Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Gerindra sebut Minggu malam Prabowo mengumumkan kabinet pemerintahan

    Gerindra sebut Minggu malam Prabowo mengumumkan kabinet pemerintahan

    ‘Dinner’ (makan malam, red.) kepala negara, dan setelah itu mengumumkan kabinetJakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pada Minggu (20/10) malam, Presiden Terpilih Prabowo Subianto diagendakan mengumumkan kabinet pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

    “Dinner (makan malam, red.) kepala negara, dan setelah itu mengumumkan kabinet,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa setelah dilantik di kompleks parlemen pada Minggu (20/10) pagi hingga siang, Prabowo akan menuju Istana Kepresidenan, Jakarta.

    “Kemudian, sebelum perjalanan rencananya Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) akan mendahului menuju istana, dan kemudian Pak Jokowi akan menyambut presiden yang baru dilantik,” ujarnya.

    Setelah itu, kata Muzani, Jokowi meninggalkan Istana Kepresidenan dan berangkat menuju Kota Surakarta, Jawa Tengah.

    Baca juga: Zaken Kabinet dalam mewujudkan pemerintahan adil dan transparan

    Baca juga: Akademisi: Penambahan kementerian untuk permudah kinerja pemerintah

    Sebelumnya, sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Prabowo di rumahnya, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

    Mereka dipanggil untuk ditempatkan di posisi pos kementerian yang telah dipersiapkan Prabowo. Para tokoh itu terdiri dari politisi, akademisi, hingga menteri era Presiden Joko Widodo.

    Kemudian pada Selasa (15/10), sekitar 59 calon wakil menteri maupun calon kepala badan bertemu dengan Prabowo di kediamannya.

    Beberapa di antaranya adalah pesohor Raffi Ahmad, Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesha, mantan atlet Taufik Hidayat, hingga musisi Yovie Widianto.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • BI Jambi koordinasi penyiapan kartu e-money di gerbang tol Baleno

    BI Jambi koordinasi penyiapan kartu e-money di gerbang tol Baleno

    Selama 30 hari ke depan di pintu tol sehingga masyarakat Jambi yang ingin melewati tol tidak perlu khawatir karena di pintu masuk akan disediakan kartu elektronik dengan harga Rp50 ribu per kartu termasuk saldo di dalamnyaJambi (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi dan perbankan berkoordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol untuk penyiapan kartu uang elektronik di gerbang ruas Bayung Lencir – Tempino (Baleno) guna memudahkan pengguna jalan yang akan memanfaatkan jalan tol.

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono di Jambi, Sabtu, mengatakan, BI Jambi bersama dengan empat perbankan yaitu BNI, BRI, BCA dan Mandiri, memberikan dukungan atas pengoperasian tol Baleno.

    Warsono menjelaskan, ketika memasuki tol, pengguna tol harus menggunakan sarana pembayaran uang elektronik. Untuk mempermudah pengguna tol yang belum memiliki kartu uang elektronik, perbankan menyediakan penjualan kartu di gerbang tol Muaro Sebapo selama 30 hari ke depan.

    “Selama 30 hari ke depan di pintu tol sehingga masyarakat Jambi yang ingin melewati tol tidak perlu khawatir karena di pintu masuk akan disediakan kartu elektronik dengan harga Rp50 ribu per kartu termasuk saldo di dalamnya,” katanya.

    Keempat perbankan ini, nantinya akan secara bergilir memfasilitasi penjualan kartu uang elektronik tersebut dengan mengutamakan metode pembayaran QRIS, sehingga lebih cepat, mudah dan tidak perlu menyiapkan uang kembalian untuk menghindari antrean panjang.

    Meski saat ini pengelola tol belum mengenakan tarif bagi pengguna jalan, namun pengguna tetap harus melakukan tap kartu uang elektronik saat akan masuk gerbang tol.

    Bank Indonesia sebagai Otoritas Sistem Pembayaran menyambut baik sinergi dan koordinasi yang dilakukan bersama perbankan dan Hutama Karya selaku pengelola untuk kelancaran operasional jalan tol ini.

    Warsono mengingatkan, jika kartu uang elektronik juga tersedia di kantor-kantor perbankan maupun minimarket.

    Branch Manager Ruas Tol Baleno PT Hutama Karya Hanung Hanindito mengatakan terima kasih atas dukungan BI Jambi dan perbankan membantu menyediakan layanan tersebut sehingga memudahkan pengguna tol mendapatkan kartu uang elektronik.

