Category: Antaranews.com

  • Shutdown Pemerintah AS, ribuan penerbangan terhenti

    Shutdown Pemerintah AS, ribuan penerbangan terhenti

    ANTARA – Krisisnya tenaga pengatur lalu lintas udara membuat lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan, sementara ribuan lainnya tertunda. Pemerintah AS terpaksa mengurangi lalu lintas udara di 40 lokasi akibat kekurangan petugas, di tengah penutupan pemerintah atau government shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika. (Rinto A Navis/Soni Namura/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sepekan, Komisi Reformasi Polri dilantik-Sahroni langgar kode etik

    Sepekan, Komisi Reformasi Polri dilantik-Sahroni langgar kode etik

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik selama sepekan, dari Minggu (2/11) hingga Sabtu (9/11) yang menjadi sorotan, di antaranya Prabowo melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri hingga Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI putuskan Ahmad Sahroni melanggar kode etik.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo lantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Jimly

    Presiden Prabowo Subianto melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore, yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie.

    Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Selain Jimly yang juga merangkap anggota, Prabowo turut melantik sembilan anggota komisi lainnya, yaitu Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Pesawat angkut terbesar TNI AU A400M mendarat di Halim Perdanakusma

    Pesawat angkut terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Udara, yakni Airbus A400M mendarat di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin pagi, dengan disambut tradisi penyiraman air ala TNI AU.

    Dalam laporan ANTARA di lokasi pukul 07.45 WIB, terlihat pesawat tersebut melewati siraman air yang ditembakkan mobil pemadam kebakaran dari sisi kanan dan kiri pesawat.

    Kedatangan pesawat tersebut langsung disambut tepuk tangan seluruh perwira TNI AU dan beberapa tamu undangan yang hadir di Lanud Halim Perdanakusuma.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Puan: Penurunan biaya haji bukti pengelolaan dengan prinsip keadilan

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan keberhasilan menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2026 merupakan bukti bahwa pengelolaan setiap rupiah dana haji dilakukan dengan prinsip keadilan.

    DPR RI melalui alat kelengkapan dewan bersama Menteri Haji dan Umrah RI telah menyepakati BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp87,4juta dan besaran Bipih atau biaya yang dibayarkan oleh jamaah juga turun menjadi Rp54,1 juta.

    “Agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa persidangan pada rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

    Pembicaraan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu. Rapat itu dihadiri oleh Rosan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. MKD putuskan Sahroni langgar kode etik karena pernyataan tak bijak

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI yang dinonaktifkan, Ahmad Sahroni, melanggar kode etik karena melontarkan pernyataan yang tidak bijak.

    Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menyatakan bahwa Sahroni sebaiknya menanggapi kritikan-kritikan dari publik dengan menggunakan kalimat yang pantas dan bijaksana, dengan menghindari kata-kata yang tidak pas.

    “Bahwa telah mencermati pernyataan Teradu V (lima) Ahmad Sahroni yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat pernyataan tersebut tidak bijak,” kata Imron saat membacakan putusan MKD di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Bogor bergerak bersama pengusaha muda kejar kemajuan ekonomi

    Pemkot Bogor bergerak bersama pengusaha muda kejar kemajuan ekonomi

    ANTARA – Pemerintah Kota Bogor menyatakan kesiapan bersinergi dengan pengusaha muda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Dedie Rachim usai pelantikan 52 pengurus baru Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bogor periode 2025-2028, Sabtu (8/11). (Fadzar Ilham Pangestu/Soni Namura/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala Bapanas: Produksi beras meningkat 4,1 juta ton tanpa impor

    Kepala Bapanas: Produksi beras meningkat 4,1 juta ton tanpa impor

    Stok cadangan beras nasional kita, diproyeksikan menembus lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini juga tertinggi dalam 5 tahun terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan proyeksi produksi beras meningkat hingga 4,1 juta ton hingga akhir 2025, tanpa adanya impor komoditas tersebut.

