Category: Antaranews.com

  • KKP perkuat peran P2MKP untuk produktivitas usaha perikanan

    KKP perkuat peran P2MKP untuk produktivitas usaha perikanan

    P2MKP adalah ujung tombak penguatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penguatan peran Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) sebagai lembaga pelatihan mandiri yang inovatif demi produktivitas usaha di sektor perikanan.

    “P2MKP adalah ujung tombak penguatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan, langkah itu penting untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan di Tanah Air.

    KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperkuat peran P2MKP sebagai mitra strategis penggerak ekonomi biru berbasis masyarakat.

    Mengangkat tema “Optimalisasi Layanan Pusat Pelatihan KP dalam Penetapan dan Klasifikasi P2MKP Menuju Lembaga Pelatihan Masyarakat yang Berdaya Saing”, lanjut Nyoman, forum itu sekaligus menjadi langkah nyata meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di bidang pelatihan.

    “Melalui forum ini, kita pastikan penetapan dan klasifikasi dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Nyoman mendorong kolaborasi antara P2MKP, satuan pendidikan vokasi, dan dunia usaha agar pelatihan menghasilkan SDM kompeten dan berdaya saing. P2MKP, sambungnya, harus menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan yang memperkuat ekonomi biru berkelanjutan.

    Kepala Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan KKP Lilly Aprilya Pregiwati menegaskan, penguatan peran P2MKP memiliki dasar hukum kuat melalui Permen KP Nomor 18 Tahun 2024 dan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025, yang menempatkan layanan penetapan dan klasifikasi P2MKP sebagai bagian dari layanan publik KKP.

    Disebutkan saat ini tercatat terdapat 107 P2MKP aktif di 22 provinsi dan 72 kabupaten/kota, mencakup bidang budidaya, pengolahan, penangkapan, konservasi, handycraft, hingga garam. Total 9.914 masyarakat telah dilatih, 1.255 tersertifikasi, dan 1.593 berhasil mendirikan usaha baru.

    “Dampaknya nyata, keterampilan meningkat, ekonomi keluarga pesisir tumbuh,” ujar Lilly,

    Ia mencontohkan inovasi “Mobile Garam” di Pati dan usaha olahan ikan di Tegal dan Baubau.

    Selain itu, terdapat Istiqomah, alumni P2MKP Bening Jati Anugrah Bogor, kini telah mendirikan lembaga pelatihan sendiri di Aceh Besar dengan level madya dan dua dapur umum untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ke depan, Pusat Pelatihan KP berkomitmen memperkuat sistem klasifikasi dan monitoring P2MKP melalui reformasi kebijakan, transformasi digital, dan pendampingan kelembagaan agar pelatihan semakin adaptif dan terukur.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pihaknya terus menggencarkan program peningkatan kompetensi masyarakat untuk mendorong produktivitas dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan.

    Peningkatan kompetensi sekaligus untuk menyukseskan pelaksanaan program ekonomi biru yang berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI Perjuangan cetak relawan kesehatan yang mampu bantu masyarakat

    PDI Perjuangan cetak relawan kesehatan yang mampu bantu masyarakat

    Kalau perintah Ibu Ketua Umum, ketika kita menolong orang, jangan lihat dia bukan tim kita, dia bukan orang partai kita. Oh, nolong orang tuh ya semua aja kita tolong. Nothing to lose dulu ya, kita toh nolong orang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning mengatakan pelatihan kader kesehatan PDI Perjuangan dilakukan untuk mencetak relawan kesehatan yang mampu membantu masyarakat mendapatkan hak kesehatan yang birokratis.

    Pernyataan ini disampaikan Ribka dalam Seminar Pelatihan Relawan Kesehatan PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu.

    Menurut Ribka, kader relawan kesehatan PDI Perjuangan harus memiliki modal cukup agar mampu mendampingi masyarakat dalam mendapatkan hak kesehatan di tengah birokrasi pemerintahan yang terbilang rumit.

    Ia memberikan contoh konkret yang sering dihadapi relawan, seperti ketika hak pasien BPJS Kesehatan dipersulit. “Misalnya, BPJS kok masih infus dia dibatalkan? Sebenarnya nggak boleh,” kata Ribka.

    “Mereka (relawan) jago dengan undang-undang. Ketika dia berhadapan mentok –kita ini kan pendamping pasien– ketika hak-hak rakyat itu, hak pasien tidak dapat di rumah sakit,” jelas Ribka.

