Category: Antaranews.com

  • Waskita dapat kontrak Rp233,5 miliar untuk rehabilitasi Cibaliung

    Waskita dapat kontrak Rp233,5 miliar untuk rehabilitasi Cibaliung

    Rehabilitasi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi jaringan irigasi agar dapat berfungsi secara optimal dalam menyalurkan air ke lahan pertanian, sehingga meningkatkan produktivitas pertanianJakarta (ANTARA) – PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapat kontrak baru senilai Rp233,5 miliar untuk mengerjakan proyek rehabilitasi daerah irigasi Cibaliung di Kecamatan Cieukesik, Kabupaten Pandeglang, Banten.

    Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II Hanif Wasistono dengan Perwakilan Resmi Kerja Sama Operasional (KSO) Hansol-Waskita Kim Sang Chun di Serang, Banten, Jumat.

    Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan rehabilitasi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi jaringan irigasi agar dapat berfungsi secara optimal dalam menyalurkan air ke lahan pertanian, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian.

    Rehabilitasi tersebut, kata dia, tidak hanya memperbaiki saluran irigasi, tetapi juga meningkatkan kapasitasnya dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Selain itu, kegiatan ini juga memungkinkan perluasan area tanam.

    “Maka diharapkan rehabilitasi ini bisa berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian di Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Hal itu sejalan dengan program pemerintah dalam memperkuat lumbung pangan masyarakat,” ujar Ermy.

    Menurut Ermy, Waskita akan merehabilitasi dua saluran primer utama, yaitu saluran primer kanan Cibaliung sepanjang 24.326 meter dan saluran primer kiri Cibaliung sepanjang 7.313,6 meter.

    Selain itu, empat saluran sekunder juga akan diperbaiki, yakni saluran Umbulan (6.236 m), Leuwi Gede (1.650 m), Sumur Batu (1.765 m), dan Wunubera (3.895 m). Tidak hanya itu, saluran pembuang Cijambu sepanjang 5.201,7 meter juga akan direhabilitasi.

    Ermy mengatakan proyek ini akan dilaksanakan selama 24 bulan, sedangkan masa pemeliharaan setelah proyek selesai adalah 365 hari kalender.

    Sebelumnya, Waskita Karya telah mengerjakan beberapa proyek rehabilitasi jaringan irigasi, di antaranya jaringan irigasi Ciliman di Banten, Sungai Citarum di Jawa Barat, dan daerah irigasi Peterongan Mrican di Jawa Timur.

    Baca juga: Waskita lakukan inovasi rampungkan LRT Jakarta Velodrome-Manggarai
    Baca juga: Waskita Karya rampungkan Bendungan Temef di NTT, siap diresmikan

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonomi dan kesejahteraan jadi tema debat kedua Pilkada DKI Jakarta

    Ekonomi dan kesejahteraan jadi tema debat kedua Pilkada DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” sebagai tema debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada 27 Oktober 2024.
     

    “Tema debat kedua tentang Ekonomi dan kesejahteraan Sosial. Untuk tema debat setiap sesinya sudah dirumuskan oleh tim perumus yang merupakan ahli atau pakar di bidangnya,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Fahmi mengatakan, debat calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Jakarta dijadwalkan berlangsung di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, pukul 19.00 WIB.

     

    Adapun terkait segmen dalam debat, kata dia, hampir sama seperti debat pertama. Namun, KPU DKI Jakarta berencana melibatkan partisipasi masyarakat.

     

     

    Dalam debat pertama, KPU DKI membagi segmen menjadi enam yakni segmen satu pemaparan visi dan misi masing-masing pasangan calon (paslon), lalu segmen dua dan tiga para paslon menjawab pertanyaan panelis.

     

    Kemudian di segmen empat dan lima merupakan tanya jawab antar pasangan calon, dilanjutkan segmen enam yakni pemberian pernyataan penutup dari pasangan calon.

     

    Debat pertama dimulai pukul 19.00 WIB dan berlangsung sekitar 150 menit dengan dengan 30 menit untuk jeda iklan. Tema yang diangkat dalam debat perdana yakni “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

     

    Debat diikuti paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

     

    KPU DKI Jakarta menjadwalkan debat tahap ketiga pada 17 November 2024 atau 10 menjelang hari pemungutan suara yakni pada 27 November 2024.

