Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • KPU Jakbar temukan 29 surat suara cacat di hari pertama sortir lipat

    KPU Jakbar temukan 29 surat suara cacat di hari pertama sortir lipat

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat menemukan 29 lembar surat suara cacat pada hari pertama pelaksanaan sortir lipat surat suara Pilkada 2024 di gudang logistik Rawa Lele, Kalideres, Kamis (24/10).

    Surat suara yang cacat itu pada umumnya memiliki sobekan, gambar yang kurang jelas atau warna yang tidak merata.

    “Ada 29 surat suara rusak,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti melalui pesan singkat di Jakarta pada Jumat.

    “Kategorinya kurang lebih sama, (surat suara sobek atau gambar tidak jelas),” kata Endang.

    Surat suara yang ditemukan cacat itu didata dan pada hari yang sama segera dilaporkan ke KPU DKI Jakarta oleh operator penerima laporan.

    Adapun kegiatan sortir lipat sebanyak 1,9 juta lebih surat suara di Jakarta Barat (Jakbar) ditargetkan rampung dalam lima hari. Setiap hari para pekerja sortir lipat ditargetkan menyelesaikan sekitar 360.000 surat suara.

    Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan parpol patuhi aturan pemasangan APK
    Baca juga: Polres Jaksel jamin keamanan logistik Pilkada di Gudang Sarinah

    Adapun pekerja sortir lipat yang berjumlah 75 orang dibagi ke dalam 15 kelompok. Masing-masing kelompok setiap harinya menyortir dan melipat sebanyak 12 kotak surat suara, dengan setiap kotak berisi 2.000 surat suara.

    Sebelumnya, pantauan di lokasi pada Kamis (24/10), para pekerja sortir-lipat terbagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapat satu meja dan melakukan pekerjaannya sambil berdiri.

    Surat-surat suara yang ada disortir terlebih dahulu untuk mendeteksi cacat pada surat suara. Kemudian, surat suara yang telah dipastikan normal atau tanpa cacat dilipat menggunakan potongan pipa paralon.

    Para pekerja itu pun telah mulai bekerja sambil diawasi oleh petugas pengawas dari KPU Jakbar serta kepolisian setempat.

    Sesekali petugas pengawas dari KPU Jakbar menggunakan pengeras suara untuk mengingatkan para pekerja sortir lipat agar tetap teliti menyortir surat suara cacat dan melipat surat suara yang normal dengan benar.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Separuh warga Jakarta masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

    Separuh warga Jakarta masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan saat ini separuh warga Jakarta masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Jumat, 
    menjelaskan bahwa DTKS adalah data induk yang berisi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

    DTKS merupakan acuan untuk menentukan penerima program bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Warga DKI Jakarta yang terdaftar dalam DTKS itu hampir 5,3 juta jiwa. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk DKI Jakarta sekitar 10 juta, hampir separuhnya ada pada data terpadu kesejahteraan sosial,” katanya.

    Premi mengatakan Dinas Sosial rutin menepatkan data sasaran setiap satu bulan sekali. “Ini karena tidak selamanya orang-orang berada dalam garis kemiskinan sehingga membutuhkan bansos,” katanya.

    Baca juga: Pemprov DKI cairkan Bansos PKD tahap ketiga ke 181 ribu penerima
    Baca juga: Jaktim distribusikan fasilitas bantuan sosial bagi warga kurang mampu

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini menerapkan mekanisme pendaftaran secara pasif untuk DTKS, bukan aktif. Pendaftaran pasif itu adalah pendaftaran bagi mereka yang pernah dapat bansos tapi tidak terdaftar dalam DTKS.

    Kebijakan tersebut diterapkan karena sebelumnya banyak penerima bansos yang tidak terdaftar di DTKS. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan seluruh penerima bansos harus terdaftar di DTKS.

    Karena itu, Pemprov DKI pun menetapkan semua penerima bansos harus terdaftar di DTKS. Surat KPK menyatakan seluruh penerima bansos harus terdaftar pada DTKS.

    “Jika penerima bansos belum terdaftar di DTKS, maka wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah,” ujar Premi.

    Dia menambahkan, dalam pendaftaran DTKS
    ​​​​​​​akan dilakukan 14 tahapan termasuk verifikasi dan validasi ke lapangan oleh petugas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI masih evaluasi uji coba Makan Bergizi Gratis

    DKI masih evaluasi uji coba Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dievaluasi, termasuk rencana untuk dilakukan di Kepulauan Seribu.

