Category: Antaranews.com

  • Viral dikeluhi pengendara, lubang Jalan Latumenten akhirnya ditambal

    Viral dikeluhi pengendara, lubang Jalan Latumenten akhirnya ditambal

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Bina Marga (BM) Jakarta Barat menambal sejumlah lubang di Jalan Latumeten, Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, usai kondisi jalan itu viral dikeluhkan pengendara.

    Menurut Kepala Seksi Jalan Jembatan dan Kelengkapan Jalan Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Khairul Imam, laporan keadaan jalan berlubang itu sampai ke pihaknya melalui pengaduan aplikasi JAKI.

    “Sudah kami tindaklanjuti pengaduan warga,” kata saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Perbaikan jalan, kata Khairul, melibatkan delapan Satgas Sudin Bina Marga Jakarta Barat serta mesin penggilingan jalan.

    Petugas memperbaiki empat titik jalan berlubang dengan ukuran masing-masing kurang lebih panjang lima meter dan lebar dua meter.

    “Perbaikan dilakukan dengan menutup jalan yang rusak dengan hotmix. Dengan kembali di-hotmix jalan tersebut para pengguna jalan bisa melewati dengan aman dan nyaman serta tidak terjadi kecelakaan lalu lintas,” kata Khairul.

    Lebih lanjut, Kairul Imam menyebutkan bahwa Jalan Latumeten kerap kali mengalami kerusakan diduga karena faktor cuaca ekstrem serta dilintasi beban kendaraan yang berlebihan.

    “Meski begitu, kami tetap akan rutin memonitor dan mengawasi jalan di wilayah Jakarta Barat,” ujarnya.

    Diketahui, masyarakat mengeluhkan lubang di Jalan Latumeten, Jakarta Barat, menuju arah Pluit yang dinilai membahayakan.

    Keluhan masyarakat yang viral di media sosial, yakni akun Instagram @warga.jakbar itu dikomentari langsung oleh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, William A Sarana yang berjanji menindaklanjuti laporan warga.

    Unggahan serta komentar anggota dewan itu memantik perhatian luas karena lokasi jalan tersebut merupakan salah satu jalur padat di Jakarta Barat, dan kondisi lubang besar di badan jalan telah menyebabkan banyak pengendara hampir celaka.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Modifikasi cuaca DKI menyasar wilayah Selat Sunda

    Modifikasi cuaca DKI menyasar wilayah Selat Sunda

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji menjelaskan, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) hari ketiga menyasar wilayah Selat Sunda sebagai kelanjutan dari rangkaian upaya mitigasi intensif untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem di Jakarta.

    “Area semai wilayah Selat Sunda, meliputi perairan barat Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, pada ketinggian 10.000–10.500 kaki,” kata Isnawa di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa pelaksanaan kali ini merupakan hari ketiga OMC di bulan November 2025, yang dilakukan secara berkelanjutan oleh BPBD DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta TNI Angkatan Udara (TNI AU).

    Kegiatan OMC berpusat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menggunakan pesawat Casa A-2114 milik TNI AU.

    Menurut dia, operasi dilakukan dua sortie penerbangan, sortie 1 pukul 09.07–11.22 WIB dengan area semai wilayah Taman Nasional Ujung Kulon dan Selat Sunda, pada ketinggian 8.000–10.000 kaki, sortie 2 pukul 12.53–15.28 WIB area semai wilayah Selat Sunda.

    “Total bahan semai 1.600 kilogram NaCl atau garam higroskopis,” ujarnya.

    Bahan semai higroskopis (NaCl) maksudnya adalah zat penyemaian awan (bahan yang disebarkan ke awan saat modifikasi cuaca) yang bersifat higroskopis, yaitu mudah menyerap uap air dari udara.

    Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian upaya mitigasi yang dilakukan secara intensif untuk mengurangi potensi dampak cuaca ekstrem di Jakarta.

    “Operasi Modifikasi Cuaca hari ketiga ini terus difokuskan untuk mengurai awan potensial pembawa hujan lebat di sekitar Selat Sunda dan wilayah barat Banten. Dengan langkah ini, diharapkan intensitas hujan yang masuk ke wilayah Jakarta dapat ditekan,” ujarnya.

    Isnawa menambahkan, hasil observasi menunjukkan kondisi atmosfer yang mendukung proses penyemaian, di mana pada sortie pertama, terpantau awan jenis Cumulus dan Stratus dengan puncak mencapai 10.000–11.500 kaki di wilayah Ujung Kulon dan Selat Sunda, disertai presipitasi ringan di area tersebut.

