Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • PNM aktif berdayakan perempuan jadi pelaku usaha ultramikro

    PNM aktif berdayakan perempuan jadi pelaku usaha ultramikro

    Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan yang menjalankan usaha mikro agar bisa mandiri secara ekonomi.Jakarta (ANTARA) – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berperan aktif dalam memberdayakan perempuan sebagai pelaku usaha ultramikro yang memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian lokal.

    Berkat perannya tersebut, PNM meraih penghargaan kategori Best Ultra Micro Finance for Empowering Women in Business di ajang Road to CNBC Awards 2024 Best Banking and Financial Services

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Operasional PNM Sunar Basuki pada hari Rabu (30/10) di Jakarta.

    “Terima kasih kepada dewan juri atas award yang diberikan kepada PNM. Tentu ini adalah kebanggaan bagi seluruh insan PNM. Dan ini memotivasi seluruh tim PNM untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat luas, terutama perempuan prasejahtera,” kata Sunar dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sunar mengungkapkan bahwa PNM mencatat sebanyak 20,1 juta nasabah ultramikro sudah terlayani dalam program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

    Program PNM Mekaar secara khusus berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dari keluarga prasejahtera melalui penyediaan akses pembiayaan mikro dan pendampingan usaha.

    “Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan yang menjalankan usaha mikro agar bisa mandiri secara ekonomi,” ujarnya.

    Baca juga: PNM dan PIP dorong petani perempuan terampil finansial serta kompeten di bidang pertanian
    Baca juga: Literasi keuangan nasabah PNM selama Bulan Inklusi Keuangan 2024 tembus 2.000 pelatihan

    Sampai Agustus 2024, PNM Mekaar menyalurkan pembiayaan dengan outstanding sebesar Rp43,6 triliun.

    PNM Mekaar juga berhasil meningkatkan kelas perekonomian yang terbukti terdapat 1,74 juta nasabah PNM Mekaar yang naik kelas dan berlanjut ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau Pegadaian.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku UMKM yang diluncurkan pada tahun 2015.

    Pada dasarnya, kata Sunar, nasabah PNM Mekaar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha. Namun, keterbatasan akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan.

    Ia lantas menyebutkan beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan.

    Oleh karena itu, kata Sunar, perusahaan menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

    Secara garis besar, lanjut dia, manfaat yang disalurkan oleh perusahaan melalui layanan PNM Mekaar meliputi peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, serta kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Peran koperasi tingkatkan produksi industri ikan asap Demak

    Peran koperasi tingkatkan produksi industri ikan asap Demak

    ANTARA – Pengusaha ikan asap di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, merasakan manfaat dari adanya peran koperasi binaan pemerintah dalam meningkatkan usahanya dan industri ikan asap Demak secara keseluruhan. Melalui koperasi, para pengusaha juga kini mampu memasarkan hasil produksinya hingga ke luar kota, sehingga berdampak pada peningkatan produksi. (Fx. Suryo Wicaksono/Andi Bagasela/Farah Khadija)

  • Mengenal ‘Easy Card’ sistem pembayaran satu kartu di Taiwan

    Mengenal ‘Easy Card’ sistem pembayaran satu kartu di Taiwan

    ANTARA – PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama delegasi jurnalis dari Indonesia mengenal “Easy Card”, yaitu sistem pembayaran satu kartu yang digunakan oleh warga Taiwan. Easy Card menjadi ikon pembayaran yang terintergrasi karena dapat digunakan diberbagai sektor, mulai dari transportasi hingga berbelanja di toko-toko waralaba. (Azhfar Muhammad Robbani/Sandy Arizona/Rinto A Navis)

  • Disperindag Jabar dorong IKM produk kayu optimalkan bengkel kerja

    Disperindag Jabar dorong IKM produk kayu optimalkan bengkel kerja

    ANTARA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) bidang perkayuan di Sumedang untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkayuan di Kabupaten Sumedang.  Fasilitas yang tersedia, berupa mesin-mesin dan peralatan canggih lainnya, dapat membantu pelaku usaha menghasilkan produk kayu dengan nilai ekonomi tinggi. (Dian Hardiana/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