    Dia mengatakan mulai 17 Oktober 2024 pengguna tol Baleno belum dikenakan tarif. Meski begitu, pengguna tetap harus melakukan tapping kartu uang elektronik pada mesin.

    Baca juga: 2.500 kendaraan lewati Tol Bayung Lencir-Tempino hari pertama operasi
    Baca juga: Tol Baleno Jambi siap uji layak fungsi sebelum diresmikan
     

    Pewarta: Tuyani
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov Lampung gunakan dana BPDLH berdayakan masyarakat pinggir hutan

    Pemprov Lampung gunakan dana BPDLH berdayakan masyarakat pinggir hutan

    Di 2024 ini memang Provinsi Lampung mendapatkan pendanaan dari luar negeri melalui alokasi dana BPDLH sebesar Rp3 miliar dari perhitungan periode 2014-2016Bandarlampung (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memanfaatkan pengelolaan dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di sektor kehutanan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di pinggir hutan.

    “Di 2024 ini memang Provinsi Lampung mendapatkan pendanaan dari luar negeri melalui alokasi dana BPDLH sebesar Rp3 miliar dari perhitungan periode 2014-2016. Dan ini dibagi dua antara Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah di Bandarlampung, Sabtu.
     
    Ia mengatakan dalam pengelolaannya untuk sektor kehutanan mendapatkan alokasi dana sekitar Rp2 miliar.

    Baca juga: Airlangga minta dana lingkungan hidup fokus kehutanan hingga sampah
     
    “Kami bergandengan dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaannya dan ini memang belum dimulai kegiatannya. Akan tetapi diarahkan memang untuk program-program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan,” kata dia.
     
    Dia menjelaskan pemanfaatan alokasi dana BPDLH sektor kehutanan untuk pemberdayaan masyarakat hutan dilakukan sebab sebagian besar atau 86 persen hutan di daerahnya telah dimanfaatkan dan ada aktivitas manusia di dalamnya.
     
    “Secara yuridis kawasan hutan negara di Provinsi Lampung seluas 948.641 hektare atau 28,10 persen dari wilayah daratan provinsi dan yang menjadi kewenangan provinsi untuk pengelolaan kawasan hutan seluas 564.954 hektare serta 86 persen di dalamnya ada orangnya, sehingga mereka harus berdaya agar bisa membantu mengembalikan fungsi hutan,” ucap dia.

    Baca juga: Nilai transaksi perhutanan sosial Lampung capai Rp211 miliar
     
    Dengan melakukan program pemberdayaan bagi masyarakat pinggir hutan, kata dia akan mendukung kebijakan pembangunan kehutanan di Lampung yakni dengan mempertahankan hutan yang masih baik melalui upaya perlindungan hutan, mempercepat pemulihan kawasan hutan dan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan, serta peningkatan pemanfaatan nilai ekonomi hutan melalui perhutanan sosial.
     
    “Sehingga dengan ini masyarakat pinggir hutan bisa berdaya dan memiliki kemampuan untuk menyejahterakan dirinya, sehingga ada daya untuk mengembalikan fungsi hutan. Jadi tidak bisa dipungkiri harus ada ekonomi yang berjalan agar kondisi hutan bisa didorong lebih baik serta lestari,”ucapnya.
     
    Diketahui, untuk pemanfaatan dana tersebut bagi sektor lingkungan hidup dengan nilai Rp1 miliar digunakan untuk pelaksanaan Program Kampung Iklim, pengelolaan bank sampah, serta pembangunan taman keanekaragaman hayati (Kehati) di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan.

    Baca juga: Lampung kembangkan potensi wisata minat khusus di kawasan hutan
     

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung pelantikan presiden besok, perjalanan LRT Jabodebek ditambah

    Dukung pelantikan presiden besok, perjalanan LRT Jabodebek ditambah

    Dengan penambahan jumlah perjalanan menjadi 364, kami berharap masyarakat dapat merasakan pengalaman transportasi publik yang lebih lancar dan nyaman selama berlangsungnya acara tersebutJakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan 364 perjalanan LRT Jabodebek pada Minggu 20 Oktober 2024 untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat yang akan menghadiri acara pelantikan Presiden.