     

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KSSK : Kebijakan akan tetap suportif program pemerintahan baru

    KSSK : Kebijakan akan tetap suportif program pemerintahan baru

    Seperti kita semua sudah tahu dari sisi ketahanan pangan dan ketahanan energiJakarta (ANTARA) – Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa arah kebijakan ke depan akan tetap suportif terhadap program- program yang menjadi prioritas dari pemerintahan baru.

    Adapun, pemerintahan baru Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki 17 program prioritas, diantaranya swasembada pangan, energi, dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta ada 14 program prioritas lainnya.

    “Seperti kita semua sudah tahu dari sisi ketahanan pangan dan ketahanan energi. Namun, juga pada saat yang sama harus waspada dengan rambatan dari global. Ia (Prabowo) selalu menyampaikan geopolitik, geostrategis, geoekonomi itu semuanya berhubungan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Jumat.

    Sri Mulyani mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di tingkat global, baik itu keamanan ataupun politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, semuanya akan memberikan pengaruh terhadap suasana perekonomian di tingkat global yang dapat merembet ke Tanah Air.

    “Sementara itu, untuk kebijakan fiskal tetap kita lakukan secara prudent, suportif terhadap program-program nasional,” ujar Sri Mulyani.

    Ia melanjutkan, bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua kombinasi yang terus- menerus membutuhkan kalibrasi.

    “Ini akan terus kita lakukan di dalam rangka untuk mengoptimalkan bauran policy dari tiga institusi, plus dari tempatnya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk memberikan keyakinan yaitu mengenai safety atau dari sisi jaminan,” ujar Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dijaga sesuai dengan Undang Undang (UU) yaitu dengan defisit sebesar 2,5 persen pada tahun 2025.

    “Terkait kurs (Rupiah), kami dengan Bank Indonesia (BI) akan terus bekerja sama. Kemudian suku bunga global yang mempengaruhi suku bunga dalam negeri. Dan juga dari sisi inflasi belum selesai, tentu saja presiden terpilih juga memberikan penekanan untuk produksi dari sisi energi karena energi dan pangan adalah dua sektor penting yang menjadi perhatian,” ujar Sri Mulyani.

    Baca juga: KSSK : Stabilitas sistem keuangan RI terjaga di kuartal III-2024
    Baca juga: KSSK yakin rupiah bakal bergerak menguat

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dirut ANTARA: Akurasi kunci industri media bertahan di era digital

    Dirut ANTARA: Akurasi kunci industri media bertahan di era digital

    Pilar utamanya ketika mau berbisnis informasi, dia harus menjamin akurasi dan kecepatanSurabaya (ANTARA) – Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir menyatakan akurasi data dan kecepatan menyiarkan berita merupakan kunci agar industri media massa mampu bertahan di tengah gempuran perkembangan digital termasuk Artificial Intelligence (AI).

    “Pilar utamanya ketika mau berbisnis informasi, dia harus menjamin akurasi dan kecepatan. Kalau masih ada dua ini, Insya Allah LKBN ANTRA masih menjadi template-nya algoritma AI,” katanya saat berkunjung ke Kantor LKBN ANTARA Biro Jawa Timur di Surabaya, Jumat.

    Munir menjelaskan teknologi AI memang memiliki dampak positif bagi kehidupan namun sekaligus menjadi ancaman termasuk terhadap industri media massa.

    Melalui AI, pembuatan berita menjadi lebih mudah dan cepat namun teknologi ini memiliki kelemahan yaitu diragukan keakuratan datanya.

    Sementara keakuratan data masuk dalam kode etik jurnalistik yang harus dipenuhi oleh seorang jurnalis dalam membuat sebuah berita sehingga apabila industri media massa mempertahankan aspek ini maka dapat membangun trust pada masyarakat.