    “Kami hitung selalu moderat. Tahun lalu, (arahan Presiden Prabowo Subianto) empat tahun swasembada, rencananya. Alhamdulillah, tinggal 1 bulan lagi. Sesuai BPS (Badan Pusat Statistik), produksi beras aman. Naik produksi 4,1 juta ton dan itu tertinggi sejak perubahan data BPS,” kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Eskalasi produksi beras Indonesia di tahun 2025 ini yang melampaui capaian sebelumnya menunjukkan pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto mulai membuahkan keberhasilan yang konkret. Hal itu dilanjutkan dengan kuatnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dipastikan tidak ada impor.

    Disebutkan produksi padi setara beras di tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, berkat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperkuat sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Angka itu meningkat bila dibandingkan produksi tahun sebelumnya mencapai 30 juta ton lebih.

    Ia menuturkan kondisi produksi dan stok beras saat ini sangat ideal untuk menjaga stabilitas pangan. Hingga akhir tahun, ia proyeksikan stok CBP dapat lebih dari 3 tahun dan menjadi capaian tertinggi pemerintah bersama Perum Bulog.

    “Stok cadangan beras nasional kita, diproyeksikan menembus lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini juga tertinggi dalam 5 tahun terakhir,” ungkap Amran.

    Dalam catatan Bapanas, stok akhir tahun CBP dalam 5 tahun terakhir masih berkisar di bawah 2 juta ton. Rinciannya di 2021 berada di 0,8 juta ton; 2022 di 0,3 juta ton; 2023 di 0,8 juta ton; dan mulai meningkat di 2024 dengan stok akhir CBP 1,8 juta ton. Sementara proyeksi stok akhir CBP di 2025 yang dapat berada lebih dari 3 juta ton akan melampaui torehan tersebut.

    Selain itu, dalam 18 tahun terakhir, stok akhir CBP yang tanpa pasokan dari importasi juga belum pernah mencapai hingga lebih 3 juta ton. Tercatat di 2008 yang tak ada impor, stok akhir CBP berada di 1,1 juta ton.

    Pasadař 2009 yang juga nihil impor, di akhir tahun menyisakan 1,6 juta ton. Sementara di 2019 sampai 2021 yang juga tidak ada impor beras, sampai akhir tahun stok CBP masing-masing di tiga tahun tersebut berada di angka 2,2 juta ton, 1,9 juta ton, dan 0,8 juta ton.

    Untuk tahun ini, stok beras pemerintah sampai 7 November totalnya masih ada 3,923 juta ton yang terdiri dari CBP 3,743 juta ton dan komersial 180,1 ribu ton.

    Dari itu, Bulog telah melakukan pengadaan dalam negeri sepanjang tahun ini sebanyak 3,264 juta ton yang terdiri dari 3,056 juta ton untuk CBP dan 208,4 ribu ton stok komersial.

    Kemudian penyaluran CBP ke masyarakat melalui berbagai program mencapai 1,031 juta ton dan akan terus meningkat hingga penghujung tahun.

    Program-program penyaluran CBP yang melalui penugasan dari Bapanas ke Bulog antara lain Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, bantuan pangan beras, bencana dan keadaan darurat, sampai beras untuk golongan anggaran PNS.

    “Kami laporkan bahwa kondisi stok dan produksi saat ini sangat kuat untuk menjaga stabilitas pangan. 2 bulan terakhir harga beras mulai turun. Namun kami tidak akan berhenti. Operasi pasar terus kami jalankan hingga seluruh harga di lapangan benar-benar stabil,” kata Amran lagi.

    Operasi pasar berupa SPHP beras ke berbagai lini pasar terus beriringan dengan pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang melibatkan unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog dan pemerintah daerah.