    “Dengan penambahan jumlah perjalanan menjadi 364, kami berharap masyarakat dapat merasakan pengalaman transportasi publik yang lebih lancar dan nyaman selama berlangsungnya acara tersebut,” kata Manajer Humas LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dengan penambahan perjalanan ini, kata dia,  headway LRT Jabodebek berlaku secara merata sepanjang hari yakni 11 menit pada lintas Jatimulya / Harjamukti – Cawang, dan 5 menit pada lintas Cawang – Dukuh Atas.

    Pihaknya berharap inisiatif ini dapat memastikan kelancaran perjalanan, khususnya di area Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, dan Jalan Merdeka Barat yang menjadi pusat acara.

    Baca juga: KAI: pengguna LRT Jabodebek meningkat 23 persen pada kuartal III 2024

    Adapun jadwal perjalanan pertama dan terakhir LRT Jabodebek pada 20 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

    Dukuh Atas – Jatimulya: Perjalanan pertama pukul 06:18, terakhir pukul 22:48.
    Dukuh Atas – Harjamukti: Perjalanan pertama pukul 06:23, terakhir pukul 22:53.
    Jatimulya – Dukuh Atas: Perjalanan pertama pukul 05:24, terakhir pukul 21:54.
    Harjamukti – Dukuh Atas: Perjalanan pertama pukul 05:30, terakhir pukul 22:00.

    Pihaknya juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna mendukung kenyamanan penumpang, dengan menambah personel pengamanan dan petugas pelayanan di berbagai stasiun.

    “Kami berharap penambahan jadwal perjalanan ini dapat mendukung masyarakat dalam menyaksikan momen bersejarah ini dengan lebih mudah dan nyaman, serta merasakan manfaat dari layanan transportasi publik yang terus kami kembangkan,” kata Mahendro.

    Baca juga: LRT Jabodebek hadirkan inisiatif ramah lingkungan dukung keberlanjutan

    Selain itu dia berharap penambahan perjalanan dapat mendorong lebih banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik, sekaligus membantu mengurangi kemacetan dan polusi di kawasan Jabodebek.

    Mahendro juga mengimbau pengguna LRT untuk memberikan prioritas kepada penumpang rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta orang tua yang membawa anak kecil.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan LRT Jabodebek dengan bijak, menjaga ketertiban, serta memperhatikan keselamatan selama perjalanan. Mengingat potensi peningkatan jumlah penumpang, kami berharap masyarakat dapat mendukung kelancaran perjalanan bersama,” ujar Mahendro.

    Baca juga: KAI tambah jam opersional dan perjalanan LRT Jabodebek, jadi 358 trip

     

    Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • XL Axiata kenalkan solusi “Smart Farming” HydroponiX

    XL Axiata kenalkan solusi “Smart Farming” HydroponiX

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui XL Axiata Business Solutions (XLABS) mengenalkan solusi digital inovatif terbaru yaitu XL Axiata HydroponiX.

    Solusi ini adalah smart farming berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang khusus untuk membantu petani hidroponik sehingga melalui solusi ini petani dapat meningkatkan kualitas hasil tanamannya.

    “XL Axiata HydroponiX hadir sebagai bagian dari komitmen XLABS dalam mendukung pembangunan ekosistem ekonomi digital di Indonesia, khususnya di sektor pertanian,” kata Chief Enterprise Business Officer XL Axiata, Feby Sallyanto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu

    Melalui solusi digital kini para petani hidroponik bisa memaksimalkan hasil panennya, dan melakukan efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan hasil dan kualitas dari budidaya hidroponik.

    Feby menambahkan, solusi ini menyediakan manfaat berupa sistem monitoring, auto feeding nutrisi, serta pemantauan suhu lingkungan tempat budidaya. Menurutnya, faktor-faktor lingkungan dalam bertani hidroponik seperti suhu, kelembapan, cahaya matahari, kadar PH, cairan nutrisi, serta faktor terukur lainnya yang dapat menentukan keberhasilan bertani hidroponik dapat dimonitor dan diatur secara baik dan sesuai kebutuhan melalui sarana IoT hidroponik ini.

    Sebelumnya, tanpa menggunakan alat ini, pengukuran nutrisi untuk tanaman dilakukan secara manual sehingga terdapat kecenderungan terjadi ketidakakuratan pengukuran dan keterlambatan penambahan nutrisi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tanaman kurang konsisten dan mempengaruhi produktivitas.

