Category: Antaranews.com

  • KRI WSH-991 latihan hadapi cuaca buruk saat berlayar ke Fiji

    KRI WSH-991 latihan hadapi cuaca buruk saat berlayar ke Fiji

    Jakarta (ANTARA) – Kapal perang Republik Indonesia KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pasifik 2024 menggelar latihan peran cuaca buruk dan penyelamatan orang jatuh di laut saat kapal berlayar dari Solomon ke Fiji.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada III TNI Angkatan Laut Letkol Laut (S) Ajik Sismianto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menyebut latihan itu bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi kedaruratan misalnya seperti cuaca buruk.

    Komandan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH) Kolonel Laut (P) Edi Herdiana sebagai pengendali latihan menjelaskan saat latihan disimulasikan ada cuaca buruk dengan kondisi hujan petir dan ombak tinggi.

    “Perwira jaga kemudian memerintahkan bintara utama dan bintara provost dan bintara dinas malam untuk memasang tali-tali untuk dikaitkan sebagai jalur mobilitas,” kata Komandan KRI WSH-991 sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Komando Armada III TNI AL.

    Para pengawak KRI WSH-991 kemudian lanjut latihan penyelamatan orang jatuh di laut. Skenario yang digunakan, pengawas anjungan melihat orang jatuh di laut.

    “Kemudian, perwira jaga memerintahkan cikar kanan, menurunkan perahu ambulans dan tim dikerahkan untuk menyelamatkan korban dan dia dievakuasi ke KRI untuk dirawat,” kata Kolonel Edi.

    Dia menjelaskan para pengawak KRI WSH yang saat ini menjalankan misi muhibah dan kemanusiaan di empat negara Pasifik Selatan diharapkan dapat mengikuti standar prosedur operasional (SOP) saat menghadapi baik cuaca buruk maupun saat menyelamatkan orang yang jatuh di laut.

    KRI WSH-991, yang merupakan kapal bantu rumah sakit di bawah kendali Koarmada III TNI AL, dalam misi muhibah dan kemanusiaan ke empat negara di Pasifik Selatan, yaitu Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. Sejauh ini, KRI WSH-991 telah merampungkan misinya ke Solomon, dan dijadwalkan tiba di Fiji pada 2 November 2024.

    Dalam misi muhibah Satgas Port Visit Pasifik 2024, KRI WSH-991 menggelar bakti sosial, merenovasi tempat ibadah, membuka layanan kesehatan gratis, dan menyalurkan paket bantuan obat-obatan ke masing-masing negara tujuan.

    Total pelayaran dijadwalkan berlangsung selama 48 hari sampai akhirnya kapal kembali ke markas di Sorong, Papua Barat Daya.

    Pelayaran itu dipimpin oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Port Visit Pasifik 2024 Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo Irbianto.

    Dalam pelayaran itu, KRI WSH-991 mengangkut total 177 personel, yang terdiri atas 141 pengawak kapal, dan 36 staf dari Satgas yang terdiri atas tim penyelam, pasukan pengamanan, dokter umum dan dokter spesialis, pelajar dari Papua, serta perwira penerangan dari Dinas Penerangan TNI AL.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi II apresiasi Menteri ATR/BPN bereskan lahan sawit tak ada HGU

    Komisi II apresiasi Menteri ATR/BPN bereskan lahan sawit tak ada HGU

    Jangan-jangan, kalau kita tambah yang ada di kawasan hutan, angkanya lebih dari 3 juta hektare di seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengapresiasi rencana program Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk membereskan 2,5 juta hektare lahan sawit yang belum mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dalam 100 hari pertama kerjanya.

    “Salah satu hal yang patut mendapat apresiasi kita bahwa dalam 100 hari ke depan Pak Menteri ingin membereskan lebih kurang 2,5 juta hektare lahan yang selama berpuluh-puluh tahun kebun sawit-nya sudah ada di situ, sudah panen, sebagian besar sudah ada pabriknya, dan ini merupakan pembodohan terhadap negara setiap hari,” kata Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda ​​​​​​.

    Hal itu disampaikan-nya dalam Rapat Kerja perdana Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid beserta jajaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, apabila Nusron mampu menertibkan 2,5 juta hektare lahan sawit tak memiliki HGU dalam waktu yang sesingkat-singkatnya maka dapat membawa dua hal baik.