  • Pelni: KM Kelud beroperasi kembali setelah “docking” di Jakarta

    Pelni: KM Kelud beroperasi kembali setelah “docking” di Jakarta

    ANTARA –  Kapal Motor (KM) Kelud telah mulai beroperasi kembali  pasca melalui proses “docking” yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Bulan September hingga Oktober 2024. Dalam kesempatan ini, berbicara pada ANTARA, Kamis (31/10), Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Medan Romadhoni mengatakan, proses “docking” KM Kelud ini meliputi perawatan dan pemeliharaan yang merupakan agenda tahunan untuk mempersiapkan tahun baru agar tampil prima dalam pelayaran.
    (Valerie Siregar/Agha Yuninda Maulana/I Gusti Agung Ayu N)

  • Guru Besar Unud: Tata kelola jadi tantangan utama sektor pariwisata

    Guru Besar Unud: Tata kelola jadi tantangan utama sektor pariwisata

    Jadi, tidak semudah itu menangani tata kelola pariwisata di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana I Putu Anom mengatakan bahwa tata kelola menjadi salah satu tantangan utama di sektor pariwisata yang harus segera dibenahi.

    Prof. Dr. I Putu Anom, M.Par. berpendapat bahwa perbaikan tata kelola akan berdampak signifikan pada perkembangan sektor pariwisata Indonesia secara keseluruhan.

    “Masih belum bagus tata kelola pariwisata kita. Nah, ini harus dibenahi,” ujar Prof. Anom saat dihubungi ANTARA, Kamis.

    Prof. Anom lantas mencontohkan kondisi di Bali. Tata kelola pariwisata di provinsi tersebut dinilai masih kurang optimal.

    Menurut dia, banyak pemerintah kabupaten dan kota yang cenderung mengejar pendapatan dari pajak dengan mengeluarkan izin hotel dan restoran secara berlebihan, yang sering kali bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah.

    Akibat dari kebijakan tersebut, kawasan wisata seperti di Bali Selatan mengalami kepadatan yang parah sehingga menimbulkan kemacetan hingga Ubud di Bali Tengah.

    Baca juga: Jakarta tonjolkan sektor MICE sebagai destinasi wisata dalam ITB Asia
    Baca juga: Penataan Pura Mandhara Giri dorong pengembangan sektor pariwisata

    Selain masalah tata ruang, Prof. Anom juga menyoroti kendala dalam pengembangan 10 Bali Baru yang belum sepenuhnya optimal, ditambah lagi, dengan tingginya harga tiket pesawat yang membuat aksesibilitas ke berbagai destinasi wisata domestik menjadi makin sulit.

    “Kita ‘kan negara kepulauan sehingga terpencar destinasi kita sehingga harus menggunakan transportasi pesawat untuk mempercepat waktu. Jadi, tidak semudah itu menangani tata kelola pariwisata di Indonesia yang merupakan negara kepulauan,” kata dia.

    Lebih lanjut Prof. Anom berharap agar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani yang baru dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto dapat bersinergi untuk memajukan sektor pariwisata.

    Namun, dia mengingatkan akan pentingnya koordinasi yang baik antara keduanya agar tidak terjadi tumpang tindih program.

    “Jangan sampai ada tumpang tindih mengerjakan hal yang sama, di tempat yang sama nanti jadinya sia-sia karena anggarannya itu perlu dioptimalkan. Apa yang harus dieksekusi itu harus jelas semua,” pungkas dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bangga gunakan produk dalam negeri, ciptakan produk lokal naik kelas

    Bangga gunakan produk dalam negeri, ciptakan produk lokal naik kelas

    Kamis, 31 Oktober 2024 22:35 WIB

    ANTARA – Dengan berkembangnya industri kosmetik menjadi peluang UMKM. Salah satu perusahaan kosmetik di Jawa Tengah ini berdiri sejak 2019 dan sudah menjalin kerjasama dengan 300 jenama dalam produksi kosmetik. Dengan meningkatnya produk yang berasal dari tanah air, maka persaingan kualitas untuk menciptakan produk lokal naik kelas semakin di depan mata.
    (I Gusti Agung Ayu N/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Disperindag Banten dorong peningkatan ekspor daun rajang talas beneng

    Disperindag Banten dorong peningkatan ekspor daun rajang talas beneng

    ANTARA – Seorang warga Gelam, Kota Serang, Rulyantina sudah tiga tahun ini sukses mendulang rupiah dari bisnis ekspor daun rajang talas beneng yang kini dikembangkan sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Banten. Untuk mendukung peningkatan ekspor pada komoditas ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten melakukan sejumlah upaya, dengan mengadakan ekspor coaching program bagi para pelaku usaha sejak tahun 2020, hingga membuka layanan penerbitan surat sertifikat keterangan asal produk, untuk memudahkan kegiatan ekspor daun rajang talas beneng dan komoditi ekspor lainnya yang sudah masuk pasar sejumlah negara. (Susmiatun Hayati/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

  • DPRD DKI targetkan Perda APBD 2025 disahkan akhir November

    DPRD DKI targetkan Perda APBD 2025 disahkan akhir November

    Jakarta (ANTARA) – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi perda pada tanggal 28 November 2024.