    Solusi IoT untuk hidroponik ini juga telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas rata-rata lebih dari dua kali lipat. Uji coba untuk mengetahui efektivitas solusi HydroponiX telah dilakukan di laboratorium IoT dan AI (X-Camp) milik XL Axiata.

    Uji coba telah dilakukan dengan skenario indoor maupun outdoor. Solusi hidroponik canggih ini telah diterapkan di kebun hidroponik Hidroponikita dan BMH, Bogor, dan kebun hidroponik milik Pondok Pesantren Tholabie Classic International Boarding School, Malang. Selain itu, saat ini solusi tersebut sedang dilakukan implementasi di kebun hidroponik petani dari beberapa pemerintah daerah.

    Solusi smart farming memberikan fleksibilitas dan skalabilitas, sehingga cocok digunakan baik di tingkat rumah tangga maupun industri. Pengguna juga akan mendapatkan pendampingan dari ahli pertanian untuk membantu mengoptimalkan penggunaan sistem dan memaksimalkan hasil budidaya.

    Baca juga: First Media mulai jadi bagian dari XL Axiata
    Baca juga: Smartfren sebut proses merger dengan XL Axiata masih tahap uji tuntas
    Baca juga: Pendapatan XL Axiata semester I 2024 capai Rp17 triliun
     

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubernur Aceh: Tindak tegas SPBU pelanggar penyaluran BBM subsidi

    Pj Gubernur Aceh: Tindak tegas SPBU pelanggar penyaluran BBM subsidi

    BBM Subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kalangan menengah bawah untuk menopang kegiatan ekonomi mereka, kita harus melindungi. Oleh karena itu, tindak tegas jika ada SPBU atau oknum yang bermain dalam penyalurannya, bila perlu cabut izinnyaBanda Aceh (ANTARA) – Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA bakal menindak tegas pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti melanggar aturan terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan biosolar.

    “BBM Subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kalangan menengah bawah untuk menopang kegiatan ekonomi mereka, kita harus melindungi. Oleh karena itu, tindak tegas jika ada SPBU atau oknum yang bermain dalam penyalurannya, bila perlu cabut izinnya,” kata Safrizal ZA, di Banda Aceh, Sabtu.

    Safrizal mengatakan, jika BBM subsidi dimanfaatkan oleh oknum bermodal besar, maka usaha rakyat kecil hancur dan pengusaha nakal semakin besar. Karena itu, perlu diberikan tindakan tegas.

    “Harus ada contoh untuk memberi efek jera, lakukan saja. Jika ada yang mengancam, maka Kapolda, Pangdam dan Kejaksaan yang akan bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

    Safrizal menegaskan, Pemerintah Aceh bakal selalu melindungi masyarakat yang membutuhkan. Apalagi, permintaan BBM subsidi telah diberikan sesuai perhitungan. Tetapi, karena adanya oknum yang bermain curang, maka kekurangan stok kerap terjadi.

    “Sebelumnya kita telah melakukan perhitungan dan cukup. Namun ternyata ada yang bermain, maka terjadilah kekurangan stok seperti ini. Tahun ini masih ada 2,5 bulan, jatah rakyat habis, ini tentu tidak baik,” katanya.

    Untuk mengatasi kekurangan stok BBM Subsidi ini, Pj Gubernur Aceh meminta manajemen Pertamina Patra Niaga untuk memblokir seluruh QR (Quick Response) code untuk kendaraan di atas enam roda, selain kendaraan yang dikecualikan.

    “Segera blokir seluruh kendaraan di atas enam roda, kecuali kendaraan bantuan kebencanaan dan lainnya. Blokir juga kendaraan perkebunan dan pertambangan serta kapal ikan di atas 30 GT,” ujarnya.

    Ia menambahkan, berdasarkan data yang dimiliki Pertamina Patra Niaga, maka harus ada SPBU dan oknum pelaku yang ditindak guna menjadi pelajaran dan efek jera terhadap lainnya.

    “Sampling penegakan hukum harus dilakukan, baik secara administratif maupun dari aspek hukum,” kata Safrizal ZA.

    Baca juga: Pemprov Aceh tegaskan komitmen bantu kembangkan UMKM kelapa sawit
    Baca juga: Pemprov buka peluang merek parfum dunia buka pabrik di Aceh
     

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri AHY sebut semangat berantas mafia tanah hingga akhir jabatan

    Menteri AHY sebut semangat berantas mafia tanah hingga akhir jabatan

    Ini membuktikan bahwa Satgas Anti Mafia Tanah tidak mengenal waktu, pagi, siang, malam, awal, tengah, akhir tahunJakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut tetap bersemangat memberantas mafia tanah, meski tugasnya selama delapan bulan telah berakhir.