    “Satu, negara punya marwah karena bisa menegakkan hukum pertanahan di hadapan siapa pun yang ingin berusaha di republik ini,” ujarnya.

    Kedua, lanjut dia, penerimaan negara akan menjadi signifikan, sebagaimana visi Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kalau ini bisa selesai dalam 100 hari pertama, Kementerian ATR/BPN akan menjadi pejuang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terbesar dari seluruh kementerian yang ada, yang dibentuk oleh Pak Prabowo,” tuturnya.

    Namun, dia mengingatkan agar Kementerian ATR/BPN juga cermat sebab bisa jadi jumlah lahan perkebunan sawit tak memiliki HGU di Tanah Air tersebut lebih dari 2,5 juta hektare.

    “Jangan-jangan, kalau kita tambah yang ada di kawasan hutan, angkanya lebih dari 3 juta hektare di seluruh Indonesia,” ucap dia.

    Di awal, Nusron menyebut bahwa Kementerian ATR/BPN berencana menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, namun belum mempunyai HGU.

    Dia mengatakan bahwa luas perkebunan sawit dari 537 badan hukum perkebunan sawit yang belum mempunyai HGU itu bila ditotal berjumlah 2,5 juta hektare.

    “Ini yang mau kita tertibkan dalam 100 hari ini harus tuntas. Kalau di total jumlahnya berapa, jumlahnya ada 2,5 juta hektare ini yang APL (Area Penggunaan Lain), bukan di kawasan hutan,” kata Nusron.

    Dia mengatakan bahwa penertiban tersebut perlu dilakukan sebab adanya perubahan aturan yang merupakan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

    “Jadi sebelumnya yang boleh tanam kelapa sawit harus punya IUP atau HGU (saja), sekarang berdasarkan keputusan MK itu adalah punya IUP dan HGU. Akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari 2016 bulan Oktober sampai sekarang ada yang menanam kepala sawit punya IUP, tapi tidak punya HGU,” ucapnya.

    Dia pun mengaku tak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada 537 badan hukum perkebunan sawit yang belum melengkapi IUP dan HGU tersebut.

    “Soal sanksinya itu nanti dendanya sedang dihitung oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Soal masalah hukumnya itu nanti menjadi ranah-nya Pak Jaksa Agung,” ujar dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Legislator DKI dukung wacana kenaikan TKD PNS

    Legislator DKI dukung wacana kenaikan TKD PNS

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mendukung wacana kenaikan tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi DKI Jakarta.

    “Saya sangat mendukung kenaikan TKD para PNS/PPPK DKI Jakarta. Bahkan, dari tahun 2019 sudah tidak ada kenaikan TKD yang dirasakan para pegawai,” kata Lukmanul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Usulan kenaikan TKD itu, kata dia, sempat tercermin dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta saat membahas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Lukman meyakini, kenaikan TKD ini dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat agar lebih maksimal bekerja dan efisien.

    Menurut dia, TKD para PNS Pemprov DKI Jakarta dipotong 50 persen untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2020.

    “Sementara 25 persennya lagi ditunda pembayarannya karena dialihkan untuk darurat penanganan COVID-19,” kata Lukmanul.

    Dengan Rancangan APBD (RAPBD) Jakarta 2025 yang cukup besar hingga Rp 91 triliun itu, dia meyakini peningkatan kesejahteraan pegawai dapat diakomodir pada tahun mendatang.

    Hal itu lantaran berkaitan untuk meningkatkan semangat pelayanan pegawai dari tingkat kelurahan sampai hingga eselon 1.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • LSI Denny JA: Elektabilitas RIDO unggul tipis dari Pramono-Rano

    LSI Denny JA: Elektabilitas RIDO unggul tipis dari Pramono-Rano

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) unggul tipis dengan pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    “Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan elektabilitas 37,4 persen. Sedikit unggul dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang memperoleh 37,1 persen,” kata Direktur Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP) LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 4 persen.

    Bila melihat masa kampanye yang masih tersisa, dia menilai Pilkada Jakarta akan tetap kompetitif sampai waktu pemilihan pada 27 November 2024.

    “Ini pertarungan yang masih berdarah-darah, nanti kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Karena satu bulan terakhir ini akan menentukan kemenangan,” ujarnya.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, LSI Denny JA mendapati temuan bahwa pemilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono didominasi oleh masyarakat yang memilih Partai Gerindra, PAN, PSI, Perindo, Gelora dan Garuda.

