Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Komisi IX apresiasi BGN tutup permanen SPPG sebabkan keracunan massal

    Komisi IX apresiasi BGN tutup permanen SPPG sebabkan keracunan massal

    Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengapresiasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan menutup permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena lalai hingga menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen,” kata Charles di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kebijakan ini menggambarkan adanya political will dari pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak.

    “Saya mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang lalai,” kata dia.

    Dia memahami bahwa Pemerintah saat ini memang tengah melakukan pembenahan terhadap tata kelola program MBG. Antara lain dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) baru yang lebih ketat, termasuk kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.

    Namun, pimpinan Komisi DPR yang membidangi kesehatan itu menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa peristiwa keracunan MBG masih sering terjadi di berbagai daerah.

    “Kita tidak bisa menutup mata bahwa insiden keracunan makanan masih terjadi di berbagai wilayah. Data yang saya terima menunjukkan bahwa sudah hampir 20 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam program ini,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksana program MBG juga harus diperkuat, dan kualitasnya tidak boleh dikorbankan demi target kuantitas. Karena keselamatan anak-anak, kata dia, harus menjadi prioritas utama.

    “Setiap makanan yang disalurkan melalui program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi,” kata dia.

    Dia juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mentolerir kelalaian, apalagi jika dilakukan oleh penyedia pangan yang belum memenuhi persyaratan untuk beroperasi.

    “Penegakan standar dan sanksi yang konsisten akan menjadi pesan jelas bahwa program MBG bukan sekadar program distribusi pangan, tetapi sebuah intervensi gizi yang harus dikelola dengan tanggung jawab tinggi dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak-anak Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Marsinah angkat nama Nganjuk sebagai pahlawan termuda Indonesia

    Marsinah angkat nama Nganjuk sebagai pahlawan termuda Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, tak kuasa menahan tangis saat mengenang perjuangan sang adik yang kini mengharumkan nama keluarga dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, khususnya dari daerah kelahirannya.

    Usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk sang adik di Istana Negara, Jakarta, Senin, Marsini mengungkapkan harapan terbesar yang tak pernah bisa terwujud, agar Marsinah masih hidup dan menyaksikan sendiri momen yang diperjuangkan dengan keberanian hingga akhir hayatnya.

    “Marsinah yang dulu masih kecil untuk sampai SMP saja berat sekali,” kenang Marsini sambil terisak.

    Sejak kecil, kata Marsini, Marsinah harus berpindah-pindah tinggal bersama paman, bibi, dan nenek karena tidak lagi memiliki kedua orang tua.

    Untuk berangkat sekolah, ia hanya mengandalkan sepeda onthel jengki berwarna merah, tanpa boncengan, tanpa pelindung, menempuh jarak jauh setiap hari demi menyelesaikan pendidikan hingga SMP dan SMA.

    Ia mengaku tak pernah membayangkan gadis sederhana yang dulu mengayuh sepeda sendirian itu kini tercatat dalam sejarah bangsa.

    “Marsinah, saya tidak menyangka jenengan jadi orang besar. Membanggakan seluruh Indonesia. Nganjuk sekarang terangkat punya Pahlawan Nasional,” ujarnya.

    Marsini juga menyatakan bahwa gelar Pahlawan Nasional ini bukan hanya penghormatan bagi Marsinah, tetapi juga simbol perjuangan kaum buruh Indonesia. Marsinah kini menjadi pahlawan buruh termuda yang namanya diabadikan oleh negara.

    Dalam momen penuh haru itu, Marsini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada adiknya.

    “Terima kasih, Marsinah. Kamu sudah membawa keponakanmu, adikmu, saya, sampai ke Istana Presiden ini,” katanya.

    Marsini juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh pihak yang telah berjuang mengusulkan gelar pahlawan bagi adiknya.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya, Marsinah,” ujar Marsini.

    Marsini juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang selama ini setia menjaga semangat perjuangan Marsinah, mulai dari pemerintah daerah Nganjuk, organisasi pekerja seperti KSPSI dan KSBSI, hingga para aktivis dan LSM yang terus memperjuangkan pengakuan atas jasa Marsinah.

