ia mengapresiasi Ekonomi Peka Gender karena dapat mendukung ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan.

    Kendati demikian, ia juga menekankan agar pembinaan terhadap ibu rumah tangga yang terlibat dalam inovasi tersebut terus dilakukan.

    Dalam kesempatan itu, Yusharto juga menanggapi inovasi dari berbagai daerah lainnya. Ia mengapresiasi inovasi yang dipaparkan dalam presentasi tersebut.

    Ia mengharapkan daerah terus mampu melahirkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR minta polisi segera ungkap motif ledakan di SMAN 72

    Ketua MPR minta polisi segera ungkap motif ledakan di SMAN 72

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta polisi untuk segera mengungkap motif insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, karena peristiwa tersebut terjadi di dunia pendidikan.

    Dia pun mengaku prihatin sekaligus terkejut atas adanya insiden yang menimbulkan puluhan korban mengalami luka-luka.

    “Kejadian ini terjadi di tengah-tengah dunia pendidikan. Kejadian yang sangat mengagetkan kita,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, jika kejadian tersebut bagian dari terorisme, maka peristiwa itu harus ditanggapi secara serius dan menjadi peringatan bagi seluruh pihak.

    Namun jika kejadian itu adalah sebuah insiden kecelakaan, dia berharap agar peristiwa itu menjadi pelajaran berharga. Sebab peristiwa itu terjadi di dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman.

    “Ini mengancam keselamatan banyak nyawa, dan telah mengakibatkan banyak korban luka, yang itu bisa terjadi kepada siapa saja,” katanya.

    Untuk itu, di menekankan bahwa keamanan dan ketenangan dalam kehidupan harus tetap terjamin sepanjang masa agar kehidupan masyarakat tetap tenang dan rukun.

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut seorang terduga pelaku peledakan bangunan SMAN 72 Jakarta telah ditemukan oleh kepolisian tetapi orang tersebut saat ini masih menjalani operasi di rumah sakit (RS).

    Oleh karena itu, kepolisian belum dapat menginterogasi pelaku peledakan tersebut sampai dia selesai menjalani operasi dan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk diperiksa oleh polisi.

    “Untuk terduga pelaku, saat ini sudah kita dapatkan. Anggota (Polri, red.) sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas pelaku, kemudian juga lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro Jaya, Densus, melaksanakan pendalaman,” kata Kapolri Jenderal Listyo menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peneliti: Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak dinilai

    Peneliti: Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak dinilai

    “Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat in

    Jakarta (ANTARA) – Wacana mengenai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka penilaian sejarah yang menyeluruh.

    Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS) Yusup Rahman Hakim dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan pembacaan terhadap kontribusi Soeharto sebaiknya dilakukan berdasarkan dampak kebijakan publik dan pembangunan jangka panjang, bukan semata pada persepsi politik yang terfragmentasi.

    Menurut Yusup, sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguatan kapasitas negara, terutama dalam bidang pendidikan dasar, pembangunan administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan.

    “Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini,” kata Yusup.

    Ia menyatakan perluasan akses pendidikan dasar saat itu mendorong mobilitas sosial yang lebih luas dan memunculkan kenaikan tingkat literasi penduduk.

    Sementara, keberhasilan mencapai kecukupan pangan pada pertengahan 1980-an memperkuat kemandirian ekonomi desa dan memperbaiki kesejahteraan petani.

    Kendati demikian, Yusup menekankan bahwa catatan kritis pada masa tersebut, seperti pembatasan ruang demokrasi dan praktik korupsi dalam lingkar kekuasaan tetap harus dicatat sebagai bagian integral dari sejarah Indonesia.

    “Pengakuan terhadap kontribusi tidak berarti menghapus kritik. Sejarah harus dicatat lengkap, dengan capaian dan konsekuensinya. Dari sanalah bangsa ini belajar,” ujarnya.

    Yusup melanjutkan bahwa mekanisme penetapan gelar pahlawan nasional sudah memiliki kerangka hukum dan proses verifikasi yang berlapis sehingga diskusi publik mengenai Soeharto sebaiknya dilakukan secara terbuka dan berbasis kajian.

    “Diskusi mengenai Soeharto sebagai pahlawan nasional sah untuk dibahas selama penilaiannya berpijak pada data, bukan sekadar opini yang saling menegasikan,” ujar Yusup.