    Sementara dari segi popularitas, Ridwan Kamil sebagai calon gubernur paling tinggi bila dibandingkan dengan dua calon gubernur lainnya.

    Baca juga: GPN dukung RIDO di Pilkada Jakarta

    Popularitas Ridwan Kamil sebagai calon gubernur berada pada angka 97,8 persen. Jauh di atas Pramono Anung (58,3 persen) dan Dharma Pongrekun (20 persen).

    “Ridwan Kamil terpotret sebagai calon gubernur yang paling disukai (74,1 persen),” kata Sunarto.

    Dia menambahkan, dinamika dan situasi pilkada Jakarta lebih kompetitif dibandingkan dengan wilayah lainnya.

    Survei itu melibatkan 800 responden melalui metode “multistage random sampling” dengan “margin of error” pada angka lebih kurang 3,5 persen.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD DKI bahas revisi Perda MRT pekan depan

    DPRD DKI bahas revisi Perda MRT pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DRPD DKI Jakarta menjadwalkan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang PT MRT Jakarta (Perseroda) pada pekan depan.

    Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, revisi perda tersebut sangat diperlukan agar PT MRT Jakarta bisa mengembangkan jalur MRT.

    “Pembicaraan kami seputar perda yang disajikan untuk direvisi agar mereka bisa mengembangkan bisnisnya,” ujar Aziz dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Melalui pembahasan secara maraton, Bapemperda menargetkan revisi perda tersebut rampung pada akhir November 2024.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, urgensi pengajuan revisi Perda Nomor 9 tahun 2018 sebab perda yang pertama untuk mewadahi rute Lebak Bulus-Jakarta Kota.

    Sementara pemerintah, menilai perlunya memperluas jaringan MRT untuk mencakup perjalanan masyarakat dan belum terwadahi
    perda yang lama. “Ini baik perjalanan dari Jakarta ke daerah-daerah penyangga maupun juga sebaliknya,” katanya.

    Rute-rute ini termasuk jalur-jalur yang terhubung dengan tempat-tempat wisata, seperti pengembangan jaringan dari Kota ke Ancol dan dari Timur ke Barat (Medan Satria-Tomang).

    “Rute ini belum terwadahi oleh perda yang lama. Sekarang direvisi supaya bisa diwadahi (ada payung hukum) di perda yang baru,” kata Tuhiyat.

    Sebelumnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) telah merampungkan pembangunan terowongan bagian selatan (southbound) yang menghubungkan Stasiun Glodok dan Kota pada Senin, (28/10).

    Ini merupakan terowongan yang nantinya menjadi jalur kereta menuju ke arah selatan atau Lebak Bulus.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI sudah keruk hampir 900.000 kubik sedimen waduk dan sungai

    DKI sudah keruk hampir 900.000 kubik sedimen waduk dan sungai

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Oktober 2024 telah mengeruk sekitar 838.912 meter kubik sedimen di waduk, saluran penghubung (PHB) dan sungai sebagai bagian dari upaya memaksimalkan penanganan banjir di Jakarta.

    “Per Oktober 2024 ini, 838.912,39 meter kubik yang sudah kami keruk di saluran-saluran PHB, waduk dan sungai,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, kata dia, embung dan polder sudah dipersiapkan untuk mengoptimalkan kapasitas penampungan air.

    Dalam menghadapi musim hujan, Dinas SDA DKI Jakarta memastikan kesiapan armada, infrastruktur pengendali banjir dan petugas di lapangan. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan penanganan banjir.

    Kesiapan tersebut termasuk operasional unit pompa dan alat berat serta koordinasi lintas instansi untuk meminimalisasi dampak banjir.

    Dinas SDA DKI Jakarta memiliki 577 unit pompa permanen (stasioner) yang tersebar di 202 lokasi dengan kondisi baik.

    Selain itu, 557 unit pompa bergerak (mobile) dan 254 unit alat berat juga beroperasi dengan baik. Terdapat sekitar 6.941 petugas yang siap siaga, terdiri dari operator pompa dan satgas di lapangan.

    “Para petugas ini akan berjaga selama 24 jam dengan sistem shift selama musim hujan untuk memastikan semua peralatan beroperasi dengan baik,” ujar Ika.

    Dia mengatakan, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi memberikan arahan agar seluruh petugas dan operator di lapangan berkoordinasi dengan baik serta menjaga konsistensi.