    Sampai 6 November, lanjutnya, Satgas telah melaksanakan pengawasan total lebih dari 5.000 kegiatan dengan rata-rata harian mencapai lebih dari 800 titik di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

    “Jadi insya Allah tahun ini kita hampir pasti tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor. Saya yakin satu bulan ke depan insya Allah tidak ada impor beras,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Kekuasaan bukan tujuan, tetapi alat untuk bantu rakyat

    Prabowo: Kekuasaan bukan tujuan, tetapi alat untuk bantu rakyat

    Kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan, sebab kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk berbuat baik bagi bangsa dan rakyat. Kita ingin Indonesia yang adik, makmur, dan sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengingatkan jajaran pimpinan dan kader partainya kekuasaan tidak menjadi tujuan, tetapi alat perjuangan untuk membantu rakyat untuk sejahtera dan makmur.

    Di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Jawa Barat, Sabtu, Presiden Prabowo memberikan taklimat kepada jajaran pimpinan dan kader partai, kemudian Presiden juga memanfaatkan pertemuan itu untuk berinteraksi secara langsung dengan kader-kadernya.

    “Kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan, sebab kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk berbuat baik bagi bangsa dan rakyat. Kita ingin Indonesia yang adik, makmur, dan sejahtera,” kata Presiden Prabowo saat memberikan taklimat kepada kadernya.

    Dalam pertemuan yang sama, Presiden Prabowo juga mengingatkan setiap kebijakan yang dibuat oleh jajaran pimpinan dan kader harus selalu berpihak kepada rakyat.

    Presiden Prabowo juga mengingatkan kembali arti menjadi seorang pemimpin kepada jajaran di partainya itu.

    “Seorang pemimpin sejati harus memahami keadaan bangsanya. Tidak cukup hanya dengan rasa suka atau tidak suka, tetapi harus mengetahui arah perjuangan bangsa,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam paparannya saat memberikan taklimat, Presiden Prabowo juga menekankan kembali amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

    Isi Pasal 33 yang dipaparkan dalam taklimat itu, sebagai berikut:

    1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

    2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

    3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

    4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

    Dalam acara pemberian taklimat itu, seluruh kader Partai Gerindra mengenakan atasan safari berwarna putih dengan celana berwarna krem, dan untuk kader laki-laki seluruhnya mengenakan kopiah.

    Beberapa jajaran pimpinan dan kader partai, yang saat ini juga menjadi pejabat negara, yang hadir, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai, kemudian ada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Gerindra DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, dan Ketua Komisi IV DPR RI Situ Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP perkuat peran P2MKP untuk produktivitas usaha perikanan

    KKP perkuat peran P2MKP untuk produktivitas usaha perikanan

    P2MKP adalah ujung tombak penguatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penguatan peran Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) sebagai lembaga pelatihan mandiri yang inovatif demi produktivitas usaha di sektor perikanan.

    “P2MKP adalah ujung tombak penguatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan, langkah itu penting untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan di Tanah Air.

    KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperkuat peran P2MKP sebagai mitra strategis penggerak ekonomi biru berbasis masyarakat.

    Mengangkat tema “Optimalisasi Layanan Pusat Pelatihan KP dalam Penetapan dan Klasifikasi P2MKP Menuju Lembaga Pelatihan Masyarakat yang Berdaya Saing”, lanjut Nyoman, forum itu sekaligus menjadi langkah nyata meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di bidang pelatihan.

    “Melalui forum ini, kita pastikan penetapan dan klasifikasi dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Nyoman mendorong kolaborasi antara P2MKP, satuan pendidikan vokasi, dan dunia usaha agar pelatihan menghasilkan SDM kompeten dan berdaya saing. P2MKP, sambungnya, harus menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan yang memperkuat ekonomi biru berkelanjutan.

    Kepala Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan KKP Lilly Aprilya Pregiwati menegaskan, penguatan peran P2MKP memiliki dasar hukum kuat melalui Permen KP Nomor 18 Tahun 2024 dan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025, yang menempatkan layanan penetapan dan klasifikasi P2MKP sebagai bagian dari layanan publik KKP.

    Disebutkan saat ini tercatat terdapat 107 P2MKP aktif di 22 provinsi dan 72 kabupaten/kota, mencakup bidang budidaya, pengolahan, penangkapan, konservasi, handycraft, hingga garam. Total 9.914 masyarakat telah dilatih, 1.255 tersertifikasi, dan 1.593 berhasil mendirikan usaha baru.

