Category: Antaranews.com

  • Dokter: Gigi ompong jika dibiarkan lama bisa pengaruhi estetik wajah

    Dokter: Gigi ompong jika dibiarkan lama bisa pengaruhi estetik wajah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada drg. Murti Indrastuti M.Kes., Sp. Pros (K) mengatakan kehilangan gigi atau gigi yang ompong jika dibiarkan lama bisa mempengaruhi kemampuan fisik serta estetika wajah seseorang.

    “Jika kehilangan gigi ini dibiarkan dalam waktu lama, dampaknya akan mempengaruhi kemampuan fisik serta estetika wajah,” kata dia dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dalam kondisi tanpa gigi, tulang rahang lambat laun akan menyusut, membuat wajah terlihat lebih tua dan cekung, yang berpengaruh pada penampilan seseorang.

    Kehilangan gigi pun menyebabkan otot-otot wajah kehilangan penopangnya, yang berakibat pada tampilan wajah yang lebih berkerut dan terlihat lebih tua.

    Perubahan ini mengakibatkan perubahan fisik pada wajah, seperti sudut mulut yang menurun, penipisan bibir, tampilan bibir atas yang lebih panjang, serta hidung yang tampak lebih besar karena hilangnya dukungan pada bibir atas.

    Di sisi lain, kehilangan gigi juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berbicara. Saat kehilangan satu atau beberapa gigi, cara pelafalan ketika berbicara bisa berubah dan pengucapan menjadi kurang jelas, sehingga mengganggu komunikasi sehari-hari.

    Baca juga: Mengenal prosedur implan gigi untuk mengganti gigi yang hilang

    Dampak lainnya kehilangan gigi yakni dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengunyah dengan baik, sehingga membatasi jenis makanan yang bisa dikonsumsi.

    Hal ini juga berpotensi menyebabkan kurangnya kecukupan gizi karena sulitnya mengonsumsi makanan yang bervariasi.

    Murti mengatakan kehilangan gigi bisa menimpa individu di semua rentang usia dengan berbagai penyebab seperti perilaku kesehatan gigi yang buruk dan trauma pada gigi akibat kecelakaan.

    Penyebab lainnya yakni diet tinggi gula yang mengakibatkan gigi berlubang dan harus dicabut, periodontitis atau infeksi gusi serius, kebiasaan merokok yang memperburuk kondisi gigi, hingga kondisi lainnya.

    Di Indonesia, masalah kesehatan gigi, mulai dari gigi berlubang hingga kehilangan gigi, sangat umum terjadi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2023, proporsi gigi yang hilang atau dicabut atau tanggal di Indonesia mencapai 21 persen.

    Penyebaran tertinggi terjadi pada individu berusia 65 tahun ke atas, yaitu sebesar 46,5 persen, diikuti kelompok usia 55-64 tahun sebesar 37,2 persen, lalu usia 45-54 tahun sebesar 26,4 persen, dan usia 35-44 tahun sebesar 18 persen.

    Lalu, guna menangani masalah kehilangan gigi, menurut Murti, penggunaan gigi palsu atau gigi tiruan menjadi salah satu solusi dalam menggantikan peran gigi yang hilang ini agar individu tetap dapat berbicara, mengunyah, dan menelan dengan baik.

    “Gigi palsu juga menjadi penopang bagi otot-otot wajah, sehingga dapat mempertahankan struktur wajah secara keseluruhan,” tutur dia.

    Murti mengatakan, secara umum, perawatan gigi palsu ini relatif mudah dan tidak membutuhkan operasi. Namun pembuatannya, atau solusi lain, akan direkomendasikan oleh dokter setelah melihat kondisi kesehatan pasien secara komprehensif.

    Baca juga: UI luncurkan inovasi edukasi kesehatan gigi dan mulut anak tunarungu
    Baca juga: 4 hal penyebab bau mulut meskipun sudah menyikat gigi

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cegah tawuran pelajar, Kepolisian luncurkan Program CETAR

    Cegah tawuran pelajar, Kepolisian luncurkan Program CETAR

    Jakarta (ANTARA) –

    Kepolisian Resor Tangerang Selatan meluncurkan Program Pencegahan Tawuran Antar Pelajar (CETAR) yang bertujuan untuk melindungi para generasi muda khususnya para pelajar agar tidak menjadi korban atau terlibat menjadi pelaku tawuran.