    AHY menyampaikan terus berkomitmen menuntaskan permasalahan tanah di seluruh Indonesia di akhir sisa-sisa masa jabatannya sebagai Menteri ATR. Menurutnya, semangat ini didapat setelah mendengarkan cerita-cerita masyarakat secara langsung saat turun di lapangan.

    “Mudah-mudahan kebersamaan ini tidak akan pernah kita lupakan dan saya ingin terus bersama dengan semua, di mana pun itu, kita saling mendoakan, saling mendukung. Karena tugas dan tujuan kita sama, untuk Indonesia yang semakin maju di masa depan,” ucap AHY di Jakarta, Sabtu.

    Upaya menyelesaikan permasalahan tanah hingga akhir jabatan, dibuktikan oleh AHY saat mengungkap dua kasus mafia tanah dengan potensi kerugian negara dan masyarakat lebih dari Rp3,6 triliun di Dago Elos, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (18/10).

    Di saat banyak orang yang mulai tidak fokus dalam menjalankan tugas di kantor maupun di lapangan, kata AHY, ia bersama Satgas Pemberantasan Mafia Tanah (Spartan) tetap bekerja keras untuk memberi keadilan bagi masyarakat.

    “Ini membuktikan bahwa Satgas Anti Mafia Tanah tidak mengenal waktu, pagi, siang, malam, awal, tengah, akhir tahun, baterainya ke-charge terus, nggak boleh ada lowbat-nya,” ujarnya.

    AHY dilantik sebagai Menteri ATR pada 21 Februari 2024, menggantikan Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia.

    Di masa jabatan, AHY aktif turun ke lapangan guna menangani berbagai masalah pertanahan yang merugikan masyarakat baik secara materi maupun nilai ekonomi.

    Dengan demikian, lanjut AHY, Ia menjadi lebih memahami secara utuh tentang isu-isu pertanahan yang dihadapi masyarakat.

    Ia pun berkomitmen, untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia meski sudah tidak lagi menjadi sebagai Menteri ATR. AHY juga memastikan Kementerian ATR/BPN dapat terus melanjutkan kerja keras dalam bidang pertanahan serta tata ruang pada era pemerintahan baru.

    “Oleh karena itu, saya tentunya mendorong dan menyemangati semua agar semangat ini, segala pencapaian dan progres yang luar biasa sampai dengan hari ini, tidak berhenti, bahkan semakin baik ke depan,” ujar AHY.

    Baca juga: Menteri AHY: Spartan Command jadi pusat pemberantasan mafia tanah
    Baca juga: Memberantas mafia tanah melalui digitalisasi sertifikat
    Baca juga: Menteri AHY ungkap dua kasus mafia tanah senilai Rp3,6 triliun
     

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • BNPT perkuat sinergi deradikalisasi dalam lapas

    BNPT perkuat sinergi deradikalisasi dalam lapas

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat sinergi dalam program deradikalisasi dengan stakeholder terkait, khususnya dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

    Deputi 1 Bidang Pencegahan, Pengawasan dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Roedy Widodo mengatakan semangat kolaboratif yang tercerahkan dalam keikhlasan digelorakan dalam menangani pembinaan narapidana terorisme (napiter) di dalam lapas.

    “Dengan kolaborasi, kita cerahkan dan ikhlas bekerja, semata-mata bukan saja karena tugas pokok tetapi karena ibadah,” kata Roedy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengakui kolaborasi deradikalisasi di dalam lapas yang dilakukan dengan para stakeholders sejauh ini sudah sangat bagus.

    Hal ini perlu dipertahankan dan dijaga semangatnya karena dengan adanya contoh, kolaborasi yang baik akan membawa pengaruh baik kepada mitra deradikalisasi di dalam lapas.

    “Ada suatu hukum alam, like attracts like, yang serupa akan menarik yang serupa, kalau kitanya ikhlas dan mencerahkan, kalau kita kolaboratif teman-teman mitra deradikalisasi ikut tercerahkan,” tambahnya.

    Sementara itu, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Surabaya Bambang Sugianto mengaku kolaborasi deradikalisasi yang sudah dikoordinasikan oleh BNPT, sudah berjalan dengan baik di lapangan.