    “Semuanya saya ucapkan terima kasih, terutama keluarga saya berterima kasih semua yang dibutuhkan keluarga bisa support supaya gelar pahlawan Marsinah tercapai,” ujarnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah, sosok pekerja perempuan yang menjadi simbol perjuangan buruh dan keberanian rakyat biasa dalam menegakkan keadilan.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Marsinah dikenal luas sebagai ikon perjuangan hak-hak pekerja, gugur dalam memperjuangkan keadilan bagi rekan-rekannya di Sidoarjo pada tahun 1993 saat usianya menginjak 24 tahun.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN mengimbau masyarakat tetap waspada hadapi musim hujan

    PLN mengimbau masyarakat tetap waspada hadapi musim hujan

    Cuaca tersebut harus kita waspadai, petugas PLN terus bersiaga untuk memantau kondisi kelistrikan di setiap wilayah untuk keselamatan masyarakat.

    Makassar (ANTARA) – PT PLN (Persero) mengimbau masyarakat, dalam hal ini seluruh pelanggan setia PLN untuk tetap waspada menghadapi musim hujan, khususnya terhadap potensi banjir atau imbas cuaca ekstrem lainnya yang mungkin melanda.

    General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah PLN telah menginstruksikan seluruh unit untuk bersiaga penuh guna pemulihan maupun memastikan keamanan jaringan kelistrikan masyarakat.

    “Cuaca tersebut harus kita waspadai, petugas PLN terus bersiaga untuk memantau kondisi kelistrikan di setiap wilayah untuk keselamatan masyarakat,” kata Edyansyah, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV-Makassar memprediksi cuaca hujan sedang-lebat yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan berlangsung hingga 12 November mendatang.

    Dia menyebut PLN telah menyiagakan 71 posko siaga kelistrikan dan 2.278 personel guna menjaga pasokan listrik tetap aman dan andal apabila terjadi cuaca ekstrem.

    Edyansyah menyampaikan beberapa tips menggunakan listrik agar aman dan nyaman jika terjadi cuaca ekstrem.

    Menurut dia, apabila terjadi banjir dan air memasuki area rumah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mematikan Miniature Circuit Breaker (MCB) pada kWh Meter.

    Kedua, matikan aliran listrik yang tidak terpakai dengan mencabut peralatan elektronik dari setop kontak. Selanjutnya pindahkan peralatan elektronik ke tempat yang aman dan tidak terjangkau air.

    “Selain itu, apabila terlihat potensi gangguan atau ancaman keselamatan dari jaringan listrik akibat banjir atau imbas cuaca ekstrem lainnya, masyarakat dapat melaporkan serta meminta penghentian pasokan tenaga listrik sementara,” kata Edyansyah pula.

    Guna mencegah potensi bahaya atau gangguan kelistrikan yang lebih luas, masyarakat dapat segera melapor ke PLN melalui berbagai kanal yang telah disediakan.

    “Segera lakukan langkah tersebut agar terhindar dari potensi bahaya listrik. Sudah saatnya kita meningkatkan kewaspadaan khususnya saat terjadi hujan lebat yang berpotensi banjir karena air merupakan konduktor yang kuat,” ujar Edyansyah.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tutut berterima kasih ke Prabowo atas gelar pahlawan Soeharto

    Tutut berterima kasih ke Prabowo atas gelar pahlawan Soeharto

    ANTARA – Putri sulung Presiden kedua RI Soeharto, Tutut Soeharto, berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ucapkan itu ia sampaikan usai sang ayah resmi dianugerahi gelar pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11).(Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin dorong perlindungan pasar dan investasi baru industri baja

    Kemenperin dorong perlindungan pasar dan investasi baru industri baja

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan pihaknya tengah memperkuat perlindungan pasar dan menarik investasi baru industri baja guna memenuhi kebutuhan domestik yang saat ini 55 persen dipenuhi impor.

    “Industri baja nasional perlu memperkuat perlindungan dan standar khususnya untuk produk hilir, mendorong investasi di hulu, dan mengembangkan baja ramah lingkungan,” katanya dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Disampaikan dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2021, jumlah perusahaan yang terdaftar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) 24 untuk logam dasar ada 562 perusahaan dan KBLI 25 barang logam, bukan mesin dan peralatannya, terdapat 1.592 perusahaan.

    Wamenperin menyatakan saat ini terdapat perbedaan signifikan antara konsumsi baja dengan produksi nasional, dan perbedaan tersebut diisi oleh 55 persen impor yang mayoritas berasal dari China.