     

    Wakapolda Metro Jaya Brigjen Polisi Djati Wiyoto Abadhy yang hadir dan membuka deklarasi tersebut di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan bisa menjadi percontohan (pilot project) di jajaran Polda Metro Jaya.

     

    “Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi ‘pilot project’ yang ada di jajaran Polda Metro Jaya dan ini diinisiasi oleh Polres Tangerang Selatan,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa upaya tersebut sudah ditunggu semua pihak dalam rangka untuk mengawasi dan menjaga anak-anak dalam rangka mengenyam pendidikan. “Tentu mereka masih memiliki masa depan yang panjang,” katanya.

     

     

    Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor DH Inkiriwang menjelaskan Program CETAR
    muncul terkait adanya tawuran di Tangerang Selatan yang menimbulkan korban luka bahkan meninggal dunia.

     

    “Program tersebut nantinya melibatkan lima pilar, yaitu TNI, Polri, Pemkot (Forkopimda), akademisi dan tokoh agama atau tokoh masyarakat,” katanya.

     

    Victor menyebutkan selama menjabat sebagai Kapolres Tangerang Selatan (Tangsel) selama dua bulan, sudah cukup melihat pelajar ini menjadi korban ataupun ikut melakukan tawuran.

     

    Pihaknya pun berkolaborasi dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Tangsel khususnya Dinas Pendidikan, Kejari, Kodim, pihak sekolah dan unsur terkait lainnya. ‘Kami menciptakan Program CETAR ini sebagai wujud komitmen untuk melindungi masyarakat khususnya para generasi muda,” katanya.

    Baca juga: KJP untuk pelajar terlibat tawuran di Jakarta Barat dicabut

     

    Dalam Program CETAR tersebut, Victor juga melibatkan para pelajar siswa-siswi (SMP-SMA/SMK), juga para guru dan orang tua para pelajar untuk bersama-sama bertanggung jawab mendukung program ini.

     

    “Dengan melantik perwakilan siswa-siswi, guru dan orang tua siswa (komite sekolah) dari masing-masing sekolah untuk menjadi Duta 
    CETAR, yang akan membantu melakukan pengawasan dan upaya pencegahan agar tidak terjadi tawuran di masing-masing lingkungannya,” katanya.

     

    Acara tersebut juga dihadiri oleh Pj Wali Kota Tangsel Tabrani dan Dir Binmas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Harri Muharram Firmansyah.

    Selain itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi, Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rosyid dan para kepala sekolah (SMP dan SMA) negeri di Kota Tangsel serta pihak lainnya.
    Baca juga: Polres Tangsel amankan 83 orang rencanakan tawuran

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasan Nasbi luruskan isu wartawan tak boleh lagi ‘doorstop’ di Istana

    Hasan Nasbi luruskan isu wartawan tak boleh lagi ‘doorstop’ di Istana

    ANTARA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10), meluruskan isu mengenai wartawan yang tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan ‘doorstop’ atau wawancara cegat dengan menteri-menteri Kabinet Merah Putih di Istana. Hasan menegaskan wartawan masih boleh ‘doorstop’ dengan menteri seperti di era Presiden Joko Widodo, jika Presiden Prabowo sedang tidak menggelar sidang kabinet paripurna. (Aria Cindyara/Afra Augesti, Yogi Rachman/Fahrul Marwansyah/Rijalul Vikry)

  • Willy Aditya siap pimpin Komisi XIII dengan semangat kolaboratif

    Willy Aditya siap pimpin Komisi XIII dengan semangat kolaboratif

    Kami ingin ke depan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi satu hal yang menjadi dasar dalam proses kita bernegara, ….Jakarta (ANTARA) – Willy Aditya yang baru ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR RI menyatakan siap memimpin komisi yang membidangi urusan reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM) itu dengan semangat kolaboratif lintas sektor.

    “Bersama dengan teman-teman mitra, kami akan coba bangun sebuah spirit kolaboratif, pendekatan lintas sektor, karena ini spiritnya satu, yaitu perlindungan penegakan hukum dan HAM,” kata Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Willy menilai adanya Komisi XIII sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) baru dapat membuat DPR lebih fokus melakukan pengawasan terhadap urusan reformasi regulasi dan HAM di Indonesia.

    “Kami ingin ke depan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi satu hal yang menjadi dasar dalam proses kita bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi,” ujarnya.

