ANTARA – Tokoh dunia hiburan Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10). Dijumpai usai pelantikannya, Raffi menyebut akan segera menyusun program kerja dan siap membantu Presiden di bidang yang digelutinya.
(Aria Cindyara/Yogi Rachman/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)
Category: Antaranews.com
-
Jadi utusan bidang kepemudaan dan seni, Raffi Ahmad siap bantu Prabowo
-
Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk untuk pulang sebulan sekali untuk menangani Papua.
“Saya memberikan penugasan kepada beliau berdua untuk Ibu Ribka Haluk, saya minta untuk menangani masalah ke-Papua-an, paling tidak satu bulan sekali balik ke Papua dengan posisi wamen,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri
Tito mengatakan awalnya Ribka hanya mengurus Papua Tengah, akan tetapi sekarang dia harus berkoordinasi dengan semua penjabat (Pj) gubernur yang ada di Papua.
Papua saat ini memiliki enam provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
Empat provinsi terakhir dimekarkan dari Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Pemekaran ini dilakukan untuk mengelola wilayah yang luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Yang tadi mengurus Papua Tengah sekarang harus koordinasi dengan enam gubernur Pj. di antaranya semuanya PJ, kemudian bupati dan wali kota saling mengawasi pilkada di sana,” jelasnya.
Kemudian, juga mengurus Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) yang kosong sejak ditinggal Safrizal Zakaria Ali.
Tito juga meminta Ribka mengawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemdaman kebakaran (Damkar).
Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).
Ribka Haluk ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.
Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri
Baca juga: Profil Ribka Haluk, bakal calon menteri dalam kabinet Prabowo
Baca juga: Ribka Haluk siapkan tujuh program pada 100 hari kerjaPewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024 -
Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet
Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis, seperti pengangkatan pelaksana tugas dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham setelah Kemenkumham terbagi menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta di Jakarta, Selasa.
Dalam acara Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri bidang Hukum dan HAM (21/10), Nico menjelaskan Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, diantaranya mempersiapkan draf Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.
Untuk bagian program dan anggaran, telah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.
Baca juga: Yovie Widianto ingin percepat pemberdayaan ekonomi kreatif
Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, ia menuturkan Sekjen Kemenkumham telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah.
Terkait dengan sumber daya manusia (SDM), dia menyampaikan bahwa Tim Transisi akan berfokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.
“Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis, seperti pengangkatan pelaksana tugas dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN),” ucap dia menambahkan.
Terkait dengan aset atau Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico menjelaskan saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.
Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru, sambung dia, sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian.
Baca juga: Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran dan Stafsus Jokowi
Selain itu, kata dia, Tim Transisi pun sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh menteri dan wakil menteri.
Dirinya berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan.
“Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan” ujar Nico.
Adapun terdapat masing-masing tiga nama menteri dan wakil menteri yang menjadi pimpinan tinggi dalam kementerian yang merupakan pecahan dari Kemenkumham, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Selain itu, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Pol. Agus Andrianto, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024 -
Amerika Serikat pandang Indonesia mainkan peran kunci soal Palestina
Fakta bahwa Indonesia memiliki pasukan di UNIFIL bahkan sebelum krisis saat ini dimulai, menunjukkan bahwa Indonesia bersedia memainkan peran proaktif. Jadi, menurut saya pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan bekerja sama dengan Indonesia.Jakarta (ANTARA) –
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, memandang peran kunci Indonesia dalam konflik Palestina-Israel adalah suatu hal yang penting dan negara itu menyambut dengan tangan terbuka keikutsertaan Indonesia dalam mendukung solusi diplomatik atas konflik di kawasan itu.“Kami menyambut baik keterlibatan Indonesia. Kami menyambut baik keikutsertaan Indonesia,” katanya kepada ANTARA di dalam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat, di Jakarta, Senin. Ia memimpin delegasi pemerintah Amerika Serikat dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Parlemen di Jakarta, sehari sebelumnya (20/10/2024).