    “Untuk katering ada saran, coba jangan hanya satu saja. Kami sedang pelajari. Demikian juga wilayahnya, jangan hanya di kota, kita akan coba ke Kepulauan Seribu,” kata Teguh kepada pers di Jakarta Pusat, Jumat.

    Namun, Teguh tidak menjelaskan secara lengkap kapan pemberian uji coba MBG di Kepulauan Seribu akan dilakukan.

    Teguh menyatakan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat mendukung salah satu program strategis pemerintah tersebut.

    Pemprov DKI Jakarta juga masih menunggu petunjuk dan pedoman terkait program MBG dari pemerintah pusat. Rencananya, program tersebut akan benar-benar diluncurkan pada awal 2025.

    Baca juga: Pengamat berharap DKI transparan terkait anggaran makan gratis
    Baca juga: Kanwilkumham DKI evaluasi pemberian makan warga binaan

    Sebagai persiapan agar program tersebut dapat terealisasikan dengan baik, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan uji coba untuk percontohan program MBG. Sejauh ini, uji coba MBG telah dilakukan di 12 sekolah dengan total 10.448 paket makanan.

    “Nanti kami teruskan, termasuk menunya sudah variatif, kandungan kalori disesuaikan untuk segmennya dan lain-lain,” kata Teguh.

    Terkait anggaran, Teguh menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga sedang membahas bersama DPRD DKI Jakarta.

    Saat ditanyai awak media terkait masa depan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus setelah nantinya sekolah gratis dan makan siang bergizi gratis direalisasikan, Teguh mengatakan hal itu juga masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

    “Ini sedang dibahas dengan DPRD. Kita tunggu,” kata Teguh.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gulkarmat Jakpus pasang hidran mandiri di Karet Tengsin

    Gulkarmat Jakpus pasang hidran mandiri di Karet Tengsin

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat memasang hidran mandiri di Gang Setia U, RT 011, RW 05, Karet Tengsin untuk mengantisipasi kebakaran di kawasan tersebut.

     

    “Pemasangan hidran mandiri di satu titik, ada di RW 05 Karet Tengsin. Sudah mulai pembangunan dari Rabu (23/10) kemarin,” kata Kepala Seksi Sarana dan Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat Suprianto saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Pemasangan hidran mandiri itu disertai pembangunan rumah pompa, jaringan perpipaan dan instalasi boks hidran mandiri. Pemasangan jaringan perpipaan tersambung ke beberapa titik di sekitar RW 05 Karet Tengsin.

     

    “Ada 10 boks hidran yang tersambung satu sama lainnya di sekitaran RW 05 karet Tengsin, saling berkaitan, ada juga rumah pompa sebagai sumber untuk melakukan penekanan pompa air ke saluran-saluran boks hidran tersebut,” katanya.

     

    Program pembangunan hidran mandiri ini menindaklanjuti usulan masyarakat lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2022 dan baru terlaksana tahun ini. Pembangunan ditargetkan selesai pada 12 Desember 2024.

    Baca juga: Kebakaran di Tambora sering disebabkan hal sepele

     

    Program ini bermanfaat untuk warga RW 05 yang menjadi salah satu wilayah pemukiman padat penduduk dan sulit dijangkau oleh kendaraan petugas pemadam kebakaran. Biaya pembangunan hidran ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp2 miliar.

    Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Pusat bersama Sudin Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) dan pihak RT/RW juga sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi gang dan menentukan titik mana saja yang harus ditempatkan boks hidran mandiri.

     

    “Jadi semua berdasarkan pengecekan di lapangan agar hidran mandiri ini menjadi upaya penanganan bencana kebakaran sehingga lebih cepat diatasi baik oleh masyarakat maupun petugas Gulkarmat,” katanya.

     

    Suprianto menegaskan, sosialisasi terkait pembangunan hidran dan pelatihan penanggulangan kebakaran sudah beberapa kali dilaksanakan oleh Sudin Gulkarmat kepada warga.

     

    Namun, sosialisasi untuk penggunaan hidran mandiri ini nantinya dilakukan setelah pembangunan sudah rampung 100 persen. Pihaknya akan membentuk anggota penyelamatan yang diambil dari perwakilan masyarakat RT/RW setempat.

     

     

    Camat Tanah Abang Dicky Suherlan didampingi Lurah Karet Tengsin Hari Ananda telah meninjau pembangunan hidran mandiri dari Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat.

     

    Peninjauan tersebut untuk memastikan semua pembangunan berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan pemasangan nantinya.