    “Dampaknya nyata, keterampilan meningkat, ekonomi keluarga pesisir tumbuh,” ujar Lilly,

    Ia mencontohkan inovasi “Mobile Garam” di Pati dan usaha olahan ikan di Tegal dan Baubau.

    Selain itu, terdapat Istiqomah, alumni P2MKP Bening Jati Anugrah Bogor, kini telah mendirikan lembaga pelatihan sendiri di Aceh Besar dengan level madya dan dua dapur umum untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ke depan, Pusat Pelatihan KP berkomitmen memperkuat sistem klasifikasi dan monitoring P2MKP melalui reformasi kebijakan, transformasi digital, dan pendampingan kelembagaan agar pelatihan semakin adaptif dan terukur.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pihaknya terus menggencarkan program peningkatan kompetensi masyarakat untuk mendorong produktivitas dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan.

    Peningkatan kompetensi sekaligus untuk menyukseskan pelaksanaan program ekonomi biru yang berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI Perjuangan cetak relawan kesehatan yang mampu bantu masyarakat

    PDI Perjuangan cetak relawan kesehatan yang mampu bantu masyarakat

    Kalau perintah Ibu Ketua Umum, ketika kita menolong orang, jangan lihat dia bukan tim kita, dia bukan orang partai kita. Oh, nolong orang tuh ya semua aja kita tolong. Nothing to lose dulu ya, kita toh nolong orang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning mengatakan pelatihan kader kesehatan PDI Perjuangan dilakukan untuk mencetak relawan kesehatan yang mampu membantu masyarakat mendapatkan hak kesehatan yang birokratis.

    Pernyataan ini disampaikan Ribka dalam Seminar Pelatihan Relawan Kesehatan PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu.

    Menurut Ribka, kader relawan kesehatan PDI Perjuangan harus memiliki modal cukup agar mampu mendampingi masyarakat dalam mendapatkan hak kesehatan di tengah birokrasi pemerintahan yang terbilang rumit.

    Ia memberikan contoh konkret yang sering dihadapi relawan, seperti ketika hak pasien BPJS Kesehatan dipersulit. “Misalnya, BPJS kok masih infus dia dibatalkan? Sebenarnya nggak boleh,” kata Ribka.

    “Mereka (relawan) jago dengan undang-undang. Ketika dia berhadapan mentok –kita ini kan pendamping pasien– ketika hak-hak rakyat itu, hak pasien tidak dapat di rumah sakit,” jelas Ribka.

    Ribka menegaskan bahwa hak untuk sehat adalah hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

    Undang-undang itu juga yang menurut Ribka menjadi awal dari lahirnya fasilitas layanan BPJS.

    “Hak sehat itu sama, dan itu undang-undangnya ada. Di Undang-Undang Dasar ’45, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34, itu Undang-Undang Dasar ’45. Undang-Undang Kesehatan kan turunan dari UUD ’45, Undang-Undang BPJS juga itu,” paparnya.

    Disinilah, menurut Ribka, peran relawan penting untuk mengedukasi masyarakat sekaligus membantu memperjuangkan hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

    “Peran relawan sebagai pendamping pasien menjadi sangat penting ketika mereka menghadapi jalan buntu akibat persoalan birokrasi kesehatan”

    Ribka juga menekankan pesan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh relawan agar membantu seluruh masyarakat, walaupun yang ditolong bukan dari kalangan PDI Perjuangan.

    “Kalau perintah Ibu Ketua Umum, ketika kita menolong orang, jangan lihat dia bukan tim kita, dia bukan orang partai kita. Oh, nolong orang tuh ya semua aja kita tolong. Nothing to lose dulu ya, kita toh nolong orang,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Perawat Sejawat Indonesia, Iwan Effendi, S.Kep., dalam paparan materinya menjelaskan soal mekanisme hukum yang bisa dilakukan oleh relawan kesehatan PDI Perjuangan saat mendampingi pasien di Rumah Sakit.