    Baca juga: ANTARA beri pelatihan foto produk dan pemasaran digital UMKM Bondowoso

    Baca juga: Dirut ANTARA: Media “mainstream” ujung tombak promosikan produk UMKM

    “Contoh AI tidak akurasi, tim saya kemarin ketika memverifikasi terhadap AI. Di situ ANTARA ETP di dalam AI otoritasnya berada di OJK padahal berada di BI. Ini contoh AI tidak akurat atau diragukan keakuratannya,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Munir menuturkan jika industri dapat mempertahankan kode etik jurnalistik dalam memproduksi berita terutama mengenai aspek keakuratan data dan kecepatan maka masyarakat tetap akan mencari berita dari sumber resmi.

    “Saya meminta wartawan dan redaksi jaga akurasi berita dan kecepatannya karena dia menjadi template. Kalau menjadi template terus di Google maka lembaga yang mencari legitimasi dan keakuratan pasti masih ke ANTARA,” katanya.

    Baca juga: ANTARA gelar seminar Entrepreneurship Coaching Clinic di Bondowoso

    Baca juga: LKBN ANTARA kolaborasi dengan Kauje dalam Tegalboto Memanggil 3

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah buka peluang jenama parfum dunia buka pabrik di Aceh

    Pemerintah buka peluang jenama parfum dunia buka pabrik di Aceh

    ANTARA – Pemerintah Aceh mendorong Bank Indonesia menghadirkan jenama parfum ternama dunia untuk membuka pabrik produksi di Tanah Rencong untuk memberi nilai tambah pada produk minyak nilam setempat. Penjabat Gubernur Aceh Safrizal, Jumat (18/10), mengaku Aceh sudah mampu memproduksi minyak nilam dengan kualitas terbaik di dunia. (Aprizal Rachmad/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • KPU Jaksel minta warga tak golput

    KPU Jaksel minta warga tak golput

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan meminta warga tak menggunakan hak pilih (golput) atau mencoblos semua pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

     

    “Masyarakat diharapkan untuk hadir di TPS sebagai pembuktian kami sebagai penyelenggara pemilu sudah maksimal atau belum,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Taqiyuddin mengatakan, ajang Pilkada ini untuk menjawab warga yang masih mempertanyakan kinerja para penyelenggara pesta demokrasi.

     

    Dia menyayangkan masih adanya oknum tertentu yang menyebarkan “Gerakan Coblos Semua”, padahal pihaknya juga tak kalah gencar melakukan sosialisasi.

     

     

    Karena itu, dia menegaskan penyelenggaraan Pilkada menjadi bukti bahwa pelaksanaannya sudah sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wali Kota Tahun 2024.

     

    Selain itu, dia mengibaratkan Pilkada DKI layaknya restoran. Warga bisa memilih menu dalam arti pasangan calon (paslon) sesuai selera masing-masing.

     

    “Sehingga warga perlu mencari tahu visi-misi dari pasangan calon ibarat masakan, apakah rempah-rempahnya ini berkualitas dalam artian program-program yang dibawa,” katanya.

     

    Dengan demikian, KPU Jakarta Selatan (Jaksel) mengimbau warga untuk bisa mencari tahu dan mendalami informasi terkait Pilkada mengingat masih banyak waktu menuju hari pelaksanaan 27 November 2024.

     

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

     

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Medan raih nilai maksimal evaluasi mandiri penerapan SPBE 2024

    Pemkot Medan raih nilai maksimal evaluasi mandiri penerapan SPBE 2024

    Di aspek layanan kita mendapatkan nilai maksimal lima poin untuk skala lima, itu yang menjadi kekuatan penilaian SPBE kita,Medan (ANTARA) –

    Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, meraih penilaian maksimal dalam evaluasi mandiri dalam penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024.

     

     

    “Pemkot Medan dapat nilai maksimal lima poin dalam aspek layanan,” ujar Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan M Agha Novrian, di Medan, Jumat.

     

    Hal itu, lanjut dia, merupakan penilaian interview evaluasi SPBE Tahun 2024 dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

     

    Pihaknya menyebutkan, bahwa Pemkot Medan mendapat nilai 3,7 poin atau meningkat dari tahun sebelumnya hasil penilaian sementara Kementerian PAN-RB.