     

    “Saat peninjauan hadir bersama Sektor Gulkarmat, Ketua RW 5, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan RT sekaligus diarahkan agar mendukung kelancaran pembangunan sampai dengan selesai,” katanya di Jakarta, Rabu (23/10).

     

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Jaksel ingatkan parpol patuhi aturan pemasangan APK

    Bawaslu Jaksel ingatkan parpol patuhi aturan pemasangan APK

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Selatan  mengingatkan partai politik mematuhi aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK) untuk mencegah adanya korban bertambah dan menjamin keselamatan pengguna jalan.  

     

    “Mohon tolong para partai politik disampaikan kepada tim APK agar pemasangan tidak mengganggu atau tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang,” kata Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Atiq Amalia saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Atiq mengatakan dengan menaati aturan pemasangan maka APK tidak akan saling tumpang tindih hingga sampai mencelakakan pengguna jalan.

     

    Dia menyoroti adanya kecelakaan APK yang menimpa para pengguna jalan pada masa pemilu harus menjadi atensi agar tidak terulang kembali.

     

     

    Menurut dia, perlu adanya koordinasi yang terus dilakukan dari pihak partai politik dengan tim pemasangan APK sehingga bisa menciptakan Pilkada damai taat peraturan.

     

    Regulasi yang mengatur tentang penempatan atau penempelan APK yakni tertuang dalam Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

     

    Disebutkan bahwa tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye yakni, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan dan gedung atau fasilitas milik pemerintah.

    Baca juga: Polres Jaksel jamin keamanan logistik Pilkada di Gudang Sarinah

    Selain itu jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan.

     

    Masa kampanye Pilkada DKI berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Kemudian, hari pemungutan suara Pilkada dilaksanakan 27 November 2024.

     

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

     

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 TPS. Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.
    Baca juga: KPU Jakbar nobar “Tepatilah Janji”

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polres Jaksel jamin keamanan logistik Pilkada di Gudang Sarinah

    Polres Jaksel jamin keamanan logistik Pilkada di Gudang Sarinah

    Jakarta (ANTARA) – Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polisi Ade Rahmat Idnal beserta jajarannya menjamin keamanan lokasi penyimpanan logistik Pilkada DKI Jakarta di Gudang Sarinah, Jalan Pancoran Timur II Nomor 4.

     

    “Dipastikan sistem keamanan yang diterapkan sudah memadai,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

     

    Ade mengatakan peninjauan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses penyimpanan logistik menjelang Pilkada.

     

     

    Peninjauan ini menunjukkan komitmen Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada, memastikan seluruh tahapan berjalan lancar hingga hari pelaksanaan 27 November 2024.

     

    “Kehadiran perwakilan KPU dan Bawaslu dalam peninjauan ini juga menandakan sinergi antar lembaga dalam mengawal proses Pilkada yang demokratis dan berintegritas,” ujarnya.

     

    Rombongan yang hadir terdiri dari Kasat Samapta Polres Metro Jaksel AKBP Rosa Witarsa, Kasi Propam Kompol Prayitno, Kapolsek Pancoran Kompol Sujarwo.dan Wakapolsek Pancoran AKP Gatot Priasmoro.

     

     

    Logistik yang hingga kini sudah diterima KPU Jakarta Selatan, yakni 1.794.204 surat suara, 3.270 alat kelengkapan, 3.270 kotak, 13.080 bilik suara, 20.364 segel plastik, 117.918 segel kertas dan 6.540 tinta dan tersimpan di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran.

     

    Proses penerimaan logistik surat suara diterima oleh anggota Bawaslu Jakarta Selatan disaksikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Pancoran, Sekretariat KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Selatan.

     

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

     

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono siapkan dana hibah Rp300 miliar untuk pelaku UMKM Jakarta

    Pramono siapkan dana hibah Rp300 miliar untuk pelaku UMKM Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3
     Pramono Anung akan menyiapkan dana hibah sebesar Rp300 miliar untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta.

     

    “Saya akan mengalokasikan dari dana APBD yang ada untuk hibah bagi UMKM sebesar Rp300 miliar,” kata Pramono dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Jumat.

     

    Menurut Pramono, masalah utama yang dialami pelaku UMKM, yakni soal modal. Hal itu diungkapkan Pramono saat menjawab pertanyaan seorang warga yang menanyakan program bagi UMKM saat berdialog dengan warga rumah susun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

     

    Pramono menegaskan, UMKM merupakan penopang ekonomi Jakarta. Bahkan, karena UMKM inilah pemerintah Indonesia bisa bertahan hidup saat dilanda pandemi COVID-19 lalu.