Di dalam delegasi khusus yang diberi mandat mewakili Presiden Amerika Serikat, Joseph Biden, terdapat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Don Graves, Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Laksamana Samuel Paparo, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel J Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional, Mira Rapp-Hooper.
Baca juga: Presiden Joe Biden ucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo
Greenfield bilang, seperti yang telah mereka sampaikan, dan dia telah sampaikan secara berkala di PBB, mereka ingin mendukung solusi diplomatik yang akan mengarah pada perdamaian, yang akan mengarah pada suatu lingkungan di mana Israel merasa aman dan Palestina memiliki keamanan dalam negara mereka sendiri.
“Dan semua pihak harus turun tangan untuk mewujudkannya, dan Indonesia kembali memainkan peran kunci. Seperti dalam situasi di Lebanon, pasukan Indonesia adalah anggota aktif di UNIFIL, dan saya menyesalkan adanya tiga tentara Indonesia yang terluka,” katanya.
Ia baru saja memeriksa bahwa mereka telah kembali ke pangkalan mereka, “Tetapi kami terus mendukung upaya UNIFIL. Kami mendukung PBB dan sekali lagi, kami mendukung negara-negara yang berperan untuk menemukan solusi diplomatik dan cara diplomatik ke depan.”
Ia katakan, mereka sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di Gaza, “Seperti yang saya ketahui juga dialami oleh masyarakat Indonesia, dan kami ingin bekerja untuk menemukan solusi damai secepat mungkin, sehingga warga Palestina dapat hidup, kembali hidup di lingkungan yang aman.”
Pemerintahan negara itu, kata perempuan diplomat karir itu, ingin melihat para sandera kembali, dan kami tahu bahwa perdamaian tidak akan terwujud tanpa pengembalian para sandera. “Jadi, itu adalah bagian dari upaya diplomatik kami, dan peran apa pun yang dapat dimainkan Indonesia dalam menemukan solusi, menemukan jalan ke depan, akan sangat dihargai.”
Baca juga: AS tegaskan kembali seruan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza
Saat ditanya apakah dia akan meminta Indonesia sebagai mitra dialog untuk membantu mengatasi krisis di negara-negara Timur Tengah, dia katakan, “Anda tahu, saya rasa kita tidak perlu meminta. Indonesia telah mengajukan diri. Indonesia telah mengajukan berbagai upaya.”
“Fakta bahwa Indonesia memiliki pasukan di UNIFIL bahkan sebelum krisis saat ini dimulai, menunjukkan bahwa Indonesia bersedia memainkan peran proaktif. Jadi, menurut saya pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan bekerja sama dengan Indonesia. Itu memang tujuan kita untuk bekerja sama,” kata dia.
Di dalam pidato pertama kenegaraan Prabowo di Gedung Parlemen, dia menegaskan komitmen tinggi pemerintahannya dalam mendukung Palestina merdeka.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, telah mengirimkan banyak bantuan untuk rakyat Palestina dan hari ini Indonesia memiliki tim medis yang bekerja di Gaza dan Raffah dengan risiko sangat tinggi. Dokter-dokter dan perawat-perawat kita telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab.
“Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan siap mengevakuasi mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan (untuk merawat semua) korban, kita siapkan semua rumah sakit dan tentara, dan nanti rumah-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil (itu),” katanya.
Pewarta: Ade P Marboen
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024 -
Menpan RB selama 100 hari kerja prioritaskan penataan kementerian baru
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menargetkan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan penataan kementerian yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Keuangan, kami akan menata, bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga bagaimana kami menata sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian yang baru dibentuk tadi,” kata dia, usai serah terima jabatan di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, mereka telah menyusun Peraturan Menpan RB yang mengatur penataan sejumlah kementerian baru tersebut. Peraturan tersebut telah disusun saat Menpan RB sebelum dia, Abdullah Azwar Anas, masih menjabat.