    Menurutnya, hal ini dibuktikan juga dengan adanya implementasi Peraturan BNPT nomor 2 tahun 2020, khususnya terkait perlindungan kepada petugas lapas yang rentan terhadap ancaman dan terpapar paham radikal terorisme.

    Dengan koordinasi di lapangan dan implementasi undang undang tersebut, para petugas kini merasa lebih aman dalam menjalankan tugas.

    “BNPT langsung gerak cepat untuk melakukan perlindungan itu, melalui koordinasi dengan aparat setempat dan bentuknya seperti apa, hal ini langsung terimplementasi dari BNPT,” ungkap Bambang.

    Dalam audiensi tersebut dihadirkan pula dua narapidana terorisme di Lapas Kelas 1 Surabaya, yakni ASJ dan AJ.

    AJ napiter asal Jawa Barat ini mengaku dengan adanya kolaborasi ini, dirinya merasakan perubahan lebih baik kepada dirinya, baik dari pemahaman maupun keahlian karena semua pihak saling membantu.

    “Di samping pemahaman bisa berubah, dari radikal menjadi ahlussunnah wal jamaah yang benar, kemudian kita juga dapat ilmu-ilmu life skill di sini,” ungkap AJ.

    Hadir dalam kegiatan itu perwakilan dari Ditjenpas Kemenkumham, dan Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Jawa Timur Densus 88 AT Polri, dan Kasubdit Bina Dalam Lapas BNPT Kolonel Marinir Wahyu Herawan, MSc.

    Baca juga: BNPT apresiasi pembentukan pedoman penanganan anak korban terorisme
    Baca juga: BNPT: Pemerintah terus waspadai aksi OPM

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub siapkan Biskita dukung aksesibilitas masyarakat Tangerang

    Kemenhub siapkan Biskita dukung aksesibilitas masyarakat Tangerang

    Setelah Kota Bogor, Bekasi, Depok dan Kabupaten Bekasi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek segera menghadirkan layanan Biskita di Kota TangerangJakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan siap menghadirkan layanan Biskita di Kota Tangerang, Banten, guna mendukung aksesibilitas masyarakat setempat.

    “Setelah Kota Bogor, Bekasi, Depok dan Kabupaten Bekasi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek segera menghadirkan layanan Biskita di Kota Tangerang,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Suharto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Suharto menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penandatanganan bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin di gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang pada Jumat (18/10), untuk menghadirkan layanan moda transportasi darat tersebut.

    Dia menyampaikan bahwa Biskita nantinya akan melayani wilayah-wilayah yang belum terhubung dan memperkuat layanan yang sudah ada di Kota Tangerang.

    Suharto menyebut bahwa sebelumnya di Kota Tangerang, lebih awal telah disediakan angkutan umum massal melalui BRT Trans Tangerang atau biasa disebut Tayo.

    “Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas langkah konkretnya mendukung penyediaan layanan angkutan massal di Kota Tangerang,” jelas Suharto,

    Lebih lanjut, Suharto mengatakan bahwa upaya itu selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengamanahkan agar pemerintah daerah wajib menyediakan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman.

    “Tangerang telah memiliki BRT 4 koridor dan penyediaannya dikelola secara mandiri melalui APBD. Saya berharap ini menjadi rujukan dan barometer bagi kota lainnya untuk dapat menyediakan layanan transportasi di wilayahnya secara independen”, jelas Suharto.

    Suharto juga berharap dengan hadirnya Biskita, penyelenggaraan angkutan massal semakin kuat layanannya apabila terintegrasi dengan angkutan lainnya, termasuk dengan Trans Tangerang.

    “Kesepakatan bersama ini merupakan langkah konkrit BPTJ untuk mengintegrasikan layanan angkutan umum massal. Tidak hanya di Tangerang, kedepan BPTJ akan terus berupaya mengintegrasikan layanan baik secara pembayaran namun secara fisik di Jabodetabek,” imbuh Suharto.

    Sementara itu, Wali Kota Tangerang Nurdin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan melalui BPTJ yang telah memberikan dukungan dalam menyediakan layanan Biskita.

    “Kota Tangerang beruntung berada di kawasan Jabodetabek dan menjadi satu kesatuan dengan wilayah lainnya,” kata Nurdin.

    ​​​​​​​Nurdin menegaskan bahwa Kota Tangerang tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah transportasi, sekuat apapun pemerintah daerahnya.