    Menurut dia, pembagian ruang lingkup kerja komisi di DPR pada periode ini telah dilakukan dengan efektif, serta penambahan komisi yang ada diperlukan untuk membuat kerja-kerja parlemen semakin maksimal.

    “Tentu ini menjadi suatu hal yang progresif, ya. Secara manajemen, dibaginya komisi menjadi 13 dan hukum dan HAM di komisi sendiri, itu menjadi akan lebih fokus pada jangkauan untuk pengawasan,” tuturnya.

    Ia  menegaskan bahwa DPR siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo dalam mengawal urusan perlindungan serta penegakan hukum dan HAM.

    “Political will dari pemerintahan Pak Prabowo ini akan jauh lebih terukur. Nah, ini sebagai sebuah komitmen bersama dari DPR dan Pemerintah agar lebih efektif,” kata dia.

    Baca juga: Komisi XIII DPR bakal bahas RUU Perampasan Aset bersama Menteri Hukum
    Baca juga: Pakar nilai pemekaran komisi DPR dapat bantu pemerintahan baru

    Sebelumnya, pimpinan DPR RI bersama para anggota Komisi XIII DPR RI menyetujui Willy Aditya menjadi Ketua Komisi XIII DPR RI periode 2024—2029 dalam rapat internal yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    “Apakah nama-nama calon pimpinan Komisi XIII DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi pimpinan Komisi XIII?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

    Para anggota Komisi XIII DPR RI pun secara kompak menyetujui nama Willy beserta empat nama lainnya untuk menjadi pimpinan Komisi I DPR RI.

    Empat wakil ketua Komisi XIII DPR RI lainnya, yaitu Andreas Hugo Pairera, Sugiat Santoso, Dewi Asmara, dan Rinto Subekti.

    Komisi XIII DPR RI ditetapkan membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM). Dengan mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • TNI AL-AL Rusia latihan perang perdana di Surabaya 4–8 November

    TNI AL-AL Rusia latihan perang perdana di Surabaya 4–8 November

    Ingat, keamanan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas dalam penugasanJakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia bakal mengadakan
    latihan operasi militer perang (OMP) perdana di Surabaya, Jawa Timur, pada 4–8 November 2024, yang disebut Latihan Bersama (Latma) Orruda 2024.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan latihan itu merupakan tindak lanjut atas pertemuan TNI AL dan Angkatan Laut Rusia dalam Navy-to-Navy Talk pada 2018.

    Latihan itu, dia menjelaskan, bertujuan meningkatkan kerja sama antara angkatan laut dua negara, memperkuat interoperabilitas, serta menguji kemampuan prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut.

    Foto ilustrasi – Kapal perang Republik Indonesia KRI Frans Kaisiepo-368. ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut.

    Dia melanjutkan berbagai persiapan untuk Latma Orruda saat ini telah digelar di Markas Komando Koarmada II TNI AL di Surabaya. Rangkaian itu mencakup rapat membahas rencana garis besar Latma Orruda 2024 yang dipimpin oleh Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo.

    Baca juga: KRI WSH-991 latihan tempur bahaya permukaan saat berlayar ke Solomon

    “Latihan ini terbagi dalam dua fase yaitu fase pangkalan (harbour phase) dan fase laut (sea phase). TNI AL mengerahkan satu fregat KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dan satu korvet KRI Frans Kaisiepo-368, dan helikopter antikapal selam AS565 MBe,” kata Kadispenal.

    Helikopter AS565 MBe merupakan alutsista udara andalan TNI AL yang kerap disebut “Panther”.

    Sementara itu, Angkatan Laut Rusia mengerahkan tiga korvetnya RFS Sovershennyy, RFS Gromky, dan RFS Aldar Tsydenzhapov. Angkatan Laut Rusia juga mendatangkan kapal medium tanker-nya RFS Pechenga, helikopter KA-27, dan kapal tunda penyelamat (tug salvage) Alatau.

    Beberapa kapal itu, yaitu RFS Sovershennyy, RFS Gromky, dan helikopter KA-27 pada 2022 juga mendatangi Indonesia untuk ikut Latihan Bersama (Latma) Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) di Makassar, Sulawesi Selatan.

    Baca juga: KRI WSH-991 gelar mandi khatulistiwa saat berlayar menuju Solomon

    Dalam kesempatan yang sama, Kadispenal menyebut Orruda yang menjadi nama latihan bersama angkatan laut RI-Rusia merupakan gabungan atas dua simbol negara, yaitu Orel (Elang Rusia) dan Garuda (Indonesia).