    Menurutnya, kedewasaan berdemokrasi tercermin ketika masyarakat mampu membaca sejarah secara berimbang, tanpa terjebak glorifikasi maupun penolakan total.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, termasuk ada nama Soeharto dan Presiden Ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    Fadli Zon yang juga Menteri Kebudayaan itu menjelaskan dari 49 nama itu, sebanyak 24 nama di antaranya merupakan nama-nama yang masuk daftar prioritas.

    Selain Soeharto dan Gus Dur, tokoh lain yang diusulkan, antara lain aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah; ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR sebut kenaikan tarif Tol MBZ belum cerminkan keadilan

    Komisi V DPR sebut kenaikan tarif Tol MBZ belum cerminkan keadilan

    “Ini tidak adil, karena yang menikmati jalan MBCKM justru mobil kecil, sedangkan kendaraan logistik yang berperan untuk perekonomian malah menanggung beban tarif lebih besar,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menilai kenaikan tarif pasca penambahan ruas MBZ Cikampek (MBCKM) masih belum mencerminkan keadilan bagi pengguna jalan.

    Menurut dia, tarif kendaraan golongan I naik hampir Rp5.000, sementara golongan III dan IV naik sekitar Rp7.000 ke atas.

    “Ini tidak adil, karena yang menikmati jalan MBCKM justru mobil kecil, sedangkan kendaraan logistik yang berperan untuk perekonomian malah menanggung beban tarif lebih besar,” kata Robert di Jakarta, Jumat.

    Dia menilai ketimpangan tarif tersebut bisa berdampak pada kenaikan biaya logistik nasional yang akhirnya berpengaruh pada harga kebutuhan masyarakat. Karena itu, Komisi V DPR RI meminta adanya peninjauan ulang agar kebijakan tarif lebih berimbang.

    “Kalau tarif angkutan naik, otomatis harga barang ikut terdampak. Maka harus ada keadilan dalam penetapan tarif tol,” katanya.

    Selain soal tarif, dia juga mengungkapkan bahwa fasilitas pendukung seperti rest area di ruas tol layang sepanjang 37 kilometer tersebut masih terbatas.

    “Harusnya sebelum naik tol ada area persiapan seperti pengisian bahan bakar atau toilet. Ini belum tersedia dengan baik,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengakui keberadaan Tol MBZ cukup efektif dalam mengurai kemacetan di jalur utama Cikampek. Namun, dia tetap menekankan agar pengelola memperhatikan aspek keadilan tarif, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jimly: Komite Reformasi Polri rapat perdana 10 November di Mabes Polri

    Jimly: Komite Reformasi Polri rapat perdana 10 November di Mabes Polri

    “Insyaallah hari Senin, jam 1 (siang, red.), kami akan mengadakan rapat pertama di Kantor Polri, Kantor Kapolri. Nah, komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tetapi Bapak Presiden (Prabowo Subianto, red.) tidak memberi batasan waktu. Minimal

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengumumkan rapat perdana komite yang dia pimpin itu dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 November 2025 di Mabes Polri, Jakarta.

    Dalam rapat itu, Jimly menjelaskan seluruh anggota Komite, yang berjumlah 10 orang akan berembuk untuk menyusun rencana kerja dalam jangka pendek, termasuk untuk mendengar langsung dari internal Polri mengenai langkah-langkah perbaikan dan reformasi yang telah mereka jalankan.

    “Insyaallah hari Senin, jam 1 (siang, red.), kami akan mengadakan rapat pertama di Kantor Polri, Kantor Kapolri. Nah, komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tetapi Bapak Presiden (Prabowo Subianto, red.) tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai kebutuhan,” kata Jimly saat jumpa pers selepas acara pelantikan dan pengarahan dari Presiden Prabowo kepada Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam.

    Jimly melanjutkan Komite Percepatan Reformasi Polri ingin mendengar berbagai masukan dari masyarakat, kelompok akademisi dan praktisi, organisasi masyarakat sipil baik dalam forum-forum yang dibuat secara khusus maupun dari kanal-kanal sosial media. Oleh karena itu, dalam rapat perdana Komite pada Senin minggu depan itu,, anggota-anggota bakal bertukar pikiran salah satunya mengenai cara terbaik menyerap aspirasi masyarakat.