     

     

    Namun, Pramono menegaskan karena dana tersebut bersifat hibah, maka harus dipertanggungjawabkan karena ini bagian dari perputaran untuk membantu dan menstimulasi agar warga UMKM yang membutuhkan ada perlindungan dari pemerintah. Dana hibah tersebut diperuntukkan bagi UMKM menengah ke bawah.

     

    “Ini kan UMKM yang menengah. Sebenarnya mereka masih bisa bertahan, tetapi memang fasilitas, promosi dan sebagainya harus dibantu oleh pemerintah Jakarta. Dan saya akan lakukan kalau saya (terpilih) sebagai gubernur,” katanya.

     

    Selain itu, Pramono menyadari bahwa kemajuan digitalisasi tidak bisa dihindari dan sudah hampir masuk ke semua sektor, termasuk UMKM.

     

    Meski mendukung pengembangan UMKM secara digital, Pramono mengatakan harus ada perilaku yang adil terhadap para pelaku usaha bagi pelaku usaha tradisional maupun yang secara daring (online). “Harus ada pengaturan yang jelas,” katanya.

     

     

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pemerintah pusat sudah seharusnya duduk bersama untuk membuat regulasi yang mengatur tentang digitalisasi. Karena, menurut pengalamannya, ketika diputuskan di sidang kabinet praktik di lapangannya berbeda.

     

    “Dan itulah yang mungkin menjadi hal yang dulu tidak saya ketahui dengan tadi berkomunikasi, menanyakan, dan sebagainya akhirnya saya tahu,” katanya.

     

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

     

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kelurahan di Jakpus gencarkan sosialisasi bahaya narkoba dan tawuran

    Kelurahan di Jakpus gencarkan sosialisasi bahaya narkoba dan tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Kelurahan di wilayah Jakarta Pusat menggencarkan sosialisasi bahaya mengonsumsi narkoba dan tawuran remaja untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
     

    “Kalau dari Pemerintah Kota Jakarta Pusat itu melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke masyarakat ke pelajar atau berbagai unsur yang intensif,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

     

    Setidaknya, selama 2024 ini beberapa kelurahan sudah menggelar sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus tawuran di kantor kelurahan setempat, seperti Kelurahan Kebon Kelapa.

     

    Lurah Kebon Kelapa Muhammad Bellie Oktariyan mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah peredaran narkotika di wilayah Kelurahan Kebon Kelapa yang sejauh ini masih terkendali. Namun, sosialisasi difokuskan pada tawuran yang masih sering dilakukan kalangan remaja.

     

    “Segala antisipasi, kita selalu melakukan sosialisasi kepada warga pada setiap bulannya melalui Satpol PP Babinsa dan Polsek melalui Ngopi Kapimas dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya bagi perangkat wilayah,” kata Bellie.

     

    Sosialisasi ini berkolaborasi dengan Polsek, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelurahan dan Puskesmas serta diikuti RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Karang Taruna serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

    Selain itu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di lingkungan wilayah Kelurahan Kebon Kelapa.

     

    Menurut Bellie, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah peredaran narkotika dan tawuran. Setidaknya, masyarakat bisa menjadi corong informasi ketika melaporkan kejadian yang telah diprediksi.

     

    “Sosialisasi ini juga meminta masyarakat untuk perduli terhadap lingkungan dan para remaja yang akan menjadi generasi penerus bangsa ke depan,” ujar Bellie.

     

    Bellie berharap sosialisasi ini bisa menjadi pemicu untuk tetap semangat dalam melaporkan kejadian-kejadian yang berada di wilayah agar bersama-sama dapat mencegah peredaran penyalahgunaan narkoba dan tawuran di Kelurahan Kebon Kelapa.

     

     

    Sosialisasi rutin juga dilakukan Kelurahan Karang Anyar yang menyasar pada tiga RW yang rentang terhadap penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, yakni RW 02, 05, dan 08. RW 08 merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Kartini.

     

    Pihak Kelurahan Karang Anyar juga bekerjasama dengan FKDM untuk membantu memonitor setiap hari untuk mendeteksi jika ada kondisi yang terindikasi peredaran narkoba.

     

    Kemudian, Satpol PP Kelurahan Kemayoran juga memberikan sosialisasi tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Prekursor Narkotika (P4GN-PN) sejak Februari 2024.