    Dalam rapat membahas rencana garis besar latihan, Selasa (22/10), Pangkoarmada II mendengar langsung paparan dari Komandan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan dan Komandan KRI Frans Kaisiepo-368 Letkol Laut (P) Rivo De Haviand mengenai persiapan menjelang latihan.

    Ariantyo kemudian menginstruksikan jajarannya untuk rutin memeriksa kesiapan agar latihan berjalan lancar dan aman.

    “Ingat, keamanan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas dalam penugasan,” kata Pangkoarmada II.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pencetakan surat suara Pilgub Jabar ditarget 4,5 juta per hari

    Pencetakan surat suara Pilgub Jabar ditarget 4,5 juta per hari

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyebutkan bahwa proses pencetakan surat suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024, mulai hari Rabu ini dengan target 4,5 juta per hari dan bisa selesai akhir Oktober 2024.

    “Proses cetak dimulai hari ini, awalnya jam 08.00 WIB, tapi mundur jadi jam 11.00 WIB. Target per harinya dicetak 4,5 juta surat suara untuk Pilgub Jabar, sampai akhir Oktober 2024,” ujar Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu (TKP) KPU Jabar, Susila Hery Prabawa, dalam keterangan di Bandung Rabu.

    Dengan target dan estimasi selesai masa cetak pada tanggal 30 Oktober 2024, distribusi surat suara Pilgub Jabar, kata Hery, ditargetkan rampung terkirim di KPU kabupaten/kota pada tanggal 1 November 2024.

    Untuk mencegah kerusakan surat suara, ujar Hery, pihaknya akan melakukan pengecekan secara simultan setiap beberapa menit.

    “Perusahaan secara simultan melakukan pemeriksaan setiap beberapa menit sekali untuk memastikan surat suara yang dicetak sesuai dengan dummy yang telah di-ACC,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jabar Hari Nazarudin mengatakan proses produksi surat suara akan selesai pada akhir Oktober 2024 ini yang nantinya akan langsung didistribusikan ke daerah.

    “Kita sudah ada jadwal dan kemungkinan kita target di tanggal 30 ini beres untuk proses cetak dan langsung didistribusikan. Cetak surat suara (pilbup) sudah proses tinggal menunggu yang pilgub, ketika sudah selesai langsung didistribusikan semua di tanggal 30 agar semuanya dikirim sekalian,” kata Hari.

    Untuk diketahui, terdapat empat pasangan calon (paslon) yang akan bertarung pada Pilgub Jabar 2024.

    Adapun keempat paslon tersebut adalah Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

    KPU Jabar sendiri telah menetapkan daftar pemilih tetap (dpt) pada Pilgub Jabar 2024 sebanyak 35.925.960 orang, atau lebih banyak dari dpt Pemilu 2024.

    Angka ini mengalami peningkatan 211.059 orang dari data pemilih pada Pemilu 2024, yang tercatat 35.714.901 orang.

    Secara detail, surat suara pada Pilgub Jabar mencapai 36.824.109 dengan rincian 35.925.960 dpt, ditambah 2,5 persen dari jumlah dpt untuk cadangan, atau sekitar 898.149 surat suara.

    Baca juga: KPU Jabar pakai Sirekap untuk hitung suara Pilkada 2024

    Baca juga: Pj Gubernur Jabar: Deklarasi damai strategis wujudkan pilkada beretika

  • Istana: Penggemblengan menteri di Akmil bukan ospek atau militerisme

    Istana: Penggemblengan menteri di Akmil bukan ospek atau militerisme

    Dengan terbangunnya kerja sama tim, Presiden berharap para menteri dan kepala lembaga bisa melakukan koordinasi dengan lebih dekat.Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa penggemblengan untuk para menteri dan kepala lembaga negara di Akademi Militer (Akmil) Magelang bukanlah kegiatan ospek atau militerisme.

    Hal itu disimpulkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam arahan Presiden Prabowo dalam Rapat Kabinet Paripurna Perdana yang berlangsung selama 2,5 jam.

    “Besok akan ada kegiatan di Magelang untuk menggembleng para menteri. Akan tetapi, beliau bilang tidak usah takut, ini bukan ospek atau militerisme,” kata Hasan mengutip pernyataan Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Hasan melanjutkan bahwa Prabowo mengatakan kegiatan selama 3 hari itu untuk menjalin kebersamaan, keguyuban, dan untuk membangun kerja sama tim.