    Selain itu, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dukungan dari wali kota diharapkan dapat memaksimalkan penanganan banjir.

    “Pj Gubernur menekankan bahwa penanggulangan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas SDA tetapi harus melibatkan seluruh OPD,” ujar Ika.

    Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan musim hujan sudah dimulai, dengan puncak curah hujan diprediksi terjadi pada Februari 2025

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengawak KRI Panah-626 latihan menembak pada sela-sela tugas operasi

    Pengawak KRI Panah-626 latihan menembak pada sela-sela tugas operasi

    Jakarta (ANTARA) – Prajurit TNI Angkatan Laut pengawak KRI Panah-626 berlatih menembak perorangan di sela-sela tugas Operasi Panah Sakti-24 di Lapangan Tembak Batalyon Infanteri 734/Satria Nusa Samudera Kodam XV/Pattimura, Ambon, Maluku.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada III TNI AL Letkol Laut (S) Ajik Sismianto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa latihan menembak itu, yang berlangsung Selasa (29/10), bertujuan meningkatkan naluri tempur prajurit sekaligus meningkatkan sinergi dengan prajurit dari satuan tempur matra darat, yaitu dari Yonif 734/SNS.

    Komandan KRI Panah-626 Letkol Laut (P) Arif Wangsa Hamid, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Komando Armada III TNI AL, menyebut prajurit yang mengikuti latihan itu mendapatkan pembekalan menembak match tingkat 5.

    “Menembak tempur lanjutan match 5 merupakan latihan menembak serbuan ruangan yang dikhususkan untuk melumpuhkan kekuatan lawan jarak dekat,” kata Komandan KRI Panah-626.

    Ia melanjutkan bahwa kemampuan menembak serbu jarak dekat itu berguna dalam kegiatan penggeledahan kapal musuh atau kapal-kapal yang dicurigai melakukan kejahatan. Kegiatan itu umumnya dikenal dengan visit board search and seizure (VBSS).

    “Latihan menembak materi match 5 ini dapat diimplementasikan oleh tim VBSS KRI dalam pertempuran dan sergapan yang dilaksanakan di atas kapal musuh atau kapal yang dikuasai oleh musuh,” kata Letkol Wangsa.

    Dalam kesempatan yang sama, Letkol Wangsa menjelaskan bahwa latihan menembak di markas Yonif 734 itu difasilitasi oleh Lanal Saumlaki, yang merupakan pangkalan TNI AL di bawah kendali Komando Armada III. Lanal Saumlaki menjadi salah satu titik yang disinggahi KRI Panah-626 dalam Operasi Panah Sakti-24.

    Dalam latihan menembak itu, prajurit TNI AL dari KRI Panah-626 dan Lanal Saumlaki berlatih menembak pistol dan senjata ringan.

    KRI Panah-626 yang saat ini merupakan BKO Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Komando Armada III TNI AL saat ini menjalankan Operasi Panah-24 di perairan wilayah timur yang merupakan daerah operasi Koarmada III.

    KRI Panah-626 merupakan kapal cepat rudal (KCR) 60 meter buatan galangan kapal dalam negeri PT PAL yang diluncurkan pada tahun 2022. Kapal itu dilengkapi berbagai jenis persenjataan, di antaranya meriam utama Bofors 57 mm MK3 di sisi haluan, meriam Yugoimport Naval AD 20 mm M71/08, dan peluncur rudal antikapal permukaan Exocet 40 mm Block 3.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakbar jadikan aset di Kembangan untuk lapangan sepak bola bagi warga

    Jakbar jadikan aset di Kembangan untuk lapangan sepak bola bagi warga

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai menata aset berupa Lapangan Ki Amat di Jalan H Lebar RT 06/01 Meruya Utara, Kembangan, untuk dijadikan lapangan sepak bola bagi warga di sekitar lokasi tersebut.

    Sekretaris Kota Jakarta Barat Indra Patrianto menyebutkan bahwa penataan aset berupa lahan tersebut awalnya dilakukan dengan meratakan permukaan tanah dan pengurukan bagian lahan yang bergelombang.

    “Ini untuk sarana olahraga warga masyarakat. Hari ini kita rapikan, selanjutnya segera ditata jadi lapangan sepak bola,” kata Indra di Jakarta pada Rabu.