    Pasalnya, Jimly menjelaskan pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat, termasuk dari tuntutan massa demonstrasi yang turun ke jalan di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus 2025. Tuntutan untuk mereformasi Polri juga disuarakan sejumlah tokoh bangsa, Gerakan Nurani Bangsa, yang menemui langsung Presiden Prabowo di Istana.

    “Jadi, ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti bilamana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang. Jadi tim ini, tim hebat ini. Jadi, bukan tim biasa sehingga kami ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang. Nah itu kita juga hrus siap, tetapi belum pasti ya, belum pasti,” ujar Jimly.

    Presiden Prabowo melantik 10 anggota Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat. Dalam acara pelantikan itu, Presiden juga menetapkan Jimly sebagai ketua komite merangkap anggota.

    Sementara itu, sembilan anggota lainnya, yaitu Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri Periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013 Mahfud MD, Kapolri Periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz, dan Kapolri Periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata polisi mengapa kerangka baru ditemukan di Gedung ACC Kwitang

    Ini kata polisi mengapa kerangka baru ditemukan di Gedung ACC Kwitang

    Jakarta (ANTARA) – Polisi dan tim forensik RS Polri mengungkapkan dua kerangka manusia di Gedung ACC Kwitang, Jakarta Pusat baru ditemukan rentang waktu hampir dua bulan usai kebakaran gedung karena tak ada kegiatan pembersihan atau pembongkaran di area yang tertimbun puing.

    “Kenapa baru ditemukan lama? Karena sejak kebakaran sampai waktu penemuan, tidak ada kegiatan pembersihan atau pembongkaran di area yang tertimbun puing,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra dalam konferensi pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat.

    Roby memastikan, rentang waktu hampir dua bulan antara kebakaran gedung dan penemuan kerangka bukan karena kelalaian, melainkan kondisi lokasi yang sulit diakses dan tertutup puing sisa kebakaran.

    Kebakaran besar yang melanda gedung tersebut terjadi pada 29 Agustus 2025. Dua hari kemudian, tepatnya pada 2 September, pemilik gedung melapor ke kepolisian dan olah tempat kejadian perkara (TKP) langsung dilakukan oleh tim dari Polres Metro Jakarta Pusat.

    “Pada tanggal 2 September, kami sudah melakukan olah TKP pertama. Kami memeriksa seluruh area gedung, tetapi tidak menemukan tanda-tanda adanya korban kebakaran,” ujar Roby.

    Menurut Robby, saat olah TKP dilakukan, kondisi bangunan sudah hancur. Hampir seluruh bagian gedung hangus terbakar dan di area reruntuhan tidak ada indikasi keberadaan manusia.

    “Di lokasi itu hanya terlihat puing-puing sisa kebakaran, seperti rangka besi, kayu, plafon yang jatuh dan material bekas AC. Tidak ada yang menunjukkan bahwa ada korban di sana,” jelas Roby.

    Selain itu, karakteristik bau di lokasi kebakaran juga menyulitkan petugas mendeteksi sisa tubuh manusia.

    “Kalau kebakaran yang menyeluruh, daging yang terbakar itu aromanya sama seperti kayu terbakar. Jadi, sulit dibedakan,” ucap Roby.

    Selain itu, Roby menyebut, pemeriksaan lanjutan sempat dilakukan oleh tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri pada 19 September. Namun, hingga saat itu pun tidak ditemukan tanda-tanda korban.

    “Petugas keamanan dari pihak gedung juga rutin berpatroli hampir setiap hari, naik ke atas untuk mengecek kondisi bangunan. Tapi karena puingnya menumpuk dan posisinya tidak terlihat, tidak ada yang menyadari ada sesuatu di bawah reruntuhan itu,” kata Roby.

    Baru pada 30 Oktober 2024, atau hampir dua bulan setelah kebakaran, pekerja yang sedang menyiapkan renovasi menemukan dua kerangka manusia di antara tumpukan material yang terbakar. Penemuan itu segera dilaporkan ke kepolisian dan menjadi dasar penyelidikan lanjutan.

    “Baru setelah mulai dibongkar untuk renovasi, kerangka itu terlihat,” ucap Roby.

    Sangat berbahaya

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, kondisi gedung pasca kebakaran memang sangat berbahaya untuk dimasuki.

    Hampir seluruh bagian struktur sudah rapuh, sehingga pemilik gedung enggan melakukan aktivitas pembersihan lebih awal.