    “Oleh karena itu perlu integrasi antara pemerintah pusat, Daerah Khusus Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang”, ungkap Nurdin.

    Tidak hanya penyediaan layanan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan juga mendapat perhatian khusus.

    “Dengan kehadiran BISKITA, kami berharap dapat mengurai titik kemacetan dan menjadi solusi atas persoalan transporasi di Kota Tangerang,” terang Nurdin.

    Nurdin juga menyampaikan dengan BISKITA yang akan segera beroperasi mematahkan kekhawatiran Kota Tangerang akan ditinggalkan.

    “Kami optimis bahwa Kota Tangerang akan menjadi Kota yang terintegrasi dan mempunyai layanan angkutan umum massal yang lebih baik kedepannya,” jelas Nurdin.

    Setelah penandatanganan kesepakatan, nantinya akan segera dilakukan MoU lanjutan untuk penetapan rute. Biskita di Kota Tangerang direncanakan akan terhubung dengan simpul layanan transportasi seperti stasiun dan terminal.

    Baca juga: Kemenhub mengajak generasi muda gunakan transportasi umum Biskita
    Baca juga: Kemenhub gandeng Pemkab Bekasi sediakan Biskita skema pendanaan APBD

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD Surabaya nilai pembayaran gaji PPPK idealnya lewat BPR SAU

    DPRD Surabaya nilai pembayaran gaji PPPK idealnya lewat BPR SAU

    BPR Surya Artha Utama adalah bank milik Pemkot Surabaya.Surabaya (ANTARA) –

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) idealnya lewat BPR Surya Artha Utama, bukan lewat bank lain.

     

    “Idealnya, gaji PPPK disalurkan melalui BPR SAU, tidak disalurkan melalui bank daerah yang sudah mengelola puluhan triliun rupiah APBD Kota Surabaya. Sidoarjo saja disalurkan melalui BPR-nya,” kata Arif Fathoni di Surabaya, Sabtu.

     

    Arif mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menempatkan gaji tenaga kontrak dan PPPK tidak di BPR Surya Artha Utama ini dapat diartikan keengganan pemkot setempat untuk membesarkan BUMD milik pemkot sendiri.

     

    Ia menerangkan bahwa BPR Surya Artha Utama adalah bank milik Pemkot Surabaya, bahkan Wali Kota Surabaya sebelum melakukan cuti kampanye sudah memberikan penyertaan modal kepada BUMD dalam bidang perbankan ini agar dapat melaksanakan penugasan dari Pemkot Surabaya untuk memutus mata rantai praktek rentenir di tengah masyarakat melalui serangkaian program kredit lunak dengan agunan perwakilan kelompok.

     

    Keputusan penunjukan Bank Jatim sebagai penyalur gaji PPPK, kata dia, juga dilakukan saat wali kota sedang melalukan cuti kampanye, tentu publik akan menilai ada anomali kebijakan.

     

     

    Wakil rakyat ini berharap keputusan tersebut ditinjau ulang, atau setidaknya menunggu wali kota dan wakil wali kota selesai melakukan cuti dan bertugas kembali. Hal ini mengingat menjaga dan menguatkan BUMD adalah komitmen semua, apalagi BUMD adalah akselerator pertumbuhan ekonomi.

     

    Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak memiliki saham yang besar dalam Bank Jatim serta tanggung jawab untuk membesarkan bank tersebut karena lebih banyak terletak pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, BPR SAU saham sepenuhnya menjadi milik Pemkot Surabaya.

     

    “Semestinya pejabat pemkot bijak dan tahu, mana kewajiban yang harus didahulukan. Kalau BPR SAU besar, penugasan pemkot melalui serangkaian program dan CSR kepada masyarakat juga terbuka lebar,” ujarnya.

     

    Menyinggung mengenai minimnya anjungan tunai mandiri ( ATM ) yang dimiliki oleh BPR SAU, dia mengatakan bahwa dalam rapat panitia khusus LKPJ Wali Kota 2023 pihaknya sudah mendorong tambahan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkot Surabaya untuk memperluas program dan peningkatan teknologi perbankan. Selain itu, juga menambah lokasi ATM di beberapa sudut Kota Surabaya.

     

    “Ini juga kewajiban yang harus dilakukan oleh BPR SAU agar nasabah dapat kemudahan fasilitas perbankan,” ucapnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024