    Ribka menegaskan bahwa hak untuk sehat adalah hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

    Undang-undang itu juga yang menurut Ribka menjadi awal dari lahirnya fasilitas layanan BPJS.

    “Hak sehat itu sama, dan itu undang-undangnya ada. Di Undang-Undang Dasar ’45, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34, itu Undang-Undang Dasar ’45. Undang-Undang Kesehatan kan turunan dari UUD ’45, Undang-Undang BPJS juga itu,” paparnya.

    Disinilah, menurut Ribka, peran relawan penting untuk mengedukasi masyarakat sekaligus membantu memperjuangkan hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

    “Peran relawan sebagai pendamping pasien menjadi sangat penting ketika mereka menghadapi jalan buntu akibat persoalan birokrasi kesehatan”

    Ribka juga menekankan pesan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh relawan agar membantu seluruh masyarakat, walaupun yang ditolong bukan dari kalangan PDI Perjuangan.

    “Kalau perintah Ibu Ketua Umum, ketika kita menolong orang, jangan lihat dia bukan tim kita, dia bukan orang partai kita. Oh, nolong orang tuh ya semua aja kita tolong. Nothing to lose dulu ya, kita toh nolong orang,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Perawat Sejawat Indonesia, Iwan Effendi, S.Kep., dalam paparan materinya menjelaskan soal mekanisme hukum yang bisa dilakukan oleh relawan kesehatan PDI Perjuangan saat mendampingi pasien di Rumah Sakit.

    “Rekam medis, proses dirawat, dipegang jangan dibuang. Ini penting untuk pasien. Dan Pasal 273 dan 274 dalam Undang-Undang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) mengatur hak dan kewajiban tenaga medis dan kesehatan. Ini para relawan harus paham juga soal ini,” jelas Iwan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Pertarungan dunia kini di bidang ekonomi

    Mendagri: Pertarungan dunia kini di bidang ekonomi

    “Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sriwijaya Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kekuatan global kini tidak lagi ditentukan oleh militer semata, melainkan oleh kekuatan ekonomi, budaya, dan pengetahuan.

    “Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu

    Pandangan strategis tentang arah tatanan dunia baru tersebut disampaikan orasi ilmiah bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045 pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, Sumatera Selatan.

    Menurut Tito, dalam tatanan dunia baru, pertarungan ekonomi akan menentukan siapa yang menjadi kekuatan dominan. Negara yang mampu memproduksi barang dan jasa secara masif, membanjiri pasar dunia, dan menguasai rantai pasok global akan memegang kendali terhadap ekonomi dunia.

    Mengutip pemikiran Prof. Sait Yilmaz dalam buku State, Power, and Hegemony, Tito menjelaskan bahwa kapasitas produksi masif suatu negara ditentukan oleh empat faktor utama.

    Pertama angkatan kerja yang besar, sebagai mesin produksi utama. Kedua, sumber daya alam yang melimpah, untuk menopang bahan baku produksi. Ketiga, bentangan wilayah luas, sebagai ruang penyimpanan dan distribusi hasil produksi. Serta letak geografis strategis, yang berperan sebagai choke point dalam perdagangan internasional.

    “Saya menambahkan faktor keempat, yaitu letak geografis strategis. Indonesia berada di jalur vital dunia. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, posisi ini dapat memengaruhi ekonomi negara lain,” tegasnya.

    Dengan empat modal besar itu, Tito menilai hanya segelintir negara yang memenuhi syarat menjadi kekuatan dominan dunia, yaitu China, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia.

    Tito sendiri optimistis, Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat pada 2045, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Namun, ia mengingatkan bahwa keunggulan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Kunci utama untuk melompat menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Negara itu maju bukan karena SDA, tapi karena SDM-nya. Bonus demografi Indonesia sebesar 68,95% dari total populasi harus diarahkan melalui pendidikan agar menjadi kekuatan produktif,” ujarnya.

    Ia mencontohkan Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew yang berhasil menjadi negara maju tanpa SDA melimpah, hanya dengan mengandalkan pendidikan unggul dan beasiswa bagi generasi terbaiknya.

    Menurut Tito, arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 melalui program pendidikan dan kesehatan rakyat, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan beasiswa kedokteran.

    Untuk itu, Tito mengajak perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi menara gading, tetapi tampil sebagai penggerak inovasi dan transformasi nasional. Perguruan tinggi harus berani berinvestasi pada riset, teknologi, dan pengembangan SDM agar mampu mendukung Indonesia dalam menghadapi tatanan dunia baru yang berbasis pengetahuan dan ekonomi digital.