     

    “Hasil itu dapat kita tingkatkan lagi dengan cara melengkapi berkas yang diminta oleh tim penilai,” katanya.

     

    Agha kembali menyebutkan, Pemkot Medan meraih nilai tertinggi di aspek layanan dari sejumlah aspek yang menjadi penilaian SPBE tahun ini.

     

    “Di aspek layanan kita mendapatkan nilai maksimal lima poin untuk skala lima, itu yang menjadi kekuatan penilaian SPBE kita,” sebut dia.

     

    Atas dasar tersebut, Agha optimistis penilaian SPBE Pemkot Medan Tahun 2024 ini akan meningkat jauh dari tahun sebelumnya.

     

    “Saya berharap kita semua dapat bersama-sama meningkatkan nilai SPBE Pemkot Medan tahun ini,” tutur Agha Novrian.

     

    Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mengatakan, bahwa evaluasi penerapan instansi pemerintah memasuki tahap penilaian interviu secara daring.

     

    Pihaknya menyampaikan tahap penilaian itu dilakukan dalam menindaklanjuti hasil penilaian mandiri dan penilaian dokumen pada evaluasi SPBE Tahun 2024.

     

    Cahyono juga menjelaskan, bahwa penilaian ini dilaksanakan pada 14-29 Oktober 2024, yang diikuti 599 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).

     

    “Diharapkan tahap penilaian interview dapat dimanfaatkan para peserta untuk dapat meningkatkan nilai kematangan SPBE yang bisa menjadi capaian pemerintah saat ini dan pondasi pemerintahan yang akan datang,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • KI Pusat koordinasi dengan pemprov untuk tingkatan IKIP

    KI Pusat koordinasi dengan pemprov untuk tingkatan IKIP

    “Ada dua provinsi dengan IKIP 2024 kategori buruk dengan skor di bawah 60,”Jakarta (ANTARA) – Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Gede Narayana mengatakan bahwa KI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) yang hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 berada pada posisi buruk.

    “Ada dua provinsi dengan IKIP 2024 kategori buruk dengan skor di bawah 60,” kata Gede saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, dua provinsi yang IKIP berada pada situasi buruk dengan skor di bawah 60 yaitu Maluku dan Provinsi Papua Barat.

    Untuk itu, kata Gede, KI Pusat berusaha berkoordinasi dengan pemprov terkait, hal ini guna mencari penyebab dan memberikan solusi kepada pemangku kepentingan di dua provinsi tersebut.

    “Kami akan berkoordinasi dengan pemda tersebut, agar bisa meningkatkan keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa merujuk hasil IKIP 2024 terdapat 11 provinsi yang berada pada situasi baik yaitu provinsi yang memperoleh nilai skor di atas 80.

    Jumlah tersebut kata Gede, naik dari hasil IKIP 2023 yang hanya terjadi di 5 provinsi, sedangkan secara nasional terdapat 19 provinsi yang situasi keterbukaan informasi publiknya berada di atas rata-rata nasional yaitu 75,65.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengatakan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 berada pada situasi sedang dengan skor 75,65 meningkat dari tahun 2023 dengan skor 75,4.

    Ia menjelaskan sejak pertama kali digelar pada 2021, terjadi peningkatan skor yang konsisten selama empat tahun berturut-turut. Pada 2021, skor nasional IKIP berada pada angka 71,37, naik menjadi 74,43 pada 2022 dan terus naik hingga 2024.

    “Peningkatan IKIP 2024 memang tidak signifikan, tetapi ini menunjukkan progres yang baik,” kata Donny Kamis (17/10).

    Donny mengatakan peningkatan juga diikuti dengan kenaikan skor di sejumlah provinsi yang menunjukkan sudah ada upaya hadirnya keterbukaan informasi publik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

    “Melalui pelaksanaan IKIP 2024, Komisi Informasi Pusat ingin memotret tiga kewajiban generik negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik,” ujarnya.

     

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jaksel minta camat maksimalkan gudang untuk simpan logistik

    KPU Jaksel minta camat maksimalkan gudang untuk simpan logistik

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan meminta setiap camat memaksimalkan gudang di wilayahnya sebagai tempat penyimpanan logistik Pilkada DKI Jakarta.