    “Bangunan itu sudah tidak layak digunakan. Saat tim kami masuk, juga harus sangat berhati-hati karena khawatir terjadi reruntuhan. Dan benar saja, dua kerangka manusia yang ditemukan itu tertimbun puing cukup dalam,” jelas Budi.

    Proses identifikasi kedua korban ditangani oleh tim forensik RS Polri Kramat Jati. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan identitas dan waktu kematian korban.

    Sementara itu, Karo Labdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti menjelaskan, kondisi dua jenazah yang ditemukan sepenuhnya sudah berupa kerangka, dengan sebagian kecil sisa jaringan tubuh yang terbakar.

    “Secara tanatologi atau ilmu yang mempelajari waktu kematian, kami melihat jenazah sudah dalam kondisi kerangka dengan sisa jaringan yang hangus. Dalam kondisi lingkungan yang terbakar seperti itu, bau yang muncul di bulan pertama memang menyerupai bau kayu atau material lain yang terbakar,” jelas Hastry.

    Namun, setelah memasuki bulan kedua hingga ketiga, barulah muncul aroma khas pembusukan yang menandakan keberadaan sisa tubuh manusia.

    “Jadi secara ilmiah, penemuan kerangka ini sesuai dengan proses alami perubahan tubuh pasca kebakaran. Mungkin saat dibersihkan dan dibongkar, muncul bau yang berbeda, lalu diketahui ternyata itu berasal dari tubuh manusia,” kata Hastry.

    Sebelumnya, Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati mengungkapkan dua kerangka manusia yang ditemukan di Gedung ACC Kwitang, Jakarta Pusat, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat peristiwa kerusuhan pada akhir Agustus 2025 merupakan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titiek Soeharto: Terima kasih Kapolri ikut perbaiki pendidikan

    Titiek Soeharto: Terima kasih Kapolri ikut perbaiki pendidikan

    “Terima kasih Pak Kapolri sudah ikut serta memperbaiki pendidikan di Indonesia ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyampaikan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo karena ikut memperbaiki pendidikan di Indonesia lewat pembangunan SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar, Jawa Tengah.

    “Terima kasih Pak Kapolri sudah ikut serta memperbaiki pendidikan di Indonesia ini,” katanya saat meninjau SMP Kemala Bhayangkari di Karanganyar, Jumat, dilansir dari keterangan resmi.

    Titiek juga mengaku terkesan dengan fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut, salah satunya pendingin ruangan untuk kenyamanan para siswa.

    “Yang luar biasanya lagi sekolahnya semuanya ber-AC (air conditioner). Saya rasa tidak semua kelas di negeri ini ada AC-nya. Belum tentu di Jakarta ada sekolah yang ber-AC juga, ini luar biasa,” ucapnya.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Presiden RI Prabowo Subianto yang turut memberikan fasilitas bagi sekolah tersebut.

    “Kami berterima kasih bahwa ada kelas yang saat ini sudah mendapatkan fasilitas dari Bapak Presiden terkait dengan program pelayanan terpusat dengan menggunakan Interactive Flat Panel, ada dua,” ujarnya.

    Selain itu, dukungan lain yang diterima sekolah ini mencakup perlengkapan laboratorium biologi dan fisika.

    Menurutnya, bantuan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

    “Bantuan lab IPA untuk biologi, kemudian fisika, tentunya ini sangat membantu dalam program sekolah yang ada,” katanya.

    Adapun pembangunan SMP Kemala Bhayangkari dimulai sejak Februari 2025 dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Juliati Sigit Prabowo.

    Proyek pendidikan ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Kemala Bhayangkari dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kesehatan, RS Jati Husada Karanganyar, PMI Karanganyar, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

    Sekolah tersebut telah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa gedung baru tersebut layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar mulai tahun ajaran 2025/2026.

    SMP Kemala Bhayangkari mengusung program unggulan berupa penguatan karakter kebhayangkaraan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pembinaan peserta didik.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi sebut senjata di lokasi ledakan adalah mainan

    Polisi sebut senjata di lokasi ledakan adalah mainan

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyebutkan benda yang diduga menyerupai senjata api pada lokasi ledakan di SMA Negeri 72 adalah mainan.