    Adapun untuk produksi baja, Indonesia menempati peringkat 14 dunia di tahun 2024 yaitu sebesar 18 juta ton, naik 110 persen dari 2019.

    Total produksi baja kasar dunia pada 2024 sebanyak 1,884 miliar ton, yang mana China merupakan produsen terbesar dengan produksi baja kasar sebanyak 1,005 miliar ton (53,3 persen produksi dunia), kemudian disusul oleh India dengan total sebanyak 149,4 juta ton (7,9 persen produksi dunia).

    Sementara utilisasi industri baja nasional sekitar 50 persen, sehingga banyak industri baja nasional yang tidak aktif (idle) karena produknya tidak terserap pasar.

    Selain itu, sebagian besar produsen baja nasional saat ini masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sektor konstruksi dan infrastruktur, yang selama ini menjadi pasar utama industri baja dalam negeri.

    “Hal tersebut menyebabkan pengembangan produk baja untuk sektor lain yang bernilai tambah tinggi, seperti otomotif, perkapalan, dan alat berat, masih relatif terbatas,” kata dia.

    Padahal, sektor-sektor tersebut, lanjut Wamenperin, memerlukan jenis baja dengan spesifikasi khusus, seperti baja paduan (alloy steel) dan baja khusus (special steel), yang memiliki potensi pasar besar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    Wamenperin menyampaikan pihaknya telah mengupayakan berbagai instrumen kebijakan untuk memperkuat industri baja nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

    Beberapa kebijakan tersebut antara lain penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib serta pengaturan larangan dan/atau pembatasan (lartas) yang bertujuan meningkatkan penggunaan produk baja dalam negeri.

    Saat ini, sudah diterapkan 29 SNI secara wajib untuk produk logam, 23 di antaranya adalah untuk produk baja, dan enam untuk produk nonbaja.

    Selain itu, pemerintah mengimplementasikan smart regulation agar iklim investasi di sektor baja menjadi lebih kondusif, inovatif, dan mendukung terciptanya rantai pasok industri yang terintegrasi serta berdaya saing tinggi.

    Dalam upaya melindungi industri baja nasional dari perdagangan tak sehat (unfair trade), diberlakukan pula trade remedies berupa bea masuk anti dumping (BMAD) yang bertujuan untuk melindungi industri baja nasional dari dumping produk baja oleh negara-negara produsen utama, dengan pengenaan tarif BMAD yang bervariasi sesuai produk dan negara asal.

    Beberapa produk baja yang dikenakan BMAD diantaranya slab, billet, hot rolled coil (HRC) asal China, India, Thailand, Taiwan, Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petani hidroponik di Kendari raih kesuksesan dengan KUR

    Petani hidroponik di Kendari raih kesuksesan dengan KUR

    ANTARA – Seorang petani di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berhasil mengembangkan usaha tanaman hidroponik lewat pemanfaatan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Usaha yang dirintis dengan modal pinjaman awal Rp10 juta sejak akhir 2018, kini mampu menghasilkan omzet hingga Rp250 juta per bulan. (Saharudin/Denno Ramdha Asmara/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker: Produktivitas kunci tingkatkan daya saing industri nasional

    Menaker: Produktivitas kunci tingkatkan daya saing industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa peningkatan produktivitas merupakan kunci utama untuk memperkuat daya saing industri nasional.

    Saat Kickoff Pekan Peningkatan Produktivitas di Jakarta, Senin, Yassierli menyampaikan bahwa produktivitas adalah strategi fundamental untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi proses, serta daya saing perusahaan.

    “Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan intervensi 4P yakni people, product, process, dan policy, dan inilah yang kemudian dibutuhkan oleh industri kita saat ini untuk meningkatkan daya saingnya,” kata Yassierli.

    Yassierli menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki 153,05 juta angkatan kerja, dengan mayoritas masih berpendidikan pada tingkat dasar dan menengah.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 39 persen bekerja di sektor formal, sementara 56 persen lainnya berada di sektor informal.

    Menaker menekankan pentingnya strategi skilling, upskilling, dan reskilling agar tenaga kerja tetap relevan menghadapi disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, serta tuntutan green jobs atau pekerjaan hijau.

    Yassierli menyampaikan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas. tenaga kerja.

    Ia menyebut bahwa dalam enam hingga tujuh tahun terakhir, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih sekitar 10 persen di bawah rata-rata negara anggota ASEAN lainnya.