     

    “Mendapatkan arahan dari Pemprov DKI DKI, kita diarahkan untuk menggunakan atau memaksimalkan gudang-gudang kecamatan di masing-masing wilayah,” kata Ketua KPU Jakarta Selatan Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Taqiyuddin juga meminta para camat untuk bisa memantau barang-barang dan logistik ysupaya tidak terjadi kekurangan atau kelebihan.

     

    Selain itu, diimbau pula agar dilakukan fumigasi untuk mengantisipasi rayap yang dapat merusak barang logistik.

     

     

    Mengingat nantinya hanya satu jenis surat suara Pilkada, maka diharapkan pengamanan logistik bisa dilakukan lebih stabil.

     

    Kemudian, diperlukan juga peran dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dalam kegiatan pendistribusian ke kecamatan nantinya.

     

    “Persiapan ini membutuhkan bantuan dari camat dan lurah untuk mengirim teman-teman PPSU untuk saat proses pendistribusian nanti,” ujarnya.

    KPU Jakarta Selatan (Jaksel) juga menggandeng Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) setempat untuk melakukan fumigasi di lokasi penyimpanan logistik Pilkada DKI Jakarta.

    Baca juga: Distribusi logistik Pilkada DKI di Jaksel selesai 25 Oktober

     

    Distribusi logistik Pilkada DKI ke kecamatan di wilayah tersebut selesai pada Jumat (25/10) sebagai upaya kesiapan menyambut pesta demokrasi pada 27 November mendatang.

     

    Adapun jumlah surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.794.204 surat suara.

     

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

     

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 TPS. Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat penerapan strategi push and pull untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong pemberdayaan angkutan umum. Push strategy dilakukan untuk mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beJakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menilai perlunya kebijakan penyelenggaraan jalan berbayar melalui retribusi pengendalian lalu lintas sebagai salah satu pengaturan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pada sejumlah kota besar.

    “Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat penerapan strategi push and pull untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong pemberdayaan angkutan umum. Push strategy dilakukan untuk mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan, Kemenhub, Ahmad Yani dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalu Lintas di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, lebih lanjut Ia menjabarkan kebijakan push strategy dilakukan melalui penerapan kebijakan ganjil genap, penerapan pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Intelligent Transport System (ITS), penertiban lalu lintas, serta penerapan insentif dan disinsentif tarif parkir.

    Sedangkan, pull strategy merupakan kebijakan untuk memfasilitasi penggunaan angkutan umum, antara lain pengembangan jaringan transportasi massal, peningkatan sarana transportasi, pemberian subsidi angkutan umum, peningkatan keselamatan transportasi, dan peningkatan integrasi transportasi.

    “Ini merupakan upaya tindak lanjut dari apa yang diamanahkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 133 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dilaksanakan melalui pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor/kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu,” jelasnya.

    Di samping itu juga, bentuk tindak lanjut dari amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 88 mengenai pengendalian lalu lintas yang merupakan salah satu jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum.

    “Harapannya dapat tersusun pedoman teknis yang berisi kaidah dan strategi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam tata kelola transportasi yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama dilakukan juga Peluncuran Pilot Project Uji Coba/Proof Of Concept Peningkatan Sistem Informasi – AtMS Kinerja Jaringan Jalan Nasional sebagai salah satu upaya perkuatan dalam melakukan integrasi dan pertukaran data di bidang transportasi darat yang dihasilkan dari sistem yang telah dibangun oleh masing-masing pemangku kepentingan melalui Digital Collaborative Governance.

    “Nantinya hasil analitik data dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan diterima semua pihak. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang berbagi informasi, pengalaman, dan inovasi untuk bisa diimplementasikan di seluruh daerah,” katanya.

    Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Rudi Irawan mengatakan dengan diluncurkannya hal ini bertujuan untuk perkuatan kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan kinerja jaringan jalan.

    Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Badan Usaha Jalan Tol, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia.

    Baca juga: Menhub dorong kapal Indonesia mampu bersaing di pelayaran dunia
    Baca juga: Kemenhub standardisasi pelayanan badan usaha pelabuhan lewat “INAOPS”

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024