    Sementara itu, pada sortie kedua, tim mendeteksi awan jenis Cumulus Congestus dengan puncak antara 10.000–11.000 kaki di wilayah Pandeglang dan perairan selatan Pandeglang.

    Selain itu, suplai massa udara basah dari arah barat daya dan barat Banten masih terpantau aktif, yang turut mendukung pertumbuhan awan hujan sejak pagi hingga sore hari.

    “Kegiatan OMC ini terus kami evaluasi setiap hari bersama BMKG dan TNI AU. Tujuannya agar distribusi hujan dapat dikendalikan, sehingga potensi genangan dan banjir di wilayah DKI Jakarta dapat diminimalisir,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Jakbar diminta tak bergantung kepada petugas untuk olah sampah

    Warga Jakbar diminta tak bergantung kepada petugas untuk olah sampah

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanifah Dwi Nirwana meminta warga Jakarta Barat agar memiliki kesadaran pengolahan sampah dan tidak hanya bergantung kepada pasukan pelangi.

    “Ketika kesadaran itu timbul dari kita masing-masing, bahwa kita memiliki tanggung jawab dalam penanganan sampah masing-masing, tentu ini akan meringankan tugas dari pasukan pelangi. Karena secara individu, sudah ada kesadaran dalam mengelola sampah,” kata Dwi dalam “Aksi Jumat Bersih Serentak” di Komplek Asrama Kebersihan Bambu Larangan, Cengkareng, Jumat.

    Menurutnya, kegiatan itu dilakukan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

    “Mudah-mudahan, kegiatan ini akan menjadi agenda rutin dari masing-masing warga,” kata dia.

    Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, meminta agar Suku Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya menjaga kebersihan dalam kegiatan seremonial saja, tetapi secara rutin.

    “Pasukan pelangi itu ciri khas petugas Pemprov DKI Jakarta. Berbagai macam warna bersatu, untuk membantu masyarakat dalam membersihkan lingkungan,” kata Uus.

    Kegiatan Jumat bersih itu diikuti oleh 200 petugas gabungan Pemkot Jakarta Barat.

    Uus Kuswanto bersama jajaran, serta Hanifah Dwi Nirwana, juga turut ikut membersihkan sampah.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan hujan pada Sabtu

    Sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan hujan pada Sabtu

    Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (8/11) akan didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah, termasuk potensi hujan petir di Kepulauan Seribu.

    Pada pagi hari, cuaca di Jakarta bervariasi. Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan diperkirakan berawan tebal, sementara Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan sebagian Jakarta Selatan mengalami hujan ringan.

    Jakarta Barat diawali dengan kondisi udara kabur kemudian berangsur berawan, sedangkan Kepulauan Seribu mengalami hujan disertai petir sejak dini hari. Suhu berkisar antara 23–26 derajat Celsius.

    Memasuki siang hari, mayoritas wilayah Jakarta berada dalam kondisi berawan tebal di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, serta Timur. Kepulauan Seribu juga diprediksi berawan tebal. Suhu meningkat ke kisaran 28–29 derajat Celsius.

    Pada sore hari, wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprakirakan mengalami hujan ringan, sementara Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diguyur hujan ringan hingga sedang. Kepulauan Seribu turut mengalami hujan ringan.

    Saat malam hari, kondisi cuaca kembali stabil dan cenderung berawan tebal di seluruh wilayah Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur serta Kepulauan Seribu. Suhu menurun di kisaran 25–26 derajat Celsius.

    BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan hujan pada sore hingga malam hari, terutama di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu.

    Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menyiapkan payung atau jas hujan, serta berhati-hati saat berkendara karena potensi jalan licin dan berkurangnya jarak pandang.

    Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra dukung usulan Soeharto dan Gus Dur jadi Pahlawan Nasional

    Gerindra dukung usulan Soeharto dan Gus Dur jadi Pahlawan Nasional

    ANTARA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, Jumat (7/11), mendukung usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Soeharto, dan Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ia menilai keduanya memiliki jasa yang besar terhadap Republik Indonesia, mulai dari bidang perekonomian hingga penanaman sikap pluralisme atau menghargai keberagaman.(Cahya Sari/Fahrul Marwansyah/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi Reformasi Polri buka peluang beri saran Presiden revisi UU

    Komisi Reformasi Polri buka peluang beri saran Presiden revisi UU

    “Jadi, ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana itu perlu, terpaksa mengubah undang-undang, gitu kira-kira. Jadi, tim ini, tim hebat ini. Jadi, bukan tim biasa sehingga sungguh-sungguh kami ingin menghimpun pendapat yang mungki

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie membuka peluang komisi yang dia pimpin dapat memberi rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk merevisi undang-undang untuk perbaikan secara menyeluruh institusi Polri.