    Dengan terbangunnya kerja sama tim, Presiden berharap para menteri dan kepala lembaga bisa melakukan koordinasi dengan lebih dekat.

    Adapun penggemblengan para menteri di Akmil Magelang, Jawa Tengah, karena kota ini merupakan simbol perjuangan dan heroisme. Magelang merupakan daerah sentra perlawanan pada masa penjajahan.

    Para menteri dan wakil menteri yang mengikuti kegiatan penggemblengan akan mendapat seragam untuk gerak badan dan sebagai tanda kekompakan.

    “Ada seragam buat gerak badan, untuk belajar gerak badan biar hangat. Ada seragamnya, buat kekompakan, jadi seragam buat kekompakan itu juga penting,” kata Hasan.

    Presiden Prabowo dijadwalkan berangkat ke Magelang menggunakan pesawat kepresidenan, sedangkan para menteri dan kepala lembaga dan badan menggunakan pesawat TNI AU.

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam kegiatan penggemblengan di Magelang.

    “Jadi, ini komplet seperti rapat kabinet, bahkan lebih komplet lagi karena ada juga wakil menteri,” kata Hasan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pram-Doel puncaki survei, Cak Lontong gembira ada tren positif

    Pram-Doel puncaki survei, Cak Lontong gembira ada tren positif

    ANTARA – Menanggapi hasil survei LSI yang mencatat Pram-Doel berhasil unggul dari Ridwan-Suswono dan Dharma-Kun, Ketua Tim pemenangan Pram-Doel, Cak Lontong menyatakan pihaknya gembira terhadap hasil tersebut, namun tetap perlu evaluasi lebuh lanjut. Hal tersebut disampaikan Cak Lontong di Jakarta, Rabu (23/10). (Irfansyah Naufal Nasution/Yovita Amalia/Farah Khadija)

  • Hasan Nasbi luruskan pembekalan menteri bukan ospek

    Hasan Nasbi luruskan pembekalan menteri bukan ospek

    ANTARA – Seluruh anggota Kabinet Merah Putih akan menerima pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Rabu (22/10) menyebut kegiatan pembekalan itu bukan ospek militerisme.
    (Yogi Rachman/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Komisi XIII akan undang Menteri HAM guna bahas keinginan Rp20 triliun

    Komisi XIII akan undang Menteri HAM guna bahas keinginan Rp20 triliun

    Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak NataliusJakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya bakal mengundang Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk meminta penjelasan terkait keinginannya untuk mendapatkan anggaran lebih dari Rp20 triliun bagi Kementerian HAM.

    Dia pun belum bisa menduga-duga terkait alasan keinginan penambahan anggaran Kementerian HAM menjadi lebih dari Rp20 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp62 miliar. Tentunya, dia pun perlu mendengar alasan kebutuhan-kebutuhan dari keinginan Natalius Pigai tersebut.

    “Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak Natalius,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Komisi XIII DPR RI harus betul-betul melihat usulan tersebut, karena spektrum dari sektor Hak Asasi Manusia sangat luas. Dia mengatakan bahwa usulan itu perlu dilakukan dengan pendekatan secara bernegara, bukan pendekatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

    “Jadi tentu penempatan sumber daya manusia, bagaimana pengorganisasian lembaga itu menjadi sangat penting, sembari juga berbicara sosialisasi dari keberadaan kementerian sendiri,” tutur dia.

    Baca juga: Natalius Pigai yakin ada penambahan anggaran untuk Kementerian HAM

    Baca juga: Pembentukan Kementerian HAM bukti Presiden jalankan amanat konstitusi

    Dia juga tidak ingin terlebih dahulu menduga-duga atau berprasangka negatif terkait usulan tersebut. Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah makan siang bergizi yang juga bisa masuk ke ranah Hak Asasi Manusia.

    “Makan siang bergizi atau makan yang bergizi itu kan juga besar. Itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya human rights. Apakah nanti mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama,” ujar dia.

    Walaupun begitu, dia menilai bahwa penambahan anggaran dengan angka sebesar itu pun belum memungkinkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) untuk 2025 belum akan dibahas.

    “Kan anggaran sudah diketok. Itu tadi sekali lagi kita nggak bisa menduga-duga, kita cermati aja bersama-sama,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.

    Mantan Komisioner Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

    “Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024