     

     

    Pada September 2024 Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) memusnahkan barang bukti narkoba dengan total nilai mencapai Rp15 miliar yang merupakan pada periode Mei sampai September 2024. Nilai sebesar itu setara dengan menyelamatkan anak bangsa sebanyak 39 ribu jiwa.

     

    Jumlah barang bukti yang dimusnahkan berjumlah 12.690,96 gram (12,7 kilogram) dengan rincian 12.678,54 gram sabu, ganja 9,06 gram, ekstasi 1,51 gram serbuk dan 3 butir dan tembakau sintetis 1,85 gram.

     

    Sedangkan kasus tawuran, pada Kamis (24/10) kepolisian mengungkapkan penangkapan enam orang tersangka kasus tawuran yang melibatkan dua kelompok geng di wilayah Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.

     

    Tawuran tersebut menyebabkan korban berinisial NAP (21) mengalami luka serius di bagian belakang kepala, punggung kiri, dan paha kiri akibat bacokan senjata tajam.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ingin bayar pajak kendaraan? Berikut lokasi Samsat di Jadetabek

    Ingin bayar pajak kendaraan? Berikut lokasi Samsat di Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah pada Jumat yang berkolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

    Berdasarkan informasi dari akun X atau Twitter resmi TMC Polda Metro Jaya, Jumat, layanan Samsat Keliling (Samling) tersedia di 14 wilayah, yakni:

    1. Samling Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB
    2. Samling Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Parkir Itali Mal Artha Gading Gading pukul 08.00-14.00 WIB
    3. Samling Jakarta Barat di Mall Citraland dan Universitas Binus pukul 08.00-14.00 WIB
    4. Samling Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Kantor Walikota Jakarta Selatan pukul 09.00-14.00 WIB
    5. Samling Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB
    6. Samling Kota Tangerang di Perumnas 2 Cibodas dan Parkiran Busway Foodmospher pukul 08.00-14.00 WIB
    7. Samling Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 15.00-19.00 WIB
    8. Samling Ciledug di Giant Poris Ruko Batu Ceper dan Rukan Fresh Market Green Lake City Ketapang Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB
    9. Samling Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung Ciputat pukul 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.30 WIB
    10. Samling Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Hal. GTown House Square Gading Serpong pukul 08.00-14.00 WIB
    11. Samling Kota Bekasi di Taman Kuliner Narogong Rawa Lumbu pukul 15.30-17.30 WIB
    12. Samling Kabupaten Bekasi di halaman Kantor Kabupaten Bekasi pukul 08.00-12.00 WIB
    13. Samling Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan halaman kantor Kecamatan Cipayung pukul 08.00-12.00 WIB
    14. Samling Cinere di halaman Kantor Samsat Cinere pukul 08.00-12.00 WIB.

    Baca juga: Kanwil DJP Jakpus tingkatkan program akses pasar bagi pelaku UMKM
    Baca juga: DKI optimalkan penerimaan pajak daerah 

    Ada beberapa hal yang harus diperhatikan wajib pajak sebelum menyambangi gerai untuk membayar pajak kendaraan, antara lain memastikan kendaraan yang akan dibayar pajaknya tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Kemudian, pastikan untuk membawa beberapa dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, seperti KTP, BPKB dan STNK asli masing-masing disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan ganti plat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.

     

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Meski diguyur hujan, udara Jakarta tidak sehat untuk yang sensitif

    Meski diguyur hujan, udara Jakarta tidak sehat untuk yang sensitif

    Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara di DKI Jakarta pada Jumat pagi berada dalam kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif, meski sebagian besar wilayah diguyur hujan pada Kamis (24/10) malam hingga Jumat dini hari.

    Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir, pada pukul 06.00 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 115, dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2,5 di angka konsentrasi polutan 41 mikrogram per meter kubik.

    Konsentrasi tersebut setara 8.2 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Indeks tersebut membuat Jakarta menduduki kota dengan kualitas udara peringkat ke-12 terburuk di dunia.

    Masyarakat, khususnya untuk kelompok sensitif pun direkomendasikan untuk selalu mengenakan masker saat di luar ruangan, menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor dan menyalakan penyaring udara.

    Adapun sejumlah wilayah di Jakarta yang tercatat memiliki kualitas udara dengan kategori tidak sehat, yakni Cengkareng, Kebon Jeruk, Kemayoran, Pondok Indah dan Gatot Subroto.
    Baca juga: BMKG: Butuh ketegasan kepala daerah atasi polusi udara di Jakarta
    Baca juga: Terpapar polusi udara terus-menerus bisa depresi

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024