    Walaupun demikian, Jimly menjelaskan Komisi Percepatan Reformasi Polri, yang beranggotakan 10 orang itu harus bekerja lebih dulu dengan mendengarkan aspirasi dari seluruh kalangan, termasuk masyarakat dan internal Polri.

    “Jadi, ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana itu perlu, terpaksa mengubah undang-undang, gitu kira-kira. Jadi, tim ini, tim hebat ini. Jadi, bukan tim biasa sehingga sungguh-sungguh kami ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang. Nah, itu kita juga harus siap. Tetapi belum pasti ya, belum pasti,” kata Jimly saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam, setelah acara pelantikan dan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kesempatan yang sama, Jimly melanjutkan keberadaan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden, Jumat, merupakan tindak lanjut Presiden terhadap aspirasi dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh pada institusi kepolisian.

    Aspirasi masyarakat itu salah satunya ditunjukkan dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025, yang kemudian aksi massa itu turut diwarnai dengan aksi pembakaran sejumlah markas polisi di berbagai daerah.

    “Kantor polisi di mana-mana, di banyak (tempat), sudah berapa tuh di Jakarta Timur itu dibakar segala. Nah, (kemarahan massa, red.) itu dijawab oleh Presiden, bikin tim reformasi. Apanya yang harus direformasi? Nah nanti bila perlu ya kita bikin revisi undang-undang,” sambung Jimly.

    Presiden Prabowo pada Jumat sore melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka. Jimly, dalam acara itu, ditetapkan oleh Presiden sebagai ketua merangkap anggota.

    Sembilan anggota lainnya, yaitu Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri Periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013 Mahfud MD, Kapolri Periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Azis, dan Kapolri Periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.

    Selepas acara pelantikan, Presiden Prabowo memberikan arahan-arahan kepada seluruh anggota komisi. Dalam sesi itu, Presiden menjelaskan tugas Komisi, di antaranya mengkaji institusi Polri, baik itu kebaikan maupun kekurangannya.

    “Marilah kita pikirkan kepentingan bangsa dan negara. Jangan takut untuk melihat kekurangan,” kata Presiden Prabowo kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ungkap alasan Kapolri masuk Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Prabowo ungkap alasan Kapolri masuk Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan alasan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dilibatkan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Keterlibatan Kapolri dalam komisi tersebut dimaksudkan agar proses pembahasan dan kajian terhadap institusi kepolisian dapat dilakukan dengan dukungan langsung dari unsur yang masih aktif di lingkungan Polri.

    “Dengan ada Kapolri yang aktif, saudara-saudara punya akses untuk diskusi, untuk meninjau, untuk melihat bagian mana dari kepolisian,” kata Prabowo saat memberi arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

    Presiden menyampaikan bahwa selain Kapolri yang masih aktif, beberapa tokoh yang pernah menjabat sebagai kepala kepolisian juga dilibatkan agar dapat memberikan pandangan dan masukan.

    Komisi tersebut terdiri dari sejumlah tokoh lintas latar belakang, mulai dari mantan pejabat tinggi negara hingga pimpinan lembaga hukum. Presiden menilai mereka sebagai putra-putra terbaik bangsa yang diminta kembali untuk mengabdi melalui tugas negara tersebut.

    Melalui komisi ini, Presiden Prabowo berharap adanya kajian menyeluruh terhadap institusi Polri, termasuk dalam hal-hal yang perlu diperbaiki.

    Kepala Negara juga meminta kepada Komisi untuk memberikan laporan secara berkala dalam tiga bulan. Laporan tersebut berisi hasil kajian dan rekomendasi yang akan menjadi bahan pertimbangan.

    “Saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan,” kata Presiden Prabowo.

    “Jadi sekali lagi saudara-saudara, Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan,” imbuhnya.

    Adapun 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang mengikuti rapat tersebut adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie selaku ketua merangkap anggota, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

    Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2013 Mahfud MD.