    “Rekam medis, proses dirawat, dipegang jangan dibuang. Ini penting untuk pasien. Dan Pasal 273 dan 274 dalam Undang-Undang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) mengatur hak dan kewajiban tenaga medis dan kesehatan. Ini para relawan harus paham juga soal ini,” jelas Iwan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Pertarungan dunia kini di bidang ekonomi

    Mendagri: Pertarungan dunia kini di bidang ekonomi

    “Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sriwijaya Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kekuatan global kini tidak lagi ditentukan oleh militer semata, melainkan oleh kekuatan ekonomi, budaya, dan pengetahuan.

    “Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu

    Pandangan strategis tentang arah tatanan dunia baru tersebut disampaikan orasi ilmiah bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045 pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, Sumatera Selatan.

    Menurut Tito, dalam tatanan dunia baru, pertarungan ekonomi akan menentukan siapa yang menjadi kekuatan dominan. Negara yang mampu memproduksi barang dan jasa secara masif, membanjiri pasar dunia, dan menguasai rantai pasok global akan memegang kendali terhadap ekonomi dunia.

    Mengutip pemikiran Prof. Sait Yilmaz dalam buku State, Power, and Hegemony, Tito menjelaskan bahwa kapasitas produksi masif suatu negara ditentukan oleh empat faktor utama.

    Pertama angkatan kerja yang besar, sebagai mesin produksi utama. Kedua, sumber daya alam yang melimpah, untuk menopang bahan baku produksi. Ketiga, bentangan wilayah luas, sebagai ruang penyimpanan dan distribusi hasil produksi. Serta letak geografis strategis, yang berperan sebagai choke point dalam perdagangan internasional.

    “Saya menambahkan faktor keempat, yaitu letak geografis strategis. Indonesia berada di jalur vital dunia. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, posisi ini dapat memengaruhi ekonomi negara lain,” tegasnya.

    Dengan empat modal besar itu, Tito menilai hanya segelintir negara yang memenuhi syarat menjadi kekuatan dominan dunia, yaitu China, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia.

    Tito sendiri optimistis, Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat pada 2045, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Namun, ia mengingatkan bahwa keunggulan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Kunci utama untuk melompat menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Negara itu maju bukan karena SDA, tapi karena SDM-nya. Bonus demografi Indonesia sebesar 68,95% dari total populasi harus diarahkan melalui pendidikan agar menjadi kekuatan produktif,” ujarnya.

    Ia mencontohkan Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew yang berhasil menjadi negara maju tanpa SDA melimpah, hanya dengan mengandalkan pendidikan unggul dan beasiswa bagi generasi terbaiknya.

    Menurut Tito, arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 melalui program pendidikan dan kesehatan rakyat, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan beasiswa kedokteran.

    Untuk itu, Tito mengajak perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi menara gading, tetapi tampil sebagai penggerak inovasi dan transformasi nasional. Perguruan tinggi harus berani berinvestasi pada riset, teknologi, dan pengembangan SDM agar mampu mendukung Indonesia dalam menghadapi tatanan dunia baru yang berbasis pengetahuan dan ekonomi digital.

    “Perguruan tinggi harus bertransformasi. Dunia berubah cepat, dan kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus jadi pemain utama dalam tatanan global baru,” kata Tito.

    Dosen Hukum Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta Triyana Yohanes menilai pandangan Tito relevan dengan kondisi global saat ini. Ia menyebut, Tito berhasil menghadirkan narasi strategis berbasis paradigma konstruktivisme yang sejalan dengan tantangan politik internasional modern.

    Pandangan Tito layak dijadikan pijakan kebijakan luar negeri Indonesia. Dunia memang masih dalam paradigma konstruktivisme, meski sering terhambat oleh kekuatan militer negara adidaya,” ujar Triyana.

    Triyana menilai Tito telah menghadirkan kerangka konstruktivisme modern yang berpijak pada data, riset, dan pengalaman empiris.

    Ia juga menilai orasi itu bisa menjadi landasan konseptual bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah internasional melalui peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, serta pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat.