    Rata-rata produktivitas tenaga kerja ASEAN berada di kisaran 30,2 ribu dolar AS per pekerja, sedangkan produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya sekitar 28,6 ribu dolar AS per pekerja.

    Menaker menekankan perlunya terobosan agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan di kawasan dan bersaing dengan negara-negara seperti China, Vietnam, dan India.

    Ia menuturkan pemerintah telah melaksanakan sejumlah program strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas nasional.

    Upaya tersebut mencakup kerja sama internasional melalui Asian Productivity Organization (APO), penyelenggaraan Indonesian Productivity Summit tahunan, serta pembangunan Productivity Center dan Productivity Clinics di perguruan tinggi maupun balai vokasi.

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 200 Productivity Specialist bersertifikasi APO dan 500 ahli produktivitas guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia.

    Langkah lain yang ditempuh adalah pembaruan kurikulum pelatihan vokasi serta pembangunan Talent and Innovation Hub sebagai pusat pengembangan keterampilan dan inovasi.

    Untuk mendukung gerakan produktivitas secara lebih luas, pemerintah menyediakan berbagai enabler seperti podcast pembelajaran massal, buku saku, dan kalkulator produktivitas, sehingga masyarakat dan pelaku industri dapat lebih mudah mengakses pengetahuan serta praktik terbaik dalam meningkatkan daya saing.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kakak Marsinah kepada Prabowo: Hapus outsourcing, sejahterakan buruh

    Kakak Marsinah kepada Prabowo: Hapus outsourcing, sejahterakan buruh

    Perjuangan Marsinah semoga terus dilanjutkan oleh teman-temannya

    Jakarta (ANTARA) – Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus total praktik alih daya atau outsourcing di sektor tenaga kerja Indonesia.

    Marsini, seusai mewakili keluarga hadir pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin, juga berharap terobosan pemerintah, termasuk kebijakan Upah Minimum Regional (UMR), benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup pekerja.

    “Kalau outsourcing tiga bulan selesai, tiga bulan selesai. Itu bisa membuat rumah tangga tidak stabil. Saya berharap pemerintah, terutama Pak Prabowo, dapat menghapus outsourcing seperti dulu,” ucapnya.

    Dia menyoroti persoalan sistem kerja alih daya atau outsourcing yang menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja dan berdampak terhadap kehidupan keluarga buruh.

    Pada kesempatan itu, Marsini menyatakan bahwa perjuangan Marsinah tidak hanya ditujukan untuk dirinya, tetapi untuk kesejahteraan seluruh buruh.

    “Harapan kami kepada teman-teman buruh, semoga dengan adanya UMR itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Dulu Marsinah sampai makan hanya dua kali sehari,” ujarnya.

    Dia berpesan agar perjuangan sang adik, yang kini dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, dapat menjadi penyemangat bagi buruh di seluruh Indonesia.

    Marsini mengaku selalu mengingat pesan terakhir adiknya yang bercita-cita ingin kuliah dan memperjuangkan nasib buruh agar tidak lagi mengalami kesulitan seperti dirinya.

    Namun, cita-cita itu tak pernah terwujud karena kondisi ekonomi keluarga.

    “Perjuangan Marsinah semoga terus dilanjutkan oleh teman-temannya. Banyak dari mereka yang dulu masih kecil, sekarang sudah bisa berjuang,” katanya dengan suara bergetar.

    Marsini meminta para buruh untuk tidak melupakan perjuangan Marsinah yang hingga akhir hayat tetap bersuara untuk keadilan.

    “Tetaplah berjuang. Ingatlah Marsinah yang tidak sempat punya anak, kami mohon doa agar Marsinah tenang di sana,” ujarnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Marsinah dinilai layak mendapat gelar Pahlawan Nasional Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan.

    “Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial,” demikian petikan informasi yang dibacakan di Istana Negara, Jakarta.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JK: Gelar pahlawan Soeharto bukan lagi pro-kontra usai ditetapkan

    JK: Gelar pahlawan Soeharto bukan lagi pro-kontra usai ditetapkan

    “Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengatakan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto sudah bukan lagi pro dan kontra jika telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Menurut dia, publik perlu menerima pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai suatu kenyataan. Dia pun tak menampik bahwa Soeharto memiliki kekurangan, tetapi sosok itu juga mempunyai jasa bagi negara.