    “Perguruan tinggi harus bertransformasi. Dunia berubah cepat, dan kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus jadi pemain utama dalam tatanan global baru,” kata Tito.

    Dosen Hukum Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta Triyana Yohanes menilai pandangan Tito relevan dengan kondisi global saat ini. Ia menyebut, Tito berhasil menghadirkan narasi strategis berbasis paradigma konstruktivisme yang sejalan dengan tantangan politik internasional modern.

    Pandangan Tito layak dijadikan pijakan kebijakan luar negeri Indonesia. Dunia memang masih dalam paradigma konstruktivisme, meski sering terhambat oleh kekuatan militer negara adidaya,” ujar Triyana.

    Triyana menilai Tito telah menghadirkan kerangka konstruktivisme modern yang berpijak pada data, riset, dan pengalaman empiris.

    Ia juga menilai orasi itu bisa menjadi landasan konseptual bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah internasional melalui peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, serta pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat.

    “Saya melihat Tito mendorong Indonesia membangun hegemoni berbasis pengetahuan dan produktivitas ekonomi. Ini jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar kekuatan militer,” tambahnya.

    Lebih jauh, Triyana juga mengaitkan gagasan Tito dengan pandangan ekonom Ray Dalio dalam buku How Countries Go Broke, negara yang ingin bertahan di tengah siklus utang global harus memperkuat SDM, teknologi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

    Menurutnya, orasi Tito mengandung pesan moral bahwa pemerintahan yang visioner dan bebas korupsi adalah prasyarat bagi Indonesia menjadi kekuatan dominan pada 2045.

    “Pembangunan hukum dan tata kelola bersih harus menjadi fondasi. Tanpa itu, potensi besar yang disampaikan Tito akan sulit diwujudkan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Robert Kardinal dukung rencana Soeharto jadi pahlawan nasional

    Robert Kardinal dukung rencana Soeharto jadi pahlawan nasional

    “Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Robert J. Kardinal mendukung usulan Presiden ke-2 Indonesia Soeharto menjadi pahlawan nasional.

    Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, Robert menilai Soeharto layak menyandang gelar Pahlawan Nasioan karena kontribusinya yang besar bagi pembangunan di Papua.

    “Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an,” kata dia dalam siaran pers tersebut.

    Sebagai latar, sebelum menjabat sebagai presiden, Soeharto dipercaya Presiden Soekarno untuk memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962.

    Dalam kapasitas sebagai Panglima Mandala, Soeharto merancang dan melaksanakan Operasi Mandala, yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora).

    Bagi Robert, strategi militer yang dijalankan Soeharto sukses meningkatkan tekanan terhadap Belanda, sekaligus membuka jalan bagi diplomasi internasional.

    Puncaknya, kata Robert, ketika Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, yang mengatur penyerahan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

    “Jadi peran Soeharto dalam pembebasan Irian Barat merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan kedaulatan Indonesia. Beliau memiliki kontribusi langsung dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas Robert.

    Tidak hanya itu, Robert menilai Soeharto juga membuka pintu pembangunan untuk tanah Papua melalui program transmigrasi.

    “Melalui program itu, pemerintah membuka daerah-daerah baru untuk pemukiman, pertanian, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif di kawasan Papua,” ujarnya

    Kebijakan ini, bagi Robert, bukan sekadar pemindahan penduduk dari Jawa atau Bali ke timur, melainkan strategi besar pemerataan pembangunan dan integrasi nasional.

    Karenaya, Robert berharap rentetan jasa yang telah diberikan Soeharto dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei: Masyarakat puas dengan kinerja Amran, Teddy, dan Purbaya

    Survei: Masyarakat puas dengan kinerja Amran, Teddy, dan Purbaya

    Jakarta (ANTARA) – Indikator Politik Indonesia menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi tiga menteri yang paling banyak mendapatkan penilaian puas di bidang kinerja dari masyarakat.

    Hal tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang disampaikan Pendiri dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam siaran di akun YouTube Indikator Politik Indonesia dipantau, Sabtu.

    Menurut data yang ditunjukkan Burhanuddin, Amran berada di posisi pertama karena 84,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerjanya

    Di posisi ke dua ada Teddy yang meraup suara responden sebanyak 84,5 persen.

    Yang menarik, yakni Purbaya yang belum genap dua bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, namun sudah meraup penilaian puas dari 84,1 responden survei.