    Kapolri periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz; dan Kapolri periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenko Polkam jenguk 27 korban ledakan SMAN 72 di RSIJ Cempaka Putih

    Wamenko Polkam jenguk 27 korban ledakan SMAN 72 di RSIJ Cempaka Putih

    ANTARA – Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus menjenguk 27 korban ledakan SMAN 72 Jakarta, Jumat (7/11), yang dirawat di RSIJ Cempaka Putih. Ia menyebut tengah menunggu hasil pendalaman pihak kepolisian mengenai penyebab pasti dari ledakan saat shalat Jumat tersebut. (Ryan Rahman/Chairul Fajri/Suwanti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APMI soroti dampak Raperda KTR terhadap industri musik

    APMI soroti dampak Raperda KTR terhadap industri musik

    Bali (ANTARA) – Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) menilai kebijakan publik seperti Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif, termasuk sektor hiburan dan event musik.

    Anggota APMI Mochamad Andika mengatakan bahwa dialog terbuka antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dikedepankan agar regulasi yang lahir tidak hanya sebatas aspek kesehatan publik, tetapi perlu mempertimbangkan keberlangsungan sektor usaha dan lapangan kerja yang tercipta dari kegiatan ekonomi tersebut.

    “Kami memahami tujuan baik pemerintah dalam melindungi masyarakat melalui regulasi KTR. Namun, APMI menilai bahwa kebijakan larangan total sponsorship dari industri rokok, khususnya di wilayah Jakarta, perlu dikaji secara proporsional dan transisi yang terencana,” ujar Andika melalui keterangan tertulis, Jumat.

    Andika menjelaskan bahwa industri musik dan event di Indonesia masih perlu tumbuh dan bergantung dari dukungan sponsor, termasuk dari industri tembakau, yang selama ini turut berperan dalam mengembangkan kegiatan seni, membangun infrastruktur acara, serta membuka lapangan kerja.

    Kebijakan pelarangan total tanpa alternatif solusi jelas, kata Andika, berpotensi melemahkan daya hidup promotor, musisi, dan tenaga kerja kreatif di lapangan.

    “Kami mendorong adanya roadmap transisi yang realistis, misalnya skema pembatasan bertahap, bukan pelarangan total,” ujar Andika.

    Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR Farah Savira mengatakan seluruh aspirasi masyarakat telah dihimpun dan dipertimbangkan dalam pembahasan peraturan tersebut.

    Namun, keputusan akhir pelarangan total penjualan, hingga aktivitas sponsorship dan tempat hiburan malam total steril rokok, tetap diloloskan.

    “Setelah ini akan kami serahkan ke Bapemperda dan Rapim, lalu difasilitasi Kemendagri sebelum paripurna,” ujar Farah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator sebut Prakarsa Warga Jakbar bentuk partisipasi masyarakat

    Legislator sebut Prakarsa Warga Jakbar bentuk partisipasi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan, kehadiran wadah partisipatif seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin matang dalam berdemokrasi dan memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan daerah.

    “Pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program-program strategis Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke depannya,” kata Kenneth di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Prakarsa Warga Jakarta Barat dapat menjadi ruang sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendorong realisasi program-program strategis yang telah direncanakan oleh Gubernur Pramono.

    Kenneth mengatakan, kehadiran masyarakat dalam proses pengawasan publik bukanlah bentuk oposisi, melainkan perwujudan kontrol sosial yang konstruktif untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

    Sebagai lembaga legislatif, kata Kenneth, DPRD DKI Jakarta juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

    Karena itu, kolaborasi dengan komunitas warga seperti Prakarsa Warga Jakarta Barat dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memperluas saluran aspirasi publik.

    “Saya percaya bahwa dengan keberadaan Prakarsa Warga Jakarta Barat ini akan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya dialog, advokasi kebijakan, dan pemantauan bersama terhadap pelaksanaan program-program strategis daerah agar setiap rupiah anggaran daerah ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

    Kenneth menambahkan, DKI Jakarta memiliki tantangan yang kompleks, mulai dari kepadatan penduduk, ketimpangan ekonomi, hingga masalah lingkungan dan keterbatasan ruang publik yang berkeadilan.

    Dalam konteks itu, kehadiran Prakarsa Warga ini diharapkan mampu memperkuat suara masyarakat dari akar rumput dan memastikan setiap program pembangunan menyentuh kebutuhan nyata warga.

    “Suara Masyarakat akan lebih kuat jika disampaikan secara inklusif dan kolaboratif,” kata Kenneth ketika menghadiri pelantikan pengurus Prakarsa Warga Jakarta Barat di Aula Ali Sadikin Kantor Walikota Jakarta Barat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.