Baca juga: MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas
“Anas kemarin sebelum akhir masa jabatan sudah bekerja keras selama empat bulan untuk menyiapkan itu (Peraturan Menpan RB),” ujarnya.
Walaupun demikian, dia mengatakan, mereka sedang menunggu Peraturan Presiden mengenai transisi kementerian/lembaga terbit.
“Karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih, dan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap sumber daya manusianya dan penganggarannya,” ujarnya.
Baca juga: Khofifah: Menteri Kabinet Merah Putih siap berikan pengabdian terbaik
Selain itu, dia menargetkan selama 100 hari ke depan dapat melakukan rilis beta INA Digital hingga menyelesaikan transformasi sumber daya manusia.
“Kan kami baru juga keluar Undang-Undang Nomor 20 (Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN). PP-nya (Peraturan Pemerintahnya) juga kami masih menunggu untuk ditandatangani, dan di situ banyak transformasi sumber daya manusia yang sudah kami persiapkan, dan itu juga tentunya akan kami secara step by step (langkah demi langkah) untuk kami kerjakan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan bahwa dirinya telah membagi tugas dengan Wakil Menpan RB, Purwadi Arianto.
“Saya akan meminta Wamen untuk fokus memastikan semua transformasi, terutama untuk kebijakan layanan publik nanti bisa dikerjakan dengan baik,” katanya.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024 -
Dua Wamenlu ungkap soal arah kebijakan politik luar negeri Prabowo
ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga sosok untuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Merah Putih, yakni Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arief Havas Oegroseno. Saat dijumpai usai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10), dua Wamenlu menggambarkan arah kebijakan luar negeri dan menyebut akan segera berkoordinasi untuk menyusun langkah ke depan. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Farah Khadija)
-
Iqbal-Dinda tak akan defensif dan ofensif di debat perdana Pilkada NTB
Mataram (ANTARA) – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) nomor urut 3, Lalu Muhamad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda tidak akan menerapkan sikap defensif dan ofensif pada debat perdana pilkada yang dilaksanakan KPU NTB pada 23 Oktober 2024.
Juru bicara utama Pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan menghadapi debat perdana pasangan Iqbal-Dinda tidak memiliki persiapan yang sifatnya khusus. Meski demikian, konsolidasi secara internal tetap dilakukan bersama tim.
“Kalau persiapan tentu ada dua yang kami lakukan, yakni membangun koordinasi dengan KPU seperti mengikuti rapat terkait teknis persiapan debat, jadwal seperti apa. Kedua kami rapat di internal dengan membahas materi/tema debat sambil ngopi-ngopi. Jadi tidak ada persiapan khusus,” ujarnya pada wartawan di Mataram, Senin.
Terkait tema debat yang telah ditetapkan KPU NTB, yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Adhar Hakim, pasangan calon Iqbal-Dinda tentu memiliki pengalaman terkait hal tersebut. Terlebih lagi Iqbal memiliki pengalaman karier yang banyak dihabiskan sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Iqbal memiliki pengalaman perjalanan karir-nya berada d salah satu institusi dalam pengembangan tugas dan fungsi khususnya dalam memberikan ide-ide dan gagasan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik karena karir-nya sebagai ASN di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),” terangnya.
Tak hanya berkarier sebagai birokrat, selama menjadi ASN di Kemenlu, kata Adhar Hakim, sosok Iqbal juga terpilih menjadi birokrat yang berkinerja terbaik, sehingga dalam debat perdana nanti, Iqbal tinggal mengelaborasi perjalanan kariernya sehingga menjadi suatu keuntungan dalam performanya pada debat pada 23 Oktober 2024.
“Jadi tinggal menguji visi misi dan ide serta gagasan Pak Iqbal. Dan tentunya Pak Iqbal sudah siap untuk itu,” ucap Adhar Hakim.
Disinggung apakah paslon Iqbal-Dinda sebagai pendatang baru tidak menyerang pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah yang notabene-nya sebagai petahana?. Adhar Hakim menyatakan bahwa pasangan Iqbal-Dinda tidak akan melakukan hal-hal tersebut.