    Namun demikian, tiga menteri itu juga mengantongi beberapa suara masyarakat yang tidak puas akan kinerjanya.

    Amran sendiri mengantongi 10,45 persen suara masyarakat yang tidak puas akan kinerjanya. Selanjutnya, Teddy yang mengantongi 7,5 suara responden yang tidak puas disusul Purbaya sebanyak 7,0 persen responden.

    Dengan adanya hasil survei tersebut, dapat dipastikan tiga anggota kabinet itu menjadi pejabat yang banyak mendapatkan penilaian positif selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Untuk diketahui, survei dilakukan dalam kurun waktu 20-27 Oktober 2025. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

    Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,8 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM turunkan satgas penertiban tambang ilegal di Papua Barat

    Menteri ESDM turunkan satgas penertiban tambang ilegal di Papua Barat

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,”

    Manokwari (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera menurunkan satuan tugas (satgas) penertiban seluruh aktivitas pertambangan secara ilegal di Provinsi Papua Barat.

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,” kata Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah IV DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu, yang turut dihadiri Gubernur Dominggus Mandacan.

    Dia memperingati seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal di Papua Barat untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena berdampak terhadap kerusakan alam dan kelestarian lingkungan.

    Pembentukan satgas telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merespon berbagai pemberitaan media massa yang menuding keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

    “Banyak pemberitaan seolah-olah saya terlibat dalam tambang ilegal. Maka, saya turun langsung dan kalau saya dapat, saya sikat,” tegasnya.

    Bahlil juga membantah tudingan berafiliasi dengan PT Gag Nikel Arya Aditya yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebelum dirinya masuk kabinet.

    Kegiatan pertambangan nikel oleh PT GAG dilakukan setelah bupati setempat menerbitkan izin pada tahun 2004, yang saat itu dirinya belum mengemban tugas sebagai pejabat negara.

    “PT GAG itu kontrak karya dari tahun 70-an dan izin terbaru keluar tahun 2004 oleh bupati. Tahun itu saya belum jadi pejabat,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa dirinya akan memimpin langsung operasi penertiban ilegal di Papua Barat agar prosesnya berjalan transparan dan menghilangkan potensi kesalahpahaman.

    “Saya sendiri yang akan pimpin, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Bahlil.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei: Prabowo masih terpilih jika pilpres digelar sekarang

    Survei: Prabowo masih terpilih jika pilpres digelar sekarang

    “Jadi pak prabowo ketika survei dilakukan itu elektabilitasnya mencapai 46,7 persen,”

    Jakarta (ANTARA) – Indikator Politik Indonesia menyatakan Prabowo Subianto akan terpilih kembali menjadi presiden jika pemilihan presiden terjadi pada saat ini.

    Hal tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia tentang elektabilitas tokoh politik saat ini.

    “Jadi pak prabowo ketika survei dilakukan itu elektabilitasnya mencapai 46,7 persen,” kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam siaran langsung di akun Youtube, Sabtu.

    Di belakang Prabowo, lanjut Muhtadi, ada Dedi Mulyadi yang mengantongi elektabilitas sebanyak 18,4 persen.

    Mantan Calon Presiden Anies Baswedan masih berada di tingkat atas perolehan elektabilitas karena menempati posisi tiga dengan mengantongi 9,0 persen.

    Gibran yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Presiden berada di posisi ke empat dengan perolehan elektabilitas 4,8 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono 3,9 persen, Ganjar Pranowo 3,7 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 1,5 persen, Sherly Tjoanda sebesar 1,1 persen.

    Sekretaris Kabinet Letkol (Inf) Teddy Indrawijaya juga masuk radar masyarakat untuk menjadi presiden dengan perolehan elektabilitas sebesar 0,3 persen.

    Dengan adanya data ini, maka dapat dipastikan Prabowo masih menempati posisi pertama tokoh yang dipilih untuk menjadi presiden Indonesia.

    Untuk diketahui, survei dilakukan dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 27 Oktober 2025. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

    Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,8 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI Perjuangan hormati proses OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

    PDI Perjuangan hormati proses OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

    “Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,”

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menghormati kewenangan dan proses operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Jumat (7/11).

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menegaskan pihaknya menjunjung tinggi independensi KPK.

    “Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Namun demikian, dirinya mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai Sugiri dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan tetap oleh pihak pengadilan.