    “Mungkin rekan-rekan sudah melihat foto seperti senjata api dan pistol, itu dipastikan adalah mainan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Budi menyebutkan perlu menjelaskan hal tersebut agar tidak bias informasi bahwa ada senjata api dan menimbulkan ketakutan di masyarakat.

    Saat dikonfirmasi terkait penyebab ledakan apakah bom rakitan, Budi belum bisa menjelaskan.

    “Nanti ahlinya. Ahlinya yang akan menyampaikan. Besok (8/11) disampaikan,” katanya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terkait penemuan diduga senjata pada tempat kejadian perkara (TKP) ledakan di SMA Negeri 72, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, pada Jumat siang.

    Kabid Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya benda yang menyerupai senjata api di TKP.

    “Kita belum bisa memastikan rakitan atau pabrikan, tapi benar ada benda seperti senjata,” katanya.

    Berdasarkan foto yang didapatkan oleh ANTARA, terdapat dua senjata api yang terdiri satu senjata laras panjang dan satu pistol.

    Polda Metro Jaya pun masih mendalami penyebab ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 tersebut.

    “Itu yang kita mau dalami. Lagi sisir juga sama Gegana karena ledakan itu ada SOP khusus. Jangan sampai kita olah TKP, ada ledakan susulan. Kan belum tahu asal muasal ledakan itu karena apa,” kata Budi.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi X DPR RI minta aparat selidiki tuntas ledakan di SMA 72 Jakarta

    Komisi X DPR RI minta aparat selidiki tuntas ledakan di SMA 72 Jakarta

    “Saya sangat berduka atas peristiwa ini. Tidak seharusnya lingkungan pendidikan menjadi tempat yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan siswa dan guru. Saya mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas insiden ini dan memastikan kejadian serupa ti

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat ini dan meminta aparat keamanan menyelidiki tuntas insiden tersebut.

    Hetifah, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, menyatakan bahwa dirinya mengutuk keras ledakan itu. Oleh sebab itu, dia mendesak seluruh aparat terkait segera menyelidiki penyebab ledakan demi memastikan keamanan dunia pendidikan.

    “Saya sangat berduka atas peristiwa ini. Tidak seharusnya lingkungan pendidikan menjadi tempat yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan siswa dan guru. Saya mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas insiden ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” kata ketua komisi urusan pendidikan itu.

    Ia juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi fisik dan psikologis para korban, baik siswa maupun tenaga pendidik yang terdampak. Pascainsiden, kata dia, dukungan moral dan pendampingan emosional sangat dibutuhkan agar proses belajar segera pulih.

    “Selain memastikan penanganan medis yang optimal, penting juga memberikan pendampingan psikologis agar warga sekolah dapat pulih dari trauma dan kembali merasa aman di lingkungan sekolahnya,” ucapnya.

    Kemanan sekolah, imbuh dia, harus menjadi prioritas nasional. Untuk itu, Hetifah mendorong pemerintah daerah dan seluruh satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan serta prosedur keselamatan di lingkungan sekolah.

    “Sekolah seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak kita. Karena itu, setiap pihak harus memastikan protokol keamanan dijalankan dengan serius,” dia berpesan.

    Hetifah lebih lanjut menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya.

    “Kita percayakan kepada aparat untuk mengungkap penyebab kejadian ini secara profesional dan transparan. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan dan pemulihan para korban,” demikian Ketua Komisi X DPR RI.

    Diketahui, sebuah ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta yang berlokasi di Kelapa Gading pada Jumat siang. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyatakan ledakan itu bersumber dari speaker.

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebut sebanyak 54 orang mengalami luka-luka dalam ledakan tersebut.

    Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan TKP dengan memberikan garis polisi. Sterilisasi juga telah dilakukan oleh penjinak bom.

    Di samping itu, Polda Metro Jaya membuka dua posko, yakni di RS Yarsi dan RS Islam Cempaka Putih, tempat para korban dilarikan.

    “Guna membantu keluarga-keluarga korban, untuk mencari anak-anak didiknya yang sedang dirawat,” kata Asep saat konferensi pers di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Adapun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya benda yang menyerupai senjata api di lokasi ledakan. Namun, polisi masih menyelidiki temuan senjata itu.

    “Kita belum bisa memastikan rakitan atau pabrikan, tapi benar ada benda seperti senjata,” kata Budi saat dikonfirmasi.

    Hingga saat ini, Polda Metro Jaya masih mendalami penyebab ledakan tersebut.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.