    “Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,” kata JK usai menghadiri acara World Peace Forum di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa Soeharto pada eranya telah membawa negeri menjadi lebih baik. Saat itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 hingga 8 persen.

    “Setelah itu (pertumbuhan ekonomi) sulit dicapai. Jadi ini Pak Prabowo ingin mencapai,” kata dia.

    Dia mengatakan bahwa semua sosok pun memiliki perannya masing-masing kepada bangsa dan negara. Pemberian gelar pahlawan, menurut dia, sama seperti nilai-nilai dalam agama.

    “Kalau Anda punya amal lebih banyak daripada dosa, ya Anda masuk surga. Ini sama juga bahwa memang ada masalah, tapi lebih banyak sumbangannya kepada bangsa ini,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, di mana plakat dan dokumen gelar pahlawan diserahkan kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto selaku ahli waris, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, dalam prosesi penyerahan gelar pahlawan tersebut, Tutut didampingi oleh sang adik yaitu Bambang Trihatmodjo.

    Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Soeharto menerima gelar sebagai pahlawan di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, atas jasa dan peran menonjolnya sejak masa kemerdekaan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perkuat industri pakan nasional demi kemandirian pangan

    Pemerintah perkuat industri pakan nasional demi kemandirian pangan

    Kita ingin agar peternak kecil tidak hanya bertahan, tapi naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memperkuat industri pakan nasional melalui kolaborasi BUMN dan peternak rakyat guna mewujudkan kemandirian pangan serta meningkatkan ekosistem peternakan berkelanjutan di Indonesia.

    “Pembibitan harus di-back up oleh BUMN agar peternak kecil tidak kesulitan bibit dan pakan. Tapi, budi daya tetap dilakukan oleh peternak rakyat, inilah ekosistem yang sehat, saling menopang,” kata Mentan usai upacara memperingati Hari Pahlawan di Kantor Kementan, Jakarta, Senin.

    Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem peternakan nasional yang kokoh dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan peternak kecil.

    Salah satu langkah strategis yang sedang didorong adalah pembangunan pakan dan sistem pembibitan nasional yang dikawal oleh BUMN sebagai penyangga utama kebutuhan bibit, dengan dukungan investasi hingga mencapai Rp20 triliun.

    Menurutnya, penguatan sektor pembibitan BUMN bukan untuk mengambil alih peran peternak rakyat, melainkan untuk memastikan ketersediaan bibit unggul dan pakan yang terjamin bagi peternak kecil di seluruh Indonesia.

    Ia menjelaskan strategi itu akan membangun rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir.

    Dengan pembibitan nasional yang kuat di bawah BUMN, kualitas genetik ternak bisa ditingkatkan, produktivitas meningkat, dan risiko kekurangan pasokan dapat ditekan.

    Sementara itu, peternak kecil tetap menjadi tulang punggung budidaya, memastikan pemerataan ekonomi di pedesaan di seluruh Indonesia.

    “Kita ingin agar peternak kecil tidak hanya bertahan, tapi naik kelas. Pemerintah hadir untuk membangun ekosistem, bukan untuk menggantikan peran mereka,” tambah Mentan.

    Mentan juga mengungkapkan bahwa rencana investasi sebesar Rp20 triliun diarahkan untuk memperkuat rantai pasok pembibitan, pemeliharaan atau budidaya, serta industri pakan lokal.

    Dana tersebut akan digunakan untuk membangun pusat-pusat pembibitan modern, laboratorium genetik, serta fasilitas distribusi bibit dan pakan yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional.

    Amran menegaskan pula langkah besar itu merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia berdaulat pangan dan mandiri protein hewani berbasis pulau.

    Dengan sistem yang terintegrasi, Indonesia diharapkan tak lagi tergantung pada impor bakalan atau bibit unggul dari luar negeri.

    “Kalau bibit dan pakan kita kuat, peternakan nasional pasti mandiri. Kuncinya ada pada kolaborasi antara negara, BUMN, dan rakyat,” tegasnya.

    Mentan juga menekankan agar peternak kecil di seluruh Indonesia tidak merasa khawatir terhadap perubahan kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah.

    Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut justru dirancang untuk memperkuat posisi peternak rakyat sebagai pelaku utama di lapangan.

    “Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tidak sendirian. Kita siapkan dukungan bibit, pakan, teknologi, bahkan akses pembiayaan,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.