    Ia menegaskan segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jawa Timur meyakini tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat lantaran telah melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

    Oleh sebab itu, Said mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

    Meski begitu, pria yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan tersebut memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Sugiri, yang juga kader PDI Perjuangan.

    “Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” tuturnya.

    Ia menekankan peristiwa tersebut akan menjadi cermin evaluasi bagi DPD PDI Perjuangan untuk terus berbenah dan memperbaiki ke dalam terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang.

    Selain itu, disebutkan bahwa pihaknya juga akan memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi membuat calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan Sugiri bersama enam orang lainnya sedang diperiksa secara intensif setelah dibawa dari Ponorogo ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pasca-OTT.

    “Tujuh orang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu.

    Budi mengatakan tujuh orang tersebut dibawa dari Ponorogo ke Jakarta dalam dua kloter.

    Kloter pertama terdiri atas Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah Ponorogo, serta dua orang pihak swasta.

    Sementara kloter kedua meliputi orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei: Publik puas dengan penindakan hukum dan korupsi era Prabowo

    Survei: Publik puas dengan penindakan hukum dan korupsi era Prabowo

    “Kondisi penegakan hukum, evaluasi publik menunjukkan dominan dinilai secara positif. Ada 40,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik,”

    Jakarta (ANTARA) – Indikator Politik Indonesia menyatakan masyarakat puas dengan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan hasil survei yang dibacakan Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro di akun Youtube Indikator Politik Indonesia, Sabtu, dijelaskan bahwa jumlah responden yang puas dengan penegakan hukum mencapai 40,8 persen.

    “Kondisi penegakan hukum, evaluasi publik menunjukkan dominan dinilai secara positif. Ada 40,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik,” kata Bawono dalam siaran tersebut.

    Sedangkan yang menilai kinerja Prabowo – Gibran di bidang penegakan hukum itu buruk atau sangat buruk sebanyak 26,4 persen.

    Selanjutnya, data survei yang sama juga menyatakan mayoritas responden puas dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di era Prabowo-Gibran.

    “Evaluasi positif publik ada di 42,7 persen, yang menilai baik atau sangat baik,” kata Bawono.

    Selain itu, 30 persen responden menyatakan penanganan korupsi di Indonesia buruk hingga sangat buruk dan 22,5 persen responden menilai penanganan korupsi di Indonesia dalam kategori sedang.

    Dengan adanya data tersebut, dapat disimpulkan mayoritas responden yang diteliti Indikator Politik Indonesia puas dengan kinerja Prabowo-Gibran di bidang penindakan hukum dan pemberantasan korupsi.

    Untuk diketahui, survei dilakukan dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 27 Oktober 2025. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

    Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,8 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri jenguk korban ledakan SMAN 72 di RSIJ Cempaka Putih

    Kapolri jenguk korban ledakan SMAN 72 di RSIJ Cempaka Putih

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjenguk para korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu.

    Berdasarkan keterangan resmi Divisi Humas Polri yang diterima ANTARA, Listyo datang didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro.

    Ketiganya juga sempat menerima paparan singkat di posko layanan trauma dan healing dari psikologi kepolisian. Tak lama, Listyo dan jajarannya memasuki ruang instalasi gawat darurat (IGD) untuk menemui langsung para korban ledakan SMAN 72 Jakarta Utara.

    Data sementara dari posko pelayanan di RSIJ Cempaka Putih Jakarta, pihak rumah sakit menerima total 39 korban pascaledakan hingga pukul 01.30 WIB dini hari.

    Sebanyak 14 korban masih menjalani rawat inap di IGD. Sementara, 25 pasien lainnya sudah dipulangkan.

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya mendirikan posko pelayanan trauma dan healing di dua rumah sakit pascaledakan di SMAN 72 Jakarta Utara.

    Pada Jumat (7/11) sekira pukul 12.15 WIB, terjadi ledakan di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepatnya dalam Komplek Kodamar TNI Angkatan Laut (AL).

    Menurut keterangan saksi, ledakan terjadi saat siswa dan guru sedang Shalat Jumat di masjid di sekolah tersebut. Ledakan pertama pertama terdengar ketika khutbah sedang berlangsung, disusul ledakan kedua yang diduga berasal dari arah berbeda.

    Ledakan itu menyebabkan para korban mengalami beragam cedera, termasuk luka bakar dan luka akibat serpihan, sekaligus menyulut kepanikan dari warga sekolah dan masyarakat sekitar.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.