    Indra menyebutkan bahwa pihaknya menerjunkan 50 personel dan satu unit ekskavator pada hari pertama pengerjaan.

    Camat Kembangan, Joko Suparno menambahkan bahwa lahan aset seluas 2.300 meter persegi (m2) akan dimanfaatkan oleh warga sebagai lapangan sepak bola dan aktivitas warga lainnya setelah dirapikan.

    Joko menyebutkan bahwa setelah penataan lahan, secara bertahap akan dibuat garis lapangan. “Kami berharap nantinya setelah jadi lapangan sepak bola bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” katanya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kenaikan aset daerah berupa tanah, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan sekitar 60-70 persen dalam lima tahun terakhir yang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Tahun 2018 total aset DKI Jakarta Rp373 triliun. Sedangkan di tahun 2022 menjadi Rp518 triliun atau terjadi kenaikan berkisar 60-70 persen.

    Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tahun 2023 menunjukkan aset pemerintah pusat yang ada di wilayah Jakarta sekitar Rp1.600 triliun.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD serahkan kebijakan gratis Rusun Pasar Rumput ke pemerintah

    DPRD serahkan kebijakan gratis Rusun Pasar Rumput ke pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta menyerahkan kebijakan gratis biaya sewa Rumah Susun Pasar Rumput selama setahun untuk warga terdampak kebakaran di Manggarai kepada pemerintah.

    “Kami sangat mendukung semua layanan pemerintah yang bagus. Kami dukung walaupun nanti pembicaraan teknisnya saya serahkan kepada eksekutif,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Meskipun ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan teknis, dia berharap kebijakan tersebut berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran.

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyepakati usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menggratiskan Rusun Pasar Rumput selama setahun para korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan.

    “Warga terdampak kebakaran yang menjadi prioritas kami agar bisa menghuni rusun. Tercatat ada 450 korban kebakaran yang akan menghuni rusun secara gratis selama satu tahun ke depan,” ungkap Teguh.

    “Semoga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Kembali bekerja dan hidup sejahtera di Rusun ini,” ujar Teguh.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembebasan biaya sewa Rusun Pasar Rumput selama setahun untuk korban kebakaran Manggarai demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga terdampak kebakaran.

    “Kami bersinergi memaksimalkan aset-aset yang ada. Kita fokus saja ke depan. Saya berterima kasih atas koordinasi dengan Pak Gubernur yang sangat luar biasa,” ungkap Maruarar.

    Tito menyebutkan, kebijakan ini diprioritaskan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah. Dia berharap kebijakan ini dapat tepat sasaran.

    Untuk itu, Pemprov DKI, kata dia, akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut sehingga dapat mencegah potensi unit rusun gratis tersebut disewakan kembali kepada orang lain.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Istana: Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional atas perintah Prabowo

    Istana: Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional atas perintah Prabowo

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

    “GSN atas perintahnya Pak Prabowo,” ujar Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Namun, saat ditanya terkait kesiapan Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina GSN, Hasan enggan menjawab. Dia meminta hal tersebut ditanyakan kepada Rosan Roeslani selaku Ketua GSN.

    “Kalau apa jabatannya Pak Prabowo, tanya Bang Rosan , karena ketuanya Bang Rosan,” ucap Hasan.

    Sementera itu, Rosan mengungkapkan bahwa deklarasi GSN akan dilakukan pada Sabtu (2/10). “Ya hari Sabtu, Insya Allah,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi tersebut.

    Namun, dia juga tidak memberikan jawaban saat ditanya mengenai posisi Prabowo dalam paguyuban itu.

    Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, untuk membangun semangat perjuangan, persatuan, dan solidaritas nasional.

    GSN yang diketuai Rosan Roeslani akan menggantikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Adapun pembentukan GSN telah diusulkan Prabowo pada Maret lalu.

    “TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Akan tetapi, jaringan ini, paguyuban ini, saya mohon jangan bubar. Saya mengusulkan paguyuban ini bernama Gerakan Solidaritas Nasional,” ucap Prabowo saat itu.​​​​​​​

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya dan pendukungnya merupakan satu paguyuban yang perlu tetap bersatu untuk meraih cita-cita Indonesia Emas.

    “Tetap satu paguyuban, satu gerakan yang terdiri atas semua suku, semua agama, semua ras, semua daerah, dan semua kalangan bersatu menuju Indonesia Emas,” ucapnya.