Sebab, lanjut Adhar Hakim, publik (masyarakat) sudah memiliki catatan tersendiri terkait rapor kinerja kedua calon tersebut.
“Kami (Iqbal-Dinda) tidak pada posisi ofensif atau defensif karena kami sudah memahami betul pada rapor keduanya selama menjabat lima tahun sehingga publik memahami itu dan publik pasti memiliki catatan soal itu sehingga publik pasti mengklarifikasi apa jawaban-jawaban dari keduanya,” tegasnya.
Oleh karena itu, tinggal bagaimana saat ini KPU NTB mempersiapkan debat tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga jangkauannya lebih luas dan masyarakat bisa berpartisipasi agar bisa mendapatkan catatan yang objektif dalam debat tersebut.
“Kami percaya karena kami punya referensi berdasarkan survei sehingga publik melihat jawaban dari setiap pasangan calon,” katanya.
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB telah menetapkan tema debat perdana untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan digelar pada Rabu 23 Oktober 2024, yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat.
“Debat perdana tersebut akan membahas dua tema dan kami sudah putuskan dan disampaikan ke pasangan calon (paslon), yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat,” kata Komisioner KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Agus Hilman.
Dari dua tema tersebut, KPU NTB bakal membagi ke dalam empat sub-tema yakni inovasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Selanjutnya, debat tersebut akan dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama pembukaan, pembacaan tata tertib, dan penyampaian visi-misi paslon.
“Segmen kedua dan ketiga pendalaman visi-misi menjawab pertanyaan yang memang telah disusun oleh panelis. Segmen keempat dan kelima itu pertanyaan antar paslon, saling bertanya dan menanggapi. Segmen enam atau segmen terakhir adalah ‘closing’ statemen paslon sekaligus penutup,” ucapnya.
KPU juga telah menentukan bahwa masing-masing paslon boleh membawa maksimal 100 orang pendukung. Hilman menggarisbawahi, panelis yang dilibatkan KPU merupakan figur yang pakar di bidangnya sesuai tema yang telah ditetapkan.
KPU NTB berharap debat perdana Pilkada NTB itu bisa menjadi ajang pertarungan gagasan. Pemilih juga bisa melihat kedalaman visi-misi yang ditawarkan paslon.
“Kami berharap debat pertama ini bisa memicu, memantik pertarungan gagasan antar paslon. Kedua, kita berharap menjadi ruang kontestasi gagasan dan ide yang ditawarkan paslon kepada publik, juga bagi ruang bagi pemilih untuk lebih dalam mengetahui visi-misi dari paslon. Kita juga harap berjalan aman damai dan lancar,” katanya.
Baca juga: Mantan Dubes Turki tak mau jumawa hadapi Pilkada NTB 2024
Baca juga: Mantan Dubes Turki resmi mendaftar Pilgub NTB melalui DemokratPewarta: Nur Imansyah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -
MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengaku bangga diberikan estafet untuk melanjutkan kerja menteri sebelumnya, Abdullah Azwar Anas.
“Banyak yang sudah dilakukan oleh beliau yang menjadi fondasi terhadap transformasi birokrasi kita, termasuk bagaimana membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” kata Rini usai melakukan serah terima jabatan di Kantor KemenPANRB, Jakarta, Senin.
Selain itu, mantan Sekretaris KemenPANRB tersebut mengatakan bahwa transformasi sumber daya manusia, pengurangan proses bisnis, dan kolaborasi dengan instansi lain yang dilaksanakan oleh Anas akan dilanjutkan oleh dirinya.
“Tentunya kami juga masih banyak pekerjaan yang harus kami perbaiki dalam melaksanakan transformasi birokrasi,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia turut berterima kasih terhadap kinerja Anas selama sekitar dua tahun memimpin KemenPANRB.
Sementara itu, Wakil MenPANRB Purwadi Arianto mengucapkan terima kasih karena telah disambut secara hangat, sederhana, dan khidmat oleh jajaran KemenPANRB.