    Oleh karena itu, kata Ketua Bamus DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangan di Jakarta, Kamis, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2025 secara maraton.

    “Ada perubahan, kami rencanakan 28 November, H plus 1 pencoblosan Pilkada 2024 sudah selesai semua,” ujarnya.

    Khoirudin mengatakan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta akan mulai mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pejabat Gubernur mengenai Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025 pada tanggal 7 November 2024.

    Pada tanggal 11 November, DPRD Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pada hari yang sama, sambung Khoirudin, penyampaian jawaban penjabat gubernur atas pemandangan umum faksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    DPRD Provinsi DKI Jakarta juga akan menggelar rapat kerja di komisi-komisi bersama eksekutif dalam rangka pembahasan dan pendalaman terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025 pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2024.

    Pada tanggal 21 November 2024, DPRD Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat penyusunan laporan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

    Setelahnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat dengan agenda menyampaikan laporan hasil pembahasan komisi-komisi, penjelasan eksekutif, serta membahas dan memaparkan Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pada hari yang sama, DPRD juga menggelar rapat pimpinan gabungan dengan agenda penelitian akhir dan persetujuan Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pada tanggal 28 November 2024, DPRD Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    Selanjutnya permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, penandatanganan persetujuan bersama pimpinan dewan dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, dan pengungkapan pendapat akhir Penjabat Gubernur DKI Jakarta terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sahut-sahutan di Senayan untuk revisi UU Pemilu

    Sahut-sahutan di Senayan untuk revisi UU Pemilu

    sudah 26 tahun reformasi, … kita sepakat bahwa demokrasi kita harus bergeser dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial

    Jakarta (ANTARA) – “Pengalaman adalah guru terbaik,” merupakan pepatah yang semestinya selalu dimaknai dalam aktivitas demokrasi yang paling konkret dilakukan masyarakat di Indonesia, yakni dalam pemilihan umum.

    Tak terasa negara Indonesia yang sepakat untuk menerapkan sistem demokrasi ini tak lama lagi menginjak usia 80 tahun. Selama itu pula, sistem pemilu terus berubah-ubah mengikuti perkembangan situasi politik.

    Walaupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung baru digelar lima kali sejak tahun 2004, pesta demokrasi di negeri ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 1955 dengan adanya pemilu legislatif.

    Dahulu, pemilu legislatif merupakan gerbang awal untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebab, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berperan untuk menentukan sosok pemimpin bangsa.

    Dari beragam pengalaman yang muncul selama perjalanannya, sistem pemilu akhirnya diganti dengan sistem pemilihan secara langsung. Kini, rakyat pun bisa secara langsung memilih calon eksekutif maupun legislatif dengan mencoblos kertas berisi foto beserta nama kandidat.

    Namun seperti pepatah di awal, sistem pemilu terkini yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih menyisakan kompleksitas, berdasarkan penilaian sejumlah pihak. Maka ide untuk transformasi kian berkembang, agar sistem pemilu selalu bisa disempurnakan.

    Kini, DPR RI melalui Badan Legislasi sedang menyerap masukan dari berbagai kalangan untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Salah satu aspirasi yang kerap menjadi pembahasan hangat adalah untuk merevisi sistem pemilu dengan memasukkan RUU Pemilu dalam Prolegnas.

    Keserentakan

    Pemilu 2019 merupakan sejarah bagi Indonesia karena menjadi pesta demokrasi yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak, dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

    Dengan begitu, ada lima surat suara yang musti dicoblos oleh masyarakat di dalam bilik suara. Setelah membuka lipatan dan melipat kembali lima surat suara, tentunya mereka pun memasukkan satu per satu surat suara ke dalam lima kotak yang berbeda.

    Adanya sistem pemilu serentak merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pemilu 2019 dan seterusnya harus dilaksanakan secara serentak dengan lima kotak.

    Pertimbangannya, MK mendorong agar pemilu serentak itu menciptakan efektivitas terhadap sistem presidensial, serta mempertimbangkan efisiensi penyelenggaraan pemilu.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024