    “Saya melihat Tito mendorong Indonesia membangun hegemoni berbasis pengetahuan dan produktivitas ekonomi. Ini jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar kekuatan militer,” tambahnya.

    Lebih jauh, Triyana juga mengaitkan gagasan Tito dengan pandangan ekonom Ray Dalio dalam buku How Countries Go Broke, negara yang ingin bertahan di tengah siklus utang global harus memperkuat SDM, teknologi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

    Menurutnya, orasi Tito mengandung pesan moral bahwa pemerintahan yang visioner dan bebas korupsi adalah prasyarat bagi Indonesia menjadi kekuatan dominan pada 2045.

    “Pembangunan hukum dan tata kelola bersih harus menjadi fondasi. Tanpa itu, potensi besar yang disampaikan Tito akan sulit diwujudkan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Robert Kardinal dukung rencana Soeharto jadi pahlawan nasional

    Robert Kardinal dukung rencana Soeharto jadi pahlawan nasional

    “Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Robert J. Kardinal mendukung usulan Presiden ke-2 Indonesia Soeharto menjadi pahlawan nasional.

    Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, Robert menilai Soeharto layak menyandang gelar Pahlawan Nasioan karena kontribusinya yang besar bagi pembangunan di Papua.

    “Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an,” kata dia dalam siaran pers tersebut.

    Sebagai latar, sebelum menjabat sebagai presiden, Soeharto dipercaya Presiden Soekarno untuk memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962.

    Dalam kapasitas sebagai Panglima Mandala, Soeharto merancang dan melaksanakan Operasi Mandala, yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora).

    Bagi Robert, strategi militer yang dijalankan Soeharto sukses meningkatkan tekanan terhadap Belanda, sekaligus membuka jalan bagi diplomasi internasional.

    Puncaknya, kata Robert, ketika Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, yang mengatur penyerahan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

    “Jadi peran Soeharto dalam pembebasan Irian Barat merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan kedaulatan Indonesia. Beliau memiliki kontribusi langsung dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas Robert.

    Tidak hanya itu, Robert menilai Soeharto juga membuka pintu pembangunan untuk tanah Papua melalui program transmigrasi.

    “Melalui program itu, pemerintah membuka daerah-daerah baru untuk pemukiman, pertanian, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif di kawasan Papua,” ujarnya

    Kebijakan ini, bagi Robert, bukan sekadar pemindahan penduduk dari Jawa atau Bali ke timur, melainkan strategi besar pemerataan pembangunan dan integrasi nasional.

    Karenaya, Robert berharap rentetan jasa yang telah diberikan Soeharto dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei: Masyarakat puas dengan kinerja Amran, Teddy, dan Purbaya

    Survei: Masyarakat puas dengan kinerja Amran, Teddy, dan Purbaya

    Jakarta (ANTARA) – Indikator Politik Indonesia menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi tiga menteri yang paling banyak mendapatkan penilaian puas di bidang kinerja dari masyarakat.

    Hal tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang disampaikan Pendiri dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam siaran di akun YouTube Indikator Politik Indonesia dipantau, Sabtu.

    Menurut data yang ditunjukkan Burhanuddin, Amran berada di posisi pertama karena 84,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerjanya

    Di posisi ke dua ada Teddy yang meraup suara responden sebanyak 84,5 persen.

    Yang menarik, yakni Purbaya yang belum genap dua bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, namun sudah meraup penilaian puas dari 84,1 responden survei.

    Namun demikian, tiga menteri itu juga mengantongi beberapa suara masyarakat yang tidak puas akan kinerjanya.

    Amran sendiri mengantongi 10,45 persen suara masyarakat yang tidak puas akan kinerjanya. Selanjutnya, Teddy yang mengantongi 7,5 suara responden yang tidak puas disusul Purbaya sebanyak 7,0 persen responden.

    Dengan adanya hasil survei tersebut, dapat dipastikan tiga anggota kabinet itu menjadi pejabat yang banyak mendapatkan penilaian positif selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Untuk diketahui, survei dilakukan dalam kurun waktu 20-27 Oktober 2025. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

    Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,8 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.