“Saya siap mendukung Menteri ke depan untuk menjalankan transformasi reformasi birokrasi yang dijalankan. Semoga nanti harapannya ke depan kami bisa menjadi lebih solid, dan melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” kata Purwadi.
Merespons pernyataan Rini dan Purwadi, Anas mengucapkan selamat kepada mereka untuk memimpin KemenPANRB.
“Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting kantor ini akan bisa tereksekusi dengan baik karena Rini adalah orang dalam,” kata Anas.
Baca juga: Perjalanan karier Rini Widyantini, jadi birokrat sejak era 1990-an
Baca juga: Menteri-Menteri perempuan di Kabinet Merah Putih
Baca juga: Rini Widyantini, Menteri PANRB yang mengawali karier dari PNS
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -
Jaktim tindak tegas ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur meminta warga melaporkan apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut yang terlibat dalam politik praktis dan tidak netral di Pilkada Jakarta 2024.
“Kita sudah mengimbau, netralitas dijaga jangan sampai Anda terkena atau terlibat politik praktis, nanti jika ada itu (PNS tidak netral) akan kita tindak sesuai aturan,” kata Wali Kota Jakarta Timur M Anwar di kawasan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin.
Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, Ari Budi Yuswanto meminta masyarakat untuk melapor bila ada ASN tidak netral pada Pilkada 2024.
Dia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menerbitkan surat edaran terkait netralitas ASN/PNS.
“Silahkan masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui kanal-kanal pengaduan yang memang sudah disiapkan atau disediakan oleh Pemprov DKI, baik itu melalui media sosial, kemudian email atau lainnya,” kata Ari.
Baca juga: DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada
Baca juga: Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI JakartaMenurut dia, setiap instansi memiliki pengendalian internal yang akan mengedepankan untuk mencegah ketidaknetralan PNS di Pilkada Jakarta.
Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan adanya PNS yang tidak netral.
“Sampai saat ini belum ada temuan dan kita berupaya agar jangan sampai ada, karena sedikit saja akan mencederai asas pemilu kita yang berlangsung secara luber dan jurdil, yang masuk di dalamnya kan asas netralitas,” katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berdasarkan hasil undian telah menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -
Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat merekrut Pengawas Tepat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Jakarta Barat (Jakbar) Abdul Roup menyebutkan bahwa perekrutan telah memasuki tahap wawancara.
“Sudah mulai perekrutan. Tanggal 12-28 September 2024 itu tanggal pendaftaran dan penerimaan berkas, tahap demi tahap, sekarang, 12-22 Oktober 2024 wawancara,” kata Roup saat dihubungi di Jakarta pada Senin.
Setelah itu, kata Roup, pada 3-4 November 2024 PTPS akan dilantik. “Kemudian 5-20 November perpanjangan rekrutmen, khusus TPS yang belum terisi pengawas,” katanya.
Baca juga: DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada
Baca juga: Bawaslu Jakbar inventarisasi pelanggaran pemasangan APK PilkadaRoup mengatakan bahwa pihaknya menempatkan satu PTPS untuk masing-masing TPS di wilayah setempat. “Masing-masing TPS, satu pengawas,” tutur Roup.
Terdapat 3.452 TPS yang tersebar di delapan kecamatan di wilayah Jakarta Barat. Dengan demikian, akan ada 3.452 PTPS yang direkrut oleh Bawaslu setempat.
Selain itu terdapat 1.909.774 pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih dan pemutakhiran serta daftar pemilih tetap (DPT) tingkat kota. Dari jumlah pemilih tersebut, terdapat 946.565 pemilih pria dan 963.209 pemilih wanita.
Jumlah pemilih tersebut merupakan hasil akhir pleno setelah adanya 5.535 pemilih baru, 11.686 pemilih yang tidak memenuhi syarat dan 15.756 yang melakukan perbaikan data pemilih.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024